Dogiyai bakal bongkar kios ilegal di area publik

Sebuah kios milik pedagang yang dibangun di atas got persis tepian jalan raya di kampung Tokapo, Dogiyai – Jubi/Medsos

Nabire, Jubi – Bupati Kabupaten Dogiyai, Papua, Yakobus Dumupa, telah memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat agar membongkar sejumlah kios ilegal yang dibangun pedagang di kawasan trotoar dan daerah aliran sungai, seperti di kali Tukaa dan Tokapo.

“Saya mengimbau lewat Dinas Perindag agar kios-kios yang dibangun para pedagang di jalan dan di daerah aliran sungai harus dibongkar,” kata Yakobus Dumupa, Minggu, (28/1/2018).

Dumupa menyatakan jalan raya dan daerah aliran sungai itu fasilitas publik yang dipakai sesuai kegunaanya, yakni untuk pejalan kaki dan mengalirkan air.

Menurut Bupati Dumupa, sejak Kabupaten Dogiyai dimekarkan menjadi Devinitif, daerah ini menjadi kota kumuh dan banyak warga transmigrasi gelap. “Saya beri waktu bongkar selama dua bulan, yakni bulan Januari dan Februari 2018,” kata Dumupa menegaskan.

Ia mengancam akan mengerahkan alat berat untuk bongkar paksa jika waktu yang ia tetapkan tak kunjung ada pembongkaran. Dumupa bakal mengerahkan traktor dan bajak untuk meratakan kios para pedagang yang dinilai tidak beretika.

Pembongkaran itu sebagai langkah pencegahan agar Dogiyai tidak menjadi kota kumuh.

Sekretaris Disperindag Dogiyai, Andrias Gobay, saat dikonfirmasi Jubi mengakui segera menindaklanjuti perintah bupati dengan cara memberitahukan kepada para pedagang yang mendirikan rumah di pinggir jalan raya dan pinggir kali.  “Agar mereka dengan kesadarannya bisa membongkar sendiri,” kata Gobay.

Menurut dia, bongkar paksa segera dilakukan jika para pedagang  tak menghiraukan imbauan pemerintah daerah. Selain itu pembongkaran untuk menata   agar wajah kota Moanemani sebagai ibu kota Dogiyai menjadi bersih dan indah.

“Perlu adanya kerja sama dari warga terutama yang punya rumah atau kios di daerah itu,” katanya. (*)

Seminar dan lokakarya pembangunan Papua jadi rujukan RPJMD

Jayapura, Jubi –  Hasil kajian seminar dan lokakarya  yang membedah pembangunan Provinsi Papua bakal dibukukan dan dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 -2023.

“Kegiatan bersama Uncen itu hasilnya akan menjadi masukan untuk penyusunan  Rencana RPJMD 2018 – 2023, jadi sesuai dengan kalender sudah harus menyiapkan RPJMD dalam konteks teknokratnya,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Muhammad Musaad usai menutup kegiatan Lokarya Identifikasi isu stategis dan solusi Pembangunan Papua, di Sasana Krida Rabu (15/11/2017).

Menurut dia, konsep dan masukan dari berbagai pihak yang diseminarkan dan lokakarya itu akan dikolaborasikan untuk pembangunan jangka menengah. “Agar program yang diturunkan bisa  lebih baik, dan ini juga termasuk dengan program Gerbang Mas,” kata Musaad, menambahkan.

Tercatat terdapat lima komponen besar yang diskusikan seputar pembangunan, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur ekonomi dan Asersi. Sejumlah gagasan yang muncul itu di antaranya munculnya ide model pembagunan Papua berbasis spasial cultural atau  pembangunan khas Papua.

“Yang terpenting yakni pembangunan khas Papua, itu hal yang menarik, para peserta dan para antropolog termasuk ahli sosiologi menginginkan pembangunan tidak hanya dari aspek pemerintahannya tetapi juga menelusuri aspek ekologinya,” kata Musaad menjelaskan.

Staf Ahli Bidang, Pemerataan dan Kewilayahan, Bapenas, Taufik Hanafi, menyatakan rencana kerja pemerintah Provinsi PapuaTahun 2015 menjadi satu satunya program prioritas nasional.

“Tidak ada wilayah Sumatera tidak ada wilayah Jawa, Sulawesi. Papua sebagai prioritas nasional,” kata Taufik .

Ia menyebutkan banyak kemajuan yang telah dicapai, termasuk pertumbuhan ekonomi di atas rata rata nasional. Ia menyebutkan, pada tahun 2016 Papua menjadi satu satunya potensi take over kecepatan peningkatan IPM tercepat di Indonesia.

“Jadi peningkatan IPM 2016 berdasarkan data BPS ini tantangannya momentum ke depan dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Taufik mejelaskan.

Menurut dia, pertumbuhan pendidikan, layanan kesehatan meningkat  termasuk angka kematian ibu mengalami penurunan. (*)

Ternyata angkutan udara menjadi fakktor pendorong inflasi di Papua

Banda udara Sentani di Jayapura – skycrapercity.com

Jayapura, Jubi – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengungkapkan kenaikan tarif angkutan udara pada Agustus 2017 menjadi salah satu pendorong utama terjadinya inflasi di Kota Jayapura sebesar 0,22 persen.

“Faktor terjadinya inflasi di Kota Jayapura adalah kenaikan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditi, antara lain angkutan udara, tomat sayur, cabai rawit, daging sapi, telur ayam ras dan lain-lain,” ujar Kepala Bidang Distribusi BPS Papua Bambang Ponco Aji, di Jayapura, Senin (4/9/2017).

Beberapa komoditi yang mengalami penurunan harga antara lain ekor kuning, bawang putih, cakalang, teri, gula pasir, dan lain-lain.

Ia menjelaskan dengan terjadinya inflasi di Kota Jayapura sebesar 0,22 persen, maka angka indeks harga konsumen (IHK) dari 129,59 pada Juli 2017 menjadi 129,87 ada Agustus 2017.

Dari sisi kelompok pengeluaran barang dan jasa, ada empat kelompok yang mengalami kenaikan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, gas dan bahan bakar sebesar 0,09 persen, kelompok sandang 0,07 persen, kelompok pendidikan rekreasi dan olahraga 0,93 persen dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan lainnya 0,99 persen.

“Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga adalah, kelompok bahan makanan turun 0,24 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,04 persen, dan kelompok kesehatan o,01 persen,” kata dia.

Bambang menambahkan, secara umum dari 82 kota IHK di Indonesia, sebanyak 35 kota mengalami inflasi dan 47 kota deflasi.

“Inflasi tertinggi terjadi di Loksumawe (Aceh) sebesar 1,09 persen, sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Ambon 2,01 persen,” katanya. (*)

DP3A diminta mendata pekerja perempuan

lustrasi perempuan Papua – IST

Jayapura, Jubi – Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Papua, diminta untuk mendata tenaga kerja perempuan yang saat ini sudah bekerja di pemerintahan maupun swasta.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe melalui Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial dan SDM, Ani Rumbiak, saat membuka seminar kajian tenaga kerja perempuan di dunia kerja/sektor swasta, di Jayapura belum lama ini.

Menurut Enembe, pendataan terhadap pekerja maupun perempuan Papua perlu dilakukan untuk memastikan keberadaan mereka.

“Apakah sudah memiliki lapangan kerja dan sejauh mana mereka sudah bekerja, apakah sudah ada keberpihakan kepada perempuan asli Papua atau belum,” katanya.

Disamping itu, ujar ia, harus ada kajian tentang tenaga kerja perempuan, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberi perhatian terhadap hal ini.

“Saya tegaskan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya perempuan di dunia kerja, perlu diperhatikan, terutama menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja  mengingat perempuan yang bekerja memiliki skill yang tentunya harus diperhatikan kesejahteraannya,” ucapnya.

Menurut ia, partisipasi, pengendalian dengan memandang gender agar tidak terjadi ketimpangan, penting untuk dilakukan.

“Poin penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan bagi perempuan, dalam artian pembangunan SDM harus memberi ruang yang cukup bagi kaum perempuan,” sambungnya.

“Saya harapkan dinas terkait, dalam hal ini DP3A untuk memberi pelatihan kepada perempuan asli Papua.”Mereka harus diikutkan dalam pelatihan-pelatihan maupun pendampingan-pendampingan,” tambahnya.

Dia menambahkan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua terus memberi perhatian terhadap pembangunan yang terarah yakni meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang layak dan berkualitas.

“Artinya faktor pembangunan SDM harus menjadi pokok perhatian di semua sektor pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin agar laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang setara sehingga tidak terjadi ketimpangan gender,” kata Gubernur Enembe.

Secara terpisah, Diana warga Kota Jayapura mengaku pendataan terhadap perempuan sudah seharusnya dilakukan, mengingat sampai hari ini masih banyak perempuan Papua yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan.

“Memang sudah banyak perempuan Papua yang bekerja di pemerintahan maupun swasta, tapi di satu sisi juga masih banyak perempuan Papua yang hidupnya terkekang. Untuk itu, pendataan dan perlindungan terhadap perempuan harus dilakukan secara serius,” kata Diana. (*)

Wagub : Festival Teluk Humbold beri outcome bagi masyarakat

Wagub bersama OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura membuka Festival Teluk Humbold ke-9 – Jubi/Hengky

Jayapura, Jubi – Festival Teluk Humbold (FTH) bukan kegiatan hura-hura semata. Festival Teluk Humbold (FTH) harus berkualitas dan memberi outcomebagi masyarakat Port Numbay.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal, di hadapan tamu undangan serta simpatisan, ketika membuka acara Festival Teluk Humbold ke-9, di pantai Wisata Hamadi, Kamis (3/8/2017).

“Kita punya komitmen sama untuk memajukan festival ini agar dapat memberi dampak untuk kehidupan masyarakat di sini. Untuk itu, melalui momentum ini kita maju bersama-sama,” kata Klemen Tinal.

Dirinya berterimakasih kepada wali kota dan jajarannya yang sudah menggagas FTH. Secara perlahan festival harus diambil alih dan dikelola oleh masyarakat dan swasta yang ada di Kotamadya Jayapura.

Untuk ke depannya Kelemen Tinal mengatakan, pemerintah dapat menjadi fasilitator. Pemerintah hanya memberi contoh dan merangsang masyarakat untuk menjadikan tanggung jawab bersama.

“Jangan setiap tahun wali kota membuat festival, pemerintah bisa menganggarkan dana untuk festival dan pemerintah hanya memberikan contoh agar ke depannya masyarakat Port Numbay sebagai subjek pembangunan, untuk mengambil alih dan membawa festival ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan bermasyarakat,” kata Klemen Tinal.

Ia mencontohkan, Festival Sakura di Jepang kemudian Festival Tulip di Belanda, Festival Rio de janeiro di Brasil dan yang mengelola itu bukan pemerintah malahan masyarakat. Mereka sudah merasa bagian dari dirinya.

Untuk itu ke depannya Klemen Tinal berharap, semua sopir taksi, dan masyarakat dapat diajak untuk menggunakan busana adat mereka. Seharian bisa memutar lagu Wainambey, dan hari ini dapat dijadikan hari penuh sukacita bagi mereka.

Lanjut Klemen Tinal, pemerintah kotamadya harus memikirkan inovasi bagi 14 kampung yang ada di Kota Jayapura.

“Mudah-mudahan lima tahun ke depan ini wali kota Jayapura, punya komitmen dapat menunjukkan bahwa warga sendiri yang mengelola festival ini. Jadi festival masyarakat Jayapura, bukan festival pemerintah kotamadya,” kata Klemen Tinal.

Sementara itu, Ketua Panitia penyelenggara Nurjaidin Konu mengatakan,  Festival Teluk Humbold inI akan berlangsung dari 3-7 agustus 2107 dengan melibatkan berbagai stakeholder di Kota Jayapura.

Tujuan dilaksanakan, menumbuhkembangkan dunia pariwisata di Kota Jayapura, dan memperkenalkan budaya dan destinasi wisata di Kota Jayapura. Menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Jayapura, menarik pemilik modal untuk berinvestasi di berbagai bidang khususnya dunia pariwisata.

“Yang terpenting bagaimana memberikan rasa kepercayaan diri kepada masyarakat Kota Jayapura, bahwa kami juga mampu mengolah pariwisata di Kota Jayapura. Dan juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura, dan untuk memeriahkan HUT RI Ke-72,” katanya. (*)

BPS Papua lakukan Sensus Ekonomi Lanjutan

Jumpa pers yang digelar BPS Papua – Jubi

Jayapura, Jubi – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua akan melakukan Sensus Ekonomi lanjutan terhadap 21.387 usaha  pada  1 Agustus- 30 September 2017. Sebelumnya, BPS Papua  telah melakukan sensus serupa pada 2016.

Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Papua, Bambang Ponco Aji, mengatakan akan menerjunkan 558 petugas dalam sensus lanjutan ini. Para petugas tersebut masih dalam proses pelatihan.

“Ada 21.387 usaha yang kami bidik dalam sensus ekonomi lanjutan nanti. Sensus ini bertujuan untuk mengetahui profil dan karakteristik usaha. Pertanyaan yang diajukan berbeda dibanding sensus tahun lalu,” kata Bambang, di kantornya, Selasa (1/8/2017).

Selain itu, sensus juga untuk mendapatkan data struktur pengeluaran dan pendapatan serta memperoleh gambaran permodalan di masing-masing usaha.

Dari 21.387 usaha yang disensus, terdiri atas 2.843 usaha menengah besar dan 18.544 usaha menengah kecil. Jumlah tersebut bukan jumlah keseluruhan usaha di Papua melainkan merupakan sampel.

Pihaknya mengaku telah melatih tenaga pencacah atau tenaga lapangan yang akan diterjunkan, dengan 146 orang pengawas dan 412 petugas lapangan mereka dilatih di 21 tempat pelatihan yang ada BPSnya di seluruh Papua.

Senada dengan yang disampaikan Bambang, Kepala Biro Umum BPS Pusat, Badar, mengatakan SE lanjutan kali ini dititikberatkan kepada pemilik usaha, baik kecil maupun besar.

“Ada 1.100 usaha yang spesifikasinya kecil dan menengah serta 256 usaha yang berskala besar di daerah ini yang akan didata. Fokus pendataan petugas terkait aset, omset, jumlah tenaga kerja, dan jenis usaha,” katanya.

Ia berharap pemilik usaha nanti memberikan informasi kepada petugas lapangan BPS. Pendataan ini disebutnya tak berhubungan dengan pajak.

“Pendataan ini murni untuk percepatan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, kepada para petugas yang nantinya diberikan pelatihan dalam kegiatan ini dapat mengikutinya dengan baik sampai dengan kegiatan pendataan di lapangan,” ujarnya.(*)

 

Komoditi Ekspor akan Jadi Perhatian Serius Pemprov Papua Barat

Manokwari, TP – Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengungkapkan Komoditi ekspor yang ada di Papua Barat, kedepan akan menjadi perhatian serius pihaknya.

“Ini menjadi program prioritas kita kedepan, berdasarkan potensi pertanian yang ada di Papua Barat ini,” ungkap Dominggus, kepada Wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (3/7).

Lanjut dia, salah satu contoh komoditi ekspor yang dimiliki Papua Barat adalah seperti buah Pala dan kelapa yang dapat diolah untuk peningkatan ekonomi rakyat.
Dikatakan Dominggus, dirinya sudah menyampaikan hal itu kepada Menteri Pertanian saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sorong beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Menteri Pertanian akan mendorong hal itu sekaligus memberikan dukungan kepada pemerintah Papua Barat untuk mempersiapkan lahan komoditi ekspor.
Ia menegaskan, dalam waktu dekat dirinya akan memanggil para Bupati dan Walikota untuk membahas potensi pertanian dan komoditi ekspor yang ada di masing-masing daerah.

Khusus untuk Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), dikatakan Dominggus, kedepan akan menjadi target utama pemberdayaan pertanian untuk menghasilkan sayur mayur segar, guna memenuhi kebutuhan pasar.

“Yang paling penting adalah Komitmen kita, karena Pemerintah pusat kan sudah siap untuk membantu,” tukasnya. [BOM]