Pergub Tender Terbatas bagi pengusaha asli Papua berlaku 1 Agustus

Provinsi Papua dan Madang Kerjasama Sister Province

MADANG (PT) – Provinsi Papua terus berupaya mewujudkan keinginannya menjadi pintu gerbang Pasifik bagi Indonesia dan kawasan ASEAN.

Kawasan Pasifik dengan jumlah populasi sekitar 15 juta jiwa ini merupakan pasar potensial bagi Indonesia.

Demi mewujudkan keinginan itu, Pemerintah Provinsi Papua merintis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sister Province dengan salah satu provinsi di Papua New Guinea (PNG), yakni Provinsi Madang.

“Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut Letter of Intent (LoI) yang kita tandatangani di Jayapura beberapa bulan lalu,” ujar Gubernur Papua, Lukas Enembe usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) perdagangan di Smugglers Inn Resort Hotel, Provinsi Madang, PNG, Rabu, (24/7).

Isi MoU itu, jelas Gubernur Enembe, adalah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Madang berkeinginan untuk mendorong hubungan kemitraan dan kerjasama yang baik antara kedua pihak.

Kedua provinsi mengakui pentingnya kesetaraan dan saling menguntungkan bagi kedua provinsi.

Selanjutnya, sesuai dengan hukum dan peraturan di masing-masing pihak kedua provinsi akan membangun kerjasama dalam bidang perindustrian dan perdagangan, pariwisata dan sosial budaya, infrastruktur, perhubungan.

Kemudian pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, karantina, pertambangan, search and rescue dan bidang-bidang lainnya yang disepakati para pihak.

PNG, menurut Gubernur Enembe, adalah pasar potensial untuk komoditi pertanian dan perkebunan Indonesia.

Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan permintaan untuk makanan impor seperti biji-bijian dan daging di PNG karena meningkatnya pertumbuhan populasi, urbanisasi dan pengembangan industri dan perubahan pola makanan.

“Secara khusus, ada peningkatan bertahap dalam konsumsi beras dan telah menjadi makanan pokok di daerah perkotaan dan beberapa daerah pedesaan. Namun, sebagian besar kebutuhan beras diimpor. Diperkirakan impor beras tahunan mencapai 200.000 ton per tahun senilai lebih dari K400 juta. Kita bisa menjadi pemasok beras dan komoditi lainnya di PNG melalui kerjasama dengan Provinsi Madang,” imbuh Gubernur Enembe.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Madang, Peter Yama berharap, selain mengekspor beras, Papua juga bisa bekerjasama dalam hal alih teknologi pertanian, terutama persawahan.

Sebab, sektor pertanian menopang mata pencaharian sekitar 80 persen dari populasi di PNG.

Dari populasi ini, mayoritas adalah petani subsisten yang menanam tanaman tradisional seperti ubi jalar, talas, ubi dan sagu, sementara beberapa terlibat dalam menghasilkan tanaman komersial untuk ekspor seperti kopra, kopi, kakao dan kelapa sawit.

“Saya juga berharap Pemerintah Indonesia melalui Gubernur Enembe bisa berinvestasi di Madang. Kami punya banyak sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan,” ujar Peter Yama.

Peter Yama juga berterima kasih kepada Provinsi Papua yang telah membantu beras sebanyak 50 ton.

Beras ini, menurut Yama didistribusikan kepada sekolah-sekolah di PNG serta salah satu pulau di Provinsi East Britain yang mengalami bencana alam gunung meletus.

Agar kerjasama ini bisa berjalan secara efektif dan efisien, kedua Gubernur sepakat untuk mendorong pemerintah negara masing-masing segera membuka akses transportasi, baik udara maupun laut berikut sarana lainnya seperti imigrasi dan karantina.

Duta Besar Indonesia untuk PNG, Andriana Supandy yang hadir dalam penandatanganan MoU mengatakan, ia telah bertemu dengan Pemerintah PNG dan mendiskusikan kemungkinan dibukanya akses udara dari Papua ke PNG.

Pemerintah PNG, menurutnya menyambut baik hal ini.

Namun karena Pemerintah PNG sendiri kekurangan pesawat, maka PNG berharap Indonesia bisa membuka jalur penerbangan dari Papua ke PNG.

“Saya bersama Gubernur Papua sudah bertemu Komisi V DPR RI untuk menindaklanjuti rencana pembukaan jalur udara ini. Salah satu maskapai milik pemerintah, yakni Citilink akan didorong untuk membuka jalur penerbangan dari Papua ke salah satu provinsi di PNG,” imbuhnya. (ist/rm)

The post Provinsi Papua dan Madang Kerjasama Sister Province appeared first on PAPUA.business.

Niat Papua jadi pintu masuk Pasifik terkendala lambannya respon Jakarta

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe kembali menegaskan agar pemerintah Indonesia menetapkan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk Indonesia dalam kerjasama ekonomi di kawasan Pasifik.

“Kalau misi ekonomi, harus ada program yang jelas, sehingga betul-betul menyentuh masyarakat Pasifik. Kalau hanya sekadar untuk menutupi isu politik, itu tidak bagus,” katanya di sela-sela acara The First Pasific Exposition yang berlangsung sejak 11-14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru.

Khusus untuk Provinsi Papua, Enembe sudah mendeklarasikan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk masyarakat ekonomi ASEAN untuk kawasan Pasifik saat kunjungannya ke Papua Nugini pada September 2018 lalu.

“Selanjutnya saya akan ke Papua Nugini untuk bertemu Perdana Menteri mereka membicarakan hal ini. Agar dia bisa menerima kami (Provinsi Papua), karena kami sudah melakukan MoU dengan beberapa Gubernur (di Papua Nugini), sehingga kami bisa menerima manfaat kepada mereka,” jelasnya, Sabtu (13/7/2019).

Enembe menjelaskan Papua memiliki produk yang cukup beragam bagi Negara tetangga di kawasan Pasifik. Selama ini, Australia yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara Pasifik. Padahal produk yang dijual Australia bukan produk mereka, melainkan produk dari negara tetangga Indonesia seperti Thailand dan Vietnam.

“Kenapa tidak langsung dari Papua, Indonesia ke Pasifik. Mata rantai ini yang harus kita putuskan. Kalau dia mau ambil beras, ya dari Papua. Itu sebabnya kami mendeklarasikan Papua sebagai satu-satunya pintu Indonesia ke kawasan Pasifik,” jelasnya.

Sebagai provinsi paling timur yang berdekatan, bahkan berbatasan langsung dengan negara-negara di kawasan Pasifik, Enembe menegaskan agar Indonesia mau memberi kesempatan bagi Provinsi Papua dengan membuka semua akses agar kerjasama ekonomi tersebut dapat berjalan.

“Akses imigrasi, akses ekspor impor, semua akses,” tegasnya

Setelah pameran, akses penerbangan harus dibuka

Saat ditanya mengenai kemungkinan membuka akses penerbangan langsung dari Papua ke kawasan Pasifik, Enembe menyatakan kekesalannya.

“Saya sudah bicara berulang-ulang tetapi kerja pemerintah ini lamban-lamban, dan lamban. Pemerintah tidak serius. Mereka tidak bisa kerja seperti itu,” katanya.

Gubernur Enembe mengaku sudah berberulang kali meminta pemeritah pusat membuka akses darat, laut dan udara dari Papua ke kawasan Pasifik, tapi hingga saat ini tidak juga dilakukan.

“Setelah kegiatan seperti ini, seharusnya pintu aksesnya dibuka, agar kerjasama dapat berjalan. Pintu penerbangan cukup dari Timika ke Cairns. Dari Jayapura Ke Port Moresby. Tidak perlu harus ke Jakarta dulu, terlalu jauh!” katanya.

Selama ini, penerbangan dari Pasifik menuju Papua, dapat menggunakan dua jalur. Melalui Denpasar Bali- Australia, Atau Jakarta-Singapura. Penerbangan memutar ini tentu memerlukan biaya yang cukup besar.

Konektivitas tujuan wisata Papua-Pasifik

Hampir semua Negara Pasifik merupakan pusat pariwisata dunia. Ribuan orang dari benua Eropa, Asia maupun Amerika mengunjungi Pasifik untuk menikmati budaya dan alam Pasifik yang indah. Seperti Negara Pasifik lainnya, Provinsi Papua juga menyimpan potensi pariwisata tropis yang kaya.

“Kami akan konektivitas dengan tujuan wisata Pasifik, Papua dan Pariwisata lain di Indonesia. Dengan begitu, ekonomi Pasifik akan berjalan dengan baik. Kami akan dorong itu,” jelas Enembe.

Untuk itu, pekan ke depan, Gubernur Enembe akan menemui Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape.

“Saya sudah kontak PM Papua Nugini. Kami akan bicarakan itu. Kami harap kebutuhan Papua Nugini seperti beras, gula, dan lainnya dapat dipenuhi dari Papua,” kata Enembe.

Sebelumnya, Pada September 2018 lalu Gubernur bertemu dengan Gubernur Madang, Peter Yama dan Gubernur National Capital District (NCD), Powes Parkop untuk membicarakan kemungkinan kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan.

Saat itu Gubernur Lukas Enembe dan Peter Yama membicarakan kemungkinan investasi di sektor pertambangan dan sektor lainnya.

“Saya siap memberikan kemudahan kepada pengusaha Papua seperti yang saya berikan kepada pengusaha dari Chin, Philipina dan Jepang selama ini,” kata Peter Yama saat bertemu dengan Enembe di Madang, bulan September 2018.

Peter Yama, yang juga adalah seorang pengusaha ini, juga berminat membuka jalur laut dari Jayapura ke Madang seperti yang ditawarkan oleh Pemerintah Papua dalam kunjungan ke Madang itu. Bahkan Yama bersedia memfasilitasi pengusaha-pengusaha Papua dalam mencari mitra bisnis di Madang.

Selain menjajaki peluang bisnis, Peter Yama juga berharap pemerintah Provinsi Papua bisa menyediakan guru bahasa Indonesia bagi pengusaha-pengusaha di Madang yang akan berbisnis dengan pengusaha-pengusaha Indonesia. (*)

Editor : Victor Mambor

The post Niat Papua jadi pintu masuk Pasifik terkendala lambannya respon Jakarta appeared first on PAPUA.business.

Freeport setuju selesaikan sengketa pajak air permukaan dengan membayar 1,394 triliun

Phoenix, Jubi – PT Freeport Indornesia sepakat untuk menyelesaikan sengketa  pajak air permukaan (PAP) dengan membayar kepada pemerintah Provinsi Papua sebesar 1,394 triliun rupiah. Kesepakatan ini dihasilkan dalam pertemuan antara Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard Adkerson di Phoenix, Arizona, Rabu (8/5/2019).

Adkerson yang didampingi oleh Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Tony Wenas dalam pertemuan tersebut mengatakan Freeport bisa saja menolak membayar pajak tersebut karena Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan banding  Freeport atas keputusan Pengadilan Pajak Indonesia yang memenangkan tuntutan pemerintah Provinsi Papua. Putusan MA pada akhir April 2018 itu membebaskan Freeport dari tuntutan pajak sebesar hampir 6 triliun.

“Namun Freeport dan pemerintah Provinsi Papua memiliki niat baik bekerjasama dalam jangka panjang untuk mendukung operasi PT. Freeport Indonesia demi kesejahteraan rakyat Papua,” ujar Adkerson.

Pertemuan yang berlangsung sekitar lima jam di kantor pusat Freeport McMoran ini menyepakati pajak air permukaan tersebut akan dibayar dalam tiga tahun, terhitung tahun 2019 – 2021. Selain itu, sejak tahun 2019, Freeport akan membayar pajak air permukaan yang merupakan kewajiban perusahaan tambang emas itu sebesar US$ 15 juta pertahun sesuai aturan yang ada dalam Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku.

Sedangkan Gubernur Papua yang didampingi Asisten 1, Doren Wakerkwa dan Asisten 2, Noak Kapissa dalam kesepakatan tersebut setuju bahwa setelah pajak air permukaan tersebut dibayarkan, tidak akan ada lagi pembayaran lainnya  termasuk pajak selain yang tercantum dalam IUPK hingga tahun 2041.

Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menyediakan dokumen-dokumen pendukung bagi operasional PT. Freeport Indonesia yang disayaratkan dan selama IUPK berlaku.

“Termasuk dalam hal ini adalah rekomendasi lingkungan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jangka bisnis jangka panjang  Freeport di Papua,” ujar Gubernur Enembe.

Kesepakatan antara Freeport McMoran dengan Pemerintah Provinsi Papua ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam sebuah MoU.

Sengketa pajak antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Freeport ini berlangsung sejak tahun 2011. Freeport tidak setuju membayar pajak karena tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dengan Perda nomor 5 tahun 1990, yakni ketika kontrak karya ditandantangani dengan tariff Rp.10/m3. Sementara Pemerintah Provinsi Papua menginginkan Freeport membayar PAP sesuai nilai yang dirumuskan dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebesar Rp.120/m3. (*)

The post Freeport setuju selesaikan sengketa pajak air permukaan dengan membayar 1,394 triliun appeared first on PAPUA.business.

KAPP Punya Nahkoda Baru

“Merry Yoweni  Klaim Masih Ketua KAPP”

JAYAPURA,- Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) kini memiliki pimpinan atau nahkoda baru periode 2018-2023.

Perahu KAPP untuk lima tahun kedepan akan dipimpin oleh Musa Haluk. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Negara Dok V Jayapura, 26 Februari 2019, dipimpin langsung oleh Sekda Papua, Herry Dosinaen.

Musa Haluk kepada wartawan usai pelantikan mengatakan, siap membawa perahu pengusaha asli Papua mulai dari kepala burung sampai di ekor. Karena meskipun secara pemerintahan terpisah, tetapi secara ekonomi tidak terpisah.

“KAPP merupakan anak dari dewan adat Papua. Untuk itu, perahu ini saya siap kemudikan sampai di pelosok-pelosok kampung,” tegasnya.

Ia tekankan, KAPP merupakan jembatan bagi pengusaha asli Papua, sehingga kepengurusan kali ini siap mengakomodir seluruh pengusaha asli Papua, dengan mengusung visi misi membangun mulai dari dusun dan menata pembangunan dari kampung.

“Hari ini kami tidak akan menjawab apa yang kami kalukan, tetapi kami siap bawa perahu ke kampung untuk apa yang kita harus kerja dan apa yang harus diberikan bagi negeri ini,” ucapnya.

Musa Haluk juga mengajak seluruh pengurus untuk menyatukan tekad membangun dan menyiapkan orang asli Papua menjadi pengusaha Papua yang sukses, mandiri dan siap membantu sesama orang Papua agar hidup makmur, aman dan adil.

“Orang Papua harus benar-benar merasakan menjadi tuan di atas tanahnya sendiri,” kata Musa Haluk.

Sementara itu, Sekda Papua Hery Dosinaen dalam sambutannya, mengajak pemerintah Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan Provinsi Papua membangun OAP (Orang Asli Papua) yang hidup dan berusaha diatas tanah ini.

Menurut Sekda, dukungan Pemerintah Papua Barat sangat penting, sebab kesejahteraan wajib diraih masyarakat kepala dan ekor “burung cenderawasih”.

 “Kami mohon dukungan saudara Papua Barat untuk sama-sama bersatu seiring dan sejalan serta satu pikiran maupun satu langkah dan tujuan, guna membangun ekonomi kita dari kepala dan ekor burung,” terangnya.

Menurut ia, pentingnya keterlibatan Pemprov Papua Barat, sebab kelahiran serta pemberlakuan UU Otsus bagi tanah ini, tak lepas dari perjuangan semua masyarakat yang hidup diatas negeri ini.

Dilain pihak, sejak awal kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe, memprogramkan upaya untuk membawa Kota Jayapura menjadi pintu gerbang perekonoiman bagi saudara yang hidup di wilayah pacific, seperti Papua Nugini.

Perjuangan itu, tambahnya, tak berjalan mulus bahkan ada kesan mendapat hambatan dan tantangan, sebab Provinsi Papua lebih dipandang dan didominasi dari aspek politik.

 “Makanya, dengan diberikannya dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk kita Papua membangun infrastruktur guna mendukung perdagangan ke wilayah pacific seolah memberikan angin segar bagi tanah ini”.
 

“Untuk itu, pemerintahan Lukas Enembe atas perintah Presiden kemarin kita melaksanakan pameran industri di Port Moresby. Bahkan kami menjalin kerja sama dengan para gubernur di Papua Nugini untuk fokusnya bagaimana Papua Kota Port Numbay jadi pintu gerbang perekonomian negara pasifik. Tentunya harus ada akses yang signifikan baik, udara, laut dan darat. Disinilah kita butuh dukungan semua pihak tak terkecuali provinsi tetangga Papua Barat,”

pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Merry Yoweni yang mengaku masih sebagai Ketua KAPP dan didukung hampir seluruh ketua-ketua organisasi pengusaha adat di kabupaten dan kota, cukup terkejut dengan pelantikan itu.

Sebab dirinya bersama pengurus KAPP dibawahnya juga dilantik oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Kita sayangkan pelantikan ini sebab mestinya pemerintah provinsi bertindak sebagai mediator bukan sebagai pemecah belah. Ini tanda-tanda susahnya membangun ekonomi Papua dengan sistem seperti ini”.

Ia katakan, heran dengan sikap gubernur yang sebelumnya menginstruksikan agar kisruh kelembagaan KAPP, dikembalikan kepada mekanisme organisasi, justru melantik Musa Haluk. 

“Artinya Gubernur tidak konsisten dengan apa yang diucapkan ke publik. Bahkan pada 20 Februari 2019 lalu saya bertemu dengan Asisten Bidang Pemerintahan Doren Wakerkwa dan beliau meminta untuk menghubungi pendiri atau orang netral untuk memediasi kami. Tapi ternyata sudah ada pelantikan,”

keluhnya.

Source: https://www.pasificpos.com/

The post KAPP Punya Nahkoda Baru appeared first on PAPUA.business.

Untitled

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)   – Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) atau Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik, forum ekonomi 21 negara di Lingkar Pasifik, yang diselenggarakan di Papua Nugini, pekan kemarin, turut menjadi sorotan Gubernur Lukas Enembe.

Pemimpin Papua yang dipercaya rakyat menjadi kepala daerah untuk kedua kalinya ini, menduga potensi sumber daya alam (SDM) di negara pasifik, ikut menjadi incaran sejumlah negara, yakni Amerika Serikat dan China.

Oleh karenanya, dia berharap seluruh masyarakat Papua tak terkecuali para pemuda untuk bersiap-siap dan waspada menjaga disetiap pintu masuk bumi cenderawasih.

“Kita perlu jaga Papua. Sebab sekarang terjadi perebutan antara Amerika dan China di kawasan pasifik. Saya tidak tahu siapa yang akan menang apakah Amerika Serikat atau China. Apalag pangkalan militer China sudah dibangun di seluruh pasifik. Begitu pula Amerika serikat,”

terang dia, saat menghadiri kegiatan kepemudaan, di Kota Jayapura, kemarin.

Menurut dia, pemuda Papua dan Indonesia yang ada diatas tanah ini wajib untuk tidak lengah dengan persoalan itu. Sebab politik internasional saat ini, terjadi sangat cepat pasca “perang dagang” antara Amerika Serikat dan China.

“Makanya sekali lagi pemuda Papua harus bersiap diri melawan apa pun yang terjadi di kawasan ini. Yang pasti harus berani mempersiapkan diri menghadapi tantangan perubahan politik yang sedang teradi antara Amerika dan China,” serunya.

Pada kesempatan itu,  Lukas mendorong pemuda Papua untuk bisa menjadi pelaku bisnis di kawasan pasifik. Pihaknya pun telah membangun komunikasi bersama sejumlah kepala daerah di Papua Nugini, prihal mencari kemungkinan dibukanya jalur perdagangan melalui laut.

“Sebab kalau dibuka kedua wilayah ini bisa melakukan perdagangan dengan biaya murah. Intinya akan ada banyak keuntungan bila terbuka jalur perdagangan dari Papua ke pasifik,” tegasnya.(Koran HARIAN Pagi PAPUA)

The post Untitled appeared first on PAPUA.business.

Sempat Walk Out, Gubernur Papua Tolak Proposal PT Inalum Soal Divestasi Saham Freeport

Gubernur Papua tawarkan peluang bisnis ke Lion Air Group

Gubernur Papua Lukas Enembe (Batik Biru) didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta, Alex Kapisa, saat bertemu langsung Direktur Utama Lion Air Group, Edward Sirait, di Kantor Lion Air Group – Jubi/Humas Gubernur

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe, menawarkan peluang bisnis kepada manajemen Lion Air Group, khususnya untuk membuka rute penerbangan dari Papua ke negara-negara Pasifik.

Penawaran peluang bisnis penerbangan disampaikan langsung oleh Gubernur Enembe yang pada saat itu didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta, Alexander Kapisa, kepada Direktur Utama Lion Air Group, Edward Sirait ,dan Presiden Direktur Wings Air, Achmad Hasan, di Jakarta, Senin (1/10/2018).

“Potensi peluang bisnis di wilayah negara-negara Pasifik, lebih khusus di Papua Nugini (PNG) cukup besar. Untuk itu, sangat baik jika dibuka rute baru penerbangan,” kata Enembe, melalui rilis pers kepada Jubi, di Jayapura, Selasa (2/10/2018).

Menurut ia, rencana pembukaan rute baru penerbangan bukan hanya keinginan dirinya saja, melainkan sejumlah pemimpin di wilayah Pasifik, seperti Gubernur di PNG, Gubernur Port Moresby, Gubernur Morobe, Gubernur Madang, dan Wali Kota Wewak juga menginginkan hal itu.

“Hal ini sudah kami bahas saat saya melakukan kunjungan kerja ke PNG beberapa waktu lalu, dan para gubernur di PNG sudah menyatakan mendukung. Bahkan mereka siap memberikan lahan,” ujarnya.

Ia katakan saat ini negara lain seperti Cina dan Malaysia sudah menguasai pasar ekonomi di PNG. Untuk itu, Indonesia juga harus bisa bersaing dan menjadi peserta dalam potensi bisnis tersebut.

“Kalau memang pihak managemen Lion Air Group bisa membuka layanan penerbangan ke PNG, maka kami Pemprov Papua juga siap ikut penyertaan modal untuk bekerjasama,” kata Enembe.

Direktur Utama Lion Air Group, Edward Sirait, mengaku menyambut baik rencana Gubernur Papua dalam membangun kerjasama dengan Lion Air Group untuk membuka rute penerbangan ke PNG.

Edward menyatakan pihaknya siap menjelajahi dan melakukan survei pangsa pasar provinsi di PNG yang nantinya akan dibuka rute baru. Dirinya menjanjikan ketika pihaknya sudah go public maka rencana pembukaan rute baru kemungkinan akan dibuka.

“Setelah Pilpres 2019 mendatang, Lion Air Group akan go public. Jadi tentunya ini akan kami bahas lebih detail,” kata Edward. (*)

Papua butuh tenaga ahli kelola sumber daya alam

Gubernur Papua, Lukas Enembe – Jubi.Dok

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan provinsi yang diPapua saat ini membutuhkan tenaga ahli untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi lokal, seperti Sagu dan Kopi.

“Sagu dan Kopi Papua kualitasnya sangat baik, hanya saja belum dikembangkan dan dikelola secara baik untuk kemudian diekspor keluar, jadi kami butuh pemikir-pemikir yang handal di bidang ini,” kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Ia menilai, Sumber Daya Manusia (SDM) Papua belum mampu mengelola potensi yang ada . Oleh karena itu, butuh orang-orang yang memiliki keahlian mengelola sumber daya alam dengan baik.

“Makanya saya terus dorong sektor ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga seluruh potensi yang ada ke depan bisa dikelola orang Papua sendiri,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Mayjen TNI Doni Monardo mengatakan Kopi Papua asal Tiom, Kabupaten Lanny Jaya menjadi salah satu kopi termahal dengan harga jual Rp5.3 juta per kilo.

Apalagi kata ia, sisa-sisa kopi sepeninggalan Hindia-Belanda di wilayah Pegunungan Tengah Papua masih sangat banyak, sehingga perlu dikelola dan dikembangkan karena kualitas Kopi asal Papua sangat baik.

“Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kepala suku, Ondoafi dan pihak lainnya di Papua, produksi Indonesia makin banyak karena lahan di Papua memungkinkan untuk dikembangkan,” kata Doni.

Untuk itu, ujar ia, pihaknya akan mengirim tim ke Kabupaten Keerom, Papua untuk melakukan penelitian dan penjajakan, dengan harapan bisa membuka industri perkebunan Kopi.

“Intinya, kami berencana akan membuka industri kopi di Papua dan Papua Barat, karena kualitas Kopi Papua terbaik,” ujarnya. (*)

OAP harus jadi pelaku bisnis di Pasifik

Gubernur Lukas Enembe berbincang dengan Gubernur Madang, Peter Yama – IST

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengajak Gubernur Provinsi Madang, Papua Nugini (PNG) Peter Yama untuk bersama membangun kerjasama ekonomi dan menjadikan pengusaha-pengusaha di kedua provinsi sebagai pebisnis di Pasifik.

Dalam sambutannya, Gubernur Enembe mengatakan bahwa pemerintah pusat mempercayakan pada dirinya sebagai Gubernur Papua untuk membuka jalur perdagangan dengan PNG. Setiap investasi Indonesia di Pasifik, menurut Enembe harus lewat Papua.

“Ini negeri kita, tanah kita. Ini waktunya kita menjadi pemain ekonomi di Pasifik. Baik pengusaha di Madang maupun di Papua,” ujar Gubernur Enembe saat berkunjung ke Madang, pekan lalu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Gubernur Enembe, dalam periode kedua kepemimpinannya, ia telah memutuskan seluruh APBD Provinsi Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus akan dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP), terutama untuk pengembangan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan agar OAP bisa bangkit, mandiri, sejahtera dan berkeadilan, lepas dari ketertinggalan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Enembe juga mencari kemungkinan untuk membuka jalur perdagangan melalui laut. Melalui laut, kedua provinsi bisa melakukan perdagangan dengan biaya murah.

“Kita sudah mengekspor beras dari Merauke. PNG bisa mengimpor beras dari Papua. Tidak perlu dari Australia atau Thailand yang biayanya sangat mahal,” ujar Enembe.

Ia juga berharap Pemerintah Madang bisa menyediakan fasilitas pergudangan untuk menjalankan kerjasama perdagangan melalui laut. Menurutnya, Provinsi Papua sudah memiliki kapal yang bisa berlayar di sepanjang pesisir utara Papua hingga PNG. Saat ini kapal tersebut beroperasi di Kalimantan.

“Kapal ini bisa memasok kebutuhan-kebutuhan di region Momase yang meliputi Morobe, Madang, East Sepik dan West Sepik dan sebaliknya membawa hasil pertanian, perkebunan atau industri dari region Momase ke Papua,” kata Enembe.

Gubernur Madang menyambut tawaran Gubernur Enembe dengan antusias. Menurutnya, Gubernur  Enembe datang ke tempat yang tepat. Madang adalah provinsi utama di PNG. Provinsi ini, selain dikenal memiliki potensi wisata seperti pegunungan dan laut, juga menjadi pusat pertanian dan perkebunan PNG. Kopi, coklat, kopra dan vanilla adalah hasil pertanian dan perkebunan utama provinsi ini.

“Selain hasil perkebunan, kami juga memiliki industri perikanan dan pertambangan,” kata Gubernur Yama.

Lanjutnya, Papua dan Madang memang berada di dua negara yang berbeda. Namun tidak seharusnya itu menjadi membatasi penduduk yang ada di kedua provinsi untuk berinteraksi karena penduduk di kedua provinsi saling bersaudara.

“Provinsi Papua adalah saudara tua PNG. Kami bisa belajar banyak dari Papua yang sudah lebih maju. Demikian juga sebaliknya, Papua bisa belajar dari kelebihan yang kami miliki,” ujar Gubernur Yama.

Ia sepakat bahwa pengusaha-pengusaha dari Papua dan Madang bisa menjadi pelaku bisnis utama di Pasifik. Karena itu, ia berharap kunjungan kerja Gubernur Enembe ke Madang bisa ditindaklanjuti secepat mungkin.

“Kita punya tanah paling besar di Pasifik ini. Penduduk paling banyak. Memang kita harus menjadi pelaku utama di berbagai sektor di Pasifik ini, terutama sektor ekonomi,” ungkap Gubernur Yama. (*)

Gubernur Papua akan fasilitasi Gubernur Morobe, PNG berkunjung ke Freeport

Jayapura, Jubi – Gubernur Provinsi Morobe, Papua Nugini (PNG), Ginson Sauno meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe memfasilitasi kunjungan pemerintah Provinsi Morobe ke lokasi tambang PT. Freeport Indonesia di Timika. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Morobe dalam jamuan makan malam yang ia selenggarakan di Kota Lae, Kamis (20/9/2018) untuk menyambut kedatangan Gubernur Papua beserta rombongan yang berjumlah 13 orang.

“Ibu kota Morobe, Kota Lae, sering menjadi tuan rumah even nasional tentang pertambangan. Karena itu, kami minta Gubernur Papua bisa memfasilitasi kami berkunjung ke PT. Freeport Indonesia,” ujar Gubernur Ginson.

Morobe adalah provinsi yang sangat penting di PNG. Provinsi ini memiliki pelabuhan utama di kawasan Pasifik, pertanian, perkebunan, peternakan sapi dan ayam, pengolahan hasil tambang  dan industri utama lainnya. Provinsi  inilah yangmengolah dan mendistribusikan kebutuhan hidup masyarakat PNG.

Provinsi terletak di pantai utara Papua Nugini. Luasnya 33.705 km², dengan populasi sekitar 750.000 jiwa. Dan karena pembagian Provinsi Southern Highlands pada tahun 2012, provinis ini merupakan provinsi yang paling padat penduduknya. Ini termasuk Huon Peninsula, Sungai Markham, dan delta, dan wilayah pesisir di sepanjang Teluk Huon.

Menanggapi permintaan Gubernur Ginson, Gubernur Enembe berjanji akan memfasiltasi tim dari Provinsi Morobe mengunjungi lokasi pertambangan PT. Freeport Indonesia.

“Seperti yang kita ketahui, kami baru saja mendapatkan 10 persen saham Freeport dari 51 persen divestasi saham pertambangan emas terbesar itu. Saya akan membantu memfasilitasi kunjungan Gubernur Morobe beserta timnya,” kata Gubernur Enembe menanggapi permintaan Gubernur Ginson.

Selain ingin berkunjung ke PT. Freeport Indonesia, Gubernur Ginson juga menawarkan kerjasama pertukaran guru dan mahasiswa. Menurutnya, hambatan dalam kerjasama kedua provinsi ini adalah bahasa. Sehingga ia merasa perlu ada pertukaran guru antar kedua provinsi yang berbeda negara ini. Provinsi Morobe akan mengirimkan guru bahasa Inggris ke Papua dan sebaliknya, Provinsi Papua mengirimkan guru bahasa Indonesia. Sedangkan untuk program pertukaran mahasiswa, Gubernur Gimson menawarkan program beasiswa bagi mahasiswa Morobe yang ingin belajar di Perguruan Tinggi di Papua dan sebagai timbal baliknya, Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa asli Papua yang ingin belajar ke Morobe.

Gubernur Enembe menyambut baik tawaran ini.

“Kami telah mengirimkan banyak mahasiswa Papua untuk belajar ke luar negeri. Sehingga tawaran saudara saya, Gubernur Gimson ini akan kami tindak lanjuti segera,” kata Gubernur Enembe.

Gubernur Enembe dalam kesempatan itu juga menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa bertemu dengan Gubernur Ginson dalam penandatanganan Letter of Intent  (LoI) tahun lalu. Karena saat itu ia dipanggil oleh Presiden Indonesia ke Jakarta.

“Saya juga minta maaf karena belum bisa membawa staf kantor saya. Saya baru dilantik sebagai Gubernur beberapa hari lalu untuk periode kedua selama lima tahun mendatang,” tambah Gubernur Enembe.

Mengenai permintaan pasokan daging sapi dalam PON 2020 nanti, Gubernur Ginson menyambut baik permintaan tersebut. Menurutnya, ini merupakan kerjasama ekonomi yang akan saling menguntungkan bagi kedua provinsi.

“Kami siap menjadi pemasok kebutuhan daging untuk PON 2020, seperti yang disampaikan Gubernur Papua.  Kami memiliki peternakan sapi terbesar di PNG. Juga peternakan ayam. Ini akan saling menguntungkan bagi dua provinsi ini,” kata Gubernur Ginson. (*)

Pertumbuhan ekonomi hijau jadi tumpuan visi misi Provinsi Papua

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pertumbuhan ekonomi hijau harus menjadi tumpuan mencapai visi misi provinsi Papua, yakni bangkit, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

Terkait itu, Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun Masterplan dan Roadmap pertumbuhan ekonomi hijau berbasis lahan berkelanjutan.

“Nantinya ini harus mampu mengakomodir target pertumbuhan ekonomi hijau nasional yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan inklusif dan merata, ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan dan ekosistem yang sehat dan produktif memberikan jasa-jasa lingkungan serta pengurangan emisi gas rumah kaca,” kata Enembe, di Jayapura, Kamis (13/9/2018).

Menurut ia, harus ada pemahaman bersama antara provinsi, kabupaten dan kota untuk mengindetifikasi kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi hijau, sekaligus memberi masukan terkait tantangan dan peluang serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

“Saya tekankan, konteks lokal yang sangat beragam dalam bentang alam provinsi Papua, sangat utama dan pertama untuk diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi hijau ini,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Enembe, harus ada kolaborasi antara provinsi, kabupaten dan kota mengingat luas tutupan hutan yang mencakup hampir sepertiga dari luasan keseluruhan hutan alam Indonesia merupakan rumah bagi beragam ekosistem penting dan keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya.

“Untuk itu, semua stakeholder mempunyai keterkaitan bagaimana dapat menjaga sisa hutan yang ada di Papua,” kata Enembe.

Asisten Bidang Umum Papua, Elysa Auri mengatakan bentang alam Papua menyimpan berbagai kekayaan sumber daya alam yang mampu menopang penghidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi, sehingga wajar saja jika sampai hari ini, perekonomian Papua sebagian besar bersandar pada ekstraksi sumber daya alam berupa kayu, produk pertanian, ikan dan tambang.

“Perencanaan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan mampu meningkatkan PDRB Papua, namun belum sepenuhnya berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnnya,” kata Auri. (*)

Dapat Jatah dari Divestasi Freeport, Gubernur Papua: Baru di Pemerintahan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freport Indonesia (PT FI) kepada pemerintah provinsi Papua.

Suasana Penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian saham 10 persen kepada Pemerintah Provinsi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan

Besaran yang diberikan kepada pemerintah senilai 10 persen dari 51 persen rencana divestasi saham Freeport.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan dari sejak Freeportberoperasi mulai 1967 atau sekitar 50 tahun eksplorasi di Papua, baru di Pemerintahan

“Intinya bahwa kita pemerintah provinsi, kabupaten, sejak dulu eksplorasi di Papua, baru pemerintah Jokowi yang memberikan kepercayaan pada rakyat Papua,” ungkap Lukas Enembe di acara perjanjian pemberian 10 persen divestasi saham PT Freeportantara Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua, di kantor Kemenkeu, Jumat (12/1/2018).

Lukas Enembe pun menuturkan perolehan dari Freeportmerupakan sesuatu yang sangat mereka nantikan, karena banyaknya eksplorasi yang dilakukan perusahaan asal Amerika itu di Papua.

 “Rakyat di tambang penduduk asli termasuk yang kena dampak yang harus diperhatikan,” tutur Lukas Enembe.

Nantinya mengenai mekanisme pembagian saham pemerintah Papua akan melakukan kerjasama dengan PT Inalum (Persero) selaku induk holding tambang, yang juga sebagai operator PT FI saat kelak sahamnya dikuasai pemerintah Indonesia.

Pemerintah Papua pun telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama PT Papua Divestasi Mandiri untuk pengambilan saham.

“Caranya seperti apa nanti mekanismenya dibicarakan. Jadi 51 persen ini gak boleh keluar dari pemerintah. Ini milik pemerintah. Negosiasi dengan perusahaan besar bagaimana kita mengatur persoalan 10 persen ini,” ungkap Lukas Enembe.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan dengan adanya pembagian saham tersebut dapat memperkuat kegiatan otonomi daerah Papua.

“Secara prinsip pemerintah itu satu arahan dari Pak Presiden, jelas untuk membangun tata kelola yang lebih efisien dalam rangka memperkuat otonomi Papua,” ungkap Tjahjo.

Sementara itu dari 10 persen besaran saham yang bakal jadi milik pemerintah Papua, 3 persen bakal diserap Pemerintah Provinsi Papua, dan 7 persen untuk pemerintah kabupaten Mimika.

Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport, Ini Kata Gubernur Lukas Enembe

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Papua Lukas Enembe menyambut baik penandatanganan perjanjian antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Dari perjanjian tersebut, nantinya ketika pemerintah pusat sudah mendapat 51 persen saham Freeport, 10 persennya akan jadi hak pemerintah di Papua.

Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport, Ini Kata Gubernur Lukas Enembe

“Ini kan sejak Freeport ada di Papua, baru kali ini pemerintah beri kepercayaan kepada rakyat. Itu yang utama dan harus dibanggakan,” kata Lukas usai acara penandatanganan perjanjian di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).

Baca: Pemerintah Provinsi Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport

Lukas menyebutkan, nantinya porsi 10 persen saham Freeport yang mereka miliki akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sana bersama dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). PT Inalum ditunjuk oleh pemerintah untuk proses divestasi melalui mekanisme korporasi tanpa membebani APBN dan APBD.

 Menurut dia, nama BUMD yang akan mengelola 10 persen saham Freeport adalah PT Papua Divestasi Mandiri. BUMD itu baru saja dibentuk berdasarkan poin dalam peraturan daerah (perda) yang dibuat khusus untuk mengatur hal tersebut.

Dalam waktu dekat, Pemprov Papua bersama Pemkab Timika dan PT Inalum berencana membahas secara teknis pengelolaan 10 persen saham Freeport yang akan menjadi hak mereka.

Secara umum, porsi 10 persen saham itu akan dipakai untuk kepentingan masyarakat di Papua, terutama pemilik hak kawasan adat serta mereka yang terdampak kegiatan Freeport selama ini.

Kelompok Tertentu Stop Lobi Pemerintah Pusat

“Soal 10 Persen Saham Freeport”

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH bersama Toni Wardoyo saat melakukan diskusi di DPR RI, Senin (9/10/2017).

JAKARTA,- Kepastian pemerintah pusat yang akan membagi 10 Persen dari divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Papua, ternyata tercium ada gelagat tidak baik dari kelompok tertentu maupun golongan yang melakukan manuver untuk mendapatkan sedikit saham tersebut.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH menegaskan, tidak boleh ada kelompok tertentu maupun golongan yang akan mengurus masalah 10 persen divestasi saham tersebut dengan pemerintah pusat.

Melainkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang berada di sekitar PTFI dan masyarakat adatnya yang nantinya bakal membahas secara detail.

“Kita harap kelompok dan golongan tertentu menghentikan upaya-upaya manuver dalam masalah 10 persen divestasi saham ini. Semua satu pintu yakni melalui kami di Pemprov Papua dan sejumlah kabupaten di sekitar serta masyarakat adat,”tegas Gubernur Lukas Enembe saat melakukan diskusi di DPR RI, Senin (9/10/2017).

Gubernur Lukas mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pembahasan secara detail bersama beberapa Bupati di sekitar PTFI dan masyarakat adat untuk bagaimana teknisnya. Artinya bahwa kalau pemerintah pusat sudah memberikan 10 persen  maka akan dibeli kemudian teknis pembeliannya akan dibahas secara detail.

Sebab, lanjutnya, pihaknya belum membahas bersama pemerintah pusat tentang bagaimana teknis pembelian saham tersebut sehingga pihaknya akan mengikuti tata cara pembelian itu apakah melalui perusahaan BUMN yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat.

“Kami akan mengikuti perkembangan bagaimana tata caranya dan akan didiskusikan secara teknis. Termasuk masalah nominal jumlah dana belum diketahui berapa. Oleh karena itu, masyarakat Papua diharapkan bisa mengikuti perkembangan masalah saham ini dan tidak perlu melakukan gerakan tambahan sebab masyarakat sudah memiliki 10 persen divestasi saham PTFI,”ujarnya.

Gubernur menambahkan sekaligus menyampaikan terimakasih kepada Komisi VII DPR RI, Presiden Jokowi dan Menteri ESDM karena sudah memperjuangkan kepemilikan divestasi saham ini. Bahkan, Gubernur mengakui bahwa kepemilikan divestasi saham PTFI ini baru terealisasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Papua sudah cukup lama menderita. Namun di era kepemimpinan Presiden Jokowi mampu merubah Papua mulai dari harga BBM yang disamakan dengan daerah lain kemudian menurunkan harga semen di pegunungan bahkan membuka infrastruktur yang menghubungkan daerah ke daerah lain di pegunungan. Kami Pemprov Papua mendukung penuh pemerintah pusat terkait semua kebijakan untuk pembangunan Papua,”tambah Lukas.

Sementara itu, Toni Wardoyo, anggota Komisi VII DPR RI menjelaskan, PTFI telah menyepakati divestasi saham sebesar 51 persen kemudian pembangunan Smelter. Mengenai 51 persen  divestasi saham itu, Toni merincikan bahwa sebanyak 41 persen untuk pemerintah pusat dan 10 persen  untuk Papua yang akan dikelola Pemprov Papua bersama kabupaten disekitarnya termasuk masyarakat adat.

Toni menegaskan, Menteri ESDM sudah melakukan pertemuan dengan CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson dan hasilnya bahwa PTFI menyatakan tetap berkomitmen pada hasil negosiasi yang disepakati dengan pemerintah Indonesia.

“Kami sudah menyepakatinya ketika pertemuan sambil makan siang antara Menteri ESDM dan Gubernur Papua yang juga dihadiri Wakil Menteri ESDM, Sekjen ESDM dan Dirjen Minerba. Jadi tidak ada masalah. Harapannya semua berjalan dengan apa adanya,”tandasnya.

The post Kelompok Tertentu Stop Lobi Pemerintah Pusat appeared first on PAPUA.business.

Gubernur minta AKLI perhatikan OAP

Pelaksanaan Musda AKLI VI Papua – Jubi/Sindung

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, dalam hal ini diwakili staf ahli Gubernur, Anie Rumbiak, minta pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi  Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) turut pula memperhatikan sumber daya manusia  orang asli Papua.

“Tolong diperhatikan SDM lokal dan Papua secara khusus. Ada kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan pengusaha untuk membangun Papua,” ujar Anie, dalam sambutan Gubernur Papua di depan peserta Musda VI AKLI Papua, di salah satu hotel di Jayapura, Kamis (14/9/2017).

Iapun juga mengingatkan  AKLI untuk selalu berkoordinasi dan bekerjasama denga pemerintah melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

Ketua DPP AKLI Indonesia, Suwarto, mengakui pihaknya  tidak pernah lepas dari PLN. Meskipun tak pernah lepas tapi kerjanya merupakan nyata kontrak kerja dengan PLN.

“Kita tetap optimis meskipun regulasi baru, DJK dan SBU, K3 ketika sudah ada ada 1.500 sertifikasi perusahaan, ahli K3 dan teknisi K3. Kita siapkan bukan mensiasati dapat biaya rendah dalam upaya menempuh sertifikasi yang menumpuk,” ujarnya

Dalam kesempatan itu, GM PLN Wilayah Papua dan Papua Barat ( WP2B), Johanes Sukrislismono,  minta kontraktor untuk merekrut tenaga teknis lulusan SMK, sebab meraka tenaga-tenaga yang bisa digunakan untuk menambah skill kelistrikan yang siap pakai.

“Saya lihat sumber daya yang digunakan bukan banyak dari lokal, berdayakan SMK, latih putra daerah, ” ujarnya. (*)

The post Gubernur minta AKLI perhatikan OAP appeared first on PAPUA.business.

DP3A diminta mendata pekerja perempuan

lustrasi perempuan Papua – IST

Jayapura, Jubi – Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Papua, diminta untuk mendata tenaga kerja perempuan yang saat ini sudah bekerja di pemerintahan maupun swasta.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe melalui Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial dan SDM, Ani Rumbiak, saat membuka seminar kajian tenaga kerja perempuan di dunia kerja/sektor swasta, di Jayapura belum lama ini.

Menurut Enembe, pendataan terhadap pekerja maupun perempuan Papua perlu dilakukan untuk memastikan keberadaan mereka.

“Apakah sudah memiliki lapangan kerja dan sejauh mana mereka sudah bekerja, apakah sudah ada keberpihakan kepada perempuan asli Papua atau belum,” katanya.

Disamping itu, ujar ia, harus ada kajian tentang tenaga kerja perempuan, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberi perhatian terhadap hal ini.

“Saya tegaskan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya perempuan di dunia kerja, perlu diperhatikan, terutama menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja  mengingat perempuan yang bekerja memiliki skill yang tentunya harus diperhatikan kesejahteraannya,” ucapnya.

Menurut ia, partisipasi, pengendalian dengan memandang gender agar tidak terjadi ketimpangan, penting untuk dilakukan.

“Poin penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan bagi perempuan, dalam artian pembangunan SDM harus memberi ruang yang cukup bagi kaum perempuan,” sambungnya.

“Saya harapkan dinas terkait, dalam hal ini DP3A untuk memberi pelatihan kepada perempuan asli Papua.”Mereka harus diikutkan dalam pelatihan-pelatihan maupun pendampingan-pendampingan,” tambahnya.

Dia menambahkan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua terus memberi perhatian terhadap pembangunan yang terarah yakni meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang layak dan berkualitas.

“Artinya faktor pembangunan SDM harus menjadi pokok perhatian di semua sektor pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin agar laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang setara sehingga tidak terjadi ketimpangan gender,” kata Gubernur Enembe.

Secara terpisah, Diana warga Kota Jayapura mengaku pendataan terhadap perempuan sudah seharusnya dilakukan, mengingat sampai hari ini masih banyak perempuan Papua yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan.

“Memang sudah banyak perempuan Papua yang bekerja di pemerintahan maupun swasta, tapi di satu sisi juga masih banyak perempuan Papua yang hidupnya terkekang. Untuk itu, pendataan dan perlindungan terhadap perempuan harus dilakukan secara serius,” kata Diana. (*)

Jhon Yonathan Kwano: Lukas Enembe Pasti Menang Pilkada Mendatang, Tapi untuk Entrepeneur OAP akan Merugikan

Jhon Yonathan Kwano, Direktur PAPUAmart.com dari KSU Baliem Arabica bertempat di Jalan Raya Sentani, Hawai No. 05 menyatakan dalam percakapan singkat dengan media PAPUA.business bahwa Gubernur incumbent Lukas Enember, apalagi masih bersama dengan Wakil Gubernur Klemen Tinal pasti akan memenangkan Pemilihan Umum tahun 2019 untuk menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Akan tetapi Kwano mengatakan

Kalau mereka dua berpisah, artinya Klemen Tinal juga mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Lukas Enemeb juga mencalonkan diri menjadi Gubernur, maka aspirasi orang Papua akan terbagi dua, karena kedua-duanya selama ini disukai oleh OAP di kampung-kampung.

Kwano selanjutnya mengatakan

Walaupun saya bilang orang di kampung-kampung suka sama mereka dua, tidak berarti saya suka mereka. Saya tidak berbicara atas dasar suka-tidak suka, tetapi berdasarkan realitas apa yang mereka telah kerjakan untuk entrepreneur di Tanah Papua selama ini, saya harus jujur mau katakan bahwa kalau mereka berdua terpilih kembali, entrepreneurship di Tanah Papua pasti akan merayap lagi selama lima tahun lagi.

Ditanyakan mengapa orang di kampung-kampung senang, Jhon Kwano mengatakan karena orang kampung, masyarakat biasa kan senang nonton film-film “action”, jadi selama ini drama-drama action yang dimainkan di pentas politik di Tanah Papua cukup menarik untuk ditonton. Itu saja alasannya. Katanya

Itu saja yang buat masyarakat Papua pada umumnya mau Lukas Enembe memimpin untuk perode kedua. Dunia sekarang ialah sepenuhnya panggung sandiwara. Jadi, siapa yang pintar main sandiwara, dia yang suka ditonton orang. Lihat saja orang-orang tua pegang smartphones hari ini, kebanyakan mereka gunakan untuk apa? Mereka main game, bukan? Saat ada telepon masuk, saat ada panggilan dari anggota keluarga, apa kata mereka? Sssst! mengapa? Mereka lagi sibuk main game.

Orang Papua lupa, bahwa mereka saat ini hanya menjadi penonton. Padahal Presiden Joko Widodo mau semua orang yang ada di dalam NKRI harus menjadi pemain di dalam film-film dimaksud, tidak boleh jadi penonton lagi. Tetapi orang Papua kan senang menjadi penonton, menjadi komentator, senang bermimpi yang muluk-muluk, sampai-sampai mendewakan Papua Merdeka, membicarakannya siang dan malam, sampai tidak makan, tidak minum, tidak tidur.

Nah, dalam kondisi mentalitas orang Papua seperti ini, Lukas Enembe memang cocok. Ya, betul kita butuh pemain drama, bukan pendidik, bukan ekonom, bukan nasionalis.

Pernyatan-pernyataan ini menarik sehingga percakapan terus digali. Banyak hal mengemuka, tetapi pernyataan-pernyataan seperti ini menarik, karena alasan-alasan yang diberikan juga cukup rasional. PAPUA.Business News mengajukan pertanyaan seputar apa saja yang sudah dikerjakan Lukas Enembe selama ini, yang diharapkan orang Papua supaya diteruskan. Kwano meneruskan

Apa yang dikerjakan Lukas Enembe selama ini untuk Papua Bangkit apa? Untuk Papua Mandiri apa? Untuk Papua Sejahtera apa? Tiga pilar ini menggunakan konsep gerbang emas Papua? Ini istilah-istilah dari ilmu apa? Itu baru konsep, belum pemain yang dilibatkan menerapkan konsep itu. lebih parah lagi.

Joko Widodo membawa kabinetnya menurut keahlian dan kemampuan mereka di lapangan, juga menurut latar-belakang sosial-budaya mereka. Menteri-menteri yang berhbungan dengan ekonomi, siapa yang pantas? Ya, ya paham dan mempraktekkan ekonomi di dunia, yang menghidupi dunia ekonom, bukan membaca, menghafal, membicarakan, mendramatisir, memperdagangkan ilmu ekonomi, bukan pemain panggung ekonomi seperti yang dipasang Lukas Enembe.

Siapa yang dipasang Lukas Enembe sebagai Kepala Dinas, Kepala Biro yang berhubungan dengan ekonomi di Tanah Papua? Bukan orang-orang ekonomi, bukan orang-orang yang latar-belakang sosial-budayanya ekonomi, bisnis atau perdagangan sama sekali. jadi, pemain bola kaki masuk dipasang Lukas Enembe main bola volley, pemain belakang dpasang sebagai striker. Semua orang tahu, dan paham, dan pasti masuk akal kalau melihat Kepala Biro di Provinsi adalah orang-orang keturunan China atau orang-orang Makassar yang darah-dagingnya memang di dunia bisnis. Tetapi ternyata kan tidak begitu? Yang dipasang orang pemain lain, ya ekonomi Papua esperti ini.

Diceritakan lagi kebijakan-kebijakan Lukas Enembe dengan istilah Gerbang Mas Papua dan pendekatan degnan KAPP (Kamar Adat Pengusaha Papua), Jhon Kwano menjawab,

Saya tidak bicara masalah proyek. Saya bukan pengusaha proyek pemerintah. Saya bicara seperti Joko Widodo, pengusaha dalam artian entrepreneur yang punya usaha berorientasi kepada konsumen, pelanggan. Arah bisnisnya bukan menadahkan tangan ke atas, tetapi membalik tangannya dan menggali di dalam tanah untuk mendatangkan keuntungan. Boleh-boleh saja Gerbang Emas, Gerbang Perunggu, Gerbang Perak, apa saja, boleh saja Kamar Adat, Kamar Perempuan, dan Kamar apa saja, tetapi berapa orang entrepreneur Papua yang sudah berdiri di atas kaki sendiri, dibuat terlepas dari Proyek Pemerintah?

Saya sudah bolak-balik pulau Jawa selama hampir 5 tahun, dalam rangka menjual Kopi Papua dan buah merah (Tawy Papua) dan saya belum temukan entrepreneur Papua sejati.

Ditanyakan selanjutnya tentang harapan-harapan untuk memperbaiki kekurangan yang telah nampak di era 5 tahun sejauh ini, Jhon Kwano kembali menegaskan

Ya, pertama-tama, dan terutama, fokus ke mama-mama Papua, yang selama ini berjualan di atas tanah di Kota Jayapura, kena hujan, kena panas. mereka bukan tahanan. Mereka tidak melanggar hukum lahir sebagai mama-mama Papua. Mereka tidak berdosa menjadi mama-maka Papua. Di Angkasapura Jayapura Utara, di Yotefa Abepura, di Expo Waena, di Pasar Lama (Jl. Yahim) Sentani sampai di seluruh kabupaten di Tanah Papua, semua orang Papua punya tempat jualan di mana? Di atas Tanah! Di panas terik, di ruang terbuka. Coba untuk 5 tahun berikutnya hanya punya satu program: Masukkan  semua penjual orang Papua dari atas tanah ke tempat jualan yang layak-manusiawi. Kalau tidak bisa, jangan bicara gerbang emas, gerbang perak, gerbang perunggu. Itu istilah-istilah dalam drama politik belaka, di kulitnya emas, di dalamnya tanah liat. Jangan buka banyak gerbang, nanti Iblis juga terbang masuk-keluar lewat gerbang itu.

Yang kedua, organisir semua entrepreneur OAP dengan baik. Salah satu cara yang paling tepat saat ini, di era ini ialah dengan mengorganisir ntrepreneur Papua secara Online. Pertama dengan mengunang semua entrepreneur Papua mendaftarkan diri secara Online. Semua entrepreneur Papua, terpusat dengan administrasi pengusaha Papua yang jelas dan baku, di mana semua orang punya kesempatan dan hak yang sama untuk mendaftarkan diri, dan mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang tersedia dalam paket Otonomi Khusus secara fair. Biarkan OAP sendiri mendaftarkan diri, dan melaporkan kondisi usaha mereka, dan dikoordinir oleh satu Biro namanya Biro Entrepreneur OAP di Provinsi Papua. Minta maaf, dalam otak orang Papua harus bedakan antara pengusaha proyek dan pengusaha entrepreneur supaya kita tidak salah paham. Yang dimaksud di sini ialah entrepreneur OAP.

Indonesia ini sangat kotor, untuk menjaga orang Asli Papua tidak ikut menjadi kotor, semua orang Papua harus belajar mengembangkan kebijakan dan dokumentasi, bisnis dan usaha dengan integrasi sistem Online: e-government, e-project, e-commerce, e-business, e-entrepreneur, dan seterusnya. Itu yang dilakukan terpidana Basuki Thahja Purnama, dan itulah sebabnya ia dipenjarakan. Dalam berinteraksi di Indonesia, kita dihadapkan dengan gerbang budaya Timur, katanya, yaitu katakan apa yang enak didengar, jangan terus-terang mengatakan apa adanya, biarkan yang salah nanti toh sadar sendiri, lakukan yang enahk bagi kehidupan bersama, jangan coba-coba membela kebenaran mutlak, semuanya bisa diatur, hukum kan dibentuk untuk dilanggar, jadi jangan terlalu pusing kalau melanggara hukum, dan sebagainya.

Yang ketiga, dan terpenting, Lukas Enembe harus mengangkat Penasehat Bidang Ekonomi orang keturunan China atau menyewa penasehat dari Papua New Guinea atau Australia. Kalau orang selain dari itu, percuma kita punya Lukas Enembe menjadi Gubernur Provinsi Papua. Kalau saya bandingkan sebenarnya secara konseptual dan strategis Barnabas Suebu sudah melakukan banyak hal strategis bermanfaat untuk orang papua. Salah satunya Perdasus bagi Provinsi Papua. Berapa perdasus/ perdasi yang telah disahkan oleh Lukas Enembe selama ini? Itu satu contoh saja. Masih banyak contoh lain. Karena apa? Karena penasehat ekomomi dan bidang OAP-nya itu benar-benar untuk OAP, bukan Orang Papua Palsu (OPP).

Ditambahkan juga bahwa entrepreneur Papua di sini bukan sama dengan beberapa Bupati di Tanah Papua yang membuka toko, tetapi menyuruh orang Toraja, orang Jawa, orang Batak yang jalankan toko-tokonya. Ini bukan entrepreneur Papua yang kami maksudkan. Entrepreneur Papua artrinya modal dari orang Papua, dipimpin orang Papua, dijalankan oleh orang Papua sendiri.

Banyak hal yang dibahas, akan tetapi akan dimuat dalam artikel berikutnya. Intisari dari tulisan pertama tentang Lukas Enembe periode kedua ini menekankan satu hal: Hentikan drama, kerja, kerja dan kerja! Dukung kebijakan Joko Widodo, tutup gerbang-gerbang yang memberikan orang Amber keluar-masuk mengatas-namakan OAP.