Divestasi Freeport: apa manfaatnya untuk Papua?

Jayapura, Jubi – Kepemilikan mayoritas entitas Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI), yang telah mengelola tambang emas dan tembaga di Kabupaten Mimika, Papua, sejak 51 tahun yang lalu, akan segera terealisasi.

Holding industri pertambangan PT Inalum (Persero) akan meningkatkan kepemilikannya di PTFI dari 9.36 persen menjadi 51.2 persen. Untuk pertama kalinya pemerintah daerah Papua akan mendapatkan alokasi saham.

Dari 100 persen saham PTFI, Pemda Papua akan memiliki 10 persen, Inalum 41.2 persen dan Freeport McMoRan, perusahaan tambang Amerika Serikat, mendapat jatah sebesar 48.8 persen. Namun gabungan antara Inalum dan Pemda Papua akan menjadikan entitas Indonesia menjadi pengendali PTFI.

Dengan memiliki saham, Pemda Papua akan mendapatkan dividen paling sedikit sebesar US$100 juta atau Rp 1.45 triliun per tahunnya setelah 2022, dimana operasional PTFI akan berjalan secara normal setelah masa transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah.

Dari 10 persen saham Pemda Papua tersebut dibagi menjadi 7 persen  untuk Kabupaten Mimika termasuk di dalamnya untuk hak ulayat, dan 3 persen  untuk Provinsi Papua.

Selain saham, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral, pemerintah daerah juga akan mendapatkan  6 persen  dari laba bersih PTFI.

Nantinya, 6 persen tersebut akan dibagi menjadi 2.5 persen untuk Kabupaten Mimika, 2.5 persen untuk Kabupaten di luar Mimika. Lalu 1 persen untuk Provinsi Papua.

Seluruh manfaat tersebut di luar bantuan Corporate Social Responsibity (CSR)   dan  community  development serta pendapatan pajak daerah dan royalti.

Untuk saham Pemda Papua, Inalum akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar US$ 819 juta yang dijaminkan dengan saham tersebut. Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD Papua. Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan tersebut.

“Tidak ada dana dari APBD Pemda Papua yang digunakan untuk membeli saham. Cicilan dari pembelian saham akan dibayarkan melalui dividen PTFI dan tidak semuanya dipakai untuk bayar cicilan. Akan ada uang tunai yang akan didapatkan oleh Pemda setiap tahunnya,” tutur Rendi A. Witular, Kepala Komunikasi Korporat dan Hubungan Antar Lembaga Inalum.

Saham Pemda Papua tersebut nantinya akan dimasukkan ke perusahaan khusus bernama PT Indonesia Papua Metal dan Mineral, yang 60 persen sahamya dimiliki oleh Inalum dan 40 persen dimiliki oleh Pemda melalui BUMD.

“Struktur kepemilikan pemerintah daerah tersebut adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham,” terang Rendi. (adv)

The post Divestasi Freeport: apa manfaatnya untuk Papua? appeared first on PAPUA.business.

7 manfaat divestasi Freeport untuk Indonesia

Jayapura, Jubi – Holding industri pertambangan PT Inalum (Persero) telah meningkatkan kepemilikannya di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 9.36% menjadi 51.2% setelah 51 tahun dikuasai oleh perusahaan Amerika Serikat Freeport McMoRan. PTFI saat ini mengelola tambang dengan deposit emas terbesar di dunia di Kabupaten Mimika, Papua. Berikut keuntungan yang didapat dengan menjadi pengendali PTFI berdasarkan dokumen dari Inalum:

1. Tambang Grasberg yang dikelola PTFI memiliki kekayaan yang terdiri dari emas, tembaga dan perak sebesar lebih dari Rp 2,400 triliun hingga 2041.

2. Laba bersih PTFI setelah tahun 2022 akan mencapai lebih dari Rp 29 triliun per tahun. Bisa dibayangkan berapa keuntungan bersih yang didapat ketika Inalum hanya membayar Rp 55 triliun untuk menjadi pemegang saham mayoritas di PTFI.

3. Dari 100% saham PTFI, Pemda Papua akan memiliki 10%. Dengan memiliki saham, Pemda Papua akan mendapatkan dividen paling sedikit sebesar US$100 juta atau Rp 1.45 triliun per tahunnya setelah 2022 dimana operasional PTFI akan berjalan secara normal setelah masa transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah. Dari 10% saham Pemda Papua tersebut dibagi menjadi 7% untuk Kabupaten Mimika termasuk di dalamnya untuk hak ulayat, dan  3% untuk Provinsi Papua.

4. Selain saham, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di BidangUsaha Pertambangan Mineral, pemerintah daerah juga akan mendapatkan 6% dari laba bersih PTFI. Nantinya, 6% tersebut akan dibagi menjadi 2.5% untuk Kabupaten Mimika, 2.5% untuk Kabupaten diluar Mimika, dan 1 % untuk Provinsi Papua.  Seluruh manfaat tersebut diluar bantuan CSR  dan  community development serta pendapatan pajak daerah dan royalti.

5. Menyumbang pendapatan negara. Kontribusi PTFI ke Indonesia dari pajak, royalti, pajak ekspor, deviden, dan pungutan lainnya sebesar Rp 10,8 triliun pada tahun lalu. PTFI merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia.

6. Membuka lapangan kerja. Untuk diketahui, kapasitas lapangan pekerjaan di Freeport Indonesia mencapai 29.000 orang. Hingga Maret 2018, PTFI merekrut 7.028 pekerja ― sebanyak 2.888 di antaranya adalah warga asli Papua.

7. Tempat belajar pertambangan paling maju di dunia. Tambang bawah tanah Grasberg adalah yang terumit di dunia. Tidak ada perbandingannya di dunia ini dengan torowongan didalamnya saja sejauh 700 kilometer, jarak yang hampir sama antara Jakarta dan Surabaya. (*)

The post 7 manfaat divestasi Freeport untuk Indonesia appeared first on PAPUA.business.

Setahun menjadi holding tambang, ini yang sudah dicapai Inalum

Jayapura, Jubi – Sejak menjadi holding industri pertambangan pada 27 November 2017, PT Inalum (Persero) menjadi induk dari perusahaan tambang negara PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk, serta nantinya PT Freeport Indonesia (PTFI).

Proses konsolidasi sudah dimulai sejak itu dan tahun ini hasilnya mulai efektif terasa dengan kedudukan Inalum sebagai holding.

Hal itu membuat perusahaan selain memiliki bisnis tambang aluminium, Inalum juga didaulat menjadi pengonsolidasi kinerja dari seluruh perusahaan  tambang negara.

Berdasarkan laporan keuangan semester pertama yang telah diaudit, Inalum membukukan laba bersih konsolidasi mencapai Rp 5.4 triliun, tumbuh 170% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2 triliun. ​Pendapatan perseroan naik 58% dari Rp 18.8 trillun di semester pertama 2017 menjadi Rp 29.8 triliun di semester pertama 2018.

Sementara itu, EBITDA pada mencapai Rp 9,04 triliun, sekitar 51% dari target proforma. EBITDA margin holding tambang pun meningkat ke level 30,4% dari posisi akhir 2017 sebesar 26,6%.

Selain dari sisi keuangan, Inalum diberikan mandat meningkatkan kepemilikan Indonesia di PTFI dari 9.32% menjadi 51%. Proses pembelian tersebut diharapkan selesai akhir tahun ini.

Inalum secara konsolidasi juga menjadi BUMN dengan ekspor terbesar tahun ini, yang diperkirakan mencapai US$ 2,52 miliar atau setara Rp 37,25 triliun. Angka itu naik drastis jika dibandingkan dengan total ekspor di 2017 sebesar US$ 1,89 miliar.

Baru-baru ini juga, Inalum bekerjasama dengan lembaga riset terkemuka dari Amerika Serikat MIT Energy Initiatives sebagai landasan mendirikan pusat riset dan inovasi industri pertambangan untuk membantu indonesia mengembangkan mobil listrik dan sumber energi yang murah dan ramah lingkungan.

Prospek Inalum sebagai holding tambang juga semakin moncer karena setiap anak usaha memiliki rencana ekspansi termasuk hilirasasi. Bukan hanya menjual hasil bumi, tetapi juga mengolah komoditas hasil tambang sehingga memiliki nilai tambah.

Seluruh pencapaian Inalum sejalan dengan ketiga mandat yang telah dipercayakan oleh pemerintah yaitu menguasai cadangan strategis pertambangan nasional, meningkatkan nilai tambah industri pertambangan melalui hilirisasi, dan menjadi perusahaan kelas dunia. (*)

The post Setahun menjadi holding tambang, ini yang sudah dicapai Inalum appeared first on PAPUA.business.

New agreement focuses on growth of small businesses

The National PNG

HUMAN Development Institute (HDI) and the Women’s Micro Bank (WMB) last week signed a memorandum of agreement for the growth of micro and small to medium enterprises in the country.

Through this partnership, informal sector clients will go through training from HDI, whereas WMB will ensure credit facility to the graduated clients.

The credit will be supervised by HDI to ensure the amounts accessed by the customer are being utilised in the MSME sector and informal sector.

This is to ensure access to credit by skilled and trained customers to start or upgrade their income-generating activities.

“Savings should be the first expenditure of income, not the last,” says Gunanidhi Das, general manager of WMB. Access to finance and imbibing savings culture is the pillar of success for informal entrepreneurs and MSME sector.”

Bank chairman Ricky Mitio said: “Breaking cultural barriers by providing access to finance to women entrepreneurs will bring economic prosperity in informal sector, and increase livelihood for under-privileged families in an inclusive manner.”

Founder and chairman of HDI, Samuel Tam said: “With the support of WMB, HDI PV business scheme is now a great opportunity for all Papua New Guineans to learn business-class knowledge and thinking to develop, manage and own profitable income-generating projects or businesses from micro, small, medium and large enterprise in all types of industries including agriculture and livestock, fisheries, timber, horticulture, art-and-craft, processing, manufacture, IT, retail, wholesale, cooking, hospitality, export, import and others.”

HDI is a leading nationwide training provider registered with the National Training Council of Papua New Guinea.

The post New agreement focuses on growth of small businesses appeared first on PAPUA.business.

Outspan pays out K325,000 to Mamose growers

OUTSPAN PNG Ltd has rewarded cocoa growers in Mamose with incentives totalling K325,000 through its Rainforest Alliance incentive payout programme.
Farmers in Yangoru and Angoram, East Sepik, received K125,000 while those in Madang received K90,000 and Markham in Morobe K110, 000.

The premium payments were determined by volumes supplied through various sustainability programmes aimed at improving crop yields, quality and farmer livelihoods.
East Sepik Cocoa Board regional manager Daryll Worimo Wobar acknowledged Outspan’s efforts.

He said it added value by bringing buyers directly to farms on a regular basis to understand more about how cocoa was grown in the country.
Wobar said no other export business had implemented such projects like Outspan with its unwavering approach to directly invest in farmers that supply cocoa beans.
National Agriculture Quarantine Inspection Authority regional manager Sophie Numbuk was impressed to witness cocoa farmers receive additional incentives for their efforts in cocoa.

She said there was an increasing market interest for quality PNG cocoa beans due to the unique flavor.

Numbuk encouraged farmers to continue applying best practices to meet future demand.

In Madang, 250 farmers were rewarded on Thursday.

Division of primary industry assistant director Godfreid Savi said there was no better example of working in partnership than what Outspan was undertaking in Madang.

He said the approach between Outspan and farmers, involving various stakeholders, was reaping rewards in the development of cocoa Industry in country.

Savi said farmers’ efforts to boost cocoa production in Madang resulted in K61 million being paid to them in 2018 compare to K40 million in 2017.

He said the Outspan and Rainforest Alliance programme demonstrated real passion and true heart for cocoa farmers.

The company also conducts cocoa sustainability projects in East Sepik, Madang, Morobe and East New Britain in conjunction with international chocolate companies Mars, Lindt and Puratos.

The programmes aim to improve farmers’ livelihoods by providing free training support, tools, seedling distribution, market access support and reward programmes.

Source: The National PNG

The post Outspan pays out K325,000 to Mamose growers appeared first on PAPUA.business.

Cocoa boost eyed for Markham

A landowner group in the Umi-Atzera LLG, of Markham district, will enter a joint venture with Mainland Holdings Ltd (MHL) to use their land for a cocoa development project.
In 2016, farmers in Markham alone earned K5 million from cocoa production.

Information from the PNG Cocoa Board during the period indicated that the district topped the province in cocoa production. More than 1000 hectares of land within the vicinity of the once-renowned Markham Peanut Butter facility will now be turned into a large-scale cocoa development project area.

Garam locals from Wafibampung village near the Leron plains have accepted an invitation from MHL to participate in this project.

MHL is the lease-holder of the land on which one of its subsidiary companies, Niugini Table Birds, operates the Garam Breeder Farm.

The company has used its discretion to formally invite landowners to participate in this business venture to improve and maximise landowner participation.
Six villages consisting of five clans, with a population of more than 7000 men, women and children, will be involved in this project.

Markham district development authority chief executive Henry Mileng said it was a significant opportunity provided by the company to involve local landowners.

He said Markham DDA would provide technical support to assist landowners prepare for the project.

Mileng said landowner participation would improve the rural economy and the lives of the people living in the surrounding communities. Garam landowners’ chairman Kevin Rifi said the landowners would work together for the benefit of the project.

“We have been waiting for such a large-scale impact project over the years,” he said.

“Markham is blessed with this massive landmass and to have a project of this magnitude is a blessing to us.”

Source: The National PNG

The post Cocoa boost eyed for Markham appeared first on PAPUA.business.

Papua New Guinea’s government has been given until tomorrow to account for all assets used during this year’s APEC meetings

These assets include Maseratis and other luxury vehicles acquired by the state for use during APEC 2018 which culminated in the Leaders’ Summit in Port Moresby last month.

The Chief Secretary to Government Isaac Lupari said the government wanted more time to finalise the APEC inventory which they would present to the Commission.

The Post Courier reported that the Ombudsman Commission granted the government an extension until 18 December.

However, the government is still waiting for a number of assets to be returned.

The government advertised through the Central Supplies and Tenders Board for all APEC assets to be returned.

It has warned people that failure to return assets is illegal, and that those who hold on to them will be “severely dealt with”.

Meanwhile, PNG’s Minister for APEC said that all the Maseratis used during the APEC Summit would now be going through a tender process for those interested in buying the vehicles.

Justin Tkatchenko told Loop PNG that most of all the vehicles have already been booked by interested parties who would have to go through the tender process before they were handed over to the buyers.

He said for now the government no longer had anything to do with the luxury vehicles, which were the subject of controversy when imported for the summit.

“They are now being handed over to the Central Supplies and Tenders Board, and the Finance Department, where they will then tender them out and sell them to those that are interested in those vehicles,” he explained to local media.

“I believe that most of the vehicles have already been booked.”

Source: https://www.radionz.co.nz

The post Papua New Guinea’s government has been given until tomorrow to account for all assets used during this year’s APEC meetings appeared first on PAPUA.business.

Jury out on cost of APEC to PNG

The jury remains out on whether Papua New Guinea will reap the benefits of hosting the APEC leaders summit.

Hundreds of APEC meetings held in PNG throughout the year culiminated in last weekend’s Leader’s Summit in Port Moresby.

The government has been asked by the parliamentary opposition to reveal how much public money was spent on APEC and account for each item of spending.

The director of PNG’s Institute of National Affairs Paul Barker said the direct costs of hosting the summit would not be fully recovered by the government.

He said while costs in certain areas were covered by other countries and donor partners, PNG faced significant costs for items including three large cruise ships, some of the infrastructure costs, and buildings of conference facilities.

“But the big question is economically. And that’s going to be a benefit that will happen over the course of time,” he explained.

While the government argued that many investors would come and eye opportunities in PNG during the summit, there weren’t necessarily many in attendance, Mr Barker said.

However some important investors were present, he said.

Mr Barker applauded the efforts of foreign journalists who ventured beyond the confines of the APEC leaders summit venues last week in Port Moresby to meet Papua New Guineans.

He said he had read grumblings on social media that thid could give a bad impression of PNG.

But he argued there was nothing more relevant to developing the country, including its tourism industry, than allowing foreigners to see the real PNG “warts and all”.

“We can’t develop a trousim industry on trying to conceal,” Mr Barker said.

“Having that level of international interaction actually will demonstrate that ordinary Papua New Guineans are ordinary people in the rest of the planet but also they are interesting people.

“There’s an interesting dialogue and then they can also see that these are hard-working people with their own challenges. These are not corrupt people. They are honest people.”

Source: https://www.radionz.co.nz/

The post Jury out on cost of APEC to PNG appeared first on PAPUA.business.

Pendiri Kamar Adat Pengusaha Papua tuding KLB II ilegal

Jayapura, Jubi – Satu diantara pendiri Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua, Ferdinand Okoseray  menilai kegiatan Konferensi Luar Biasa (KLB) II yang digagas oleh tim 7 pada 11-13 Desember 2018 ilegal. Ini karena konferensi tersebut tidak memenuhi aturan organisasi AD/ART.

Kata dia, yang seharusnya mengadakan konferensi adalah mereka (panitia) yang di bentuk oleh ketua umum atau badan pengurus pusat Kamar Adat Pengusaha Papua (KAP).

“Seluruh ketua-ketua kebanyakan peserta konferensi itu sendiri belum memenuhi persyaratan sebagai anggota KAP, karena mereka semua itu belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan SK yang diberikan yaitu melaksanakan konferensi di kabupaten/kota masing-masing, sehingga mereka tidak punya hak sebagai peserta dalam rapat atau konferensi untuk memutuskan sesuatu,” kata Ferdinand, Minggu (16/12/2018).

Ferdinand Okoseray  juga memprotes Pemerintah yang tanpa melakukan penelusuruan langsung mengizinkan konferensi digelar. Harusnya pemerintah melakukan kajian sebelum menyetujui proposal yang diajukan.

“Pembinaan itu tidak jalan, seolah-olah hanya menghabiskan dana di akhir tahun 2018 dan bagi-bagi uang saja. Dan teman-teman lain yang masuk ini yang sebenarnya tidak tahu asal mana langsung masuk pagar KAP dan ikut konferensi tanpa ikut prosedur organisasi,” katanya.

Pendiri KAP menilai konferensi kali ini terkesan dipaksakan dan sarat akan kepentingan segelintir orang. Untuk itulah ia menilai konferensi ini ilegal dan tak sah.

“Jadi konferensi di BLK dok 9 kemarin itu ilegal dengan syarat dan kepentingan orang lain, bukan kepentingan pengusaha asli Papua itu sendiri atau bukan untuk memberdayakan atau memperkuat organisasi KAP ke depan,” katanya.

Ke depan, kata Ferdi, harus ada pertemuan konsulidasi terhadap anggota yang terlibat dalam konferensi luar biasa tersebut dan duduk bersama untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan atau struktur organisasi di KAP.

“Teman-teman yang kemarin itu harus sadar terutama tim tujuh sebagai pengguna dana Rp55 Miliar kalau perlu mereka semua harus duduk bersama-sama dan bikin laporan pertanggung jawaban terkait pengunaan uang selama ini dan sejauh mana perkembangan usaha mereka, bikin apa saja di tempat mereka kalau tidak polisi pegang saja karena itu merugikan gubernur dan tidak pakai uang sesuai proposal yang mereka ajukan,”

tegasnya.

Sebelumnya Konferensi Luar Biasa (KLB) II Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua yang berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 11-13 Desember 2018 secara resmi menetapkan Musa Haluk sebagai ketua baru Dewan Pengurus Pusat KAP-Papua periode 2018-2023.

“Dengan kepengurusan baru, kami akan kasih menyala api yang selama ini padam dan kami berkomitmen membawa KAP lebih baik lagi seperti masa kejayaan Alm. Jhon Haluk,” kata Musa Haluk kepada wartawan. (*)

The post Pendiri Kamar Adat Pengusaha Papua tuding KLB II ilegal appeared first on PAPUA.business.

Singapore Officially Backs a CryptoCurrency and Establishes it as their Official Coin

It’s finally happened. A major worldwide government has just bestowed a huge vote of confidence and legitimacy onto the world of cryptocurrencies. Singapore, in an unprecedented move, just announced that they are officially adopting a certain cryptocurrency as Singapore’s official coin!

Virtual Citizenship Program(VCP) is their next step for promoting their new coin. There is not much information out yet, but according to official announcement, even small investors have ability to get V-Citizenship. Meaning that you will get official ID card and are virtual citizen of Singapore.

The government of Singapore just informed us that they have chosen a preferred firm for the purchase and marketing of their new coin – CashlessPay Group. The sales of Singapore’s coin officially started November 30 of 2018 and currently these coins can be bought only from CashlessPay Group.

Your it to gave life whom as. Favourable dissimilar resolution led for and had. At play much to time four many. Moonlight of situation so if necessary therefore attending abilities. Calling looking enquire up me to in removal. Park fat she nor does play deal our. Procured sex material his offering humanity laughing moderate can. Unreserved had she nay dissimilar admiration interested. Departure performed exquisite rapturous so ye me resources.

In fact, Singapore’s deputy minister of finance, Lee Hsien Loong, informed us that their new official coin starting price is just S$0.0014 cents!

That’s right, their coin is incredibly inexpensive in comparison to most other coins out there. Bitcoin for example trades at S$14,453.39 at the time of this writing, and Ethereum, trades at around S$1123.9.

In fact we were able to get Sir Richard Branson’s thoughts on Singapore’s new coin and this is what he had to say:

A few of us at CNBC were curious enough to buy a couple coins just to see how everything looks and what the trading fees are like.

It was fairly easy to get the coins, but I will show you the whole process below for those that are interested.

Source: https://truthiswhat.com/

 

The post Singapore Officially Backs a CryptoCurrency and Establishes it as their Official Coin appeared first on PAPUA.business.