Kadin Minta Presiden Jokowi Bangun Smelter Freeport di Papua

GATRAnews  –

 Monday, 04 September 2017 13:52

Jakarta, GATRAnews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah Indonesia Timur (KTI) menilai posisi pemerintah dalam lobi-lobi pengambilalihan PT Freeport Indonesia sangat kuat. Sebab itu, dengan menguasai mayoritas saham PT Freeport, pemerintah sebaiknya mendorong pembangunan smelter di Papua.

“Posisi pemerintah sangat kuat dan getol bangun KTI, sebaiknya smelter di Papua,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa dalam keterangan tertulis, Senin (4/9).

Andi mengatakan,  UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tidak menyebutkan bahwa lokasi smelter harus berada di lokasi tambang. Namun   pembangunan smelter di Papua dapat mendorong pemerataan industri dan kesejahteraan ekonomi ke kawasan timur.

“Jadi, kita di kawasan timur juga butuh industrilisasi. Supaya tidak semua datang ke Pulau Jawa,” ujar dia.

Andi mengatakan, dengan menguasai sebagian besar saham Freeport, maka pemerintah dapat mengontrol kebijakan strategis perusahaan, termasuk pembangunan smelter. Dia mengatakan, perhatian Presiden Joko Widodo sangat besar terhadap Papua dan Indonesia timur.

Sebab itu, pihaknya meminta agar kementerian terkait mendorong smelter Freeport dibangun di Papua guna menstimulus industrilisasi di kawasan tertinggal itu. Pembangunan smelter ini dapat diintegrasikan dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Papua.

“Konektifitas infrastruktur harus diisi dengan pembangunan kawasan-kawasan industri dan ekonomi baru di Papua. Maka smelter Freeport ini sangat relevan,” jelasnya.

Saat ini sebanyak 40% konsentrat PT Freeport Indonesia dikapalkan dan diserap oleh smelter di Gresik, Jawa Timur.

Sebagaimana diketahui pemerintah tengah berupaya untuk membeli 51 persen saham PT Freeport. Sesuai kontrak karya, Freeport tidak otomatis mendapatkan perpanjangan selama 20 tahun sampai 2041, ketika kontraknya habis di 2021. Sebab itu agar kontrak tersebut berlanjut, Freeport mesti mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, setiap pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) berhak mengajukan perpanjangan sebanyak dua kali dengan jangka waktu 10 tahun.

IUPK Freeport berlaku sampai 2021 atau sama dengan berlakunya kontrak karya Freeport. Namun Andi mengingatkan agar isu pengambilalihan PT Freeport sebaiknya dikelola dengan baik. Pasalnya, puluhan ribu pekerja tambang sudah dirumahkan. Tak hanya itu, jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut terguncang.

Sebab, lebih dari 90% produk domestik bruto regional (PDRB) Kabupaten Mimika, sekitar 37% PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Papua berasal dari Freeport.

”Saya kira dampak-dampak ekonominya dan politik lokal juga harus dipertimbangkan. Makanya kita harap dikelola dengan baik, “ pungkas Andi.

---

Reporter: Didi Kurniawan

Editor: Dani Hamdani 

The post Kadin Minta Presiden Jokowi Bangun Smelter Freeport di Papua appeared first on PAPUA.business.

Presiden Jokowi Minta Konsep Koperasi Petani Modern Menjadi Percontohan

Presiden Joko Widodo meminta konsep koperasi petani secara modern yang dimotori oleh PT BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat) Pangan Terhubung di Sukabumi menjadi percontohan untuk di daerah lain. Demikian disampaikan Presiden saat mengunjungi Koperasi Arromah PT BUMR Pangan Terhubung di Sukabumi, Jumat, 1 September 2017.

“Karena saya sudah dengar lama di PT. BUMR Pangan di Sukabumi ini adalah yang sering saya sampaikan mengkoorporasikan petani, ya ini,” kata Presiden kepada jurnalis setelah meninjau penggilingan beras milik koperasi tersebut.

Presiden mengapresiasi pendirian koperasi itu karena konsep korporasi petani dilakukan secara menyeluruh dari mulai pengolahan sampai penjualannya. Hal ini termasuk pengemasan yang modern dan menarik sehingga bisa masuk langsung ke industri retail.

“Dalam skala yang besar ada _economic skill_ dikerjakan dengan cara-cara modern. _Dipackaging_ seperti ini kemasannya. Sangat modern, sangat menarik. Bisa masuk langsung ke retail. Petani diajak berkelompok dalam sebuah skala industri,” ucap Presiden.

Sistem penanaman juga dilakukan secara modern dengan melibatkan teknologi modern untuk mengetahui lokasi lahan, kondisi lahan, termasuk sistem pemasarannya yang dilakukan secara _online_.

“Saya kira petani kita harus seperti itu. Jadi saya kira akan saya _copy_. Mungkin minggu depan, Pak Luwarso (Pimpinan PT BUMR Pangan Terhubung) akan kami undang ke Istana untuk bicara. Saya ingin ini _dicopy_ sebagai sebuah contoh untuk tempat-tempat yang lain. Biar nanti dikomandani pak Luwarso,” ujar Presiden.

*Sistem Pendanaan*

Saat ini, sekitar 1.000 hektare lahan pertanian sudah tergabung dalam koperasi tersebut. Dengan jumlah lahan tersebut, dibutuhkan sekitar Rp48 miliar untuk mendirikan koperasi tersebut. Presiden mengaku akan membuat konsep seperti ini termasuk mencarikan solusi sistem pendanaannya.

“Kalau skala 5 ribu (hektare) kurang lebih Rp254 miliar. Memang harus seperti itu. Ini yang akan saya temukan. Sehingga nanti bagaimana pinjam ke banknya, bagaimana cara mengangsur dan petani bisa semuanya kita libatkan,” tuturnya.

Presiden pun mengatakan akan mengundang Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Istana Kepresidenan untuk mengembangkan konsep koperasi modern tersebut.

PT. BUMR Pangan Terhubung merupakan koperasi yang melakukan proses pengolahan beras dari hulu ke hilir dengan menggandeng para petani sekitar. Selain itu, koperasi itu juga memberikan pendampingan selama masa tanam termasuk menyediakan pinjaman modal. Panen dan pengemasannya pun kemudian diolah dengan menggunakan teknologi modern, termasuk penjualannya yang didistribusi secara langsung ke toko retail maupun menggunakan media sosial. Nantinya, hasil penjualan akan dibagi dengan para petani anggota koperasi tersebut.

Tampak mendampingi Presiden, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Sukabumi, 1 September 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

http://ift.tt/Qb9Usc

The post Presiden Jokowi Minta Konsep Koperasi Petani Modern Menjadi Percontohan appeared first on PAPUA.business.