Yahukimo, pintu masuk penambang emas ke Pegunungan Bintang

Jayapura, Jubi – Bupati Yahukimo, Abock Busup, mengatakan Kota Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, merupakan salah pintu masuknya penambang dari daerah lain ke lokasi tambang rakyat di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin).

“Pemkab Pegunungan Bintang yang mengizinkan penambangan di Kampung Kawe. Namun penambang dari luar masuknya lewat Dekai,” kata Abock Busup, di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, akses dari Dekai ke Kampung Kawe dapat ditempuh lewat jalur darat dan udara, dengan waktu sekira 20 menit. Gampangnya akses itu membuat para penambang dari daerah lain di Papua, bahkan luar Papua, cenderung memilih Dekai sebagai jalur masuk ke lokasi tambang.

“Penambang dari luar Yahukimo tiba di Dekai menggunakan pesawat kemudian lanjut ke wilayah itu (Kampung Kawe),” ucapnya.

Tambang emas tidak hanya wilayah Kabupaten Pegubin, juga di Kabupaten Yahukimo. Kehadiran tambang emas itu membuat Ikatan Suku Besar Una, Kopkaka, Arumtap, Arupkor, Mamkot, Momuna (IS-UKAM) Papua minta aktivitas pertambangan dihentikan.

Sekretaris IS-UKAM, Timeus Aruman, beberapa waktu lalu, mengatakan pengusaha tambang di wilayah itu diduga mendatangkan penambang dari pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan.

Hal yang sama dikatakan Kepala Suku Una-Ukam, Yakobus Kisamlu. Katanya, pihaknya menolak penambangan ilegal dan mengeluarkan lima poin pernyataan sikap di antaranya menyatakan pendulangan emas di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pengubin dan Distrik Suntamon Kabupaten Yahukimo adalah ilegal dan masyarakat UKAM sebagai hak ulayat menolak pelaku pendulang. (*)

Ratusan pengusaha wanita ikut pelatihan digital marketing

Pelatihan digital marketing IWAPI kepada para pengusaha perempuan di Papua – Jubi/Dok. IWAPI

Jayapura, Jubi –  Untuk mendongkrak semangat kewirausahaan perempuan Papua, sekitar 300 perempuan yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Papua ikuti digital marketing training atau pelatihan pemasaran bersama Facebook.

“IWAPI goes Digital ini merupakan pelatihan digital sebagai lembaran baru pada agenda edukasi untuk para pengusaha perempuan Papua membangun jaringannya, berbagai pengetahuan, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam perjalanan bisnis mereka, terutama untuk pembelajaran secara onlineuntuk menembus pasar digital,” ujar Moza Pramita, penanggung jawab pelatihan, Sabtu (22/9/2018).

Menurut Moza, sudah saatnya perempuan bersiap menghadapi era globalisasi atau era digital dalam mendukung usaha mereka, dimana selama ini merasa tersaingi karena memajukan dan mengembangkan serta mendirikan usaha yang belum ada menjadi semakin mendunia melalui fasilitas halaman bisnis Facebook.

“Kita kerjasama dengan Facebook mulai tahun 2016. Tahun 2018 ini, Jayapura menjadi kota ke delapan yang mengembangkan program yang sama yaitu IWAPI goes Digital. Saat ini sudah terdaftar kurang lebih 1.649 peserta. Kita akan publish setelah selesai di Jayapura,” katanya.

Moza menambahkan dengan adanya laman bisnis Facebook ini adalah adanya sistem promosi, hanya cukup sekali meng-upload kemudian akan secara otormatis bekerja sendiri dengan adanya fitur promosi berjadwal.

“Promosi itu bisa setiap hari, setiap jam juga bisa, istilahnya tak kenal waktu dan tempat serta kendala jaringan,” ujarnya.

Pembina IWAPI, Dewi Monik, mengemukakan potensi Papua sangat banyak yang takkan habis untuk digali untuk dunia, seperti pariwisata, budaya, kesenian, antropologi, ukiran, dan keindahan pulaunya.

“Dengan Facebok potensi perempuan Papua akan lebih maju ke depannya,” ujarnya.

Staf ahli Gubernur Papua, Anie Rumbiak, mewakili Pemerintah Provinsi Papua, mengemukakan pihaknya akan mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk bisa ikut bertransaksi dan mendongkrak perekonomian melalui digital marketing khususnya di media daring.

“Kita akan dorong IWAPI kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk ikut mendukung perekonomian melalui sarana daring,” ujar Anie. (*)

PNG and Indonesia cooperating on border development, says Pato

Papua New Guinea’s Foreign Minister says economic and social development is already underway in the area around the border with Indonesia.

Papua New Guinea’s Minister for Foreign Affairs and Immigration, Rimbink Pato Photo: RNZ / Richard Tindiller

Rimbink Pato was responding to comments by National Capital District Governor Powes Parkop that PNG had not co-operated enough with neighbouring Indonesia.

Mr Parkop was particularly concerned that issues relating to the plight of West Papuans living under Indonesian rule weren’t being addressed.

But Mr Pato said the two countries had forged a close relationships where all topics involving those pertaining to the border are discussed in a constructive way.

The minister said PNG had welcomed the Indonesian government policy under President Joko Widodo to take a development-led approach to the Papuan Provinces rather than a security-led approach.

He said this included close co-operation with PNG.

According to Mr Pato, Indonesia and PNG have agreed to intensify development efforts relating to schools, markets, health, the integration of the economy, and other areas.

“In fact, we have signed 13 Memoranda of Understanding with Indonesia that focus on developments and cooperation in the border areas,” Minister Pato said.

“We have also welcomed Indonesia’s participation in the UN Human Rights Council Periodic Review (UPR) in 2017 and that Indonesia accepted Australia’s recommendation to finalise the investigation of all human rights cases in the Papuan provinces.

“Naturally we think it very important that human rights are upheld everywhere, including in our own country, and in Indonesia.”

There is a steady level of interaction between Indonesia and PNG citizens who cross the border for education, to conduct business or attend to family matters.

“In July, for example, the Honourable James Donald MP, the Member for the North Fly electorate accompanied me to Jakarta where we discussed potential development and cooperation with Indonesia,” Mr pato explained.

“Under this constructive approach we have the opportunity to raise all sorts of matters with each other, including advancing the rights and opportunities of everybody on both sides of the border.

“In many ways we need to catch up with the Indonesian level of development, and with their cooperation we will do our best to do so.”

Minister Pato said there were some who called for public criticism of Indonesia but that was not PNG policy.

“The best way to resolve any issues is by friendly dialogue in which we raise matters with a problem-solving mind-set rather than a critical, negative attitude that leads nowhere.”

Source: https://www.radionz.co.nz

Ketua Askonas sayangkan kontraktor OAP jual proyek

Merauke, Jubi – Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) kabupaten Merauke, Harry Ndiken, menyayangkan sejumlah  kontrakor orang asli Papua (OAP) yang menjual proyek kepada pengusaha non Papua. Padahal mereka telah diberikan kepercayaan menangani proyek dengan nilai dibawah Rp 500 juta.

“Memang ada kekhususan bagi kontraktor OAP jika proyek dibawah nilai Rp 500 juta, hanya melalui penunjukkan dan tak melalui proses tender. Namun sayangnya, ketika proyek didapatkan, dijual kembali ke kontraktor non Papua,” tegas Harry, saat ditemui Jubi, Rabu (15/11/2017).

Dikatakan, kontraktor OAP hanya memiliki modal nekat.

“Kenapa saya bilang begitu, karena mereka tidak memiliki modal cukup. Kalau soal administrasi termasuk surat menyurat selalu lengkap,” ungkapnya.

“Ada sejumlah kontraktor OAP dibuatkan perusahan. Hanya terkadang mereka tak mengerti dan memahami dengan baik dunia kontraktor. Itu menjadi persoalan sehingga begitu mendapatkan paket pekerjaan justru dijual kepada pengusaha non Papua untuk mengerjakannya,” katanya menambahkan.

Dengan jual beli proyek,  lanjut dia, kontraktor non Papua yang menjadi ‘kenyang.’

“Saya memiliki data lengkap berapa jumlah kontraktror Papua yang melakukan jual beli proyek selama ini,” ujarnya.

“Memang fakta ada jual beli paket pekerjaan dilakukan kontraktor OAP. Kalau dihitung-hitung, hampir 70 persen mereka memberikan proyek kepada orang lain,” tuturnya.

Sebagai kompensasi dari menjual proyek, katanya, kontraktor OAP mendapatkan fee. Namun demikian fee yang diterima tak sesuai dengan yang didapatkan pengusaha non Papua. Karena mereka yang menyelesaikan pekerjaan.

Dijelaskan, selama ini ia berharap agar dengan paket pekerjaan yang didapatkan sekaligus dikerjakan, kontraktor OAP bisa maju dan menjadi tuan di negeri sendiri.

“Ini justru membuat orang lain lebih banyak menikmati hasilnya,” kata dia.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Merauke, Moses Kaibu, yang dimintai komentarnya mengatakan mestinya pekerjaan yang didapatkan tidak dikerjakan orang lain.

“Akan lebih baik kontraktor OAP mengerjakan sendiri pekerjaan hingga tuntas. Sehingga disitu dapat dilihat kualitas pekerjaan sesungguhnya dan tentu mendapatkan pekerjaan lagi di tahun-tahun mendatang,” tuturnya. (*)

Perempuan pelaku usaha kecil dibina

Pengusaha Lokal Papua yang didominasi Oleh Mama mama Papua ketika mendapatkan pelatihan dari Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencan (DP3KB) – (Jubi/Hengky Yeimo)

Jayapura, Jubi – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencan (DP3KB), Kota Jayapura, membina perempuan yang menjadi pelaku usaha kecil menengah. Tercatat pembinaan dilakukan di lima distrik di Kota Jayapura melalui berbagai pelatihan.

“Perempuan dengan tempat usahanya di lima distrik. Mereka setia dengan profesinya di UKM,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencan (DP3KB), Kota Jayapura, Betty Pui, kepada Jubi belum lama ini.

Betty menyebutkan para perempuan yang didampingi itu rutin melakukan usaha, sehingga setiap tahun mendapat kegiatan pelatihan manajemen usaha. “Ini dalam rangka terus Munsupport mereka,” kata Betty menambhakan.

Ia menyebutkan sekecil apa pun usaha para perempuan itu bagian dari pendapatan yang mereka lakukan untuk menopang ekonomi keluarga.

Tercatat DP3KB telah mengukur perkembangan ekonomi perempuan yang didampingi dengan beragam jenis usaha yang dilakukan para perempuan. “Mulai dari penjual lewat kios, membuat roti,  sayur  dan penjual Pinang,” kata Betty mejelaskan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi (Perindakop) Robert L.N Awi mengatakan Pemerintah Kota Jayapura juga telah membina ribuan usaha industri kecil yang diharapkan mampu menopang sektor ekonomi setempat.

Tercatat tahun 2017 ini terdapat tiga ribuan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan 500 unit Usaha Industri Kecil Menengah (UIKM) yang dibina.

“Hingga tahun 2017 kurang lebih ada 500 UIKM, sedangkan UKM sudah 3 ribuan,” kata Robert Awi.(*)

The post Perempuan pelaku usaha kecil dibina appeared first on PAPUA.business.

Gubernur minta AKLI perhatikan OAP

Pelaksanaan Musda AKLI VI Papua – Jubi/Sindung

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, dalam hal ini diwakili staf ahli Gubernur, Anie Rumbiak, minta pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi  Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) turut pula memperhatikan sumber daya manusia  orang asli Papua.

“Tolong diperhatikan SDM lokal dan Papua secara khusus. Ada kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan pengusaha untuk membangun Papua,” ujar Anie, dalam sambutan Gubernur Papua di depan peserta Musda VI AKLI Papua, di salah satu hotel di Jayapura, Kamis (14/9/2017).

Iapun juga mengingatkan  AKLI untuk selalu berkoordinasi dan bekerjasama denga pemerintah melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

Ketua DPP AKLI Indonesia, Suwarto, mengakui pihaknya  tidak pernah lepas dari PLN. Meskipun tak pernah lepas tapi kerjanya merupakan nyata kontrak kerja dengan PLN.

“Kita tetap optimis meskipun regulasi baru, DJK dan SBU, K3 ketika sudah ada ada 1.500 sertifikasi perusahaan, ahli K3 dan teknisi K3. Kita siapkan bukan mensiasati dapat biaya rendah dalam upaya menempuh sertifikasi yang menumpuk,” ujarnya

Dalam kesempatan itu, GM PLN Wilayah Papua dan Papua Barat ( WP2B), Johanes Sukrislismono,  minta kontraktor untuk merekrut tenaga teknis lulusan SMK, sebab meraka tenaga-tenaga yang bisa digunakan untuk menambah skill kelistrikan yang siap pakai.

“Saya lihat sumber daya yang digunakan bukan banyak dari lokal, berdayakan SMK, latih putra daerah, ” ujarnya. (*)

The post Gubernur minta AKLI perhatikan OAP appeared first on PAPUA.business.

Roberth: masyarakat biasakan konsumsi pangan lokal

Seorang pemuda saat membeli pangan lokal (sagu) dari mama yang berjualan di pasar – Dok Jubi

Jayapura, Jubi – Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluh Provinsi Papua, Roberth Eddy Purwoko, mengatakan sudah saatnya masyarakat Papua mengonsumsi pangan lokal sebagai kebutuhan sehari-hari.

“Kami akan meningkatkan pengembangan pangan lokal mulai dari skala rumah seperti pemanfaatan pekarangan, dengan tujuan bisa menyediakan pangan secara baik dan berkelanjutan,” kata Roberth, di Jayapura, Jumat (8/9/2017).

Ia tekankan, pihaknya akan terus berupaya menghapus ketergantungan masyarakat atas produksi pangan dari luar Papua.

“Tentu dengan tersedianya pangan lokal akan mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan pangan dari luar. Sebab secara global ada tiga hal yang diperebutkan negara-negara yakni pangan, energi dan air,” ujarnya.

Saat ditanya soal ketersediaan pangan di Papua, Roberth menjelaskan, saat ini masih bergantungan dari luar Papua seperti beras dan bahan pokok lain yang didatangkan dari Pulau Jawa.

“Kami dari dinas akan menyediakan pangan secara lokal seperti beras lokal dan sagu yang telah diolah, sehingga ketergantungan perlahan kami kurangi dan bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri,” ucapnya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, menilai dengan semakin beragamnya keanekaragaman harus bisa dirasakan sebagai peluang untuk meningkatkan ketersediaan pangan di Papua.

Disamping itu, keanekaragaman pangan juga tidak harus memanfaatkan perkebunan luas, namun hanya dengan memanfaatkan pekarangan rumah, bisa untuk menanam pangan lokal yang menjadi kebutuhan dasar.

“Ini penting bagaimana kita memaksimalkan pekarangan sekaligus meningkatkan pangan lokal, dengan begitu akan menjadi terbiasa,” kata Elia. (*)

The post Roberth: masyarakat biasakan konsumsi pangan lokal appeared first on PAPUA.business.

Kebakaran hanguskan belasan rumah di Kota Jayapura

Kebakaran di Jalan Matahari, Kelurahan Gurabesi, Kota Jayapura, Papua, Rabu (23/8) dini hari. (Foto: Istimewa/Humas Polres Jayapura)

Jayapura, Jubi  – Kebakaran hebat menghaguskan sekitar 17 rumah sewa, empat rumah tinggal dan satu unit bangunan bengkel motor di Jalan Matahari, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Rabu dini hari (23/8/2017).

Kepala urusan (Paur) Hubungan Masyarakat (Humas) Polres Jayapura Kota, Iptu Yahya Rumra di Kota Jayapura, mengatakan selain rumah, enam unit kendaraan roda dua ikut pula terbakar.

“Dari keterangan saksi sebanyak tiga orang, kebakaran itu diduga berasal dari salah satu petak rumah sewa yang belum ditempati, hanya saja sehari sebelumnya orang yang akan menempati rumah sewa tersebut telah meletakkan barang-barang dan sudah memasang pendingin ruang,” katanya.

Lanjutnya, kemudian api menjalar ke sejumlah petak rumah sewa, hingga merambat ke empat rumah tinggal dan bengkel motor yang satu dengan rumah tinggal.

“Tapi soal penyebab pasti kebakaran itu terjadi masih diselidiki, soal kerugian materi diperkirakan mencapai Rp1 miliar,” katanya.

Kebakaran yang terjadi di belakang Sagu Indah Plaza tersebut, membuat warga Jalan Matahari depan Paldam pusat Kota Jayapura panik.

Tapi kebakaran itu segera direspons satu unit water canon milik Polda Papua dan beberapa unit Damkar milik Kota Jayapura, yang datang dan berupaya memadamkan api yang terlihat membesar karena hari masih gelap. (*)

Pos militer di kawasan Nifasi ganti warna untuk hilangkan jejak

Paniai, Jubi – Solidaritas untuk Nifasi (SUN) Nabire menyebutkan PT.Kristalin Eka Lestari (PT.KEL) sedang memprovokasi warga dan membuat kelompok pro kontra agar ada legitimasi untuk tetap bertahan bekerja menambang emas di bantaran Sungai Mosairo.

Kordinator Solidaritas Untuk Nifasi, Roberthino Hanebora mengaku, pihak yang pro terhadap PT.KEL hanya beberapa orang dan hampir seluruh masyarakat Nifasi menolak kehadiran PT.KEL dan klaim wilayahnya bantaran sungai Mosairo .

“Jelasnya hanya sembilan KK (Kepala Keluarga) yang mendukung PT.KEL dari 143 KK. Perlu diketahui dari 143 KK hanya 90 KK suku asli Nifasi dan pemilik hak ulayat Mosairo. Dari 90 KK suku asli Nifasi hanya 3 KK suku asli yang mendukung PT.KEL, sisa 6 KK dari 9 KK itu adalah warga domisili di kampung Nifasi. Artinya bukan pemilik ulayat yang mendukung PT.KEL,” tutur Robertino Hanebora kepada Jubi melalui pesan WhatsApp, Selasa, (27/6/2017).

Untuk meminimalisir dan menyudahi konflik di Nifasi, menurutnya, masyarakat Nifasi terutama Kepala Sub Suku Wate Kampung Nifasi bersama Kepala-Kepala Suku Besar Wate, pihak keamanan dari Polsek Lagari dan Koramil yang wilayah teritorinya ada di dalamnya Nifasi dan juga kelompok pro PT.KEL melakukan pembicaraan di Kampung Nifasi pada tanggal 3 Juni 2017.

“Dalam pertemuan tersebut mayarakat Nifasi menyepakati dan memutuskan beberapa hal penting guna menyudahi polemik berkepanjangan akan kehadiran PT.KEL,” ungkapnya.

Keputusan itu diantaranya PT.KEL dapat bekerja tapi di KM 39 bantaran sungai Mosairo ke arah bawah bagian utara dan nanti dibuat surat persetujuan bekerja atau pelepasan adat.

“Karena belum ada persetujuan dan pelepasan adat oleh suku Wate kepada perusahaan itu,” katanya.

Seluruh masyarakat memasang tapal batas bagi PT.KEL di KM 39 Bantaran Sungai Mosairo. Dan kesepakatan tersebut ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Nifasi oleh pemimpin adat dan disaksikan seluruh saksi-saksi.

Kepala suku Wate, Alex Raiki mengatakan, pada 10 Juni 2017 berdasar kesepakatan tanggal 3 Juni 2017 masyarakat Nifasi menuju bantaran sungai Mosairo memasang tapal batas PT.KEL KM 39. Lalu, Kepala Sub Suku Wate Kampung Nifasi Azer Monei  mendatangi perusahaan itu yang selama ini masih bekerja di KM antara 39 dan 40 yang tidak disetujui masyarakat Nifasi selama ini.

“Kami menyampaikan hasil kesepakatan tanggal 03/06/2017, sehingga PT.KEL harus mematuhi kesepakatan masyarakat Nifasi dan PT.KEL segera memberhentikan aktivitasnya serta segera membawa peralatanya ke arah KM 39 bawah (Utara) yang nanti disusul dengan surat pelepasan oleh masyarakat,” jelas Raiki.

Namun PT.KEL melanggar perjanjian tanggal 12/06/2017. Perusahaan ini masih melakukan pekerjaan di KM 39/40 dan tak membawa turun peralatan penambanganya.

“Yang terjadi malah PT.KEL kembali memanfaatkan pihak-pihak yang pro PT.KEL untuk tetap mempertahankan PT.KEL tetap bekerja antara KM 39/40 di bantaran sungai Mosairo,” tambahnya.

“Padahal pihak-pihak yang dipakai tersebut sudah menyepakati hasil pertemuan tanggal 03/06/2017. Hal itu berlanjut hingga hari ini,” katanya kesal.

Raiki menyampaikan, hingga saat ini pihak aparat keamanan terutama TNI masih ada di lokasi itu walaupun di media massa disebutkan tidak ada.

“Pos-pos militer yang digunakan untuk membackup PT.KEL sudah dicat dengan warna lain untuk menghilangkan jejak. Namun dokumentasi kami untuk membuktikan keterlibatan mereka ada buktinya,” ungkapnya.

Pihaknya meminta kepada Presiden Joko Widodo dan semua pihak dapat menseriusi tapi juga menyelesaikan konflik tambang yang dilakukan PT.KEL di Nifasi.

“Kami menilai terkesan PT.KEL terlalu kebal hukum, sehingga tak mampu diselesaikan oleh negara ini,” katanya.

“Nawacita sebagai pintu kedaulatan rakyat perlu ditegakan, sehingga kesejahteraan rakyat dengan cara legal dan penegakan HAM bisa tercapai,” pungkasnya.  (*)

Bank Papua Hentikan Penyaluran Kredit Keluar Papua

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Direktur Utama Bank Papua, F. Zendrato mengatakan, menghentikan penyaluran kredit keluar Papua. Hal ini berkaitan dengan adanya kasus kredit macet di Bank Papua senilai ratusan miliar rupiah.

“Kita fokus membangun tanah Papua sesuai dengan visinya, bahwa Bank Papua adalah bank daerah didirikan untuk mendukung pembangunan di tanah Papua, karena itu penyaluran kredit keluar Papua dihentikan,” jelasnya di Kota Jayapura, Rabu, 21 Juni 2017.

Menurut Zendrato, pemberian kredit keluar Papua baru akan dilakukan jika infrastruktur Bank Papua sudah bagus dengan tujuan untuk membangun negeri.

Pihaknya membatasi maksimum pemberian kredit berdasarkan kemampuan kompetensi analis. Untuk perorangan atau individual, kata dia, maksimal pemberian kredit sebesar Rp50 miliar, sedangkan untuk grup maksimal Rp75 miliar.

“Kecuali kredit sindikasi untuk infrastruktur yang jaminannya dari pemerintah seperti UMKM dan konstruksi yang telah dijamin oleh pemerintah dalam DPA anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Sebelumnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat, Misran Pasaribu menegaskan, membatasi Bank Papua dalam penyaluran kredit terlebih dalam jumlah besar.

“Terutama kredit produktif yang jumlahnya cukup besar, sebab semuanya harus secara komprehensif dilakukan perbaikan,” terang Misran, baru-baru ini.

Menurut Misran, penyaluran kredit dalam jumlah besar hingga ratusan miliar rupiah boleh saja dilakukan tetapi sindikasinya harus aman seperti proyek pemerintah. ***(Syahriah)