Ilustrasi pelaku ekonomi asli Papua – Jubi/Dok
Jayapura, Jubi – Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi perbatasan, hubungan luar negeri, dan pemerintahan mengingatkan pihak terkait, agar memprioritaskan orang asli Papua (OAP) ketika pembagian kios tempat berjualan di perbatasan RI-Papua Nugini (PNG).
“Mengenai siapa saja yang akan menempati kios di perbatasan, salah satu yang kami bicarakan dengan badan perbatasan. Pedagang non-Papua boleh mendapatkan kios, tapi yang diprioritaskan orang asli Papua,” kata Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai usai rapat bersama Badan Perbatasan Provinsi Papua, pekan lalu.
Menurut dia, pihaknya akan membicarakan khusus masalah ini, karena kini ada beberapa organisasi pengusaha asli Papua salah satunya Kamar Ada Pengusaha Papua (KAPP).
“Kini orang asli Papua mulai berpikir tentang bisnis. Jangan orang dari luar datang langsung ke perbatasan menempati kios. Hal ini juga saya sudah bicarakan dengan Kepala Badan Perbatasan Nasional dan Imigrasi,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, nantinya, akan diatur secara teknis pembagian kios di perbatasan RI-PNG kepada OAP dan non-Papua. Namun pembinaan untuk OAP harus dilakukan. Tidak hanya diberikan modal dan mereka mengurus usahanya sendiri, tanpa pembinaan.
“Kami bicara lebih pada pembagian kios, karena kami yang membidangi masalah perbatasan. Untuk pembinaan dan hal lain terkait ekonomi, itu ranah Komisi II DPR Papua. Nanti mereka yang mendorong itu,” kata Tan. (*)
No comments:
Post a Comment