Search This Blog

Showing posts with label KAPP. Show all posts
Showing posts with label KAPP. Show all posts

Monday, 3 June 2019

KAPP kabupaten dan kota didesak segera lakukan konferda

Jayapura, Jubi – Pengurus Pusat Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) meminta kepada pengurus di kabupaten/kota segera menggelar konfrensi daerah. Ini disampaikan Pengurus Pusat KAPP Musa Haluk kepada Jubi, Sabtu (1/6/2019).

“Teman-teman pengurus KAPP kabupaten yang belum Konferda segera lakukan Konferda sesuai SK mandat yang kami berikan,” katanya.

Menurut Musa pembenahan organisasi saat ini menjadi agenda utama. Ia mencatat KAPP kabupaten yang sudah melakukan konferda baru sembilan dari 42 kabupaten/kota di seluruh tanah Papua.

“Target tahun ini tahun pembenahan organisasi. Dalam waktu dekat kami akan buat konferda Yahukimo, Biak dan beberapa daerah lainnya,” katanya.

Kata Musa, sejauh ini pengurus Pusat belum bisa membantu KAPP kabupaten dalam hal finansial guna mendorong pelaksanaan Konferda.

“Sejauh ini pusat belum ada alokasi dana dari pemerintah provinsi sehingga kami tidak bisa berharap banyak. Sekalipun ada dana itu untuk pembinaan dan untuk modal usaha kaum ekonomi lemah,” katanya.

Sementara itu Abet Asmurut ketua BPD KAPP Maibrat mengajak dan mendorong kepada BPD KAPP di seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat untuk segera melaksanakan Konferda dan pelantikan. Jika tidak maka peluang-peluang yang ada akan berlalu dan dimanfaatkan oleh orang lain yang sudah siap menjemput peluang.

“Dengan demikian untuk terwujudnya kebangkitan ekonomi dan kemandirian ekonomi, maka di butuhkan kerjasama dan meningkatkan kordinasi kerja yang baik di antara pengurus KAPP agar, orang asli Papua dapat bergandengan tangan mewujudkan Papua Bangkit Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan di atas tanah yang sendiri,” harapnya. (*)

Editor : Edho Sinaga

The post KAPP kabupaten dan kota didesak segera lakukan konferda appeared first on PAPUA.business.

Friday, 10 May 2019

Pemkab Mimika diminta mengusulkan peraturan daerah perlindungan pengusaha Papua

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Mimika diminta mengusulkan peraturan daerah untuk melindungi pengusaha lokal. Peraturan daerah itu diharapkan memudahkan pengusaha asli Papua untuk mendapatkan pinjaman modal. Permintaan itu disampaikan Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua atau KAPP Musa Haluk di sela pelantikan pengurus KAPP Kabupaten Mimika, Jumat (10/5/2019).

Haluk menyatakan pengusaha lokal harus dilindungi, agar bisa mengembangkan usahanya. “Untuk melindungi mereka, kami harapkan pemerintah Kabupaten Mimika mengusulan peraturan daerah yang mengangkat harkat dan martabat pengusaha lokal. Permintaan kami, harus ada regulasi lokal di Kabupaten Mimika yang bisa melindungi pengusaha Papua, dan memberi akses pengusaha Papua mendapatkan modal,” katanya kepada Jubi, melalui sambungan selulernya, Jumat.

Haluk mengatakan jika peraturan daerah (perda) itu telah ada, KAPP siap untuk menjadi mitra pemerindah daerah dalam membina pengusaha Papua. “Kami siap dan optimis bermitra (dengan pemerintah daerah), demi kemandirian orang asli Papua terlebih khusus pengusaha Papua,” katanya.

Sementara itu tokoh pemuda Kabupaten Mimika Anakletus Alomang mengatakan, pentingnya regulasi yang khusus bagi pengusaha lokal. “Dalam perda tersebut harus diatur mengenai ekonomi mikro sampai ekonomi makro, berikut tata niaga terhadap barang produksi pengusaha Papua,”katanya.

Alomang mengatakan, pemerintah wajib melindungi pengusaha Papua, agar bisa berkembang dan bersaing dengan para pengusaha dari luar Papua. “Saya usul agar sebelum Pekan Olahraga Nasional 2020, perda itu bisa disahkan,” katanya.

Editor: Aryo Wisanggeni G

The post Pemkab Mimika diminta mengusulkan peraturan daerah perlindungan pengusaha Papua appeared first on PAPUA.business.

Thursday, 28 February 2019

KAPP Punya Nahkoda Baru

“Merry Yoweni  Klaim Masih Ketua KAPP

JAYAPURA,- Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) kini memiliki pimpinan atau nahkoda baru periode 2018-2023.

Perahu KAPP untuk lima tahun kedepan akan dipimpin oleh Musa Haluk. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Negara Dok V Jayapura, 26 Februari 2019, dipimpin langsung oleh Sekda Papua, Herry Dosinaen.

Musa Haluk kepada wartawan usai pelantikan mengatakan, siap membawa perahu pengusaha asli Papua mulai dari kepala burung sampai di ekor. Karena meskipun secara pemerintahan terpisah, tetapi secara ekonomi tidak terpisah.

“KAPP merupakan anak dari dewan adat Papua. Untuk itu, perahu ini saya siap kemudikan sampai di pelosok-pelosok kampung,” tegasnya.

Ia tekankan, KAPP merupakan jembatan bagi pengusaha asli Papua, sehingga kepengurusan kali ini siap mengakomodir seluruh pengusaha asli Papua, dengan mengusung visi misi membangun mulai dari dusun dan menata pembangunan dari kampung.

“Hari ini kami tidak akan menjawab apa yang kami kalukan, tetapi kami siap bawa perahu ke kampung untuk apa yang kita harus kerja dan apa yang harus diberikan bagi negeri ini,” ucapnya.

Musa Haluk juga mengajak seluruh pengurus untuk menyatukan tekad membangun dan menyiapkan orang asli Papua menjadi pengusaha Papua yang sukses, mandiri dan siap membantu sesama orang Papua agar hidup makmur, aman dan adil.

“Orang Papua harus benar-benar merasakan menjadi tuan di atas tanahnya sendiri,” kata Musa Haluk.

Sementara itu, Sekda Papua Hery Dosinaen dalam sambutannya, mengajak pemerintah Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan Provinsi Papua membangun OAP (Orang Asli Papua) yang hidup dan berusaha diatas tanah ini.

Menurut Sekda, dukungan Pemerintah Papua Barat sangat penting, sebab kesejahteraan wajib diraih masyarakat kepala dan ekor “burung cenderawasih”.

 “Kami mohon dukungan saudara Papua Barat untuk sama-sama bersatu seiring dan sejalan serta satu pikiran maupun satu langkah dan tujuan, guna membangun ekonomi kita dari kepala dan ekor burung,” terangnya.

Menurut ia, pentingnya keterlibatan Pemprov Papua Barat, sebab kelahiran serta pemberlakuan UU Otsus bagi tanah ini, tak lepas dari perjuangan semua masyarakat yang hidup diatas negeri ini.

Dilain pihak, sejak awal kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe, memprogramkan upaya untuk membawa Kota Jayapura menjadi pintu gerbang perekonoiman bagi saudara yang hidup di wilayah pacific, seperti Papua Nugini.

Perjuangan itu, tambahnya, tak berjalan mulus bahkan ada kesan mendapat hambatan dan tantangan, sebab Provinsi Papua lebih dipandang dan didominasi dari aspek politik.

 “Makanya, dengan diberikannya dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk kita Papua membangun infrastruktur guna mendukung perdagangan ke wilayah pacific seolah memberikan angin segar bagi tanah ini”.
 

“Untuk itu, pemerintahan Lukas Enembe atas perintah Presiden kemarin kita melaksanakan pameran industri di Port Moresby. Bahkan kami menjalin kerja sama dengan para gubernur di Papua Nugini untuk fokusnya bagaimana Papua Kota Port Numbay jadi pintu gerbang perekonomian negara pasifik. Tentunya harus ada akses yang signifikan baik, udara, laut dan darat. Disinilah kita butuh dukungan semua pihak tak terkecuali provinsi tetangga Papua Barat,”

pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Merry Yoweni yang mengaku masih sebagai Ketua KAPP dan didukung hampir seluruh ketua-ketua organisasi pengusaha adat di kabupaten dan kota, cukup terkejut dengan pelantikan itu.

Sebab dirinya bersama pengurus KAPP dibawahnya juga dilantik oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Kita sayangkan pelantikan ini sebab mestinya pemerintah provinsi bertindak sebagai mediator bukan sebagai pemecah belah. Ini tanda-tanda susahnya membangun ekonomi Papua dengan sistem seperti ini”.


Ia katakan, heran dengan sikap gubernur yang sebelumnya menginstruksikan agar kisruh kelembagaan KAPP, dikembalikan kepada mekanisme organisasi, justru melantik Musa Haluk. 

“Artinya Gubernur tidak konsisten dengan apa yang diucapkan ke publik. Bahkan pada 20 Februari 2019 lalu saya bertemu dengan Asisten Bidang Pemerintahan Doren Wakerkwa dan beliau meminta untuk menghubungi pendiri atau orang netral untuk memediasi kami. Tapi ternyata sudah ada pelantikan,”

keluhnya.

Source: https://www.pasificpos.com/

The post KAPP Punya Nahkoda Baru appeared first on PAPUA.business.

Monday, 18 February 2019

Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua, Musa Haluk Himbau Masyarakat Dukung Program 5 Pemimpin Tabi

Jayapura — Kamar Adat Pengusaha Papua, (KAPP) mengajak semua warga negara yang ada di wilayah adat Tabi, untuk menghormati dan mendukung pembangunan di wilayah Adat Tabi.

Ketua KAP Papua Musa Haluk mengatakan, sebagai sesama anak bangsa yang ada dan hidup di Tanah Tabi siapapun dia harus mendukung pembangunan di Wilayah Tabi yang telah di sepakati oleh 4 Bupati dan satu wali kota belum lama ini.

“Kita yang hidup di Tanah ini milik orang tabi, maka kita harus mendukung penuh hasil pertemuan bupati seluruh wilayah Tabi untuk merajut spirit Metu Debi,” katanya di Jayapura, Senin, (14/1).

Ia mengatakan komitmen empat bupati dan satu wali kota pemimpin Tabi yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Mamberamo Raya, untuk menyukseskan PON dan pembangunan harus didukung.

“Semua warga negara yang ada di wilayah tanah Tabi untuk menghargai hak- hak kesulungan orang Tabi diatas tanah leluhurnya. Serta mendukung penuh hasil pertemuan Kepala Daerah Wilayah Tabi di Sentani waktu lalu, yang memnicarakan diantaranya membangun Tanah Tabi dalam segala bidang pembangunan di wilayah adat tanah Tabi dan mendukung pelaksanaan PON 2020 di Papua,” katanya.

Musa Haluk juga menekanakan dalam proses pembangunan dibutuhkan pengusaha – pengusaha anak Tabi untuk bisa bersaing secara sehat membangun Tanah Tabi.

“Harus ada anak – anak asli pengusaha Tabi mendukung program Bupati dan Wali Kota se Wilayah Tabi dan kami KAPP siap membekap, harapan kami pengusaha adat asli Tabi khususnya dan Papua umumnya mendapatkan tempat dalam pembangunan maka pemerinta harus memberdayahkan anak -anak Tabi dalam pembangunan,” ujarnya. (Lihat ini: Orang asli Jayapura Tinggal 4%, Sisanya 96% adalah non-Asli Jayapura) Copyright ©Ninawene “sumber” Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Sumber: Tabloid WANI

The post Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua, Musa Haluk Himbau Masyarakat Dukung Program 5 Pemimpin Tabi appeared first on PAPUA.business.

Wednesday, 30 January 2019

KAPP Papua Barat benahi internal organisasi

Manokwari, Jubi – Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) provinsi Papua Barat  mulai membenahi internal kepengurusan untuk melanjutkan visi dan misi organisasi. KAPP Papua Barat berkomitmen membantu Pemerintah Papua Barat di semua bidang pembangunan terutama pelibatan kontraktor asli Papua.

Ketua KAPP di Papua Barat, Boy  Barasano mengatakan pleno perbaikan struktur yang dilakukan juga untuk menyambut instruksi Gubernur Papua Barat. Menurutnya, setelah pembenahan organisasi, KAPP Papua Barat secara aturan akan melapor ke Bappeda untuk turut ambil bagian dalam setiap kegiatan pekerjaan di Provinsi maupun di kabupaten/kota.

“Kami benahi dulu struktur di KAPP ditingkat Provinsi, selanjutnya segera dilakukan pendataan sekaligus penyiapan KAPP di kabupaten/kota se Papua Barat,” ujar Baransano kepada Jubi di Manokwari, Selasa (29/1/2019).

Dia menjelaskan tujuan perombakan struktur, selain untuk menjawab kebutuhan organisasi,  juga untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat asli Papua yang terlibat langsung dalam dunia kontraktor modern.  KAPP Papua Barat, lanjut Baransano, tidak terikat dengan program afirmasi (kebijakan) Gubernur soal penunjukan langsung paket pekerjaan kepada kontraktor OAP.

“KAPP di tanah Papua kita satu. Untuk KAPP di Papua Barat, kami tidak terlalu terikat atau berharap dengan program penunjukkan langsung oleh Gubernur. KAPP Papua Barat akan lebih siap untuk bersaing di tingkat lelang baik di Provinsi maupun  tingkat kementerian untuk melihat peluang disana,” katanya.

Senada dengan itu, wakil ketua II  bidang kontraktor KAPP Papua Barat, Novie Marani menambahkan,  perbaikan struktur KAPP Papua Barat ini sekaligus untuk menghapus stigma Pemerintah atau kelompok tertentu yang selama ini memandang KAPP sebagai organisasi yang biasa-biasa saja.

“Tapi sebenarnya, level KAPP sejajar dengan KADIN dan kedepan KADIN akan menjadi anggota luar biasa KAPP,” ujar Marani

Dikatakan Marani, tahun ini KAPP Papua Barat siap mendukung Pemprov Papua Barat dan balai kementerian wilayah  Papua Barat dalam mensukseskan pekerjaan yang disiapkan di tahun anggaran 2019.

“Kami punya data hasil MoU KAPP dengan pemerintah yang disepakati sejak tahun 2003.  Data ini menjadi dasar untuk KAPP turut partisipasi dalam kegiatan pembangunan di Papua Barat. Melalui ini kami minta Pemerintah serius  bina pengusaha OAP agar tidak terus tertinggal, Jadi untuk itulah KAPP Papua Barat juga berbenah ke arah lebih siap,” ujarnya. (*)

The post KAPP Papua Barat benahi internal organisasi appeared first on PAPUA.business.

Sunday, 16 December 2018

Pendiri Kamar Adat Pengusaha Papua tuding KLB II ilegal

Jayapura, Jubi – Satu diantara pendiri Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua, Ferdinand Okoseray  menilai kegiatan Konferensi Luar Biasa (KLB) II yang digagas oleh tim 7 pada 11-13 Desember 2018 ilegal. Ini karena konferensi tersebut tidak memenuhi aturan organisasi AD/ART.

Kata dia, yang seharusnya mengadakan konferensi adalah mereka (panitia) yang di bentuk oleh ketua umum atau badan pengurus pusat Kamar Adat Pengusaha Papua (KAP).

“Seluruh ketua-ketua kebanyakan peserta konferensi itu sendiri belum memenuhi persyaratan sebagai anggota KAP, karena mereka semua itu belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan SK yang diberikan yaitu melaksanakan konferensi di kabupaten/kota masing-masing, sehingga mereka tidak punya hak sebagai peserta dalam rapat atau konferensi untuk memutuskan sesuatu,” kata Ferdinand, Minggu (16/12/2018).

Ferdinand Okoseray  juga memprotes Pemerintah yang tanpa melakukan penelusuruan langsung mengizinkan konferensi digelar. Harusnya pemerintah melakukan kajian sebelum menyetujui proposal yang diajukan.

“Pembinaan itu tidak jalan, seolah-olah hanya menghabiskan dana di akhir tahun 2018 dan bagi-bagi uang saja. Dan teman-teman lain yang masuk ini yang sebenarnya tidak tahu asal mana langsung masuk pagar KAP dan ikut konferensi tanpa ikut prosedur organisasi,” katanya.

Pendiri KAP menilai konferensi kali ini terkesan dipaksakan dan sarat akan kepentingan segelintir orang. Untuk itulah ia menilai konferensi ini ilegal dan tak sah.

“Jadi konferensi di BLK dok 9 kemarin itu ilegal dengan syarat dan kepentingan orang lain, bukan kepentingan pengusaha asli Papua itu sendiri atau bukan untuk memberdayakan atau memperkuat organisasi KAP ke depan,” katanya.

Ke depan, kata Ferdi, harus ada pertemuan konsulidasi terhadap anggota yang terlibat dalam konferensi luar biasa tersebut dan duduk bersama untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan atau struktur organisasi di KAP.

“Teman-teman yang kemarin itu harus sadar terutama tim tujuh sebagai pengguna dana Rp55 Miliar kalau perlu mereka semua harus duduk bersama-sama dan bikin laporan pertanggung jawaban terkait pengunaan uang selama ini dan sejauh mana perkembangan usaha mereka, bikin apa saja di tempat mereka kalau tidak polisi pegang saja karena itu merugikan gubernur dan tidak pakai uang sesuai proposal yang mereka ajukan,”

tegasnya.

Sebelumnya Konferensi Luar Biasa (KLB) II Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua yang berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 11-13 Desember 2018 secara resmi menetapkan Musa Haluk sebagai ketua baru Dewan Pengurus Pusat KAP-Papua periode 2018-2023.

“Dengan kepengurusan baru, kami akan kasih menyala api yang selama ini padam dan kami berkomitmen membawa KAP lebih baik lagi seperti masa kejayaan Alm. Jhon Haluk,” kata Musa Haluk kepada wartawan. (*)

The post Pendiri Kamar Adat Pengusaha Papua tuding KLB II ilegal appeared first on PAPUA.business.

Thursday, 29 November 2018

Upaya KAP Papua membangkitkan ekonomi OAP

RATUSAN pedagang memadati halaman kantor Gubernur Papua. Mereka datang memenuhi undangan Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua untuk mengikuti pameran akbar yang digelar KAP-Papua dengan tema “Kebangkitan Ekonomi Rakyat Orang Asli Papua”.

Kegiatan tersebut berlangsung 27-28 November 2018. Sejumlah mama-mama penjual noken ikut ambil bagian bersama pengusaha OAP di bidang aksesoris khas Papua, sanggar kulit kayu, pengusaha cafe kopi, salon, toko, dan perbengkelan.

Markus Kabes, pemilik bengkel mobil Rehobot, ketika wawancarai Jubi, mengatakan kegiatan “Kebangkitan Ekonomi Rakyat Orang Asli Papua” sangat penting dan positif.

“Ajang ini diadakan supaya kita bisa tahu bahwa kita sedang berjalan menuju ke arah yang kebangkitan ekonomi orang Papua, di sini kita juga bisa tahu dan bisa mengukur kemampuan ekonomi OAP sudah sampai di mana,” kata Max.

Sekarang, lanjutnya, baru merasakan masing-masing punya ilmu yang dikembangkan bisa menjadi nilai tersendiri untuk dapat dijual. Kegiatan tersebut juga bertujuan memperbaiki taraf hidup orang asli Papua ke arah yang lebih bagus dan lebih mandiri agar bisa menyejahterakan keluarga.

“Gerakan ini dapat memotivasi kita untuk bersaing dengan saudara non Papua, karena saat ini kita tidak bisa duduk saja dan menonton usaha mereka, tapi mari kita bangkit di bidang ekonomi,” kata Max, yang sudah menjalankan usaha bengkelnya selama 9 tahun di jalan SPG Taruna Bakti Waena Kota Jayapura.

Max mengaku baru pertama kali bergabung dengan kegiatan KAP-Papua dan diberi kesempatan untuk pameran.

Max mengusulkan agar pemerintah melalui KAP bisa memberikan bantuan kepada mereka yang serius dalam menjalankan usaha. Sebab bantuan untuk mereka yang menekuni usaha bertahun-tahun tidak pernah disalurkan dana dan jarang diperhatikan. Ini perlu agar mereka yang menekuni usaha bertahun-tahun tidak kecewa.

“Yang menjadi kendala dalam menjalankan usaha adalah modal, usaha tanpa modal tidak akan berjalan dan tidak akan berkembang,” katanya.

Ia berharap pengurus KAP-Papua ke depan dapat bekerja bagus dan jujur kepada masyarakat dan bersikap transparan kepada semua pedagang dan pengusaha OAP. Terlebih soal dana dari pemerintah yang diberikan sesuai dengan kamampuan dan besar-kecil jenis usaha yang mereka tekuni, serta apa yang mereka butuhkan. Sebab hal itu akan membantu orang asli Papua untuk bangkit, mandiri, dan sejahtera.

“Harapan kami kepada KAP-Papua, karena pihak bank selama ini tidak bisa membantu dalam hal memberikan pinjaman modal dan KAP-Papua sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus bekerja maksimal untuk merangkul semua pedagang dan pengusaha orang asli Papua,” katanya.

Ketua Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua Merry Yoweni ketika ditemui Jubi di kantornya, mengatakan kegiatan pameran akbar merupakan sejarah pertama kali yang dibuat KAP-Papua sejak  berdiri 2006-2013 hingga akhirnya KAP-Papua diakui pemerintahan Guberur Papua Lukas Enembe.

“Pemerintah mengesahkan KAP-Papua hingga saat ini dengan eksekusi bantuan bentuk hibah kepada semua pengusaha asli Papua lebih dari 7 ribu rekening dan ini pertama kali dilakukan pameran setelah 7 September 2017 kami melakukan deklarasi kebangkitan ekonomi orang asli Papua,” kata Merry.

Pada 2017 sekitar 20-an asosiasi lokal mengakui KAP-Papua sebagai organisasi induk pengusaha Papua. Itu dilakukan untuk memenuhi persyarakatan memproses Pergub No. 45 tahun 2017 tentang Kamar Adat Pengusaha Papua.

“Dalam pameran ini kami ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa animo masyarakat tentang dunia usaha naik meskipun ada image negatif yang terbangun di luar, baik media sosial maupun media massa dan kehadiran kemarin menunjukkan ekonomi sangat penting dalam kehidupan kami,” katanya.

Ia menambahkan pameran kemarin hanya sebagai momen untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa anak-anak muda Papua juga bisa.

“Ini akan menyadarkan agar tanah kami ini menjadi sorotan banyak dunia, kesadaran ini menjadi roh kebangkitan orang Papua ke depan,” katanya.

Ia menyebutkan KAP-Papua sudah menampung lebih 10 ribu pengusaha, namun yang menjadi masalah pengurus adalah KAP-Papua tidak memiliki dana operasional setiap tahun sehingga untuk memastikan dan memvalidasi data menjadi terkendala. Padahal itu penting untuk antisipasi agar tidak muncul proposal saja.

“Asosiasi-asosiasi KAP-Papua sudah terbentuk di kabupaten dan kota, namun masih memiliki kelemahan yaitu ketua dan pengurus belum bisa menjalankan 90 persen organisasi, karena terkendala bekerja sama dengan pemerintahan setempat,” katanya.

Ia menambahkan mereka yang sudah mendapatkan modal bantuan 3 tahun ini kurang lebih total Rp 55 miliar. Dana tersebut didistribusikan langsung Pemprov Papua ke setiap OAP. Total 7 ribuan rekening pengusaha.

“Prosesnya dana tidak diberikan kepada KAP-Papua, tetapi KAP-Papua menyiapkan semua data lalu memasukan ke keuangan, dikirim lagi ke Biro Hukum untuk dibuatkan SK Gubernur sehingga SK Gubernur itu menjadi dasar untuk disalurkan ke masyarakat melalui rekening masing-masing, secara kelembagaan KAP-Papua aman dan ini sistem yang baik untuk terus dijalankan,” katanya.

Kata Merry, kehadiran KAP-Papua ke depan diharapkan mengeksekusi tiga persen dana Otsus untuk ekonomi orang asli Papua. Ekonomi ini yang selama ini mandeg dan KAP-Papua ada pada posisi tersebut untuk merangkul semua pengusaha Papua. (*)

Sumber: TablidJubi

The post Upaya KAP Papua membangkitkan ekonomi OAP appeared first on PAPUA.business.

Thursday, 27 September 2018

KAP Papua akan gelar pameran sebagai langkah evaluasi

Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Merry Yoweni

Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Merry Yoweni

Jayapura, Jubi – Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Merry Yoweni mengatakan, pihaknya akan menggelar pameran dalam waktu dekat. Lokasi pameran direncanakan di halaman Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu, Dok II, Kota Jayapura.

“Itu untuk mengevaluasi tiga tahun dukungan pemerintah provinsi kepada KAPP. Meski dana terbatas, namun dapat menjangkau ribuan orang. Mungkin dari ribuan orang itu ada yang sukses dan mereka ini yang akan dipersiapkan. Kami tunjukkan ke pemprov kalau kami bisa,” kata Merry Yoweni kepada Jubi, Kamis (27/9/2018).

Hanya saja, pihaknya belum dapat memastikan kapan tanggal pelaksanaan pameran. Namun menurut Yoweni, jika tidak akhir Oktober 2018, pameran akan digelar awal November 2018.

“Kami akan rapat lagi untuk menentukan tanggalnya. Kami akan pamerkan apa yang kami hasilkan dari dukungan pemerintah selama ini. Kami sudah dapat gambaran, apa yang akan kami pamerkan,” ujarnya.

Pameran katanya, tidak hanya untuk anggota KAPP, pengusaha asli Papua dari organisasi lain yang ingin ambil bagian diberikan kesempatan memarkan hasil kerjanya selama ini.

Ini sebenarnya dalam rangka dua tahun hari kebangkitan ekonomi orang asli Papua, 7 September 2018. Tapi karena gubernur dilantik, 5 September 2018, kami pikir waktunya sangat mepet jika digelar, 7 September 2018,” ucapnya.

Sementara anggota komisi bidang ekonomi DPR Papua, Mustakim HR mengatakan, kini sudah banyak pengusaha asli Papua sukses dalam dunia usaha.

“Saya sangat yakini orang Papua ini mampu. Hanya butuh waktu dan pembinaan saja. Sudah menuju ke sana,” kata Mustakim.

Meski begitu menurutnya, pengusaha asli Papua juga harus punya kemauan untuk maju. Kalapun pemerintah punya niat baik jika pengusaha asli Papua sendiri tak punya niat, sulit mencapai suskes. (*)

Thursday, 14 December 2017

Konferensi III KAPP, Merry Yoweni terpilih kembali sebagai Ketua

Pembukaan Konferensi III KAPP oleh kepala biro ekonomi Provinsi Papua Papua, Ribka Monim atas nama Gubernur yang menyerahkan secara resmi Pergub no. 45 tahun 2017 tentang Kamar Adat Pengusaha Asli Papua.

Pembukaan Konferensi III KAPP oleh kepala biro ekonomi Provinsi Papua Papua, Ribka Monim atas nama Gubernur yang menyerahkan secara resmi Pergub no. 45 tahun 2017 tentang Kamar Adat Pengusaha Asli Papua.

Jayapura, Jubi – Merry C Yoweni terpilih kembali menjadi Ketua Umum Kamar Adat Pengusaha Papua Pusat periode 2018-2023 pada Konferensi III KAPP se-Bumi Cenderawasih yang dilaksanakan selama sehari pada Selasa (12/12/2017).

Ketua Panitia Konferensi III KAPP se-Tanah Papua Benyamin Gurik di Jayapura, Selasa, mengatakan masa bakti kepengurusan yang lama seharusnya berakhir pada 2018, namun karena pertimbangan khusus akhirnya pelaksanaannya dipercepat tiga bulan lebih awal.

“Selain itu, kami juga mempertimbangkan mengenai kondisi pemerintah di Papua pada 2018 yang akan menjadi tahun politik karena masa pemilihan gubernur,” katanya.

Menurut Benyamin, jika pada 2018 tidak ada badan pengurus yang definitif maka akan mempersulit sosialisasi peraturan gubernur (pergub) ekonomi kerakyatan yang telah digagas KAPP.

“Nantinya jika tidak segera diambil sosialisasi atau konsolidasi maka pergub ini akan gugur di mana hal tersebut tergantung pada kepengurusan yang harus melakukan konsolidasi hingga ke tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Dia menuturkan meskipun pelaksanaan konferensi ini dilakukan lebih awal, namun tidak menyalahi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

“Dalam ketentuan disebutkan konferensi bisa digelar lebih awal dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, seperti konstelasi yang akan terjadi pada 2018 di Papua karena pemilihan gubernur,” katanya.

Selain itu, dari 42 KAPP di kabupaten/kota se-Tanah Papua, 28 di antaranya telah satu suara atau secara aklamasi merekomendasi, mengusung serta memilih ketua yang lama untuk menjadi ketua terpilih periode 2018-2023 dan ini telah memenuhi kuorum guna membuat keputusan organisasi yakni 50 plus satu. (*)

Sunday, 8 October 2017

KAPP minta draf Pergub kebangkitan ekonomi dibahas

Pengusaha Asli Papua yang terakomodir dalam KAPP melakukan Jumpa pers - (Doc/Jubi)

Pengusaha Asli Papua yang terakomodir dalam KAPP melakukan Jumpa pers – (Doc/Jubi)

Jayapura, Jubi – Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) minta agar pemerintah provinsi setempat segera membahas draft Peraturan Gubernur  tentang kebangkitan ekonomi masyarakat Bumi Cenderawasih. Draft Pergub ekonomi kerakyatan yang digagas itu telah serahkan sejak 7 September 2017 lalu.

“Pergub ini mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus Nomor 18 tentang Ekonomi Kerakyatan,”  kata Ketua Umum KAPP Pusat, Merry C. Yoweni, di Jayapura, Minggu, (8/10/2017).

Menurut Merry, salah satu draf Pergub itu terkait dengan dorongan tiga persen dari dana Otonomi Khusus (Otsus) diberikan kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP). “Alasanya sebagai bentuk dukungan dan bantuan perekonomian masyarakat,” kata Merry menambahkan.

Ia mengaku sejak diserahkan kepada Pemprov Papua terhitung satu bulan sehingga kini namun belum ada sikap dari pemerintah provinsi. Menurut dia, jika segera dibahas maka dapat ditindaklanjuti, sehingga pada 2018 sudah dapat direalisasikan kepada masyarakat Papua.

Sebelumnya, sebanyak 10 ribu masyarakat Papua yang merupakan pengusaha asli Bumi Cenderawasih mendeklarasikan kebangkitan ekonomi bersama Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP). Mereka memadati Kantor Gubernur Dok II Jayapura, pada Kamis 7 September 2017 lalu.

Selain deklarasi kebangkitan ekonomi mereka menyelenggarakan serangkaian kegiatan panggung hiburan yang menampilkan kelompok musik reggae, penyediaan 10 ribu kotak makan, penandatanganan kontrak kerja sama dengan asosiasi-asosiasi orang asli Papua dan penyerahan bantuan modal usaha secara simbolis kepada anggota KAPP.

Anggota KAPP Benyamin Gurik, mengatakan  Pemerintah provinsi harus merespon aspirasi ini. “Sebab momentum ini akan dikenang oleh generasai papua,”katanya. (*)

The post KAPP minta draf Pergub kebangkitan ekonomi dibahas appeared first on PAPUA.business.

Wednesday, 23 August 2017

5 ribu pengusaha asli Papua terima bantuan gubernur

KAPP dan Himpari Papua gelar jumpa pers di kantor KAPP Pusat - Jubi / Hengky Yeimo

KAPP dan Himpari Papua gelar jumpa pers di kantor KAPP Pusat – Jubi / Hengky Yeimo

Jayapura, Jubi Dalam kurun waktu 6-8 bulan di tahun ini, Gubernur Papua telah menggelontorkan dana usaha kepada 5000 pengusaha asli Papua. Dana tersebut dikirim langsung ke rekening penerima.

Hal itu disampaikan Ketua Kamar Adat Pengusaha Papau (KAPP) Merry Yoweni, kepada sejumlah awak media pada konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat KAPP, di Perumnas Satu Waena, Selasa (22/8/2017).

Merry Yoweni mengatakan, itu salah satu bentuk perhatian Gubernur Papua dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah. Kami membuktikan kepada pemerintah bahwa kami anak-anak Papua juga mampu mempertanggungjawabkan uang negara dengan baik,” katanya.

Sementara itu, perwakilan pemuda Port Numbay Musa Tokoro mengatakan, semua pihak harus mendukung apa pun langkah-langkah dan kebijakan gubernur yang mendukung bangkitnya ekonomi masyarakat Papua.

“Kami sangat menghargai gubernur dengan keberpihakannya kepada orang asli Papua, dalam memberdayakan eknomi masyarakat,” Mussa Tokoro. (*)

10 ribu pengusaha OAP akan temui gubernur

KAPP dan Himpari Papua gelar jumpa pers di kantor KAPP Pusat - Juni / Hengky Yeimo

KAPP dan Himpari Papua gelar jumpa pers di kantor KAPP Pusat – Juni / Hengky Yeimo

Jayapura, Jubi Sekitar 10 ribu anggota Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) dan Asosiasi Lokal Pengusaha Papua yang tergabung dari 15 organisasi usaha, rencananya akan bertemu gubernur, 31 Agustus 2017 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Merry Yoweni, kepada sejumlah awak media dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat KAPP, di Perumnas Satu Waena, Selasa (22/8/2017).

Merry Yoweni mengatakan, pengusaha yang akan bertemu gubernur itu, mulai dari pengusaha penjual pinang, mini mikro, pemilik CV dan PT.

“Untuk menyampaikan mengenai peraturan gubernur tentang kebangkitan Orang Asli Papua (OAP). Kami akan menghadap gubernur  untuk menandatangani pergub petunjuk teknis pelaksanaan perdasus No 18, terkait ekonomi berbasis masyarakat. Agar tiga persen dari otsus itu diberikan kepada pengusaha asli papua supaya bisa membantu perekonomian orang asli papua,” kata Merry Yoweni.

Merry Yoweni mengatakan, sepanjang proses ini berjalan pihaknya baik dari KAP maupun asosiasi pengusaha asli papua, memutuskan bersatu memperjuangkan hak orang asli papua.

“Selama ini kami OAP sangat susah mengakses permodalan ke perbankan,” kata Yoweni.

Ia menambahkan, selama 72 tahun orang Papua berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi tidak ada orang Papua yang bisa diandalkan dalam dunia usaha.

“Sudah saatnya kami bangkit untuk meminta hak-hak kami kepada pemerintah sebagai aktor utama pembangunan di atas tanah Papua,” katanya.

Sementara itu perwakilan Himpunan Pengusaha Pribumi Asli Papua (HIMPARI PAPUA) Frangky Mirino mengatakan, pihaknya telah mempunyai badan hukum di bawah naungan KAP Papua.

“Kami ingin maju dan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang dimiliki OAP. Di bawah payung KAPP kami dibentuk untuk bisa maju bersama saudara serumpun di Tanah Papua untuk membangun ekonomi,” katanya. (*)

Friday, 4 August 2017

Jhon Yonathan Kwano: Lukas Enembe Pasti Menang Pilkada Mendatang, Tapi untuk Entrepeneur OAP akan Merugikan

Jhon Yonathan Kwano, Direktur PAPUAmart.com dari KSU Baliem Arabica bertempat di Jalan Raya Sentani, Hawai No. 05 menyatakan dalam percakapan singkat dengan media PAPUA.business bahwa Gubernur incumbent Lukas Enember, apalagi masih bersama dengan Wakil Gubernur Klemen Tinal pasti akan memenangkan Pemilihan Umum tahun 2019 untuk menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Akan tetapi Kwano mengatakan

Kalau mereka dua berpisah, artinya Klemen Tinal juga mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Lukas Enemeb juga mencalonkan diri menjadi Gubernur, maka aspirasi orang Papua akan terbagi dua, karena kedua-duanya selama ini disukai oleh OAP di kampung-kampung.

Kwano selanjutnya mengatakan

Walaupun saya bilang orang di kampung-kampung suka sama mereka dua, tidak berarti saya suka mereka. Saya tidak berbicara atas dasar suka-tidak suka, tetapi berdasarkan realitas apa yang mereka telah kerjakan untuk entrepreneur di Tanah Papua selama ini, saya harus jujur mau katakan bahwa kalau mereka berdua terpilih kembali, entrepreneurship di Tanah Papua pasti akan merayap lagi selama lima tahun lagi.

Ditanyakan mengapa orang di kampung-kampung senang, Jhon Kwano mengatakan karena orang kampung, masyarakat biasa kan senang nonton film-film “action”, jadi selama ini drama-drama action yang dimainkan di pentas politik di Tanah Papua cukup menarik untuk ditonton. Itu saja alasannya. Katanya

Itu saja yang buat masyarakat Papua pada umumnya mau Lukas Enembe memimpin untuk perode kedua. Dunia sekarang ialah sepenuhnya panggung sandiwara. Jadi, siapa yang pintar main sandiwara, dia yang suka ditonton orang. Lihat saja orang-orang tua pegang smartphones hari ini, kebanyakan mereka gunakan untuk apa? Mereka main game, bukan? Saat ada telepon masuk, saat ada panggilan dari anggota keluarga, apa kata mereka? Sssst! mengapa? Mereka lagi sibuk main game.

Orang Papua lupa, bahwa mereka saat ini hanya menjadi penonton. Padahal Presiden Joko Widodo mau semua orang yang ada di dalam NKRI harus menjadi pemain di dalam film-film dimaksud, tidak boleh jadi penonton lagi. Tetapi orang Papua kan senang menjadi penonton, menjadi komentator, senang bermimpi yang muluk-muluk, sampai-sampai mendewakan Papua Merdeka, membicarakannya siang dan malam, sampai tidak makan, tidak minum, tidak tidur.

Nah, dalam kondisi mentalitas orang Papua seperti ini, Lukas Enembe memang cocok. Ya, betul kita butuh pemain drama, bukan pendidik, bukan ekonom, bukan nasionalis.

Pernyatan-pernyataan ini menarik sehingga percakapan terus digali. Banyak hal mengemuka, tetapi pernyataan-pernyataan seperti ini menarik, karena alasan-alasan yang diberikan juga cukup rasional. PAPUA.Business News mengajukan pertanyaan seputar apa saja yang sudah dikerjakan Lukas Enembe selama ini, yang diharapkan orang Papua supaya diteruskan. Kwano meneruskan

Apa yang dikerjakan Lukas Enembe selama ini untuk Papua Bangkit apa? Untuk Papua Mandiri apa? Untuk Papua Sejahtera apa? Tiga pilar ini menggunakan konsep gerbang emas Papua? Ini istilah-istilah dari ilmu apa? Itu baru konsep, belum pemain yang dilibatkan menerapkan konsep itu. lebih parah lagi.

Joko Widodo membawa kabinetnya menurut keahlian dan kemampuan mereka di lapangan, juga menurut latar-belakang sosial-budaya mereka. Menteri-menteri yang berhbungan dengan ekonomi, siapa yang pantas? Ya, ya paham dan mempraktekkan ekonomi di dunia, yang menghidupi dunia ekonom, bukan membaca, menghafal, membicarakan, mendramatisir, memperdagangkan ilmu ekonomi, bukan pemain panggung ekonomi seperti yang dipasang Lukas Enembe.

Siapa yang dipasang Lukas Enembe sebagai Kepala Dinas, Kepala Biro yang berhubungan dengan ekonomi di Tanah Papua? Bukan orang-orang ekonomi, bukan orang-orang yang latar-belakang sosial-budayanya ekonomi, bisnis atau perdagangan sama sekali. jadi, pemain bola kaki masuk dipasang Lukas Enembe main bola volley, pemain belakang dpasang sebagai striker. Semua orang tahu, dan paham, dan pasti masuk akal kalau melihat Kepala Biro di Provinsi adalah orang-orang keturunan China atau orang-orang Makassar yang darah-dagingnya memang di dunia bisnis. Tetapi ternyata kan tidak begitu? Yang dipasang orang pemain lain, ya ekonomi Papua esperti ini.

Diceritakan lagi kebijakan-kebijakan Lukas Enembe dengan istilah Gerbang Mas Papua dan pendekatan degnan KAPP (Kamar Adat Pengusaha Papua), Jhon Kwano menjawab,

Saya tidak bicara masalah proyek. Saya bukan pengusaha proyek pemerintah. Saya bicara seperti Joko Widodo, pengusaha dalam artian entrepreneur yang punya usaha berorientasi kepada konsumen, pelanggan. Arah bisnisnya bukan menadahkan tangan ke atas, tetapi membalik tangannya dan menggali di dalam tanah untuk mendatangkan keuntungan. Boleh-boleh saja Gerbang Emas, Gerbang Perunggu, Gerbang Perak, apa saja, boleh saja Kamar Adat, Kamar Perempuan, dan Kamar apa saja, tetapi berapa orang entrepreneur Papua yang sudah berdiri di atas kaki sendiri, dibuat terlepas dari Proyek Pemerintah?

Saya sudah bolak-balik pulau Jawa selama hampir 5 tahun, dalam rangka menjual Kopi Papua dan buah merah (Tawy Papua) dan saya belum temukan entrepreneur Papua sejati.

Ditanyakan selanjutnya tentang harapan-harapan untuk memperbaiki kekurangan yang telah nampak di era 5 tahun sejauh ini, Jhon Kwano kembali menegaskan

Ya, pertama-tama, dan terutama, fokus ke mama-mama Papua, yang selama ini berjualan di atas tanah di Kota Jayapura, kena hujan, kena panas. mereka bukan tahanan. Mereka tidak melanggar hukum lahir sebagai mama-mama Papua. Mereka tidak berdosa menjadi mama-maka Papua. Di Angkasapura Jayapura Utara, di Yotefa Abepura, di Expo Waena, di Pasar Lama (Jl. Yahim) Sentani sampai di seluruh kabupaten di Tanah Papua, semua orang Papua punya tempat jualan di mana? Di atas Tanah! Di panas terik, di ruang terbuka. Coba untuk 5 tahun berikutnya hanya punya satu program: Masukkan  semua penjual orang Papua dari atas tanah ke tempat jualan yang layak-manusiawi. Kalau tidak bisa, jangan bicara gerbang emas, gerbang perak, gerbang perunggu. Itu istilah-istilah dalam drama politik belaka, di kulitnya emas, di dalamnya tanah liat. Jangan buka banyak gerbang, nanti Iblis juga terbang masuk-keluar lewat gerbang itu.

Yang kedua, organisir semua entrepreneur OAP dengan baik. Salah satu cara yang paling tepat saat ini, di era ini ialah dengan mengorganisir ntrepreneur Papua secara Online. Pertama dengan mengunang semua entrepreneur Papua mendaftarkan diri secara Online. Semua entrepreneur Papua, terpusat dengan administrasi pengusaha Papua yang jelas dan baku, di mana semua orang punya kesempatan dan hak yang sama untuk mendaftarkan diri, dan mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang tersedia dalam paket Otonomi Khusus secara fair. Biarkan OAP sendiri mendaftarkan diri, dan melaporkan kondisi usaha mereka, dan dikoordinir oleh satu Biro namanya Biro Entrepreneur OAP di Provinsi Papua. Minta maaf, dalam otak orang Papua harus bedakan antara pengusaha proyek dan pengusaha entrepreneur supaya kita tidak salah paham. Yang dimaksud di sini ialah entrepreneur OAP.

Indonesia ini sangat kotor, untuk menjaga orang Asli Papua tidak ikut menjadi kotor, semua orang Papua harus belajar mengembangkan kebijakan dan dokumentasi, bisnis dan usaha dengan integrasi sistem Online: e-government, e-project, e-commerce, e-business, e-entrepreneur, dan seterusnya. Itu yang dilakukan terpidana Basuki Thahja Purnama, dan itulah sebabnya ia dipenjarakan. Dalam berinteraksi di Indonesia, kita dihadapkan dengan gerbang budaya Timur, katanya, yaitu katakan apa yang enak didengar, jangan terus-terang mengatakan apa adanya, biarkan yang salah nanti toh sadar sendiri, lakukan yang enahk bagi kehidupan bersama, jangan coba-coba membela kebenaran mutlak, semuanya bisa diatur, hukum kan dibentuk untuk dilanggar, jadi jangan terlalu pusing kalau melanggara hukum, dan sebagainya.

Yang ketiga, dan terpenting, Lukas Enembe harus mengangkat Penasehat Bidang Ekonomi orang keturunan China atau menyewa penasehat dari Papua New Guinea atau Australia. Kalau orang selain dari itu, percuma kita punya Lukas Enembe menjadi Gubernur Provinsi Papua. Kalau saya bandingkan sebenarnya secara konseptual dan strategis Barnabas Suebu sudah melakukan banyak hal strategis bermanfaat untuk orang papua. Salah satunya Perdasus bagi Provinsi Papua. Berapa perdasus/ perdasi yang telah disahkan oleh Lukas Enembe selama ini? Itu satu contoh saja. Masih banyak contoh lain. Karena apa? Karena penasehat ekomomi dan bidang OAP-nya itu benar-benar untuk OAP, bukan Orang Papua Palsu (OPP).

Ditambahkan juga bahwa entrepreneur Papua di sini bukan sama dengan beberapa Bupati di Tanah Papua yang membuka toko, tetapi menyuruh orang Toraja, orang Jawa, orang Batak yang jalankan toko-tokonya. Ini bukan entrepreneur Papua yang kami maksudkan. Entrepreneur Papua artrinya modal dari orang Papua, dipimpin orang Papua, dijalankan oleh orang Papua sendiri.

Banyak hal yang dibahas, akan tetapi akan dimuat dalam artikel berikutnya. Intisari dari tulisan pertama tentang Lukas Enembe periode kedua ini menekankan satu hal: Hentikan drama, kerja, kerja dan kerja! Dukung kebijakan Joko Widodo, tutup gerbang-gerbang yang memberikan orang Amber keluar-masuk mengatas-namakan OAP.