Zie Sokoy: Sosok Perempuan Sentani “Entrepreneur” Hebat Masa Kini

Zie Sokoy

“Bagi pemuda di Papua, kalau masih muda harus semangat. Kalau masih muda harus kasih banyak bukti ke masyarakat. Kita harus action Bukan hanya asal ngomong. Atau berkoar koar dan mengeluh di sosial media”

Kita punya Sumber Daya Alam yang kaya tapi dukungan Sumber Daya Manusia kurang, kenapa kurang? Karena banyak yang Pintar tapi Pintar ikut-ikutan dan hanya ingin pekerjaan yang aman dan nyaman”

Sebuah pesan singkat yang maknanya dalam bagi para pemuda-pemudi di Papua (termaksud saya) dari seorang perempuan sentani Eldona Vallenzie Sokoy atau yang biasa saya sapa kak Zie.

Kak Zie adalah pemilik Perusahan Vallerie Valley dengan yang fokus pada 2 bisnis utama saat ini (bukan bawa proposal minta proyek di pemerintah yah) yaitu:

• Coconut Tree Land
• Coffee and You

COCONUT TREE LAND
Coconut Tree Land bergerak dalam bidang Outlet dan Fashion. Bukan cuma asal jual tas atau baju. Coconut Tree Land mempunyai 3 kampanye utama:

1. Kampanye Kesadaran Sosial (Social Awareness) Lewat barang dagangannya kak Zie menyampaikan pesan – Pesan seperti:

* Save our traditional dance in Papua
* Plant a Tree
* Save Hutan Sagu
* No Plastic Bag
* Stop Child Abuse
* Stop Violence Againts Woman and Girls

• BACA SELENGKAPNYA di sini

Dapat Jatah dari Divestasi Freeport, Gubernur Papua: Baru di Pemerintahan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freport Indonesia (PT FI) kepada pemerintah provinsi Papua.

Suasana Penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian saham 10 persen kepada Pemerintah Provinsi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan

Besaran yang diberikan kepada pemerintah senilai 10 persen dari 51 persen rencana divestasi saham Freeport.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan dari sejak Freeportberoperasi mulai 1967 atau sekitar 50 tahun eksplorasi di Papua, baru di Pemerintahan

“Intinya bahwa kita pemerintah provinsi, kabupaten, sejak dulu eksplorasi di Papua, baru pemerintah Jokowi yang memberikan kepercayaan pada rakyat Papua,” ungkap Lukas Enembe di acara perjanjian pemberian 10 persen divestasi saham PT Freeportantara Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua, di kantor Kemenkeu, Jumat (12/1/2018).

Lukas Enembe pun menuturkan perolehan dari Freeportmerupakan sesuatu yang sangat mereka nantikan, karena banyaknya eksplorasi yang dilakukan perusahaan asal Amerika itu di Papua.

 “Rakyat di tambang penduduk asli termasuk yang kena dampak yang harus diperhatikan,” tutur Lukas Enembe.

Nantinya mengenai mekanisme pembagian saham pemerintah Papua akan melakukan kerjasama dengan PT Inalum (Persero) selaku induk holding tambang, yang juga sebagai operator PT FI saat kelak sahamnya dikuasai pemerintah Indonesia.

Pemerintah Papua pun telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama PT Papua Divestasi Mandiri untuk pengambilan saham.

“Caranya seperti apa nanti mekanismenya dibicarakan. Jadi 51 persen ini gak boleh keluar dari pemerintah. Ini milik pemerintah. Negosiasi dengan perusahaan besar bagaimana kita mengatur persoalan 10 persen ini,” ungkap Lukas Enembe.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan dengan adanya pembagian saham tersebut dapat memperkuat kegiatan otonomi daerah Papua.

“Secara prinsip pemerintah itu satu arahan dari Pak Presiden, jelas untuk membangun tata kelola yang lebih efisien dalam rangka memperkuat otonomi Papua,” ungkap Tjahjo.

Sementara itu dari 10 persen besaran saham yang bakal jadi milik pemerintah Papua, 3 persen bakal diserap Pemerintah Provinsi Papua, dan 7 persen untuk pemerintah kabupaten Mimika.

Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport, Ini Kata Gubernur Lukas Enembe

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Papua Lukas Enembe menyambut baik penandatanganan perjanjian antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Dari perjanjian tersebut, nantinya ketika pemerintah pusat sudah mendapat 51 persen saham Freeport, 10 persennya akan jadi hak pemerintah di Papua.

Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport, Ini Kata Gubernur Lukas Enembe

“Ini kan sejak Freeport ada di Papua, baru kali ini pemerintah beri kepercayaan kepada rakyat. Itu yang utama dan harus dibanggakan,” kata Lukas usai acara penandatanganan perjanjian di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).

Baca: Pemerintah Provinsi Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport

Lukas menyebutkan, nantinya porsi 10 persen saham Freeport yang mereka miliki akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sana bersama dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). PT Inalum ditunjuk oleh pemerintah untuk proses divestasi melalui mekanisme korporasi tanpa membebani APBN dan APBD.

 Menurut dia, nama BUMD yang akan mengelola 10 persen saham Freeport adalah PT Papua Divestasi Mandiri. BUMD itu baru saja dibentuk berdasarkan poin dalam peraturan daerah (perda) yang dibuat khusus untuk mengatur hal tersebut.

Dalam waktu dekat, Pemprov Papua bersama Pemkab Timika dan PT Inalum berencana membahas secara teknis pengelolaan 10 persen saham Freeport yang akan menjadi hak mereka.

Secara umum, porsi 10 persen saham itu akan dipakai untuk kepentingan masyarakat di Papua, terutama pemilik hak kawasan adat serta mereka yang terdampak kegiatan Freeport selama ini.

Pemprov dan tiga kementrian tandatangani kesepakatan 10 persen saham Freeport

Penandatanganan perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen, di Jakarta, Jumat (12/1/2018) antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) – Jubi/Bregas M. Dewanto

Jakarta, Jubi – Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) menyepakati perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen, di Jakarta, Jumat.

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Gubernur Papua, Bupati Mimika, Direktur Utama PT Inalum serta Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN mewakili Menteri BUMN.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perjanjian ini merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia.

Perjanjian ini, kata dia, juga merupakan wujud semangat kebersamaan atas seluruh jajaran pemerintah pusat serta pemerintah daerah seusai tercapainya pokok kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia pada 27 Agustus 2017.

Dengan adanya perjanjian ini, maka Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen.

“Porsi hak atas kepemilikan saham tersebut termasuk untuk mengakomodir hak-hak atas masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen dari usaha PT Freeport Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Pengambilan saham divestasi ini, kata dia, akan dilakukan melalui mekanisme korporasi, sehingga tidak membebani APBN maupun APBD dan menjadi salah satu manfaat PT Inalum sebagai holding BUMN industri pertambangan.

Sri Mulyani memastikan seluruh proses divestasi PT Freeport Indonesia menjadi 51 persen kepemilikan peserta Indonesia sesuai komitmen Presiden harus dilakukan secara transparan, bersih dari kepentingan kelompok dan tata kelola terjaga di setiap tahapan.

“Kepada PT Inalum, saya meminta terus bekerja untuk melaksanakan proses divestasi ini hingga keseluruhan paket perjanjian ini dapat diselesaikan dengan cara profesional penuh integritas dan menjaga prinsip-prinsip good corporate governance,” ujarnya.

Pemerintah, kata dia, mengharapkan kepemilkan saham divestasi ini akan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi industri tambah dalam rangka peningkatan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan daerah.

“Pada akhirnya, pengambilan saham divestasi tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua,” ujar Sri Mulyani.

Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin memastikan komitmen pembagian kepemilikan ini untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat mempunyai saham di PT Freeport Indonesia.

Ia menambahkan Inalum akan berkerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua serta Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mencari skema pembiayaan yang sesuai untuk divestasi ini.

“Pendanaan skema ini tidak ada dari APBN dan APBD, tugas kami di Inalum adalah kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mencari pendanaan,” ujarnya.

Secara keseluruhan, pemerintah mengharapkan proses pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia harus dikawal dengan mengedepankan kepentingan nasional, masyarakat Papua serta kedaulatan NKRI dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam secara transparan dengan tetap menjaga iklim investasi kondusif.

Konferensi III KAPP, Merry Yoweni terpilih kembali sebagai Ketua

Pembukaan Konferensi III KAPP oleh kepala biro ekonomi Provinsi Papua Papua, Ribka Monim atas nama Gubernur yang menyerahkan secara resmi Pergub no. 45 tahun 2017 tentang Kamar Adat Pengusaha Asli Papua.

Jayapura, Jubi – Merry C Yoweni terpilih kembali menjadi Ketua Umum Kamar Adat Pengusaha Papua Pusat periode 2018-2023 pada Konferensi III KAPP se-Bumi Cenderawasih yang dilaksanakan selama sehari pada Selasa (12/12/2017).

Ketua Panitia Konferensi III KAPP se-Tanah Papua Benyamin Gurik di Jayapura, Selasa, mengatakan masa bakti kepengurusan yang lama seharusnya berakhir pada 2018, namun karena pertimbangan khusus akhirnya pelaksanaannya dipercepat tiga bulan lebih awal.

“Selain itu, kami juga mempertimbangkan mengenai kondisi pemerintah di Papua pada 2018 yang akan menjadi tahun politik karena masa pemilihan gubernur,” katanya.

Menurut Benyamin, jika pada 2018 tidak ada badan pengurus yang definitif maka akan mempersulit sosialisasi peraturan gubernur (pergub) ekonomi kerakyatan yang telah digagas KAPP.

“Nantinya jika tidak segera diambil sosialisasi atau konsolidasi maka pergub ini akan gugur di mana hal tersebut tergantung pada kepengurusan yang harus melakukan konsolidasi hingga ke tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Dia menuturkan meskipun pelaksanaan konferensi ini dilakukan lebih awal, namun tidak menyalahi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

“Dalam ketentuan disebutkan konferensi bisa digelar lebih awal dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, seperti konstelasi yang akan terjadi pada 2018 di Papua karena pemilihan gubernur,” katanya.

Selain itu, dari 42 KAPP di kabupaten/kota se-Tanah Papua, 28 di antaranya telah satu suara atau secara aklamasi merekomendasi, mengusung serta memilih ketua yang lama untuk menjadi ketua terpilih periode 2018-2023 dan ini telah memenuhi kuorum guna membuat keputusan organisasi yakni 50 plus satu. (*)

Komisi IV DPRP dorong regulasi proteksi kontraktor OAP

Ilustrasi demo kontraktor asli Papua di dinas pekerjaan umum Provinsi Papua belum lama ini – Jubi. Dok

Jayapura, Jubi – Komisi IV DPR Papua (DPRP), komisi yang membidangi infrastruktur akan mendorong adanya regulasi memproteksi kontraktor orang asli Papua (OAP), untuk mendapat pekerjaan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus)

Anggota Komisi IV DPRP, Decky Nawipa mengatakan, kontraktor asli Papua perlu diberi kesempatan mengerjakan proyek yang bersumber dari dana Otsus.

“Ya, pasti kita akan dorong regulasi dari inisiatif dewan. Apalagi, Otsus tinggal 10 tahun, bagaimana supaya apa yang menjadi hak orang asli Papua mereka benar-benar mendapatkannya,” kata Decky, Kamis (12/10/2017).

Menurutnya, mestinya proyek yang dibiayai dari dana Otsus Papua tidak perlu ditenderkan secara terbuka atau online. Hanya saja, pihak terkait tidak dapat berbuat banyak, karena belum ada regulasi yang mengatur hal itu.

“Hingga kini belum ada regulasi untuk memproteksi pengusaha orang asli Papua, terutama untuk mendapatkan pekerjaan dari dana Otsus. Makanya perlu dibuat regulasi untuk proyek yang bersumber dari dana Otsus,” ujarnya.

Katanya, jika tidak seperti ini, pekerjaan yang dibiayai dana Otsus sulit dinikmati kontraktor asli Papua. Padahal dana Otsus ini merupakan hak orang asli Papua. “Proyek dari dana Otsus tidak dapat dilelang secara terbuka atau online. Harusnya ini untuk pengusaha asli Papua saja, pengusaha dari luar Papua saya pikir tidak harus ikut lelang,” katanya.

Legislator Papua lainnya, Orwan Tolli Wone mengatakan, memang perlu dipikirkan bagaimana merancang semua aturan memprioritaskan orang asli Papua dalam berbagai bidang.

“Tidak hanya dalam dunia usaha, namun juga ekonomi, pendidikan, dan rekrutmen tenaga kerja di sektor swasta, hingga penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata wakil ketua komisi yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu.

Katanya, jika tidak ada proteksi jelas, dikhawatirkan tidak ada dampak berarti yang didapat orang asli Papua hingga Otsus berakhir nantinya.

“Kekhususan itu mencakup semua sektor. Tidak hanya pembangunan, pemerintahan dan lainnya,” ucapnya. (*)

The post Komisi IV DPRP dorong regulasi proteksi kontraktor OAP appeared first on PAPUA.business.

Bos Bursa Efek Bantah Sri Mulyani Soal Startup Susah IPO

Dinda Audriene Muthmainah , CNN Indonesia | Kamis, 12/10/2017 06:15 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio membantah pihaknya mempersulit perusahaan rintisan (startup) untuk melantai di Bursa.

Pasalnya, belum lama ini BEI berencana membuat aturan tambahan untuk mempermudah startup masuk ke pasar modal.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut ada beberapa hal yang harus dibenahi agar peran BEI semakin optimal bagi startup yang membutuhkan modal.

“Kalau Ibu Sri Mulyani akan mempermudah silahkan, hanya saja apakah sekarang kami mempersulit. Sudah baca belum beliau aturannya?” ucap Tito kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/10).

Tito melanjutkan, pihaknya tidak pernah mempersoalkan startup untuk menjadi bagian dari bursa. Namun, terdapat persoalan mendasar bagi startup, yakni manajemen seringkali tak paham dengan memasukan operasional keuangannya di neraca keuangan (balance sheet).

“Jadi kan mereka anak muda, mereka bikin program saja tapi mereka belum bisa memasukannya ke balance sheet,” terang Tito.

Kemudian, ia mengklaim, hanya regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja yang mampu memberikan perintah kepada Bursa. Namun, ia tak menutup pintu jika Sri Mulyani memberikan ide untuk mempermudah startup masuk pasar modal.

“Kalau Bu Sri Mulyani mau permudah silakan saja, tapi jangan bilang ke media. Kasih tahu saya apa, jangan ngomong ke media. Jangan kayaknya bursa mempersulit,” tegasnya.

Saat ini, OJK telah memberikan kemudahan bagi perusahaan kecil dan menengah untuk melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) melalui POJK nomor 53/POJK.04/2017 dan POJK nomor 54/POJK.04/2017 yang diterbitkan pada Juli lalu.

POJK nomor 53/POJK.04/2017 membahas mengenai Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

Selanjutnya, POJK nomor 54/POJK.04/2017 terkait Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

Dalam hal ini, Bursa akan menelurkan aturan turunan untuk mendukung beleid OJK tersebut. Nantinya, aturan ini berkaitan dengan kriteria jumlah pemegang saham dalam perusahaan tersebut, berapa minimal jumlah saham yang dilepas ke publik, dan direksi perusahaan.

“Aturan itu kan semua di bursa, jadi kami siapkan perusahaan kecil bisa menjadi perusahaan tercatat,” ucap Direktur Pengembangan BEI Nicky Hogan belum lama ini.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Komisioner OJK untuk membicarakan strategi Bursa bisa menjadi tempat meraup modal dengan mudah.

Menurut bendahara negara itu, salah satu syarat yang bisa dilonggarkan, yakni memangkas prosedur pencatatan saham. Namun begitu, Sri Mulyani meyakinkan, kelonggaran itu tidak akan mengabaikan kredibilitas Bursa.

“Kami mendiskusikan dengan OJK bagaimana prosedur listing dari sisi akuntan publik, kualitas pelaporan, sehingga tidak terlalu membebani,” kata Sri Mulyani.

The post Bos Bursa Efek Bantah Sri Mulyani Soal Startup Susah IPO appeared first on PAPUA.business.

Investor Asing ‘Berjudi’ Untuk Start Up Indonesia

AFP , CNN Indonesia | Minggu, 08/10/2017 13:25 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Indonesia berpotensi sebagai pasar online terbesar di Asia Tenggara. Untuk itu, tak heran jika investor besar seperti Expedia dan Alibaba memompa dana miliaran dolar ke startup Indonesia untuk menunggangi potensi ekonomi digital Indonesia yang tengah berkembang ini.

Dalam dua tahun terakhir, jumlah dana tunai yang masuk ke Indonesia meningkat. Uang ini mengalir ke puluhan start-up dalam negeri, mulai dari aplikasi transportasi hingga perusahaan e-commerce.

Survey dari CB Insights menunjukkan investasi di Indonesia mencapai US$631 juta (sekitar Rp8,5 triliun) ditanam di Indonesia, naik US$31 juta (sekitar Rp418,9 miliar) pada 2015.

Dengan populasi lebih dari 250 juta penduduk, bertumbuhnya kelas menengah, dan pertumbuhan pengguna ponsel dengan banyaknya telepon genggam berharga rendah, menjadi potensi yang mengundang datangnya perusahaan-perusahaan dunia.

“Kami yakin Indonesia akan meloncat tinggi di sektor ekonomi digital, menyusul pertumbuhan di China dan menjadi tujuan teknologi terdepan di Asia Tenggara,” kata Adrian Li, dari Convergence Ventures Jakarta, kepada AFP.

Menurut Meghna Rao, analis industri teknologi dari Convergence Ventures Jakarta, jumlah investasi tahun ini sudah melampaui jumlah tahun lalu. Terutama setelah kesepakatan bernilai total US$3 miliar berhasil dicapai September lalu.

Tokopedia berhasil mendapat kapital sebesar US$1,1 miliar dari Alibaba pada Agustus lalu.

Data dari Crunchbase menunjukkan bahwa Go-Jek mendapat kapital senilai US$1,2 milar dari raksasa teknologi China JD.com dan Tencent Holdings pada Mei.

Pertanda kepercayaan pada potensi pasar digital Indonesia ditunjukkan setelah Kioson menjadi layanan e-commerce pertama yang tercatat di bursa saham pada Oktober ini.

“Meski terlalu cepat untuk mengatakan bahwa investasi ini merupakan indikasi pola lebih besar bahwa start-up Indonesia bisa menarik banyak investor besar, ini adalah bagian dari pertumbuhan yang besar,” kata Rao.

Kesempatan Emas

Penggunaan internet berkembang pesat di Asia Tenggara dibanding wilayah lain dunia, dengan 124 ribu orang mendapat akses online setiap hari dalam lima tahun ke depan.

Data ini diperoleh dari laporan Google dan Temasek yang diterbitkan pada 2016.

Pada 2020 diperkirakan 480 juta orang akan terhubung dengan internet, naik dari 260 juta tahun lalu.

Laporan Google menyebutkan bahwa pasar telpon genggam akan menjadi setengah dari pasar e-commerce Asia Tenggara pada 2025, dengan nilai diperkirakan mencapai US$46 miliar.

“Jika anda memulai bisnis startup di Malaysia, Singapura, Thailand dan Indonesia, biaya, usaha dan waktunya sama. Tetapi di Indonesia (pertumbuhannya) tidak terbatas – pasarnya sangat besar,” kata Wilson Cuaca, dari East Ventures yang mengkhususkan diri pada investasi di tingkat awal.

Dampak dari fakta ini membuat pemodal ventura besar dari AS seperti Sequoia Capital, Rakuten Ventures dari Jepang, Expedia, dan raksasa teknologi China, mulai berinvestasi di Indonesia.

Tantangan Berat

Presiden Jokowi merupakan pendukung utama inovasi digital, terutama rencananya mendirikan 1.000 start-up lokal bernilai US$10 miliar pada 2020.

Tetapi sektor ini masih memiliki sejumlah tantangan.

Keterbatasan ahli IT, tingkat penetrasi internet di luar pulau Jawa yang rendah, kelambatan birokrasi dan kualitas rendah infrastruktur adalah halangan dari pertumbuhan bisnis berbasis internet.

terbatasnya akses internet masih jadi salah satu kendala perkembangan ekonomi digital di Indonesia (dok. Barn Images)

Bagi perusahaan-perusahaan e-commerce, jumlah warga yang tidak punya rekening bank yang besar membatasi cakupan transaksi online, sementara masalah logistik mempersulit pergerakan barang.

Sementara entreprenur muda dan usaha kecil memenuhi tempat-tempat kerja bersama yang bermunculan di kota boesar, hal ini tidak terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia.

Farid Naufal Aslam, eksekutif perusahaan e-commerce Aruna yang menghubungkan nelayan dengan pembeli, mengatakan mengatasi masalah disparasi masyarakat yang luas juga menjadi tantangan.

“Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah pendekatan sosial,” kata Aslam.

“Indonesia adalah negara yang unik dengan masyarakat dan budaya berbeda-beda di setiap wilayah.”

Meski demikian banyak venture capitalis dan entreprenur yang tetap optimistis.

“Kesempatannya ada di sini,” kata Cuaca. “Selama bisa berinovasi dan memecahkan masalah yang sebenarnya dengan teknologi, siapa saja bisa sukses.” (yns)

The post Investor Asing ‘Berjudi’ Untuk Start Up Indonesia appeared first on PAPUA.business.

KAPP minta draf Pergub kebangkitan ekonomi dibahas

Pengusaha Asli Papua yang terakomodir dalam KAPP melakukan Jumpa pers – (Doc/Jubi)

Jayapura, Jubi – Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) minta agar pemerintah provinsi setempat segera membahas draft Peraturan Gubernur  tentang kebangkitan ekonomi masyarakat Bumi Cenderawasih. Draft Pergub ekonomi kerakyatan yang digagas itu telah serahkan sejak 7 September 2017 lalu.

“Pergub ini mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus Nomor 18 tentang Ekonomi Kerakyatan,”  kata Ketua Umum KAPP Pusat, Merry C. Yoweni, di Jayapura, Minggu, (8/10/2017).

Menurut Merry, salah satu draf Pergub itu terkait dengan dorongan tiga persen dari dana Otonomi Khusus (Otsus) diberikan kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP). “Alasanya sebagai bentuk dukungan dan bantuan perekonomian masyarakat,” kata Merry menambahkan.

Ia mengaku sejak diserahkan kepada Pemprov Papua terhitung satu bulan sehingga kini namun belum ada sikap dari pemerintah provinsi. Menurut dia, jika segera dibahas maka dapat ditindaklanjuti, sehingga pada 2018 sudah dapat direalisasikan kepada masyarakat Papua.

Sebelumnya, sebanyak 10 ribu masyarakat Papua yang merupakan pengusaha asli Bumi Cenderawasih mendeklarasikan kebangkitan ekonomi bersama Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP). Mereka memadati Kantor Gubernur Dok II Jayapura, pada Kamis 7 September 2017 lalu.

Selain deklarasi kebangkitan ekonomi mereka menyelenggarakan serangkaian kegiatan panggung hiburan yang menampilkan kelompok musik reggae, penyediaan 10 ribu kotak makan, penandatanganan kontrak kerja sama dengan asosiasi-asosiasi orang asli Papua dan penyerahan bantuan modal usaha secara simbolis kepada anggota KAPP.

Anggota KAPP Benyamin Gurik, mengatakan  Pemerintah provinsi harus merespon aspirasi ini. “Sebab momentum ini akan dikenang oleh generasai papua,”katanya. (*)

The post KAPP minta draf Pergub kebangkitan ekonomi dibahas appeared first on PAPUA.business.

Tidak Lagi Izin, Ke Depan UKM Cukup Hanya Mendaftar

Ardan Adhi Chandra – detikFinance

Mentri Koperasi dan UKM, Anak Agung Puspayoga. (KOMPAS.com/SRI LESTARI )

Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM akan mengubah sistem perizinan usaha menjadi tanda daftar bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMK). Tujuannya untuk semakin menyederhanakan sekaligus memudahkan UMK untuk mendirikan usaha.

“Selama ini dikenal perizinan usaha yang dikeluarkan oleh camat, sekarang akan di sederhanakan lagi, tidak izin lagi, cukup dengan daftar,” kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga usai rapat kordinasi di gedung Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2016).

Sebelumnya, Kemenkop UKM bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian perdagangab telah membuat aturan yang melimpahkan kewenangan pemberian izin UMK dari bupati/walikota ke camat. Izin diberikan secara gratis dan hanya dalam satu lembar izin.

Namun, untuk mengubah sistem perizinan usaha menjadi pendaftaran, Puspayoga mengatakan, perlu revisi Perpres No. 98 Tahun 2014. Dengan revisi Perpres tersebut pelaku UMK hanya perlu mendaftar untuk membuka usaha yang diharapkan bisa dilakukan secara online.
Puspayoga mengatakan model tanda daftar usaha ini mencontoh kota Bandung yang mampu memangkas waktu perizinan UKM menjadi lebih singkat.

“UU Nomor 98 tahun 2014 yang kemarin isunya itu izin usaha mikro kecil. Pelimpahan kewenangan dari Bupati Wali Kota ke Camat untuk mengeluarkan izin usaha mikro kecil,” jelas Puspayoga.

Ke depannya, perizinan UKM akan disederhanakan lagi. Puspayoga ingin mencontoh kota Bandung yang mampu memangkas waktu perizinan UKM menjadi lebih singkat.

“Sekarang disederhanakan lagi, tidak izin lagi, cukup mendaftar. Contoh kayak di Bandung, dua minggu lalu kita launching sama Pak Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung). Jadi masyarakat tinggal daftar saja. Karena daftar yang keluar bukan izin,” jelas Puspayoga.

Perizinan UKM di Bandung bisa dilakukan secara online, bahkan via smartphone.

“Kalau di Bandung bisa langsung melalui ponsel. Kita harapkan online, kalau belum online kan masih manual, artinya ini adalah suatu upaya dari pemerintah untuk menyederhanakan lagi,” terang Puspayoga.

Sekarang sudah tidak ada lagi perizinan UKM, yang ada hanya pendaftaran yang dapat dilakukan di kecamatan masing-masing.

“Sekarang sudah tidak izin lagi namanya. Cukup tanda daftar, bisa satu jam, bisa satu hari, itu macam-macam, tergantung. Tentunya kalau dengan tanda daftar kita harapkan dengan online juga. Ini nanti akan bisa apakah daftar ke kecamatan atau yang lainnya. Ini nanti teknisnya kan ada tim teknis,” ungkapnya.

Pihaknya juga menegaskan, pendaftaran UKM di kecamatan nantinya memiliki kekuatan hukum yang sama.

“Sama sudah legal cuma tidak ada kata izin lagi,” tegas Puspayoga.

Dirinya juga berjanji bahwa pemangkasan waktu perizinan ini dapat dilakukan secepatnya.

“Secepat-cepatnya, tadi sudah dikoordinasikan,” tutup Puspayoga. (drk/drk)

The post Tidak Lagi Izin, Ke Depan UKM Cukup Hanya Mendaftar appeared first on PAPUA.business.

OJK: Bank Papua terus lakukan pembenahan

Jumpa pers yang digelar jajaran Direksi Bank Papua – Jubi/Sindung

Jayapura, Jubi – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua, Misran Pasaribu, menyebut kondisi PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) terus lakukan pembenahan dan mulai menuju ke arah perubahan yang lebih baik sejak manajemen diganti beberapa bulan silam.

“Kami melihat banyak perubahan positif. Mereka sekarang sedang proses recovery dengan melakukan berbagai pembenahan yang diminta OJK. Hasilnya pun berangsur-angsunr membaik,” ujarnya, kepada Jubi, Kamis (28/9/2017) pekan lalu.

Misran menyebut dari sisi proses pemberian kredit sudah menggunakan prinsip four ice yakni pemisahan bagian analis kredit dan me-review pengajuan kredit sehingga kelayakan dinilai benar,” ujar Misran.

Hal itu, kata Misran, tentu berbeda dengan manajemen yang lama, yakni tidak menggunakan prinsip pemisahan bagian, hanya satu bagian sampai pada pencairan kredit.

Kedua, penindakan hukum bagi Fraud (permasalahan sengketa, penipuan-Red), kami acungi jempol bagi manajemen baru. Ini supaya memberikan efek jera bagi yang melakukannya.

Misran menambahkan penurunan angka kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) dari sebelumnya mencapai 17,8 persen turun menjadi 16,4 persen.

“Untuk efisiensi, Bank Papua sudah mulai menjalankan seperti penutupan beberapa kantor cabang pembantu di luar Papua. Kami akan terus memantau dan mengawasi Bank Papua. Setiap minggu kami mengundang Bank Papua untuk melihat step by step kemajuan mereka. Jika ada perubahan, akan dikurangi pertemuan dengan OJK,” lanjutnya.

Dirut Bank Papua, F Zendrato, saat ditemui Jubi, mengaku terus melakukan evaluasi demi peningkatan kinerja bank Papua, tak hanya dari sisi teknologi akan tetapi juga SDM.

“Benar, kami terus lakukan koordinasi bersama OJK demi optimalisasi ke arah perbaikan yang lebih baik ke depannya,” ujarnya.

Optimalisasi ini terus digenjot oleh manajemen Bank Papua, tak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal, dimana etos kerja dan kinerja pegawai terus digenjot untuk menjadikan lebih optimal dan maksimal. (*)

 

The post OJK: Bank Papua terus lakukan pembenahan appeared first on PAPUA.business.

Pengusaha: Indonesia pasar empuk tumbuhnya bisnis waralaba

PAPUAmart.com, Toko Online – Offline Pertama Milik OAP di Tanah Papua

Jumat, 8 September 2017 13:34Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan lndustri (Kadin) lndonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno mengatakan, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi bertumbuhnya bisnis waralaba. Sebab, jumlah penduduk di Tanah Air cukup besar bila dibandingkan dengan negara tetangga.

“Ekonomi Indonesia cukup besar, dengan demografi yang 250 juta orang tentu merupakan pasar besar,” ungkapnya dalam ‘Indonesia’s Biggest Business Expo 2017’, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/9).

Selain itu, kebiasaan orang Indonesia yang suka belanja juga menjadi potensi besar tumbuhnya bisnis waralaba. “Indonesia adalah pasar yang sangat empuk. Orang Indonesia itu suka beli. Kalau enggak beli malu. Kalau nawar sungkan,” kata dia.

Dalam pandangannya, pertumbuhan bisnis waralaba dalam negeri akan memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan mencetak entrepeneur atau pengusaha baru. Selanjutnya, hal ini akan menciptakan lapangan pekerjaan.

“Bisnis waralaba adalah semacam fast track menumbuhkan entrepreneur semakin banyak,” ujarnya.

Karena itulah, industri waralaba dalam negeri harus terus didukung dan diperkuat. “Kalau punya keluarga yang mau berbisnis harus didukung. Kalau kita bisa dorong terus tentu sangat mendukung pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. [idr]

The post Pengusaha: Indonesia pasar empuk tumbuhnya bisnis waralaba appeared first on PAPUA.business.

Papua butuh puluhan triliun kuasai 20 persen saham Freeport

Ilustrasi kawasan tambang Freeport Indonesia – IST

Jayapura, Jubi – Pemerintah Papua membutuhkan sedikitnya puluhan triliun, jika benar-benar ingin menguasai 20 persen saham PT Freeport Indonesia.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, mengatakan soal saham Freeport, Pemerintah Provinsi masih akan membahas lebih lanjut dengan pihak terkait soal besaran anggaran yang perlu disiapkan.

“Kita belum membahas ini secara serius dengan semua pihak,” kata Hery kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (15/9/2017).

Meskipun demikian, ujar ia, perlu ditekankan sudah 50 tahun perusahaan tambang raksasa ini sudah beroperasi di atas tanah Papua, sehingga semua gunung jadi hilang serta seluruh potensi sumber daya alam mineral juga diambil.

Namun lanjutnya, sangat disayangkan penduduk asli pemilik tanah ini sampai saat ini belum benar-benar sejahtera.

“Ini yang menjadi alasan kenapa kami meminta 20 persen dari 51 persen saham Freeport yang disepakati diberikan ke Pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Ia mengatakan komitmen kepemilikan 20 persen saham Freeport akan menjadi pergumulan panjang pemerintah Papua maupun Mimika, mengingat tugas berat untuk membuat suatu regulasi daerah terkait pajak daerah.

“Regulasi itu tentunya menjadi lampiran dalam Peraturan Pemerintah (PP),” kata Hery.

Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Frets Boray, mengatakan
jika Pemprov Papua mendapatkan saham 9,36 persen atau 10 persen, maka nilainya bisa mencapai puluhan trilliun rupiah, karena saham Freeport sudah masuk pasar modal, sehingga tidak bisa diambil saja melainkan harus dibeli.

“Waktu itu kan perkiraan konversi saham mencapai Rp 22-25 triliun. Kalau tahun ini bisa melebihi angka itu,” kata Frets. (*)

The post Papua butuh puluhan triliun kuasai 20 persen saham Freeport appeared first on PAPUA.business.

Kadin Minta Presiden Jokowi Bangun Smelter Freeport di Papua

GATRAnews  –

 Monday, 04 September 2017 13:52

Jakarta, GATRAnews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah Indonesia Timur (KTI) menilai posisi pemerintah dalam lobi-lobi pengambilalihan PT Freeport Indonesia sangat kuat. Sebab itu, dengan menguasai mayoritas saham PT Freeport, pemerintah sebaiknya mendorong pembangunan smelter di Papua.

“Posisi pemerintah sangat kuat dan getol bangun KTI, sebaiknya smelter di Papua,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa dalam keterangan tertulis, Senin (4/9).

Andi mengatakan,  UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tidak menyebutkan bahwa lokasi smelter harus berada di lokasi tambang. Namun   pembangunan smelter di Papua dapat mendorong pemerataan industri dan kesejahteraan ekonomi ke kawasan timur.

“Jadi, kita di kawasan timur juga butuh industrilisasi. Supaya tidak semua datang ke Pulau Jawa,” ujar dia.

Andi mengatakan, dengan menguasai sebagian besar saham Freeport, maka pemerintah dapat mengontrol kebijakan strategis perusahaan, termasuk pembangunan smelter. Dia mengatakan, perhatian Presiden Joko Widodo sangat besar terhadap Papua dan Indonesia timur.

Sebab itu, pihaknya meminta agar kementerian terkait mendorong smelter Freeport dibangun di Papua guna menstimulus industrilisasi di kawasan tertinggal itu. Pembangunan smelter ini dapat diintegrasikan dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Papua.

“Konektifitas infrastruktur harus diisi dengan pembangunan kawasan-kawasan industri dan ekonomi baru di Papua. Maka smelter Freeport ini sangat relevan,” jelasnya.

Saat ini sebanyak 40% konsentrat PT Freeport Indonesia dikapalkan dan diserap oleh smelter di Gresik, Jawa Timur.

Sebagaimana diketahui pemerintah tengah berupaya untuk membeli 51 persen saham PT Freeport. Sesuai kontrak karya, Freeport tidak otomatis mendapatkan perpanjangan selama 20 tahun sampai 2041, ketika kontraknya habis di 2021. Sebab itu agar kontrak tersebut berlanjut, Freeport mesti mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, setiap pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) berhak mengajukan perpanjangan sebanyak dua kali dengan jangka waktu 10 tahun.

IUPK Freeport berlaku sampai 2021 atau sama dengan berlakunya kontrak karya Freeport. Namun Andi mengingatkan agar isu pengambilalihan PT Freeport sebaiknya dikelola dengan baik. Pasalnya, puluhan ribu pekerja tambang sudah dirumahkan. Tak hanya itu, jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut terguncang.

Sebab, lebih dari 90% produk domestik bruto regional (PDRB) Kabupaten Mimika, sekitar 37% PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Papua berasal dari Freeport.

”Saya kira dampak-dampak ekonominya dan politik lokal juga harus dipertimbangkan. Makanya kita harap dikelola dengan baik, “ pungkas Andi.

---

Reporter: Didi Kurniawan

Editor: Dani Hamdani 

The post Kadin Minta Presiden Jokowi Bangun Smelter Freeport di Papua appeared first on PAPUA.business.

Sriwijaya Air tak bisa maksimalkan penerbangan di Papua karena keterbatasan waktu penerbangan

Pesawat Boeing 737 milik maskapai Sriwijaya Air – Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – Manajemen PT Sriwijaya Air Grup berharap dapat segera melakukan penerbangan malam di Papua agar jadwal penerbangan ke wilayah tersebut bisa lebih fleksibel.

Direktur keselamatan dan keamanan Nam Air (Sriwijaya Grup) Dwiyanto Ambarhidayat di Jayapura, Minggu (3/9/2017), mengungkapkan salah satu kendala pihak maskapai belum dapat memaksimalkan jadwal penerbangan armadanya karena masalah waktu yang sangat terbatas.

“Andai kata di beberapa daerah sudah bisa terbang lebih dari jam enam sore, kita bisa lebih menggerakkan banyak penerbangan,” ujarnya.

Menurutnya khusus untuk Nam Air yang sudah mengoperasikan pesawat ATR dengan kapasitas 72 penumpang untuk penerbangan intra Papua dan Papua Barat, jumlah rute yang dilakukan kini belum terlalu banyak karena keterbatasan waktu.

“Contoh pesawat kita yang di Nabire, mau berangkat pagi tidak bisa karena jam enam pagi di Nabire masih gelap dan pihak bandara tidak akan mengizinkan, tetapi pendaratan terakhir harus sebelum jam lima sore,” kata dia.

Dwiyanto pun berharap pihak otoritas bandara atau pemerintah daerah bisa memperhatikan hal tersebut dan segera menambah fasilitas di bandara agar penerbangan malam dimungkinkan.

Sebelumnya, Direktur Komersial Sriwijaya Air Toto Nursatyo sempat menuturkan pihaknya mengagendakan penambahan jumlah pesawat yang akan melayani rute penerbangan di wilayah Papua dan Papua Barat, terutama ke wilayah yang belum memiliki landasan yang bisa didarati pesawat berbadan besar.

“Lima tahun ke depan kita akan masukin lagi 5-6 pesawat ke Papua, tipenya Boeing 737-800 dan juga ATR,” ujarnya.

Ia menambahkan kini Sriwijaya sudah masuk di enam kota yang ada di Papua dan Papua Barat, semua yang memiliki landasan yang bisa didarati pesawat berbadan lebar.

Namun pihaknya juga ingin menambah frekuensi penerbangan dengan pesawat kecil untuk ke daerah yang belum memiliki landasan yang tidak bisa didarati Boeing.

“Rute-rute yang kami akan jajaki adalah ke Nabire, Kaimana, Fakfak, Raja Ampat, Wamena, Dekai, Tanah Merah, Oksibil,” katanya. (*)

5 ribu pengusaha asli Papua terima bantuan gubernur

KAPP dan Himpari Papua gelar jumpa pers di kantor KAPP Pusat – Jubi / Hengky Yeimo

Jayapura, Jubi – Dalam kurun waktu 6-8 bulan di tahun ini, Gubernur Papua telah menggelontorkan dana usaha kepada 5000 pengusaha asli Papua. Dana tersebut dikirim langsung ke rekening penerima.

Hal itu disampaikan Ketua Kamar Adat Pengusaha Papau (KAPP) Merry Yoweni, kepada sejumlah awak media pada konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat KAPP, di Perumnas Satu Waena, Selasa (22/8/2017).

Merry Yoweni mengatakan, itu salah satu bentuk perhatian Gubernur Papua dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah. Kami membuktikan kepada pemerintah bahwa kami anak-anak Papua juga mampu mempertanggungjawabkan uang negara dengan baik,” katanya.

Sementara itu, perwakilan pemuda Port Numbay Musa Tokoro mengatakan, semua pihak harus mendukung apa pun langkah-langkah dan kebijakan gubernur yang mendukung bangkitnya ekonomi masyarakat Papua.

“Kami sangat menghargai gubernur dengan keberpihakannya kepada orang asli Papua, dalam memberdayakan eknomi masyarakat,” Mussa Tokoro. (*)

10 ribu pengusaha OAP akan temui gubernur

KAPP dan Himpari Papua gelar jumpa pers di kantor KAPP Pusat – Juni / Hengky Yeimo

Jayapura, Jubi – Sekitar 10 ribu anggota Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) dan Asosiasi Lokal Pengusaha Papua yang tergabung dari 15 organisasi usaha, rencananya akan bertemu gubernur, 31 Agustus 2017 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Merry Yoweni, kepada sejumlah awak media dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat KAPP, di Perumnas Satu Waena, Selasa (22/8/2017).

Merry Yoweni mengatakan, pengusaha yang akan bertemu gubernur itu, mulai dari pengusaha penjual pinang, mini mikro, pemilik CV dan PT.

“Untuk menyampaikan mengenai peraturan gubernur tentang kebangkitan Orang Asli Papua (OAP). Kami akan menghadap gubernur  untuk menandatangani pergub petunjuk teknis pelaksanaan perdasus No 18, terkait ekonomi berbasis masyarakat. Agar tiga persen dari otsus itu diberikan kepada pengusaha asli papua supaya bisa membantu perekonomian orang asli papua,” kata Merry Yoweni.

Merry Yoweni mengatakan, sepanjang proses ini berjalan pihaknya baik dari KAP maupun asosiasi pengusaha asli papua, memutuskan bersatu memperjuangkan hak orang asli papua.

“Selama ini kami OAP sangat susah mengakses permodalan ke perbankan,” kata Yoweni.

Ia menambahkan, selama 72 tahun orang Papua berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi tidak ada orang Papua yang bisa diandalkan dalam dunia usaha.

“Sudah saatnya kami bangkit untuk meminta hak-hak kami kepada pemerintah sebagai aktor utama pembangunan di atas tanah Papua,” katanya.

Sementara itu perwakilan Himpunan Pengusaha Pribumi Asli Papua (HIMPARI PAPUA) Frangky Mirino mengatakan, pihaknya telah mempunyai badan hukum di bawah naungan KAP Papua.

“Kami ingin maju dan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang dimiliki OAP. Di bawah payung KAPP kami dibentuk untuk bisa maju bersama saudara serumpun di Tanah Papua untuk membangun ekonomi,” katanya. (*)

Jhon Yonathan Kwano: Lukas Enembe Pasti Menang Pilkada Mendatang, Tapi untuk Entrepeneur OAP akan Merugikan

Jhon Yonathan Kwano, Direktur PAPUAmart.com dari KSU Baliem Arabica bertempat di Jalan Raya Sentani, Hawai No. 05 menyatakan dalam percakapan singkat dengan media PAPUA.business bahwa Gubernur incumbent Lukas Enember, apalagi masih bersama dengan Wakil Gubernur Klemen Tinal pasti akan memenangkan Pemilihan Umum tahun 2019 untuk menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Akan tetapi Kwano mengatakan

Kalau mereka dua berpisah, artinya Klemen Tinal juga mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Lukas Enemeb juga mencalonkan diri menjadi Gubernur, maka aspirasi orang Papua akan terbagi dua, karena kedua-duanya selama ini disukai oleh OAP di kampung-kampung.

Kwano selanjutnya mengatakan

Walaupun saya bilang orang di kampung-kampung suka sama mereka dua, tidak berarti saya suka mereka. Saya tidak berbicara atas dasar suka-tidak suka, tetapi berdasarkan realitas apa yang mereka telah kerjakan untuk entrepreneur di Tanah Papua selama ini, saya harus jujur mau katakan bahwa kalau mereka berdua terpilih kembali, entrepreneurship di Tanah Papua pasti akan merayap lagi selama lima tahun lagi.

Ditanyakan mengapa orang di kampung-kampung senang, Jhon Kwano mengatakan karena orang kampung, masyarakat biasa kan senang nonton film-film “action”, jadi selama ini drama-drama action yang dimainkan di pentas politik di Tanah Papua cukup menarik untuk ditonton. Itu saja alasannya. Katanya

Itu saja yang buat masyarakat Papua pada umumnya mau Lukas Enembe memimpin untuk perode kedua. Dunia sekarang ialah sepenuhnya panggung sandiwara. Jadi, siapa yang pintar main sandiwara, dia yang suka ditonton orang. Lihat saja orang-orang tua pegang smartphones hari ini, kebanyakan mereka gunakan untuk apa? Mereka main game, bukan? Saat ada telepon masuk, saat ada panggilan dari anggota keluarga, apa kata mereka? Sssst! mengapa? Mereka lagi sibuk main game.

Orang Papua lupa, bahwa mereka saat ini hanya menjadi penonton. Padahal Presiden Joko Widodo mau semua orang yang ada di dalam NKRI harus menjadi pemain di dalam film-film dimaksud, tidak boleh jadi penonton lagi. Tetapi orang Papua kan senang menjadi penonton, menjadi komentator, senang bermimpi yang muluk-muluk, sampai-sampai mendewakan Papua Merdeka, membicarakannya siang dan malam, sampai tidak makan, tidak minum, tidak tidur.

Nah, dalam kondisi mentalitas orang Papua seperti ini, Lukas Enembe memang cocok. Ya, betul kita butuh pemain drama, bukan pendidik, bukan ekonom, bukan nasionalis.

Pernyatan-pernyataan ini menarik sehingga percakapan terus digali. Banyak hal mengemuka, tetapi pernyataan-pernyataan seperti ini menarik, karena alasan-alasan yang diberikan juga cukup rasional. PAPUA.Business News mengajukan pertanyaan seputar apa saja yang sudah dikerjakan Lukas Enembe selama ini, yang diharapkan orang Papua supaya diteruskan. Kwano meneruskan

Apa yang dikerjakan Lukas Enembe selama ini untuk Papua Bangkit apa? Untuk Papua Mandiri apa? Untuk Papua Sejahtera apa? Tiga pilar ini menggunakan konsep gerbang emas Papua? Ini istilah-istilah dari ilmu apa? Itu baru konsep, belum pemain yang dilibatkan menerapkan konsep itu. lebih parah lagi.

Joko Widodo membawa kabinetnya menurut keahlian dan kemampuan mereka di lapangan, juga menurut latar-belakang sosial-budaya mereka. Menteri-menteri yang berhbungan dengan ekonomi, siapa yang pantas? Ya, ya paham dan mempraktekkan ekonomi di dunia, yang menghidupi dunia ekonom, bukan membaca, menghafal, membicarakan, mendramatisir, memperdagangkan ilmu ekonomi, bukan pemain panggung ekonomi seperti yang dipasang Lukas Enembe.

Siapa yang dipasang Lukas Enembe sebagai Kepala Dinas, Kepala Biro yang berhubungan dengan ekonomi di Tanah Papua? Bukan orang-orang ekonomi, bukan orang-orang yang latar-belakang sosial-budayanya ekonomi, bisnis atau perdagangan sama sekali. jadi, pemain bola kaki masuk dipasang Lukas Enembe main bola volley, pemain belakang dpasang sebagai striker. Semua orang tahu, dan paham, dan pasti masuk akal kalau melihat Kepala Biro di Provinsi adalah orang-orang keturunan China atau orang-orang Makassar yang darah-dagingnya memang di dunia bisnis. Tetapi ternyata kan tidak begitu? Yang dipasang orang pemain lain, ya ekonomi Papua esperti ini.

Diceritakan lagi kebijakan-kebijakan Lukas Enembe dengan istilah Gerbang Mas Papua dan pendekatan degnan KAPP (Kamar Adat Pengusaha Papua), Jhon Kwano menjawab,

Saya tidak bicara masalah proyek. Saya bukan pengusaha proyek pemerintah. Saya bicara seperti Joko Widodo, pengusaha dalam artian entrepreneur yang punya usaha berorientasi kepada konsumen, pelanggan. Arah bisnisnya bukan menadahkan tangan ke atas, tetapi membalik tangannya dan menggali di dalam tanah untuk mendatangkan keuntungan. Boleh-boleh saja Gerbang Emas, Gerbang Perunggu, Gerbang Perak, apa saja, boleh saja Kamar Adat, Kamar Perempuan, dan Kamar apa saja, tetapi berapa orang entrepreneur Papua yang sudah berdiri di atas kaki sendiri, dibuat terlepas dari Proyek Pemerintah?

Saya sudah bolak-balik pulau Jawa selama hampir 5 tahun, dalam rangka menjual Kopi Papua dan buah merah (Tawy Papua) dan saya belum temukan entrepreneur Papua sejati.

Ditanyakan selanjutnya tentang harapan-harapan untuk memperbaiki kekurangan yang telah nampak di era 5 tahun sejauh ini, Jhon Kwano kembali menegaskan

Ya, pertama-tama, dan terutama, fokus ke mama-mama Papua, yang selama ini berjualan di atas tanah di Kota Jayapura, kena hujan, kena panas. mereka bukan tahanan. Mereka tidak melanggar hukum lahir sebagai mama-mama Papua. Mereka tidak berdosa menjadi mama-maka Papua. Di Angkasapura Jayapura Utara, di Yotefa Abepura, di Expo Waena, di Pasar Lama (Jl. Yahim) Sentani sampai di seluruh kabupaten di Tanah Papua, semua orang Papua punya tempat jualan di mana? Di atas Tanah! Di panas terik, di ruang terbuka. Coba untuk 5 tahun berikutnya hanya punya satu program: Masukkan  semua penjual orang Papua dari atas tanah ke tempat jualan yang layak-manusiawi. Kalau tidak bisa, jangan bicara gerbang emas, gerbang perak, gerbang perunggu. Itu istilah-istilah dalam drama politik belaka, di kulitnya emas, di dalamnya tanah liat. Jangan buka banyak gerbang, nanti Iblis juga terbang masuk-keluar lewat gerbang itu.

Yang kedua, organisir semua entrepreneur OAP dengan baik. Salah satu cara yang paling tepat saat ini, di era ini ialah dengan mengorganisir ntrepreneur Papua secara Online. Pertama dengan mengunang semua entrepreneur Papua mendaftarkan diri secara Online. Semua entrepreneur Papua, terpusat dengan administrasi pengusaha Papua yang jelas dan baku, di mana semua orang punya kesempatan dan hak yang sama untuk mendaftarkan diri, dan mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang tersedia dalam paket Otonomi Khusus secara fair. Biarkan OAP sendiri mendaftarkan diri, dan melaporkan kondisi usaha mereka, dan dikoordinir oleh satu Biro namanya Biro Entrepreneur OAP di Provinsi Papua. Minta maaf, dalam otak orang Papua harus bedakan antara pengusaha proyek dan pengusaha entrepreneur supaya kita tidak salah paham. Yang dimaksud di sini ialah entrepreneur OAP.

Indonesia ini sangat kotor, untuk menjaga orang Asli Papua tidak ikut menjadi kotor, semua orang Papua harus belajar mengembangkan kebijakan dan dokumentasi, bisnis dan usaha dengan integrasi sistem Online: e-government, e-project, e-commerce, e-business, e-entrepreneur, dan seterusnya. Itu yang dilakukan terpidana Basuki Thahja Purnama, dan itulah sebabnya ia dipenjarakan. Dalam berinteraksi di Indonesia, kita dihadapkan dengan gerbang budaya Timur, katanya, yaitu katakan apa yang enak didengar, jangan terus-terang mengatakan apa adanya, biarkan yang salah nanti toh sadar sendiri, lakukan yang enahk bagi kehidupan bersama, jangan coba-coba membela kebenaran mutlak, semuanya bisa diatur, hukum kan dibentuk untuk dilanggar, jadi jangan terlalu pusing kalau melanggara hukum, dan sebagainya.

Yang ketiga, dan terpenting, Lukas Enembe harus mengangkat Penasehat Bidang Ekonomi orang keturunan China atau menyewa penasehat dari Papua New Guinea atau Australia. Kalau orang selain dari itu, percuma kita punya Lukas Enembe menjadi Gubernur Provinsi Papua. Kalau saya bandingkan sebenarnya secara konseptual dan strategis Barnabas Suebu sudah melakukan banyak hal strategis bermanfaat untuk orang papua. Salah satunya Perdasus bagi Provinsi Papua. Berapa perdasus/ perdasi yang telah disahkan oleh Lukas Enembe selama ini? Itu satu contoh saja. Masih banyak contoh lain. Karena apa? Karena penasehat ekomomi dan bidang OAP-nya itu benar-benar untuk OAP, bukan Orang Papua Palsu (OPP).

Ditambahkan juga bahwa entrepreneur Papua di sini bukan sama dengan beberapa Bupati di Tanah Papua yang membuka toko, tetapi menyuruh orang Toraja, orang Jawa, orang Batak yang jalankan toko-tokonya. Ini bukan entrepreneur Papua yang kami maksudkan. Entrepreneur Papua artrinya modal dari orang Papua, dipimpin orang Papua, dijalankan oleh orang Papua sendiri.

Banyak hal yang dibahas, akan tetapi akan dimuat dalam artikel berikutnya. Intisari dari tulisan pertama tentang Lukas Enembe periode kedua ini menekankan satu hal: Hentikan drama, kerja, kerja dan kerja! Dukung kebijakan Joko Widodo, tutup gerbang-gerbang yang memberikan orang Amber keluar-masuk mengatas-namakan OAP.

Mama-mama tanyakan dana pemberdayaan perempuan dari kampung Honai Lama

Mama-mama yang memprotes belum diterima dana pemberdayaan perempuan dari dana desa-Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Belasan mama-mama, yang kesehariannya berjualan di pasar, mempertanyakan dana pemberdayaan perempuan dari program Dana Desa di Kampung Honai Lama 2, Kabupaten Jayawijaya.

Bertempat di sekretariat Yayasan Humi Inane (Suara Perempuan), pada Kamis (3/8/2017), mama Ros Kossy menuturkan, ia bersama perempuan lainnya, setelah mendengar bahwa dana desa telah dicairkan, mereka kemudian menemui kepala kampung Honai Lama 2 untuk mempertanyakan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, namun ditolak.

Ia menuturkan, penolakan itu dilakukan kepala kampung dengan alasan mereka tidak memiliki KTP yang berdomisili di Honay Lama.

“Kami semua ini masuk warga di Kampung Honai Lama 2, tetapi ketika kita tanyakan ke kepala kampung, mereka bilang kami tidak bisa terima dana karena bukan warga Honai Lama 2,” ujar mama Ros.

Mama Ros mengaku, sebelumnya, ia bersama perempuan dewasa Honay Lama lainnya telah diminta untuk mengurus KTP daerah setempat dan mengumpulkannya. Namun, setelah dikumpulkan, ucapnya, KTP mereka tidak dibawa ke dinas kependudukan. Belakangan, mereka mendengar hanya dua orang yang diterima dari belasan nama yang terdaftar.

“Dari situ ada satu ibu bilang kami tuh ‘makan dua piring’, akhirnya saya baku marah dengan ibu itu,” ucap Mama Ros. “Yang kami tahu desa kami di Honai Lama 2 tapi kenapa nama-nama kami tidak ada?!”

Keluhan sama juga diutarakan Mama Salomina, yang menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan setiap hari di pasar.

“Kami ini kan ada yang jualan pinang, jual kayu bakar dan lainnya bahkan untuk keperluan anak sekolah, sehingga berharap dari dana itu. Tetapi, saya tidak pernah terima dana dari desa. Sekarang kami tuntut hak kami,” tegasnya.

Sementara itu, Margaretha Wetipo selaku direktris Yayasan Humi Inane ikut mempertanyakan alokasi anggaran yang dimasukan atas nama pemberdayaan perempuan di hampir 40 distrik di Jayawijaya.

“Hampir di 40 distrik persoalan yang sama ini terjadi, di mana dari cerita ke cerita hak perempuan dari desa-desa persoalannya sama,” kata Margaretha.

“Saya minta untuk dana yang dialokasikan khusus untuk perempuan, diberikan saja kenapa bisa dipersulit, padahal mereka punya hak,” imbaunya. (*)

Buku khas Papua di Ondewerek Cafe and Shop

Karyawan toko buku Ondewerek, Ismael Kilungga menunjukkan buku kepada pengunjung – Jubi/ Yance Wenda.

Sentani, Jubi – Sejak berdiri, toko buku Ondewerek Cafe and Shop di Sentani yang dikelola putra-putri Papua, mulai terlihat peningkatan pengunjung yang datang untuk melihat-lihat, belanja buku, atau bersantai menikmati kopi dan teh hangat.

Deliyanti Kilungga, perempuan kelahiran Jayapura 1986 dan manajer Ondewerek mengatakan, toko bukunya menghadirkan buku-buku khusus Papua. Di antaranya buku-buku baru seperti cerita alkitab dan cerita lain versi bahasa Papua dan Melayu.

“Kami fokus pada buku-buku Papua selain buku dari Gramedia, Karisma, dan penerbit lain yang mau titip di sini, kami juga menjual buku-buku tentang Papua dari sejumlah penulis yang menitip untuk dijual,” katanya kepada Jubi, Rabu (5/7/2017).

Deliyanti mengatakan, hadirnya Ondewerek bertujuan meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa dan pelajar Papua.

“Daripada mereka duduk habiskan waktu nongkrong di cafe cuma duduk saja, mendingan mereka datang baca buku free dan menikmati free wifi dan juga ada kopi,” kata mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan ini.

Sejauh ini, katanya, peminat Ondewerek paling banyak perempuan. Ini sesuai harapannya. Sebab perempuan mulai bangkit membaca

“Itu akan jauh lebih baik,” ujarnya.

Mengelola sebuah toko buku di era online ini tentu saja memiliki tantangan sendiri. Namun perempuan asal Piramit ini mengaku tidak putus asa dan patah semangat demi meningkatkan minat baca di Papua.

Kini ia sedang berusaha melakukan promosi. Sebab kehadiran tokonya tidak hanya untuk mendapatkan buku yang sekarang gampang di-download, tapi memotivasi generasi muda Papua untuk rajin membaca. Sebab tidak semua buku ada di internet.

Pegawai Ondewerek, Asmael Kilungga mengatakan, pengunjung tokonya tak hanya orang Papua, tapi juga pendatang. Pengunjung biasanya ramai sore dan malam. (*)