Banyak perusahaan di Papua tidak beroperasi

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musaad – Jubi/Dok.

Jayapura, Jubi – Sejak Pemerintah Provinsi Papua menerapkan Sistem Manajemen Informasi Tata Ruang (Simtaru), diketahui banyak perusahaan yang sudah memiliki izin tapi tidak beroperasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua Muhammad Musaad mengatakan, perusahaan yang paling banyak tidak beroperasi, bergerak di bidang kehutanan.

“Hal ini sudah ditindaklanjuti gubernur dengan menyurati kementerian terkait untuk mencabut beberapa izin yang tidak operasional atau bertahun-tahun menjadi lahan tidur,” kata Musaad, di Jayapura belum lama ini.

Mengenai hal ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Konservasi guna mengecek keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut.

Disamping itu, pihaknya juga telah memiliki badan koordinasi lingkungan yang didalamnya ada Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda serta beberapa organisasi perangkat daerah teknis lainnya.

“Kami sering melakukan rapat kordinasi untuk setiap yang mengajukan izin. Jadi mau membangun apapun harus sesuai tata ruang,” ujarnya.

Dikatakannya, Papua baru memiliki tata ruang di 2013 yang akan berakhir di 2023.

“Dengan demikian, sepanjang yang belum memiliki tata ruang memang ada izin-izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan tata ruang,” katanya.

Sementara, Asisten Bidang Pemerintahan Papaua Doren Wakerkwa menekankan, pemerintah provinsi Papua telah berkomitmen untuk menjaga kelestarian sumber daya alam (SDA) dan keanekaragaman hayati. Hal itu telah diwujudkan dalam dokumen rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh DPR Papua melalui Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) No. 23/2013, agar tetap mempertahankan tutupan hutan alam 90 persen.

Selain itu, pemerintah provinsi juga berencana membuat sejumlah kebijakan di daerah, yang bertujuan mempertahankan tutupan hutan alam di Bumi Cenderawasih.

“Saya harap sejumlah kebijakan yang dihasilkan, bisa sejalan dengan perubahan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maupun kebijakan yang diterbitkan pememerintah pusat,” kata Wakerkwa. (*)

Seminar dan lokakarya pembangunan Papua jadi rujukan RPJMD

Jayapura, Jubi –  Hasil kajian seminar dan lokakarya  yang membedah pembangunan Provinsi Papua bakal dibukukan dan dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 -2023.

“Kegiatan bersama Uncen itu hasilnya akan menjadi masukan untuk penyusunan  Rencana RPJMD 2018 – 2023, jadi sesuai dengan kalender sudah harus menyiapkan RPJMD dalam konteks teknokratnya,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Muhammad Musaad usai menutup kegiatan Lokarya Identifikasi isu stategis dan solusi Pembangunan Papua, di Sasana Krida Rabu (15/11/2017).

Menurut dia, konsep dan masukan dari berbagai pihak yang diseminarkan dan lokakarya itu akan dikolaborasikan untuk pembangunan jangka menengah. “Agar program yang diturunkan bisa  lebih baik, dan ini juga termasuk dengan program Gerbang Mas,” kata Musaad, menambahkan.

Tercatat terdapat lima komponen besar yang diskusikan seputar pembangunan, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur ekonomi dan Asersi. Sejumlah gagasan yang muncul itu di antaranya munculnya ide model pembagunan Papua berbasis spasial cultural atau  pembangunan khas Papua.

“Yang terpenting yakni pembangunan khas Papua, itu hal yang menarik, para peserta dan para antropolog termasuk ahli sosiologi menginginkan pembangunan tidak hanya dari aspek pemerintahannya tetapi juga menelusuri aspek ekologinya,” kata Musaad menjelaskan.

Staf Ahli Bidang, Pemerataan dan Kewilayahan, Bapenas, Taufik Hanafi, menyatakan rencana kerja pemerintah Provinsi PapuaTahun 2015 menjadi satu satunya program prioritas nasional.

“Tidak ada wilayah Sumatera tidak ada wilayah Jawa, Sulawesi. Papua sebagai prioritas nasional,” kata Taufik .

Ia menyebutkan banyak kemajuan yang telah dicapai, termasuk pertumbuhan ekonomi di atas rata rata nasional. Ia menyebutkan, pada tahun 2016 Papua menjadi satu satunya potensi take over kecepatan peningkatan IPM tercepat di Indonesia.

“Jadi peningkatan IPM 2016 berdasarkan data BPS ini tantangannya momentum ke depan dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Taufik mejelaskan.

Menurut dia, pertumbuhan pendidikan, layanan kesehatan meningkat  termasuk angka kematian ibu mengalami penurunan. (*)