PNG and Indonesia cooperating on border development, says Pato

Papua New Guinea’s Foreign Minister says economic and social development is already underway in the area around the border with Indonesia.

Papua New Guinea’s Minister for Foreign Affairs and Immigration, Rimbink Pato Photo: RNZ / Richard Tindiller

Rimbink Pato was responding to comments by National Capital District Governor Powes Parkop that PNG had not co-operated enough with neighbouring Indonesia.

Mr Parkop was particularly concerned that issues relating to the plight of West Papuans living under Indonesian rule weren’t being addressed.

But Mr Pato said the two countries had forged a close relationships where all topics involving those pertaining to the border are discussed in a constructive way.

The minister said PNG had welcomed the Indonesian government policy under President Joko Widodo to take a development-led approach to the Papuan Provinces rather than a security-led approach.

He said this included close co-operation with PNG.

According to Mr Pato, Indonesia and PNG have agreed to intensify development efforts relating to schools, markets, health, the integration of the economy, and other areas.

“In fact, we have signed 13 Memoranda of Understanding with Indonesia that focus on developments and cooperation in the border areas,” Minister Pato said.

“We have also welcomed Indonesia’s participation in the UN Human Rights Council Periodic Review (UPR) in 2017 and that Indonesia accepted Australia’s recommendation to finalise the investigation of all human rights cases in the Papuan provinces.

“Naturally we think it very important that human rights are upheld everywhere, including in our own country, and in Indonesia.”

There is a steady level of interaction between Indonesia and PNG citizens who cross the border for education, to conduct business or attend to family matters.

“In July, for example, the Honourable James Donald MP, the Member for the North Fly electorate accompanied me to Jakarta where we discussed potential development and cooperation with Indonesia,” Mr pato explained.

“Under this constructive approach we have the opportunity to raise all sorts of matters with each other, including advancing the rights and opportunities of everybody on both sides of the border.

“In many ways we need to catch up with the Indonesian level of development, and with their cooperation we will do our best to do so.”

Minister Pato said there were some who called for public criticism of Indonesia but that was not PNG policy.

“The best way to resolve any issues is by friendly dialogue in which we raise matters with a problem-solving mind-set rather than a critical, negative attitude that leads nowhere.”

Source: https://www.radionz.co.nz

Port Moresby dorong integrasi ekonomi dengan Papua

Gubernur Papua (berbaju batik) menghadiri jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Gubernur NCD, Powes Parkop, Senin (17/9/2018) – Jubi/Victor Mambor

Port Moresby, Jubi – Gubernur National Capital District (Port Moresby) Powes Parkop mengaku membuka peluang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua yang saat ini dipimpin oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur NCD, Powes Parkop ketika jamuan makan malam bersama dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe di Laguna Hotel, Port Moresby, Senin (17/9/2018).

Dikatakan Parkop, sebagai ibukota negara Papua New Guinea (PNG), Port Moresby terus melakukan pembenahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pihaknya membuka peluang kerjasama dengan Papua.

Gubernur Parkop juga mendorong interlink yang bermuara pada integrasi ekonomi antara Papua dan Port Moresby.

“Dalam mewujudkan ini, PNG terus melakukan pembukaan jalan baru  khususnya di Momase Region yang terkoneksi sampai ke Vanimo dan Jayapura. Dengan demikian masyarakat kita juga dapat terhubung satu sama lain,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Powes Parkop menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lukas Enembe atas kehadiran dan kunjungan balasan pada Hari Kemerdekaan PNG ke 43.

Bahkan, Powes Parkop masih mengingat pada sambutan hangat yang diberikan Gubernur Lukas Enembe saat kunjungannya ke Jayapura pada tahun 2016 saat diundang untuk menghadiri HUT Kemerdekaan RI.

“Saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada Lukas Enembe yang terpilih dan telah dilantik baru-baru ini sebagai Gubernur Provinsi Papua untuk periode kedua 5 tahun mendatang,” imbuhnya.

Hal yang sama juga dialami oleh Gubernur Powes Parkop telah terpilih kembali yang kedua kalinya pada tahun lalu sebagai Gubernur NCD.

Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku beberapa kerjasama yang sudah ada baik di perbatasan dan forum kedua negara juga berjalan dengan baik.

Menurutnya, Indonesia dan Papua New Guinea dapat tumbuh bersama.

“Papua bisa sebagai pintu masuk PNG ke negara Asia dan Pasifik,” terang Enembe.

Ia menambahkan, sebagai pejabat yang sudah memimpin dan sekarang dua periode, diakuinya tidak mudah menghadapi dinamika dalam masyarakat padahal dana sudah banyak bergulir. Dirinya mengakui bahwa pemerintahan provinsi yang dipimpinnya membutuhkan orang-orang yang paham dalam mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang sudah berjalan selama ini dan akan berlanjut selama lima tahun mendatang.

Terkait kerjasama yang dibangun, Gubernur Lukas Enembe berharap kerjasama yang sudah terjalin bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan terus ditingkatkan dalam bentuk lainnya seperti olahraga, kebudayaan hingga pertukaran pemuda.

Gubernur Enembe berharap rintisan pembangunan ekonomi yang sedang dilakukannya ini bisa didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia maupun pemerintah Papua Nugini.

“Kami merintis kerjasama ini karena kami mampu dan memiliki kesamaan budaya, berbagi tanah yang sama, tidak ada perbedaan antara Provinsi Papua dan PNG,” ujar Gubernur Enembe.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk PNG, Ronald JP. Manik menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat mendukung langkah pemerintah Provinsi Papua ini.

“Pasti kita dukung karena ini untuk kepentingan bersama. Siapapun yang memulai inisiatif ini, tidak ada masalah untuk kita,” kata Dubes Manik.

Lanjut Dubes, sebagai langkah konkrit pihaknya akan memfasilitasi tahapan selanjutnya antara pemerintah PNG dengan Indonesia.

Menurut Dubes Manik, Provinsi Papua sangat potensial menjadi hub (penghubung) antara Asia dan Pasifik. Namun sejauh ini masih ada kendala dalam pembukaan jalur penghubung.

“Hingga saat ini, jalur ini belum ada. Misal yang paling gampang dulu, antara Jayapura dengan Momase (Wewak, Madang, Vanimo dan Lae). Kalau ini sudah ada jalur akan sangat membantu perdagangan kedua belah pihak. Bahkan bisa menjadi jalur transportasi manusia juga,” kata Dubes Manik.

Sebenarnya menurut Dubes Manik, sudah ada pembicaraan tentang pembukaan jalur udara antara Jayapura dan Mount Hagen. Namun rencana ini masih terus didiskusikan.

“Jadi yang paling mudah memang jalur laut. Kalau jalur udara akan lebih berat karena menyangkut keamanan manusia dan banyak hal lainnya yang harus dipenuhi sebagai persyaratan,” ujarnya. (*)