Papua New Guinea’s government has been given until tomorrow to account for all assets used during this year’s APEC meetings

These assets include Maseratis and other luxury vehicles acquired by the state for use during APEC 2018 which culminated in the Leaders’ Summit in Port Moresby last month.

The Chief Secretary to Government Isaac Lupari said the government wanted more time to finalise the APEC inventory which they would present to the Commission.

The Post Courier reported that the Ombudsman Commission granted the government an extension until 18 December.

However, the government is still waiting for a number of assets to be returned.

The government advertised through the Central Supplies and Tenders Board for all APEC assets to be returned.

It has warned people that failure to return assets is illegal, and that those who hold on to them will be “severely dealt with”.

Meanwhile, PNG’s Minister for APEC said that all the Maseratis used during the APEC Summit would now be going through a tender process for those interested in buying the vehicles.

Justin Tkatchenko told Loop PNG that most of all the vehicles have already been booked by interested parties who would have to go through the tender process before they were handed over to the buyers.

He said for now the government no longer had anything to do with the luxury vehicles, which were the subject of controversy when imported for the summit.

“They are now being handed over to the Central Supplies and Tenders Board, and the Finance Department, where they will then tender them out and sell them to those that are interested in those vehicles,” he explained to local media.

“I believe that most of the vehicles have already been booked.”

Source: https://www.radionz.co.nz

The post Papua New Guinea’s government has been given until tomorrow to account for all assets used during this year’s APEC meetings appeared first on PAPUA.business.

Supermarket Inggris Stop Penjualan Produk Sawit, Pengusaha Indonesia Protes

SATUHARAPAN.COM – Pengusaha kelapa sawit Indonesia menggambarkan jaringan supermarket Inggris, Iceland, sebagai “korban kampanye hitam” setelah memutuskan menghentikan produk yang mengandung minyak sawit.

Ilustrasi. Perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan banyak lahan dan sering kali menebas hutan tropis dunia untuk ekspansi perkebunan.(Foto: Dok.satuharapan.com/mongabay.co.id/Rhett A. Butler)

“Ini barangkali akibat kurang informasi, sekaligus korban kampanye hitam tentang sawit,” kata Kacuk Sumarto, wakil ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), kepada BBC Indonesia, hari Senin (16/4).

Lebih jauh Kacuk mengatakan Iceland mengambil langkah itu mungkin sebagai imbas dari keputusan parlemen Eropa yang menerapkan larangan pemakaian sawit di biodisel pada 2020.

“Jadi sangat disayangkan, keputusan yang mereka ambil berdasarkan informasi yang kurang lengkap . Kami memprotes keras (atas keputusan mereka),” katanya.

Iceland adalah jaringan pasar swalayan pertama di Inggris yang memutuskan tak akan lagi menjual produk yang mengandung minyak sawit.

Direktur Iceland, Richard Walker, mengatakan “tidak ada minyak kelapa sawit yang berkesinambungan”.

“Minyak kelapa sawit bersertifikat saat ini tidak membatasi deforestasi dan tidak membatasi perkebunan minyak kelapa sawit,” katanya kepada BBC.

“Jadi selama belum ada minyak kelapa sawit yang benar-benar berkesinambungan, yang sama sekali bukan dari deforestasi, kami mengatakan tidak kepada minyak kelapa sawit,” kata Walker.

Iceland saat ini telah menghentikan 50 persen produk yang mengandung minyak sawit dan menurut rencana penghentian total penjualan produk yang mengandung minyak sawit akan diterapkan pada akhir 2018.

Direktur Iceland antara lain menyebut industri minyak sawit menyebabkan deforestasi dalam skala masif.

Ia mengatakan dalam waktu yang singkat setelah dia mengumumkan langkah perusahaannya, hutan seluas 12 kali lapangan sepak bola di Indonesia “akan dibakar dan dibuldoser untuk menanam kelapa sawit”.

Menanggapi alasan ini, wakil ketua GAPKI Kacuk Sumarto mengatakan deforestasi yang dituduhkan sejumlah pihak ke Indonesia adalah deforestasi atau pembalakan di hutan-hutan primer.

“Barang kali satu dua ada ya, itu (dilakukan oleh) rakyat. Tapi jumlahnya kan tidak signifikan,” ujar Kacuk. Ia mengatakan industri sawit di Indonesia melakukan foretasi di hutan-hutan bekas HPH sejak akhir 1960-an.

Langkah yang Diskriminatif

Menurut Kacuk langkah Iceland “diskriminatif dan tidak sesuai dengan prinsip perdagangan yang adil (fair trade)”.

“GAPKI siap mengundang Iceland (ke Indonesia) untuk memberikan penjelasan kepada mereka, tentang pengusahaan kelapa sawit Indonesia yang sustainable,” kata Kacuk.

Selain GAPKI, Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) juga menyayangkan keputusan Iceland. Direktur Eksekutif CPOPC, Mahendra Siregar, dalam surat yang dikirimkan kepada Richard Walker menyebut langkah yang diambil Walker “diskriminatif”.

Mahendra mengatakan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh minyak nabati lain seperti minyak bunga matahari dan minyak kedelai jauh lebih besar. Dikatakan pula bahwa sawit adalah minyak nabati paling berkelanjutan.

Total produksi minyak sawit Indonesia pada 2017 mencapai 38 juta ton. Dari angka ini, sekitar 27 juta ton terserap di pasar domestik.

Pasar ekspor terbesar Indonesia adalah India, 27 negara Uni Eropa, dan Cina.

Jumlah ekspor ke Uni Eropa sekitar 5 juta ton. Kacuk mengatakan dari sisi volume, dampak keputusan Iceland tidak terlalu besar. Meski demikian, tetap saja dianggap tidak adil.

Kacuk menduga konteks besar langkah Iceland adalah keinginan agar negara-negara berkembang seperti Indonesia “tidak mengganggu hegemoni pengusaan ekonomi negara-negara besar”. (bbc.com)

Editor : Sotyati