Search This Blog

Showing posts with label Papua New Guinea. Show all posts
Showing posts with label Papua New Guinea. Show all posts

Sunday, 14 July 2019

Niat Papua jadi pintu masuk Pasifik terkendala lambannya respon Jakarta

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe kembali menegaskan agar pemerintah Indonesia menetapkan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk Indonesia dalam kerjasama ekonomi di kawasan Pasifik.

“Kalau misi ekonomi, harus ada program yang jelas, sehingga betul-betul menyentuh masyarakat Pasifik. Kalau hanya sekadar untuk menutupi isu politik, itu tidak bagus,” katanya di sela-sela acara The First Pasific Exposition yang berlangsung sejak 11-14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru.

Khusus untuk Provinsi Papua, Enembe sudah mendeklarasikan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk masyarakat ekonomi ASEAN untuk kawasan Pasifik saat kunjungannya ke Papua Nugini pada September 2018 lalu.

“Selanjutnya saya akan ke Papua Nugini untuk bertemu Perdana Menteri mereka membicarakan hal ini. Agar dia bisa menerima kami (Provinsi Papua), karena kami sudah melakukan MoU dengan beberapa Gubernur (di Papua Nugini), sehingga kami bisa menerima manfaat kepada mereka,” jelasnya, Sabtu (13/7/2019).

Enembe menjelaskan Papua memiliki produk yang cukup beragam bagi Negara tetangga di kawasan Pasifik. Selama ini, Australia yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara Pasifik. Padahal produk yang dijual Australia bukan produk mereka, melainkan produk dari negara tetangga Indonesia seperti Thailand dan Vietnam.

“Kenapa tidak langsung dari Papua, Indonesia ke Pasifik. Mata rantai ini yang harus kita putuskan. Kalau dia mau ambil beras, ya dari Papua. Itu sebabnya kami mendeklarasikan Papua sebagai satu-satunya pintu Indonesia ke kawasan Pasifik,” jelasnya.

Sebagai provinsi paling timur yang berdekatan, bahkan berbatasan langsung dengan negara-negara di kawasan Pasifik, Enembe menegaskan agar Indonesia mau memberi kesempatan bagi Provinsi Papua dengan membuka semua akses agar kerjasama ekonomi tersebut dapat berjalan.

“Akses imigrasi, akses ekspor impor, semua akses,” tegasnya

Setelah pameran, akses penerbangan harus dibuka

Saat ditanya mengenai kemungkinan membuka akses penerbangan langsung dari Papua ke kawasan Pasifik, Enembe menyatakan kekesalannya.

“Saya sudah bicara berulang-ulang tetapi kerja pemerintah ini lamban-lamban, dan lamban. Pemerintah tidak serius. Mereka tidak bisa kerja seperti itu,” katanya.

Gubernur Enembe mengaku sudah berberulang kali meminta pemeritah pusat membuka akses darat, laut dan udara dari Papua ke kawasan Pasifik, tapi hingga saat ini tidak juga dilakukan.

“Setelah kegiatan seperti ini, seharusnya pintu aksesnya dibuka, agar kerjasama dapat berjalan. Pintu penerbangan cukup dari Timika ke Cairns. Dari Jayapura Ke Port Moresby. Tidak perlu harus ke Jakarta dulu, terlalu jauh!” katanya.

Selama ini, penerbangan dari Pasifik menuju Papua, dapat menggunakan dua jalur. Melalui Denpasar Bali- Australia, Atau Jakarta-Singapura. Penerbangan memutar ini tentu memerlukan biaya yang cukup besar.

Konektivitas tujuan wisata Papua-Pasifik

Hampir semua Negara Pasifik merupakan pusat pariwisata dunia. Ribuan orang dari benua Eropa, Asia maupun Amerika mengunjungi Pasifik untuk menikmati budaya dan alam Pasifik yang indah. Seperti Negara Pasifik lainnya, Provinsi Papua juga menyimpan potensi pariwisata tropis yang kaya.

“Kami akan konektivitas dengan tujuan wisata Pasifik, Papua dan Pariwisata lain di Indonesia. Dengan begitu, ekonomi Pasifik akan berjalan dengan baik. Kami akan dorong itu,” jelas Enembe.

Untuk itu, pekan ke depan, Gubernur Enembe akan menemui Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape.

“Saya sudah kontak PM Papua Nugini. Kami akan bicarakan itu. Kami harap kebutuhan Papua Nugini seperti beras, gula, dan lainnya dapat dipenuhi dari Papua,” kata Enembe.

Sebelumnya, Pada September 2018 lalu Gubernur bertemu dengan Gubernur Madang, Peter Yama dan Gubernur National Capital District (NCD), Powes Parkop untuk membicarakan kemungkinan kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan.

Saat itu Gubernur Lukas Enembe dan Peter Yama membicarakan kemungkinan investasi di sektor pertambangan dan sektor lainnya.

“Saya siap memberikan kemudahan kepada pengusaha Papua seperti yang saya berikan kepada pengusaha dari Chin, Philipina dan Jepang selama ini,” kata Peter Yama saat bertemu dengan Enembe di Madang, bulan September 2018.

Peter Yama, yang juga adalah seorang pengusaha ini, juga berminat membuka jalur laut dari Jayapura ke Madang seperti yang ditawarkan oleh Pemerintah Papua dalam kunjungan ke Madang itu. Bahkan Yama bersedia memfasilitasi pengusaha-pengusaha Papua dalam mencari mitra bisnis di Madang.

Selain menjajaki peluang bisnis, Peter Yama juga berharap pemerintah Provinsi Papua bisa menyediakan guru bahasa Indonesia bagi pengusaha-pengusaha di Madang yang akan berbisnis dengan pengusaha-pengusaha Indonesia. (*)

Editor : Victor Mambor

The post Niat Papua jadi pintu masuk Pasifik terkendala lambannya respon Jakarta appeared first on PAPUA.business.

Saturday, 24 November 2018

‘The PNG 100’: key Papua New Guinea companies

Contact details for key Papua New Guinea corporations and service providers, listed by industry sector.

While every effort is made to keep this list up-to-date, inevitably details will change over time. To report a broken link or out-of-date phone number, please email us.
Is your company listed below? Enhance your profile by contacting Charles Saldanha today.

  1. AGRIBUSINESS
  2. BANKING & FINANCE
  3. BUSINESS SERVICES
  4. CONSTRUCTION & ENGINEERING
  5. DIVERSIFIED INDUSTRIAL GROUPS
  6. HEALTH
  7. INFRASTRUCTURE & TELECOMMUNICATIONS
  8. INSURANCE
  9. LAW
  10. MANUFACTURING
  11. MINING, OIL & PETROLEUM
  12. REAL ESTATE
  13. RECRUITMENT
  14. RETAIL
  15. TRANSPORT & LOGISTICS

While every effort is made to keep this list up-to-date, inevitably details will change over time. To report a broken link or out-of-date phone number, please email us.

Wednesday, 3 October 2018

Gubernur Papua tawarkan peluang bisnis ke Lion Air Group

Gubernur Papua Lukas Enembe (Batik Biru) didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta, Alex Kapisa, saat bertemu langsung Direktur Utama Lion Air Group, Edward Sirait, di Kantor Lion Air Group - Jubi/Humas Gubernur

Gubernur Papua Lukas Enembe (Batik Biru) didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta, Alex Kapisa, saat bertemu langsung Direktur Utama Lion Air Group, Edward Sirait, di Kantor Lion Air Group – Jubi/Humas Gubernur

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe, menawarkan peluang bisnis kepada manajemen Lion Air Group, khususnya untuk membuka rute penerbangan dari Papua ke negara-negara Pasifik.

Penawaran peluang bisnis penerbangan disampaikan langsung oleh Gubernur Enembe yang pada saat itu didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta, Alexander Kapisa, kepada Direktur Utama Lion Air Group, Edward Sirait ,dan Presiden Direktur Wings Air, Achmad Hasan, di Jakarta, Senin (1/10/2018).

“Potensi peluang bisnis di wilayah negara-negara Pasifik, lebih khusus di Papua Nugini (PNG) cukup besar. Untuk itu, sangat baik jika dibuka rute baru penerbangan,” kata Enembe, melalui rilis pers kepada Jubi, di Jayapura, Selasa (2/10/2018).

Menurut ia, rencana pembukaan rute baru penerbangan bukan hanya keinginan dirinya saja, melainkan sejumlah pemimpin di wilayah Pasifik, seperti Gubernur di PNG, Gubernur Port Moresby, Gubernur Morobe, Gubernur Madang, dan Wali Kota Wewak juga menginginkan hal itu.

“Hal ini sudah kami bahas saat saya melakukan kunjungan kerja ke PNG beberapa waktu lalu, dan para gubernur di PNG sudah menyatakan mendukung. Bahkan mereka siap memberikan lahan,” ujarnya.

Ia katakan saat ini negara lain seperti Cina dan Malaysia sudah menguasai pasar ekonomi di PNG. Untuk itu, Indonesia juga harus bisa bersaing dan menjadi peserta dalam potensi bisnis tersebut.

“Kalau memang pihak managemen Lion Air Group bisa membuka layanan penerbangan ke PNG, maka kami Pemprov Papua juga siap ikut penyertaan modal untuk bekerjasama,” kata Enembe.

Direktur Utama Lion Air Group, Edward Sirait, mengaku menyambut baik rencana Gubernur Papua dalam membangun kerjasama dengan Lion Air Group untuk membuka rute penerbangan ke PNG.

Edward menyatakan pihaknya siap menjelajahi dan melakukan survei pangsa pasar provinsi di PNG yang nantinya akan dibuka rute baru. Dirinya menjanjikan ketika pihaknya sudah go public maka rencana pembukaan rute baru kemungkinan akan dibuka.

“Setelah Pilpres 2019 mendatang, Lion Air Group akan go public. Jadi tentunya ini akan kami bahas lebih detail,” kata Edward. (*)

Monday, 29 January 2018

LNG Project in PNG: First royalty payment successful

By SHIRLEY MAULUDU

THE first phase of the recommencement of landowner beneficiary identification (LOBID) within PNG LNG Project impact areas has been completed, Department of Petroleum and Energy spokesperson says.

The spokesperson said that the completed areas were for the pipeline segments starting from Kikori, in Gulf, to Beneria, in Hela.

Last November, Petroleum Minister Fabian Pok announced that the LOBID exercise had recommenced.
“Moran PDL 5 (petroleum development licence) was also completed while Gobe and Kutubu are subject to disputes settlement in court,” the spokesperson said.

“Department of Petroleum is preparing for final ministerial determination for Mineral Resources Development Company) to open up bank accounts for the respective impacted clans, so the royalty and equity benefits will be paid to those completed impacted beneficiaries.
“Meanwhile, clan-vetting will resume in February for Hides PDL1 and PDL 7.

Juha PDL 9 will be conducted in Koroba for Hela landowners and in Kiunga or Soabi for Western landowners.

Angore PDL 8 will be subject to alternative dispute resolution (ADR), resuming mediation process to identify the beneficiary clans.

The success of the first phase was dependent on local and provincial leaders and logistical support provided by ExxonMobil and Oil search. The clan-vetting team experienced no issues that may cause delays to the vetting.”

Pok said that following the successful completion of the distribution of royalty benefits in the plan site area last month, DPE had focused on resumption and completion of the landowner beneficiary identification – formerly known as clan-vetting programme) in other project areas.

“This is useful consultative process which enables me to then make an official ministerial determination under Sec 169 and Sec 170 of the Oil and Gas Act (1998) and allow the benefits to be distributed to the beneficiaries,” he said.

Source: https://www.thenational.com.pg/

Monday, 3 July 2017

Produk PNG di perbatasan Indonesia diminati pengunjung

Jayapura, Jubi Cenderamata khas buatan orang Papua Nugini (PNG) di Wutung, Vanimo, Provinsi Sandaun paling diminati pengunjung.

Tampak di lapak-lapak atau stan penjual para pengunjung menawarkan oleh-oleh bermotif ukiran dan bendera PNG, seperti cangkir, gelang, kain dan kalung.

Salah seorang penjual, Prisila Anti mengaku sedikitnya 500-an pengunjung singgah pada lapaknya, terutama pengunjung dari Jayapura, Indonesia. Harga penjualan oleh-oleh buatannya pun bervariasi.

“PNG cup (cangkir PNG) dijual 50 ribu rupiah per buah, payung 80 rupiah atau 15 kina per buah,” kata perempuan asal Kampung Wutung, Provinsi Sandaun ini ketika diwawancarai Jubi di Wutung, Minggu (2/7/2017).

Menurutnya produk-produk PNG paling diminati wisatawan di perbatasan PNG – Indonesia meski orang PNG sendiri tak tertarik membelinya.

“Mereka (pengunjung Indonesia) menyukai produk PNG,” katanya.

Meski demikian, ia enggan menyebutkan hasil penjualan saban harinya. Dirinya hanya mengakui banyak pembeli, terutama jika hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.

Perbatasan RI-PNG di Skouw-Wutung, Distrik Muara Tami ditempuh sekira dua jam lamanya dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan pengunjung berdesakan melintas batas untuk menikmati panorama lautan Pasifik dan perkampungan warga di Wutung. Tak lupa juga mereka berfoto ria dengan latar perbatasan, bendera PNG, souvenir dan tentara penjaga PNG penjaga perbatasan.

Salah seorang pengunjung asal Jayapura, Arnoldus Yansen Magut mengatakan, dirinya baru pertama kali ke perbatasan yang baru diresmikan Presiden RI Joko Widodo bulan lalu ini.

Ia mengaku tertarik dengan panorama dan alam PNG bagian barat atau ujung timur tanah Papua ini.

Amazing. Orang-orangnya juga baik dan ramah pada tiap pengunjung,” kata Arnoldus.

Menurut pria yang pernah menjadi tour guide ini, daerah perbatasan RI-PNG hendaknya dikelola baik oleh pemerintah setempat. Produk-produk lokal pun bisa dijual di kawasan perbatasan seperti noken Papua, ukiran dan produk-produk lainnya yang dihasilkan masyarakat serumpun yang dipisahkan dua negara ini.

Sementara pengunjung lainnya, Rosario Banera mengatakan, setelah  diresmikan Presiden Jokowi, kawasan ini ramai dikunjungi warga untuk menghabiskan masa liburan. Sebelumnya, kata dia, pengunjung di kawasan Skouw-Wutung bisa dihitung dengan jari.

“Saya yakin ke depan di perbatasan ini banyak pengunjung. Perlahan-lahan warga Jayapura dan sekitarnya lebih memilih libur akhir pekan di sini daripada di Pantai Base G, Holtekam, Hamadi dan Tablanusu, jika pemerintah dan masyarakat mengelolanya dengan baik,” kata Banera. (*)