Whois/Lookup

Search This Blog

Wednesday, 15 November 2017

Ketua Askonas sayangkan kontraktor OAP jual proyek

Merauke, Jubi – Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) kabupaten Merauke, Harry Ndiken, menyayangkan sejumlah  kontrakor orang asli Papua (OAP) yang menjual proyek kepada pengusaha non Papua. Padahal mereka telah diberikan kepercayaan menangani proyek dengan nilai dibawah Rp 500 juta.

“Memang ada kekhususan bagi kontraktor OAP jika proyek dibawah nilai Rp 500 juta, hanya melalui penunjukkan dan tak melalui proses tender. Namun sayangnya, ketika proyek didapatkan, dijual kembali ke kontraktor non Papua,” tegas Harry, saat ditemui Jubi, Rabu (15/11/2017).

Dikatakan, kontraktor OAP hanya memiliki modal nekat.

“Kenapa saya bilang begitu, karena mereka tidak memiliki modal cukup. Kalau soal administrasi termasuk surat menyurat selalu lengkap,” ungkapnya.

“Ada sejumlah kontraktor OAP dibuatkan perusahan. Hanya terkadang mereka tak mengerti dan memahami dengan baik dunia kontraktor. Itu menjadi persoalan sehingga begitu mendapatkan paket pekerjaan justru dijual kepada pengusaha non Papua untuk mengerjakannya,” katanya menambahkan.

Dengan jual beli proyek,  lanjut dia, kontraktor non Papua yang menjadi ‘kenyang.’

“Saya memiliki data lengkap berapa jumlah kontraktror Papua yang melakukan jual beli proyek selama ini,” ujarnya.

“Memang fakta ada jual beli paket pekerjaan dilakukan kontraktor OAP. Kalau dihitung-hitung, hampir 70 persen mereka memberikan proyek kepada orang lain,” tuturnya.

Sebagai kompensasi dari menjual proyek, katanya, kontraktor OAP mendapatkan fee. Namun demikian fee yang diterima tak sesuai dengan yang didapatkan pengusaha non Papua. Karena mereka yang menyelesaikan pekerjaan.

Dijelaskan, selama ini ia berharap agar dengan paket pekerjaan yang didapatkan sekaligus dikerjakan, kontraktor OAP bisa maju dan menjadi tuan di negeri sendiri.

“Ini justru membuat orang lain lebih banyak menikmati hasilnya,” kata dia.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Merauke, Moses Kaibu, yang dimintai komentarnya mengatakan mestinya pekerjaan yang didapatkan tidak dikerjakan orang lain.

“Akan lebih baik kontraktor OAP mengerjakan sendiri pekerjaan hingga tuntas. Sehingga disitu dapat dilihat kualitas pekerjaan sesungguhnya dan tentu mendapatkan pekerjaan lagi di tahun-tahun mendatang,” tuturnya. (*)

Seminar dan lokakarya pembangunan Papua jadi rujukan RPJMD

Jayapura, Jubi –  Hasil kajian seminar dan lokakarya  yang membedah pembangunan Provinsi Papua bakal dibukukan dan dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 -2023.

“Kegiatan bersama Uncen itu hasilnya akan menjadi masukan untuk penyusunan  Rencana RPJMD 2018 – 2023, jadi sesuai dengan kalender sudah harus menyiapkan RPJMD dalam konteks teknokratnya,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Muhammad Musaad usai menutup kegiatan Lokarya Identifikasi isu stategis dan solusi Pembangunan Papua, di Sasana Krida Rabu (15/11/2017).

Menurut dia, konsep dan masukan dari berbagai pihak yang diseminarkan dan lokakarya itu akan dikolaborasikan untuk pembangunan jangka menengah. “Agar program yang diturunkan bisa  lebih baik, dan ini juga termasuk dengan program Gerbang Mas,” kata Musaad, menambahkan.

Tercatat terdapat lima komponen besar yang diskusikan seputar pembangunan, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur ekonomi dan Asersi. Sejumlah gagasan yang muncul itu di antaranya munculnya ide model pembagunan Papua berbasis spasial cultural atau  pembangunan khas Papua.

“Yang terpenting yakni pembangunan khas Papua, itu hal yang menarik, para peserta dan para antropolog termasuk ahli sosiologi menginginkan pembangunan tidak hanya dari aspek pemerintahannya tetapi juga menelusuri aspek ekologinya,” kata Musaad menjelaskan.

Staf Ahli Bidang, Pemerataan dan Kewilayahan, Bapenas, Taufik Hanafi, menyatakan rencana kerja pemerintah Provinsi PapuaTahun 2015 menjadi satu satunya program prioritas nasional.

“Tidak ada wilayah Sumatera tidak ada wilayah Jawa, Sulawesi. Papua sebagai prioritas nasional,” kata Taufik .

Ia menyebutkan banyak kemajuan yang telah dicapai, termasuk pertumbuhan ekonomi di atas rata rata nasional. Ia menyebutkan, pada tahun 2016 Papua menjadi satu satunya potensi take over kecepatan peningkatan IPM tercepat di Indonesia.

“Jadi peningkatan IPM 2016 berdasarkan data BPS ini tantangannya momentum ke depan dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Taufik mejelaskan.

Menurut dia, pertumbuhan pendidikan, layanan kesehatan meningkat  termasuk angka kematian ibu mengalami penurunan. (*)