Perempuan dan investasi di Tanah Papua

KASMIRA, seorang Mama dari Yetti, Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua, di bawah terik matahari, membersihkan gulma di antara pohon sawit yang baru tumbuh. Sebelumnya dia dan warga kampung lainnya berkebun dan meramu. Namun, kini mereka beralih menjadi buruh perusahaan kelapa sawit milik PT Tandan Sawita Papua. Perusahaan ini beroperasi sejak 2008 di Yetti dan menguasai lahan seluas 18.337 hektare.

Di sisi lain, Mama Mariode di Sorong, Papua Barat, hanya bisa menatap hutan adat yang sudah dibabat perusahaan PT. Henrison Inti Persada. Bersama suami dan anak-anaknya, Mama Mariode menanam batas antara wilayah perusahaan dengan hutan terakhir yang mereka miliki. Dia berharap, pemerintah tidak lagi menyerahkan hutan itu untuk perusahaan.

Dua cerita di atas merupakan kisah dalam film dokumenter berjudul “Mama Kasmira Pu Mau dan Mama Mariode”. Kedua film ini diputar di asrama Nabire, Kota Jayapura, Sabtu, 26 Januari 2018. Pemutaran film bertema “Perempuan dan Investasi” dilakukan dalam rangka Hari Perempuan Internasional yang dirayakan tiap 8 Maret.

Hadir sebagai narasumber antara lain, Pendeta Magda Kafiar dari Bidang Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) GKI di Tanah Papua, Wirya Supriyadi dari Jerat Papua dan Aiesh Rumbekwan dari Walhi Papua.

Menurut Pendeta Kafiar, janji-janji kemajuan dipakai pemerintah dan perusahaan untuk mempengaruhi masyarakat adat. Kondisi jalan yang buruk, tanpa penerangan, minimnya layanan kesehatan dan pendidikan, membuat masyarakat adat dilema dan akhirnya memilih menerima kehadiran perusahaan.

Pertemuan membahas pelepasan lahan kepada perusahaan juga tidak melibatkan perempuan. Perempuan biasanya hanya menerima keputusan yang dibuat.

“Rapat di para-para adat semua laki-laki yang duduk. Perempuan hanya bisa lihat jarak jauh, tidak tahu laki-laki dong (mereka) bicara apa,” katanya.

Ketika hutan sudah dibongkar dan janji-janji tidak terwujud, kekecewaan mulai muncul. Tidak jarang mama-mama menjadi sasaran dan menjadi objek kekerasan.

Lebih jauh, mama-mama juga kehilangan sumber makanan untuk keluarga. Ada juga wilayah yang sumbernya tercemar akibat pupuk yang digunakan perusahaan. Untuk perempuan yang bekerja sebagai buruh, mereka juga menghadapi masalah baru. Kondisi kerja yang buruk, upah rendah, dan tanpa kontrak, serta sering tanpa jaminan sosial. Kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual juga terjadi, tapi jarang dilaporkan.

Kondisi yang dialami dua mama dalam film tadi berkaitan erat dengan kondisi ekonomi politik global. Populasi manusia yang terus meningkat membuat kebutuhan akan pangan dan energi juga meningkat.

Negara maju dengan kekuatan modal dan teknologi memanfaatkan negara berkembang seperti Indonesia untuk menanamkan modalnya. Dari hubungan inilah lahir berbagai perjanjian ekonomi dan program-program ekonomi yang gencar dicanangkan pemerintah.

Di Indonesia, setelah lahan di Sumatra dan Kalimantan habis, pemerintah mengandalkan Papua.

“Pemerintah mengeluarkan izin-izin tanpa melihat bahwa ada masyarakat adat yang hidup di sana,” kata Wirya dari Jerat Papua.

Pembukaan hutan dalam skala besar membuat kehidupan masyarakat adat berubah drastis. Hutan yang menyediakan kebutuhan, mulai dari makanan, kesehatan, aksesoris budaya, dan religi hilang. Masyarakat adat dipaksa beradaptasi dengan cara-cara baru. Dalam kondisi ini, perempuan dan anak menjadi pihak yang paling menderita.

Perlu perhatian serius

Melani Kiriho, salah satu peserta mengapresiasi pemutaran film dengan mengangkat masalah perempuan dan investasi. Menurutnya, masalah perempuan yang dibicarakan selama ini masih terbatas pada isu kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menyuarakan hak perempuan terkait investasi ini memang akan mendapat tantangan terutama dari tokoh-tokoh adat. Namun upaya ini harus terus disebar.

“Gerakan perempuan bukan melawan laki-laki, tapi membangun kesetaraan dan hak yang sama supaya kehidupan menjadi lebih baik,” kata Kiriho.

Sementara Emenuel Gobay dari LBH Papua mengatakan, gerakan apa pun di Papua, tidak hanya menjadi gerakan laki-laki, tapi juga gerakan perempuan.

“Bagaimana cara mendorong agar ada perempuan yang bicara dan ambil kendali gerakan entah untuk bicara hak perempuan maupun hak yang lain,” ujar Gobay.

Berbagai pihak pun diajak untuk menyebarkan informasi tentang perampasan lahan ini, dan melakukan penguatan kapasitas perempuan.

Menghadapi arus investasi yang terus masuk ke Papua, kemampuan perempuan Papua untuk mengorganisir diri perlu ditingkatkan. Berbagai instrumen hukum, baik di internasional, maupun nasional dan lokal, bisa menjadi dasar untuk melakukan gerakan-gerakan ini.

Data Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua menyebutkan, hingga 2017 sudah ada 187 izin industri berbasis lahan, yang dikeluarkan pemerintah di Papua. Dari ratusan izin tersebut, 82 di antaranya izin pertambangan, 75 izin usaha perkebunan kelapa sawit, dan 30 izin di sektor kehutanan.

Sementara itu Aiesh Rumbekwan dari Walhi Papua mengatakan bahwa momentum politik ke depan bisa dipakai untuk memperjuangankan isu ini.

“Saya harap kita memilih kawan-kawan yang produktif memahami isu lingkungan dengan baik mulai level kota provinsi maupun nasional.” (*)

Source: https://www.tabloidjubi.com/

The post Perempuan dan investasi di Tanah Papua appeared first on PAPUA.business.

Zie Sokoy: Sosok Perempuan Sentani “Entrepreneur” Hebat Masa Kini

Zie Sokoy

“Bagi pemuda di Papua, kalau masih muda harus semangat. Kalau masih muda harus kasih banyak bukti ke masyarakat. Kita harus action Bukan hanya asal ngomong. Atau berkoar koar dan mengeluh di sosial media”

Kita punya Sumber Daya Alam yang kaya tapi dukungan Sumber Daya Manusia kurang, kenapa kurang? Karena banyak yang Pintar tapi Pintar ikut-ikutan dan hanya ingin pekerjaan yang aman dan nyaman”

Sebuah pesan singkat yang maknanya dalam bagi para pemuda-pemudi di Papua (termaksud saya) dari seorang perempuan sentani Eldona Vallenzie Sokoy atau yang biasa saya sapa kak Zie.

Kak Zie adalah pemilik Perusahan Vallerie Valley dengan yang fokus pada 2 bisnis utama saat ini (bukan bawa proposal minta proyek di pemerintah yah) yaitu:

• Coconut Tree Land
• Coffee and You

COCONUT TREE LAND
Coconut Tree Land bergerak dalam bidang Outlet dan Fashion. Bukan cuma asal jual tas atau baju. Coconut Tree Land mempunyai 3 kampanye utama:

1. Kampanye Kesadaran Sosial (Social Awareness) Lewat barang dagangannya kak Zie menyampaikan pesan – Pesan seperti:

* Save our traditional dance in Papua
* Plant a Tree
* Save Hutan Sagu
* No Plastic Bag
* Stop Child Abuse
* Stop Violence Againts Woman and Girls

• BACA SELENGKAPNYA di sini

Jayapura bakal lindungi pelaku entrepreneur asli Papua

ejumlah pedagang pinang asli Papua, Jubi/hengky

Jayapura, Jubi – Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, berjanji melindungi entrepreneur atau pelaku  usaha asli warga Papua. Perlindungan bagi mereka yang mulai menjual sagu dan pinang hingga tingkat usaha lebih besar.

“Kami fokuskan menempatkan orang asli Papua sesuai dengan skill dan kemampuannya,” kata Tomi Mano kepada wartawan, Senin (8/1/2018).

Ia menyebutkan yang berhak menjual sagu dan pinag di pasar adalah orang asli Papua, mereka bakal menjadi fokus pada pemberdayaan dan kesejahterahan orang asli Papua dalam  segala bidang.

“Untuk itu saya minta kepada semua Organisasi Perangkat daerah untuk harus fokus untuk membina orang asli Papua,” katanya.

Menurut dia selama ini banyak orang Papua yang sukses di segala bidang termasuk tata dekorasi asal Serui, sedangkan dari dunia usaha dikembangkan di hotel dan rumah makan. “Harus orang asli Papau itu tema kerja kita pemberdayaan orang asli apua ini menjadi fokus kita ditahun ini,” katanya.

Tokoh Pemuda Port Numbay Fileph Ireew mengatakan, kebijakan walikota sangat tepat dan membantu orang papua dalam melakoni usaha ekonomi mikro. “Saya sebagai tokoh muda Orang Asli Anak Port Numbay mendukung kebijakan wali kota untuk proteksi orang asli Papua,” katanya.

Ia berharap kebijakan itu tak hanya dilakukan di jayapura, namun juga  di 26 kabupaten mengkuti apa yang dilakukan Wali Kota Jayapura. “Karena itu bentuk proteksi yang daimanahkan Otsus,” katanya. (*)

DP3A diminta mendata pekerja perempuan

lustrasi perempuan Papua – IST

Jayapura, Jubi – Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Papua, diminta untuk mendata tenaga kerja perempuan yang saat ini sudah bekerja di pemerintahan maupun swasta.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe melalui Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial dan SDM, Ani Rumbiak, saat membuka seminar kajian tenaga kerja perempuan di dunia kerja/sektor swasta, di Jayapura belum lama ini.

Menurut Enembe, pendataan terhadap pekerja maupun perempuan Papua perlu dilakukan untuk memastikan keberadaan mereka.

“Apakah sudah memiliki lapangan kerja dan sejauh mana mereka sudah bekerja, apakah sudah ada keberpihakan kepada perempuan asli Papua atau belum,” katanya.

Disamping itu, ujar ia, harus ada kajian tentang tenaga kerja perempuan, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberi perhatian terhadap hal ini.

“Saya tegaskan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya perempuan di dunia kerja, perlu diperhatikan, terutama menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja  mengingat perempuan yang bekerja memiliki skill yang tentunya harus diperhatikan kesejahteraannya,” ucapnya.

Menurut ia, partisipasi, pengendalian dengan memandang gender agar tidak terjadi ketimpangan, penting untuk dilakukan.

“Poin penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan bagi perempuan, dalam artian pembangunan SDM harus memberi ruang yang cukup bagi kaum perempuan,” sambungnya.

“Saya harapkan dinas terkait, dalam hal ini DP3A untuk memberi pelatihan kepada perempuan asli Papua.”Mereka harus diikutkan dalam pelatihan-pelatihan maupun pendampingan-pendampingan,” tambahnya.

Dia menambahkan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua terus memberi perhatian terhadap pembangunan yang terarah yakni meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang layak dan berkualitas.

“Artinya faktor pembangunan SDM harus menjadi pokok perhatian di semua sektor pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin agar laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang setara sehingga tidak terjadi ketimpangan gender,” kata Gubernur Enembe.

Secara terpisah, Diana warga Kota Jayapura mengaku pendataan terhadap perempuan sudah seharusnya dilakukan, mengingat sampai hari ini masih banyak perempuan Papua yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan.

“Memang sudah banyak perempuan Papua yang bekerja di pemerintahan maupun swasta, tapi di satu sisi juga masih banyak perempuan Papua yang hidupnya terkekang. Untuk itu, pendataan dan perlindungan terhadap perempuan harus dilakukan secara serius,” kata Diana. (*)

13 Kelemahan Orang Papua di bidang perdagangan

Ilustrasi tikus padi mati diatas padi

Beberapa kelemahan orang asli papua dalam bidang perdagangan menurut versi pihaahe pay  selama ini adalah sebagai berikut :

1. Kalau sudah ada kios maunya cepat untung sehingga harga agak mahal membuat pembeli malas belanja di kios tersebut. Akhirnya cepat bangkrut.
2. Kalau saudara  datang ke rumah kita,  sering ambil sebagian barang jualan untuk di gunakan dengan gratis ; contohnya  rokok, ekstrajos susu, gula, dan lain-lain
3. Orang yang jaga kios sering tidak memperhatikan kebersihan sendiri maupun halaman sehingga pembeli pun malas membeli di kios tersebut
4. Jika ada teman pesaing usaha pendatang yang membuka tempat usaha di sekeliling kita, sering cepat menyerah   karena menganggap pendatang lebih hebat dan lebih tahu
5. Orang papua sendiri saja tidak mau belanja di tempat yang orang asli jual  ,tetapi pergi belanja di tempat non papua sehingga jualan pun tidak laku .
6. Kalau sudah dapat tempat usaha yang bagus  tidak mau bertahan lebih lama di situ karena faktor rasa bosan
7. Upah yang sudah dapat dari hasil jualan biasanya pengeluaran lebih banyak dari pada pemasukkan
8. Kasih lebih tebal sehingga  ingin usaha sangat minim. Padahal modal untuk usaha cukup dan peluang usaha sangat banyak factor itu juga  membuat orang papua semakin ketinggalan.Sehingga orang pendatang istilahkan orang asli papua dengan sebutan Tikus Padi Mati Diatas Padi Karena Kelaparan.
9. Malas duduk di tempat usaha yang sudah ada dalam jangka waktu yang lama dan sering mengutamakan refreshing di tempat keramaian seperti pertandingan bola kaki, volley, pantai dan lain. Akhirnya tempat usaha terpaksa di tutup karena harus berangkat.
10. Kalau sudah ada hasil dari kebun sering di bagi gratis dengan keluarga dekat ,membuat pemiliknya tidak mendapat upah , padahal  bagi gratis itu sangat kurang bagus, karena si penerima itu tidak mau berusaha dan bekerja keras untuk menghidupi keluarganya  tetapi selamanya akan menjadi meminta-minta sama orang yang punya pendapatan bagus.
11. Pria asli papua takut berjualan di pasar karena menganggap jualan adalah pekerjaan perempuan.
12. Orang papua telah beranggapan bahwa alam papua ini kaya maka tidak mau memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada secara baik dan maksimal , untuk dapat menghasilkan uang artinya di manja oleh alam. Dengan anggapan seperti ini kita berpikir bahwa alam papua yang ada ini tidak akan habis dan akan terus – menerus seperti ini.
13. Karena adanya pemahaman seperti “tuan di atas tanah sendiri”. yang sangat kontra untuk membangun jiwa wirausaha orang asli papua, maka kalau semua menjadi tuan,  tidak ada yang akan menjadi pelayan (berdagang).

Inilah beberapa kelemahan yang kami rangkum  selama ini  dan kami harap jika ada kekurangan mohon di tambahkan  di kolom komentar di bawah yang sudah di sediakan.

Sumber: http://ift.tt/2wIZf7a

Pemberdayaan ekonomi rakyat Papua meningkat

Mama-Mama penjual noken di salah satu lokasi di Jayapura – Dok. Jubi

Jayapura Jubi – Ketua Asosiasi Pengrajin Noken Asli Papua Merry Dogopia menilai keberpihakan Gubernur Papua Lukas Enembe terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat Papua sudah terbukti.

Merry mengatakan, gubernur sendiri sudah membuktikan dengan penyerahan modal usaha kepada pengusaha asli Papua di kantor KAPP (Kamar Adat Pengusaha Papua) secara simbolis.

“Gubernur fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil yang selama ini diabaikan,” kata Merry kepada Jubi, Rabu (23/8/2017).

Merry juga menyatakan terima kasih kepada KAPP yang sudah mengumpulkan asosiasi, untuk bersatu memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua mendapatkan kesejahteraan di bidang ekonomi.

“Pada 30 Agustus nanti kami akan mendatangi kantor gubernur, untuk meminta Gubernur Lukas Enembe menandatangani peraturan gubernur yang mendorong kebangkitan ekonomi Orang Asli Papua,” katanya.

Sementara, Ketua KAPP Merry Yoweni meminta kepala daerah untuk segera menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdasus Nomor 18 Tentang Ekonomi Kerakyatan.

Dengan ditandatanganinya pergub itu, jelasnya, maka pengusaha orang asli Papua (OAP) akan mendapat dukungan bantuan perekonomian sebesar tiga persen dari dana Otonomi Khusus.

“Sebab dalam Perdasus No.18 sudah mengamanatkan Dana Otsus tiga persen untuk pengusaha OAP, ini tentu merupakan sebuah pemberdayaan yang sangat baik, yang mana selama ini sangat susah bagi pengusaha OAP untuk mendapatkan akses permodalan dari sistem perbankan,” katanya.

Terkait permodalan, seperti dikutip Antara, Selasa (22/8/2017), Merry mengatakan dalam kurun waktu enam sampai delapan Gubernur Papua telah menggelontorkan bantuan modal usaha kepada lebih 5.000 pengusaha asli Papua yang dikirimkan langsung ke rekening masing-masing. (*)

Buku khas Papua di Ondewerek Cafe and Shop

Karyawan toko buku Ondewerek, Ismael Kilungga menunjukkan buku kepada pengunjung – Jubi/ Yance Wenda.

Sentani, Jubi – Sejak berdiri, toko buku Ondewerek Cafe and Shop di Sentani yang dikelola putra-putri Papua, mulai terlihat peningkatan pengunjung yang datang untuk melihat-lihat, belanja buku, atau bersantai menikmati kopi dan teh hangat.

Deliyanti Kilungga, perempuan kelahiran Jayapura 1986 dan manajer Ondewerek mengatakan, toko bukunya menghadirkan buku-buku khusus Papua. Di antaranya buku-buku baru seperti cerita alkitab dan cerita lain versi bahasa Papua dan Melayu.

“Kami fokus pada buku-buku Papua selain buku dari Gramedia, Karisma, dan penerbit lain yang mau titip di sini, kami juga menjual buku-buku tentang Papua dari sejumlah penulis yang menitip untuk dijual,” katanya kepada Jubi, Rabu (5/7/2017).

Deliyanti mengatakan, hadirnya Ondewerek bertujuan meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa dan pelajar Papua.

“Daripada mereka duduk habiskan waktu nongkrong di cafe cuma duduk saja, mendingan mereka datang baca buku free dan menikmati free wifi dan juga ada kopi,” kata mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan ini.

Sejauh ini, katanya, peminat Ondewerek paling banyak perempuan. Ini sesuai harapannya. Sebab perempuan mulai bangkit membaca

“Itu akan jauh lebih baik,” ujarnya.

Mengelola sebuah toko buku di era online ini tentu saja memiliki tantangan sendiri. Namun perempuan asal Piramit ini mengaku tidak putus asa dan patah semangat demi meningkatkan minat baca di Papua.

Kini ia sedang berusaha melakukan promosi. Sebab kehadiran tokonya tidak hanya untuk mendapatkan buku yang sekarang gampang di-download, tapi memotivasi generasi muda Papua untuk rajin membaca. Sebab tidak semua buku ada di internet.

Pegawai Ondewerek, Asmael Kilungga mengatakan, pengunjung tokonya tak hanya orang Papua, tapi juga pendatang. Pengunjung biasanya ramai sore dan malam. (*)

Mama Yetta jualan pernak-pernik unik

Mama Yetta dan dagangan pernak-perniknya – Jubi/Yance

Sentani, Jubi – Demi memenuhi kebutuhan hidup, Mama Yetta Masoka berjualan pernak-pernik berbentuk buah pinang. Ia terus menekuni usahanya itu sejak 2009 sampai sekarang.

“Saya sudah berjualan ini sejak 2009. Pokoknya saya keliling di atas kapal sampai ke pasar hingga sekarang. Pernak-pernik ini juga tidak sembarang untuk digunakan, sebab ini bagian dari budaya, kalo mama kami dari Serui itu pake pinang,” kata Yetta, kepada Jubi, Senin, (26/6/2017).

Yetta menjelaskan, bahan-bahan yang digunakan dipilih yang berkualitas agar tidak mudah busuk atau hancur.

“Saya pake bahan dari buah pohon bitanggur, salah satu pohon yang ada di pinggir pante itu. Saya bawa dan amplas, setelah itu saya pakai cat semprot pylox, lalu dikasih lem yang dicampur ampas serbuk,” terangnya.

Sepintas hiasan atau pernak-pernik itu terlihat mudah untuk membuatnya, namun Mama Yetta mengatakan untuk membuatnya susah-susah gampang.

“Aduh, kalau mau kerja ini susah. Saya kerja sendiri bisa sampai 200 buah. Untuk mewarnai saja butuh empat macam warna dari hijau, kuning, putih dan pembungkus warna itu. Butuh empat sampai enam hari baru siap dipasarkan,” katanya.

Ia melanjutkan, pernak-pernik yang sudah jadi, ia jual dengan harga bervariasi sesuai ukuran barang.

“Barang jadi ada seperti anting, tempat kapur, jepit rambut dan hiasan lainnya. Kalau anting-anting saya hargai 50 ribu, jepit-jepit kepala juga 50 ribu. Kalau sudah di tempat ramai saya turunkan harga. Sementara di tempat jualan di Kapalitu 70-80 ribu per buah, tapi kalung ini dijual 100 ribu,” ucapnya.

Salah seorang pembeli mengatakan, pernak-pernik buah pinang ini memang unik dan banyak orang yang tertarik.

“Pernak-pernik ini unik sekali, apa lagi ada anting, kalung dan lain-lain. Saya lihat saat proses pembuatan dan saya tertarik,” ujar Ermince.