Provinsi Papua dan Madang Kerjasama Sister Province

MADANG (PT) – Provinsi Papua terus berupaya mewujudkan keinginannya menjadi pintu gerbang Pasifik bagi Indonesia dan kawasan ASEAN.

Kawasan Pasifik dengan jumlah populasi sekitar 15 juta jiwa ini merupakan pasar potensial bagi Indonesia.

Demi mewujudkan keinginan itu, Pemerintah Provinsi Papua merintis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sister Province dengan salah satu provinsi di Papua New Guinea (PNG), yakni Provinsi Madang.

“Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut Letter of Intent (LoI) yang kita tandatangani di Jayapura beberapa bulan lalu,” ujar Gubernur Papua, Lukas Enembe usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) perdagangan di Smugglers Inn Resort Hotel, Provinsi Madang, PNG, Rabu, (24/7).

Isi MoU itu, jelas Gubernur Enembe, adalah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Madang berkeinginan untuk mendorong hubungan kemitraan dan kerjasama yang baik antara kedua pihak.

Kedua provinsi mengakui pentingnya kesetaraan dan saling menguntungkan bagi kedua provinsi.

Selanjutnya, sesuai dengan hukum dan peraturan di masing-masing pihak kedua provinsi akan membangun kerjasama dalam bidang perindustrian dan perdagangan, pariwisata dan sosial budaya, infrastruktur, perhubungan.

Kemudian pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, karantina, pertambangan, search and rescue dan bidang-bidang lainnya yang disepakati para pihak.

PNG, menurut Gubernur Enembe, adalah pasar potensial untuk komoditi pertanian dan perkebunan Indonesia.

Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan permintaan untuk makanan impor seperti biji-bijian dan daging di PNG karena meningkatnya pertumbuhan populasi, urbanisasi dan pengembangan industri dan perubahan pola makanan.

“Secara khusus, ada peningkatan bertahap dalam konsumsi beras dan telah menjadi makanan pokok di daerah perkotaan dan beberapa daerah pedesaan. Namun, sebagian besar kebutuhan beras diimpor. Diperkirakan impor beras tahunan mencapai 200.000 ton per tahun senilai lebih dari K400 juta. Kita bisa menjadi pemasok beras dan komoditi lainnya di PNG melalui kerjasama dengan Provinsi Madang,” imbuh Gubernur Enembe.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Madang, Peter Yama berharap, selain mengekspor beras, Papua juga bisa bekerjasama dalam hal alih teknologi pertanian, terutama persawahan.

Sebab, sektor pertanian menopang mata pencaharian sekitar 80 persen dari populasi di PNG.

Dari populasi ini, mayoritas adalah petani subsisten yang menanam tanaman tradisional seperti ubi jalar, talas, ubi dan sagu, sementara beberapa terlibat dalam menghasilkan tanaman komersial untuk ekspor seperti kopra, kopi, kakao dan kelapa sawit.

“Saya juga berharap Pemerintah Indonesia melalui Gubernur Enembe bisa berinvestasi di Madang. Kami punya banyak sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan,” ujar Peter Yama.

Peter Yama juga berterima kasih kepada Provinsi Papua yang telah membantu beras sebanyak 50 ton.

Beras ini, menurut Yama didistribusikan kepada sekolah-sekolah di PNG serta salah satu pulau di Provinsi East Britain yang mengalami bencana alam gunung meletus.

Agar kerjasama ini bisa berjalan secara efektif dan efisien, kedua Gubernur sepakat untuk mendorong pemerintah negara masing-masing segera membuka akses transportasi, baik udara maupun laut berikut sarana lainnya seperti imigrasi dan karantina.

Duta Besar Indonesia untuk PNG, Andriana Supandy yang hadir dalam penandatanganan MoU mengatakan, ia telah bertemu dengan Pemerintah PNG dan mendiskusikan kemungkinan dibukanya akses udara dari Papua ke PNG.

Pemerintah PNG, menurutnya menyambut baik hal ini.

Namun karena Pemerintah PNG sendiri kekurangan pesawat, maka PNG berharap Indonesia bisa membuka jalur penerbangan dari Papua ke PNG.

“Saya bersama Gubernur Papua sudah bertemu Komisi V DPR RI untuk menindaklanjuti rencana pembukaan jalur udara ini. Salah satu maskapai milik pemerintah, yakni Citilink akan didorong untuk membuka jalur penerbangan dari Papua ke salah satu provinsi di PNG,” imbuhnya. (ist/rm)

The post Provinsi Papua dan Madang Kerjasama Sister Province appeared first on PAPUA.business.

Niat Papua jadi pintu masuk Pasifik terkendala lambannya respon Jakarta

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe kembali menegaskan agar pemerintah Indonesia menetapkan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk Indonesia dalam kerjasama ekonomi di kawasan Pasifik.

“Kalau misi ekonomi, harus ada program yang jelas, sehingga betul-betul menyentuh masyarakat Pasifik. Kalau hanya sekadar untuk menutupi isu politik, itu tidak bagus,” katanya di sela-sela acara The First Pasific Exposition yang berlangsung sejak 11-14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru.

Khusus untuk Provinsi Papua, Enembe sudah mendeklarasikan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk masyarakat ekonomi ASEAN untuk kawasan Pasifik saat kunjungannya ke Papua Nugini pada September 2018 lalu.

“Selanjutnya saya akan ke Papua Nugini untuk bertemu Perdana Menteri mereka membicarakan hal ini. Agar dia bisa menerima kami (Provinsi Papua), karena kami sudah melakukan MoU dengan beberapa Gubernur (di Papua Nugini), sehingga kami bisa menerima manfaat kepada mereka,” jelasnya, Sabtu (13/7/2019).

Enembe menjelaskan Papua memiliki produk yang cukup beragam bagi Negara tetangga di kawasan Pasifik. Selama ini, Australia yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara Pasifik. Padahal produk yang dijual Australia bukan produk mereka, melainkan produk dari negara tetangga Indonesia seperti Thailand dan Vietnam.

“Kenapa tidak langsung dari Papua, Indonesia ke Pasifik. Mata rantai ini yang harus kita putuskan. Kalau dia mau ambil beras, ya dari Papua. Itu sebabnya kami mendeklarasikan Papua sebagai satu-satunya pintu Indonesia ke kawasan Pasifik,” jelasnya.

Sebagai provinsi paling timur yang berdekatan, bahkan berbatasan langsung dengan negara-negara di kawasan Pasifik, Enembe menegaskan agar Indonesia mau memberi kesempatan bagi Provinsi Papua dengan membuka semua akses agar kerjasama ekonomi tersebut dapat berjalan.

“Akses imigrasi, akses ekspor impor, semua akses,” tegasnya

Setelah pameran, akses penerbangan harus dibuka

Saat ditanya mengenai kemungkinan membuka akses penerbangan langsung dari Papua ke kawasan Pasifik, Enembe menyatakan kekesalannya.

“Saya sudah bicara berulang-ulang tetapi kerja pemerintah ini lamban-lamban, dan lamban. Pemerintah tidak serius. Mereka tidak bisa kerja seperti itu,” katanya.

Gubernur Enembe mengaku sudah berberulang kali meminta pemeritah pusat membuka akses darat, laut dan udara dari Papua ke kawasan Pasifik, tapi hingga saat ini tidak juga dilakukan.

“Setelah kegiatan seperti ini, seharusnya pintu aksesnya dibuka, agar kerjasama dapat berjalan. Pintu penerbangan cukup dari Timika ke Cairns. Dari Jayapura Ke Port Moresby. Tidak perlu harus ke Jakarta dulu, terlalu jauh!” katanya.

Selama ini, penerbangan dari Pasifik menuju Papua, dapat menggunakan dua jalur. Melalui Denpasar Bali- Australia, Atau Jakarta-Singapura. Penerbangan memutar ini tentu memerlukan biaya yang cukup besar.

Konektivitas tujuan wisata Papua-Pasifik

Hampir semua Negara Pasifik merupakan pusat pariwisata dunia. Ribuan orang dari benua Eropa, Asia maupun Amerika mengunjungi Pasifik untuk menikmati budaya dan alam Pasifik yang indah. Seperti Negara Pasifik lainnya, Provinsi Papua juga menyimpan potensi pariwisata tropis yang kaya.

“Kami akan konektivitas dengan tujuan wisata Pasifik, Papua dan Pariwisata lain di Indonesia. Dengan begitu, ekonomi Pasifik akan berjalan dengan baik. Kami akan dorong itu,” jelas Enembe.

Untuk itu, pekan ke depan, Gubernur Enembe akan menemui Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape.

“Saya sudah kontak PM Papua Nugini. Kami akan bicarakan itu. Kami harap kebutuhan Papua Nugini seperti beras, gula, dan lainnya dapat dipenuhi dari Papua,” kata Enembe.

Sebelumnya, Pada September 2018 lalu Gubernur bertemu dengan Gubernur Madang, Peter Yama dan Gubernur National Capital District (NCD), Powes Parkop untuk membicarakan kemungkinan kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan.

Saat itu Gubernur Lukas Enembe dan Peter Yama membicarakan kemungkinan investasi di sektor pertambangan dan sektor lainnya.

“Saya siap memberikan kemudahan kepada pengusaha Papua seperti yang saya berikan kepada pengusaha dari Chin, Philipina dan Jepang selama ini,” kata Peter Yama saat bertemu dengan Enembe di Madang, bulan September 2018.

Peter Yama, yang juga adalah seorang pengusaha ini, juga berminat membuka jalur laut dari Jayapura ke Madang seperti yang ditawarkan oleh Pemerintah Papua dalam kunjungan ke Madang itu. Bahkan Yama bersedia memfasilitasi pengusaha-pengusaha Papua dalam mencari mitra bisnis di Madang.

Selain menjajaki peluang bisnis, Peter Yama juga berharap pemerintah Provinsi Papua bisa menyediakan guru bahasa Indonesia bagi pengusaha-pengusaha di Madang yang akan berbisnis dengan pengusaha-pengusaha Indonesia. (*)

Editor : Victor Mambor

The post Niat Papua jadi pintu masuk Pasifik terkendala lambannya respon Jakarta appeared first on PAPUA.business.

You now pay less for internet in Papua New Guinea

By CLARISSA MOI, The National PNG

IT’S official. Internet rates for consumers using Telikom PNG and Bmobile have been slashed by between 70 and 80 per cent.

In what is a landmark moment in the telecommunication sector, Communication and Energy Minister Rainbo Paita said the lowering of internet rates would facilitate “higher and more efficient communication among our citizens”.

“We will now enjoy major reductions in fixed mobile data prices by the Kumul Telikom Holdings through its subsidiaries Bmobile and Telikom PNG,” he said.
“On average, internet prices have been reduced by 70 to 80 per cent.

“These are permanent price changes and not just a one-off campaign.
”
Paita said it was consistent with the Government’s plan to transform and grow the country’s economy, cultivate new practices and provide new jobs.

“This massive reduction in rates will also involve higher and efficient communication among our citizens,” he said.

Paita said information and communication technology was a cross-cutting enabler to transform the country economically. He said customers should expect continuous price reductions in all products including fixed internet services on fibre, assymetric digital subscriber line (ADSL) and fixed wireless broadband.

“This reduction should encourage more Papua New Guinea citizens to start more small medium enterprises and businesses as well as enable increased productivity for existing companies.

Telikom PNG began reducing its rates on Monday (July 1).

Bmobile began at 12:01am yesterday (July 03).

Telikom PNG’s 2GB (gigabytes) for seven days which previously cost K18 will now be K10.

Bmobile’s 150MB (megabytes) for seven days was previously K10. It will be now be 2GB for K12.

The new data rates for Bmobile are: 500 megabytes (MB) for one day for K3; 1 gigabyte (GB) for three days for K6; 2GB for seven days for K12; 10GB for 30 days for K55 and 20GB for 30 days for K150.

Telikom PNG’s new rates are: 1BG for one day for K5; 2GB for seven days for K10; 20GB for 30 days for K95; 50GB for 30 days for K230; 100GB for 30 days for K450, and 200GB for 30 days at K875. Telikom PNG’s sales and marketing manager Silas Matoli said they expected an influx of customers given the reduction in internet cost.

“With the current capacity, we are able to cater for the increased demand in bandwidth. But if there is any need, (obviously) we will go back to DataCo PNG Ltd which is the wholesale, to add on more value,” he said.

Matoli said there would be a decline in revenue to the company but they had plans to cushion that.

“We are looking at aggressively going into the market and getting all the market shares.”

The post You now pay less for internet in Papua New Guinea appeared first on PAPUA.business.

Investasi ke PNG terbuka lebar

Jayapura, Jubi – Kepala Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov Papua Suzana Wanggai mengatakan, peluang untuk melakukan investasi ke Papua Nugini (PNG) khususnya melalui Vanimo sangat terbuka.

“PKLN siap membantu pengusaha yang akan membuka usahanya di negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia,” kata Suzana Wanggai di Jayapura, Jumat (29/3/2019).

Peluang investasi ke wilayah PNG sangat besar karena barang investasi jika masukkan dari Jayapura harganya jauh lebih murah dibanding bila negara tersebut membeli dari negara lain.

Untuk itu pihaknya berupaya senantiasa memfasilitasi bila ada pengusaha khususnya dari Jayapura yang ingin berinvestasi ke PNG melalui Vanimo.

“Vanimo, merupakan salah satu propinsi di PNG yang berbatasan darat dengan wilayah RI dan saat ini sudah terhubung melalui jalan darat,” kata Wanggai.

Suzana menambahkan, selama ini warga PNG khususnya yang bermukim di sekitar Vanimo lebih memilih berbelanja ke Jayapura atau ke pasar perbatasan yang ada di Skouw karena harga yang ditawarkan lebih murah dan bervariasi.

Pasar perbatasan di Skouw, Kota Jayapura menjadi alternatif bagi warga PNG berbelanja berbagai keperluan mereka, kata Susi seraya berharap ada pengusaha Jayapura yang menangkap peluang usaha dan berinvestasi di negara tetangga.

Untuk mencapai pasar Skouw, dari Jayapura dibutuhkan waktu sekitar satu setengah jam dengan menggunakan kendaraan roda empat, sedangkan dari Vanimo ke Wutung, kampung terakhir PNG yang terdapat pos lintas batas negara, dibutuhkan waktu sekitar satu jam perjalanan. (*)

Editor : Edho Sinaga

The post Investasi ke PNG terbuka lebar appeared first on PAPUA.business.

Vanimo Free Trade Zone Project Update: Feasibility Study

As directed by CACC (Cabinet Advisory & Consultative Committee) at its recent official meeting, the Department of Commerce and Industry is now shifting into FEASIBILITY STUDY modus operandi for Vanimo FTZ Project now. This was confirmed to me at my official meeting with Secretary for Commerce and Industry today.

We will start in March. Our investment partners led by DSI courtesy of “Mr. Freezone” Tony Restall are ready to land soon…after final administrative arrangements.

Vanimo, Sandaun and PNG, I tell you to believe in God because the new super-dynamic economic paradigm shift in Vanimo, the backward last, is going to bring positive HDI, GDI and boost our GDP big-time soon.

Whilst awaiting final NEC approval we are now commencing the local stakeholders/banks/investors pre-mobilization phase consistent with above decision now, so local investors are invited to join us.

Thankyou Governor Tony Wouwou and Prime Minister Peter O’Neil and your respective governments. Credit must be accorded where it is due.

More positive updates next week..keeping you all informed because it is your right to know the correct facts on progress,

Source: Facebook

The post Vanimo Free Trade Zone Project Update: Feasibility Study appeared first on PAPUA.business.

Untitled

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)   – Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) atau Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik, forum ekonomi 21 negara di Lingkar Pasifik, yang diselenggarakan di Papua Nugini, pekan kemarin, turut menjadi sorotan Gubernur Lukas Enembe.

Pemimpin Papua yang dipercaya rakyat menjadi kepala daerah untuk kedua kalinya ini, menduga potensi sumber daya alam (SDM) di negara pasifik, ikut menjadi incaran sejumlah negara, yakni Amerika Serikat dan China.

Oleh karenanya, dia berharap seluruh masyarakat Papua tak terkecuali para pemuda untuk bersiap-siap dan waspada menjaga disetiap pintu masuk bumi cenderawasih.

“Kita perlu jaga Papua. Sebab sekarang terjadi perebutan antara Amerika dan China di kawasan pasifik. Saya tidak tahu siapa yang akan menang apakah Amerika Serikat atau China. Apalag pangkalan militer China sudah dibangun di seluruh pasifik. Begitu pula Amerika serikat,”

terang dia, saat menghadiri kegiatan kepemudaan, di Kota Jayapura, kemarin.

Menurut dia, pemuda Papua dan Indonesia yang ada diatas tanah ini wajib untuk tidak lengah dengan persoalan itu. Sebab politik internasional saat ini, terjadi sangat cepat pasca “perang dagang” antara Amerika Serikat dan China.

“Makanya sekali lagi pemuda Papua harus bersiap diri melawan apa pun yang terjadi di kawasan ini. Yang pasti harus berani mempersiapkan diri menghadapi tantangan perubahan politik yang sedang teradi antara Amerika dan China,” serunya.

Pada kesempatan itu,  Lukas mendorong pemuda Papua untuk bisa menjadi pelaku bisnis di kawasan pasifik. Pihaknya pun telah membangun komunikasi bersama sejumlah kepala daerah di Papua Nugini, prihal mencari kemungkinan dibukanya jalur perdagangan melalui laut.

“Sebab kalau dibuka kedua wilayah ini bisa melakukan perdagangan dengan biaya murah. Intinya akan ada banyak keuntungan bila terbuka jalur perdagangan dari Papua ke pasifik,” tegasnya.(Koran HARIAN Pagi PAPUA)

The post Untitled appeared first on PAPUA.business.