Perempuan pelaku usaha kecil dibina

Pengusaha Lokal Papua yang didominasi Oleh Mama mama Papua ketika mendapatkan pelatihan dari Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencan (DP3KB) – (Jubi/Hengky Yeimo)

Jayapura, Jubi – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencan (DP3KB), Kota Jayapura, membina perempuan yang menjadi pelaku usaha kecil menengah. Tercatat pembinaan dilakukan di lima distrik di Kota Jayapura melalui berbagai pelatihan.

“Perempuan dengan tempat usahanya di lima distrik. Mereka setia dengan profesinya di UKM,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencan (DP3KB), Kota Jayapura, Betty Pui, kepada Jubi belum lama ini.

Betty menyebutkan para perempuan yang didampingi itu rutin melakukan usaha, sehingga setiap tahun mendapat kegiatan pelatihan manajemen usaha. “Ini dalam rangka terus Munsupport mereka,” kata Betty menambhakan.

Ia menyebutkan sekecil apa pun usaha para perempuan itu bagian dari pendapatan yang mereka lakukan untuk menopang ekonomi keluarga.

Tercatat DP3KB telah mengukur perkembangan ekonomi perempuan yang didampingi dengan beragam jenis usaha yang dilakukan para perempuan. “Mulai dari penjual lewat kios, membuat roti,  sayur  dan penjual Pinang,” kata Betty mejelaskan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi (Perindakop) Robert L.N Awi mengatakan Pemerintah Kota Jayapura juga telah membina ribuan usaha industri kecil yang diharapkan mampu menopang sektor ekonomi setempat.

Tercatat tahun 2017 ini terdapat tiga ribuan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan 500 unit Usaha Industri Kecil Menengah (UIKM) yang dibina.

“Hingga tahun 2017 kurang lebih ada 500 UIKM, sedangkan UKM sudah 3 ribuan,” kata Robert Awi.(*)

The post Perempuan pelaku usaha kecil dibina appeared first on PAPUA.business.

Komisi IV DPRP dorong regulasi proteksi kontraktor OAP

Ilustrasi demo kontraktor asli Papua di dinas pekerjaan umum Provinsi Papua belum lama ini – Jubi. Dok

Jayapura, Jubi – Komisi IV DPR Papua (DPRP), komisi yang membidangi infrastruktur akan mendorong adanya regulasi memproteksi kontraktor orang asli Papua (OAP), untuk mendapat pekerjaan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus)

Anggota Komisi IV DPRP, Decky Nawipa mengatakan, kontraktor asli Papua perlu diberi kesempatan mengerjakan proyek yang bersumber dari dana Otsus.

“Ya, pasti kita akan dorong regulasi dari inisiatif dewan. Apalagi, Otsus tinggal 10 tahun, bagaimana supaya apa yang menjadi hak orang asli Papua mereka benar-benar mendapatkannya,” kata Decky, Kamis (12/10/2017).

Menurutnya, mestinya proyek yang dibiayai dari dana Otsus Papua tidak perlu ditenderkan secara terbuka atau online. Hanya saja, pihak terkait tidak dapat berbuat banyak, karena belum ada regulasi yang mengatur hal itu.

“Hingga kini belum ada regulasi untuk memproteksi pengusaha orang asli Papua, terutama untuk mendapatkan pekerjaan dari dana Otsus. Makanya perlu dibuat regulasi untuk proyek yang bersumber dari dana Otsus,” ujarnya.

Katanya, jika tidak seperti ini, pekerjaan yang dibiayai dana Otsus sulit dinikmati kontraktor asli Papua. Padahal dana Otsus ini merupakan hak orang asli Papua. “Proyek dari dana Otsus tidak dapat dilelang secara terbuka atau online. Harusnya ini untuk pengusaha asli Papua saja, pengusaha dari luar Papua saya pikir tidak harus ikut lelang,” katanya.

Legislator Papua lainnya, Orwan Tolli Wone mengatakan, memang perlu dipikirkan bagaimana merancang semua aturan memprioritaskan orang asli Papua dalam berbagai bidang.

“Tidak hanya dalam dunia usaha, namun juga ekonomi, pendidikan, dan rekrutmen tenaga kerja di sektor swasta, hingga penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata wakil ketua komisi yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu.

Katanya, jika tidak ada proteksi jelas, dikhawatirkan tidak ada dampak berarti yang didapat orang asli Papua hingga Otsus berakhir nantinya.

“Kekhususan itu mencakup semua sektor. Tidak hanya pembangunan, pemerintahan dan lainnya,” ucapnya. (*)

The post Komisi IV DPRP dorong regulasi proteksi kontraktor OAP appeared first on PAPUA.business.

BPR ANP diharapkan menumbuhkan ekonomi Papua

Grand Opening Kantor PT. BPR Anak Negeri Papua – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi –Keberadaan Bank Pengkreditan Rakyat, Anak Negeri Papua (ANP) yang baru beroperasi diharapkan mampu menunjukan komitmen menumbuhkan perekonomian di daerah. BPR ANP menjadi mitra pemerintah Papua untuk membangun industri keuangan lewat perbankan.

“Yang tentunya menjadi mitra pemerintah guna membangun tanah Papua yang bermuara pada suatu kesejahteraan,”kata Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, saat Grand Opening Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) ANP, di Jayapura, Kamis (12/10/2017).

Menurut Hery, banyak referensi yang sudah disampaikan otoritas jasa keuangan OJK, di antaranya tentang Non Performing Loan (NPL) di Papua yang masih di bawah nasional. “Begitu juga soal inklusi keuangan yang sangat memperhatikan,” kata Hery menjelaskan.

Hal itu dinilai menjadi tantangan perbankan termasuk  BPR ANP.

Direktur BPR ANP, Nuri Irianti minta dukungan agar bank yang ia pimpin mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. “Sehingga pada akhirnya bisa mendapat hasil yang sesuai denga harapan yang ditargetkan,” kata Nuri.

Menurut dia, BPR lahir dari mimpi anak Papua yang terpanggil melayani mayarakat daerah.  Dengan mengusung visi menjadi BPR besar, sehat, kuat terpercaya dan berpengaruh di Papua. “Serta penggerak ekonomi masyarakat Papua,” kata Nuri menjelaskan.

Ia mengharapkan  pimpinan pemerintahan provinsi maupun kabupaen dan kota memberikan dukungan. Nuri menjamin akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan mengelola simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan deposito. “Juga menyalurkan dalam bentuk kredit untuk usaha-usaha produktif,” katanya.

Pemegang saham pengendali Bank Anak Negeri Papua, Ledrik J. Lekenila menjelaskan  telah mendapat surat izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 11 Agustus 2017. Menurut dia, semua perbankan lahir dari satu rahim yang sama, dan di bawah otoritas yang sama serta dengan dukungan bank sentral yang sama.

“Kami percaya bank anak negeri Papua akan tumbuh dan menjadi besar di bawah naungan NKRI,” katanya. (*)

The post BPR ANP diharapkan menumbuhkan ekonomi Papua appeared first on PAPUA.business.