Tambang rakyat di Yahukimo akan ditutup

Jayapura, Jubi – Bupati Yahukimo, Abock Busup, menyatakan pihaknya sedang berusaha menutup tambang rakyat di wilayah itu. Katanya, perlu kajian, analisis, dan mendengar saran serta masukan dari berbagai pihak terlebih dahulu untuk mengetahui dampak positif dan negatif kehadiran tambang emas di daerah tersebut.

“Kalau nanti ribut, ada masyarakat korban, siapa yang bertanggung jawab. Perlu kajian dulu, dipelajari dulu agar diatur baik supaya tak ada masalah ke depan,” kata kata Abock Busup, di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan DPRD setempat telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan telah menyurati pemilik lima helikopter yang selama ini membawa penambang masuk ke wilayah tambang rakyat, agar untuk sementara helikopter tidak dioperasikan.

“Tanggal 17 September 2018, kami sudah kirim surat kalau lima helikopter itu tinggal di Yahukimo,” ucapnya.

Pihaknya tak ingin jika helikopter tidak berada di Yahukimo, masyarakat setempat akan menduga digunakan mengangkut orang ke lokasi penambangan.

“Kalau nanti ada konflik, dibilang pelanggaran HAM, pemerintah tidak perhatikan dan lainnya. Padahal kami sudah tegas,” ujarnya.

Lokasi tambangan rakyat di Yahukimo, kata Busup, berada di Distrik Seredala. Lokasi penambangan dapat ditempuh 30 menit menggunakan jalan darat dari Dekai, ibu kota Yahukimo. Penambang, tidak hanya berasal dari masyarakat asli setempat, juga orang dari daerah lain.

“Memang hingga kini aktivitas (penambangan) tetap jalan, namun sudah berkurang,” ucapnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, belum lama ini juga menyatakan menolak kehadiran penambangan ilegal di provinsi yang ia pimpin, karena merusak alam Papua.

“Mulai sekarang tidak boleh ada kegiatan ilegal lagi karena Papua sekarang dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Enembe.

Menurutnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) memegang surat dari PBB untuk melindungi hutan dan tanah di Papua.

“Pokoknya tidak boleh ada kegiatan ilegal baik itu Illegal fishing, logging, dan ilegal tambang. Semua tidak boleh ada di atas tanah Papua,” ucapnya. (*)

Yahukimo, pintu masuk penambang emas ke Pegunungan Bintang

Jayapura, Jubi – Bupati Yahukimo, Abock Busup, mengatakan Kota Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, merupakan salah pintu masuknya penambang dari daerah lain ke lokasi tambang rakyat di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin).

“Pemkab Pegunungan Bintang yang mengizinkan penambangan di Kampung Kawe. Namun penambang dari luar masuknya lewat Dekai,” kata Abock Busup, di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, akses dari Dekai ke Kampung Kawe dapat ditempuh lewat jalur darat dan udara, dengan waktu sekira 20 menit. Gampangnya akses itu membuat para penambang dari daerah lain di Papua, bahkan luar Papua, cenderung memilih Dekai sebagai jalur masuk ke lokasi tambang.

“Penambang dari luar Yahukimo tiba di Dekai menggunakan pesawat kemudian lanjut ke wilayah itu (Kampung Kawe),” ucapnya.

Tambang emas tidak hanya wilayah Kabupaten Pegubin, juga di Kabupaten Yahukimo. Kehadiran tambang emas itu membuat Ikatan Suku Besar Una, Kopkaka, Arumtap, Arupkor, Mamkot, Momuna (IS-UKAM) Papua minta aktivitas pertambangan dihentikan.

Sekretaris IS-UKAM, Timeus Aruman, beberapa waktu lalu, mengatakan pengusaha tambang di wilayah itu diduga mendatangkan penambang dari pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan.

Hal yang sama dikatakan Kepala Suku Una-Ukam, Yakobus Kisamlu. Katanya, pihaknya menolak penambangan ilegal dan mengeluarkan lima poin pernyataan sikap di antaranya menyatakan pendulangan emas di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pengubin dan Distrik Suntamon Kabupaten Yahukimo adalah ilegal dan masyarakat UKAM sebagai hak ulayat menolak pelaku pendulang. (*)

Ratusan pengusaha wanita ikut pelatihan digital marketing

Pelatihan digital marketing IWAPI kepada para pengusaha perempuan di Papua – Jubi/Dok. IWAPI

Jayapura, Jubi –  Untuk mendongkrak semangat kewirausahaan perempuan Papua, sekitar 300 perempuan yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Papua ikuti digital marketing training atau pelatihan pemasaran bersama Facebook.

“IWAPI goes Digital ini merupakan pelatihan digital sebagai lembaran baru pada agenda edukasi untuk para pengusaha perempuan Papua membangun jaringannya, berbagai pengetahuan, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam perjalanan bisnis mereka, terutama untuk pembelajaran secara onlineuntuk menembus pasar digital,” ujar Moza Pramita, penanggung jawab pelatihan, Sabtu (22/9/2018).

Menurut Moza, sudah saatnya perempuan bersiap menghadapi era globalisasi atau era digital dalam mendukung usaha mereka, dimana selama ini merasa tersaingi karena memajukan dan mengembangkan serta mendirikan usaha yang belum ada menjadi semakin mendunia melalui fasilitas halaman bisnis Facebook.

“Kita kerjasama dengan Facebook mulai tahun 2016. Tahun 2018 ini, Jayapura menjadi kota ke delapan yang mengembangkan program yang sama yaitu IWAPI goes Digital. Saat ini sudah terdaftar kurang lebih 1.649 peserta. Kita akan publish setelah selesai di Jayapura,” katanya.

Moza menambahkan dengan adanya laman bisnis Facebook ini adalah adanya sistem promosi, hanya cukup sekali meng-upload kemudian akan secara otormatis bekerja sendiri dengan adanya fitur promosi berjadwal.

“Promosi itu bisa setiap hari, setiap jam juga bisa, istilahnya tak kenal waktu dan tempat serta kendala jaringan,” ujarnya.

Pembina IWAPI, Dewi Monik, mengemukakan potensi Papua sangat banyak yang takkan habis untuk digali untuk dunia, seperti pariwisata, budaya, kesenian, antropologi, ukiran, dan keindahan pulaunya.

“Dengan Facebok potensi perempuan Papua akan lebih maju ke depannya,” ujarnya.

Staf ahli Gubernur Papua, Anie Rumbiak, mewakili Pemerintah Provinsi Papua, mengemukakan pihaknya akan mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk bisa ikut bertransaksi dan mendongkrak perekonomian melalui digital marketing khususnya di media daring.

“Kita akan dorong IWAPI kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk ikut mendukung perekonomian melalui sarana daring,” ujar Anie. (*)

Gubernur Papua akan fasilitasi Gubernur Morobe, PNG berkunjung ke Freeport

Jayapura, Jubi – Gubernur Provinsi Morobe, Papua Nugini (PNG), Ginson Sauno meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe memfasilitasi kunjungan pemerintah Provinsi Morobe ke lokasi tambang PT. Freeport Indonesia di Timika. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Morobe dalam jamuan makan malam yang ia selenggarakan di Kota Lae, Kamis (20/9/2018) untuk menyambut kedatangan Gubernur Papua beserta rombongan yang berjumlah 13 orang.

“Ibu kota Morobe, Kota Lae, sering menjadi tuan rumah even nasional tentang pertambangan. Karena itu, kami minta Gubernur Papua bisa memfasilitasi kami berkunjung ke PT. Freeport Indonesia,” ujar Gubernur Ginson.

Morobe adalah provinsi yang sangat penting di PNG. Provinsi ini memiliki pelabuhan utama di kawasan Pasifik, pertanian, perkebunan, peternakan sapi dan ayam, pengolahan hasil tambang  dan industri utama lainnya. Provinsi  inilah yangmengolah dan mendistribusikan kebutuhan hidup masyarakat PNG.

Provinsi terletak di pantai utara Papua Nugini. Luasnya 33.705 km², dengan populasi sekitar 750.000 jiwa. Dan karena pembagian Provinsi Southern Highlands pada tahun 2012, provinis ini merupakan provinsi yang paling padat penduduknya. Ini termasuk Huon Peninsula, Sungai Markham, dan delta, dan wilayah pesisir di sepanjang Teluk Huon.

Menanggapi permintaan Gubernur Ginson, Gubernur Enembe berjanji akan memfasiltasi tim dari Provinsi Morobe mengunjungi lokasi pertambangan PT. Freeport Indonesia.

“Seperti yang kita ketahui, kami baru saja mendapatkan 10 persen saham Freeport dari 51 persen divestasi saham pertambangan emas terbesar itu. Saya akan membantu memfasilitasi kunjungan Gubernur Morobe beserta timnya,” kata Gubernur Enembe menanggapi permintaan Gubernur Ginson.

Selain ingin berkunjung ke PT. Freeport Indonesia, Gubernur Ginson juga menawarkan kerjasama pertukaran guru dan mahasiswa. Menurutnya, hambatan dalam kerjasama kedua provinsi ini adalah bahasa. Sehingga ia merasa perlu ada pertukaran guru antar kedua provinsi yang berbeda negara ini. Provinsi Morobe akan mengirimkan guru bahasa Inggris ke Papua dan sebaliknya, Provinsi Papua mengirimkan guru bahasa Indonesia. Sedangkan untuk program pertukaran mahasiswa, Gubernur Gimson menawarkan program beasiswa bagi mahasiswa Morobe yang ingin belajar di Perguruan Tinggi di Papua dan sebagai timbal baliknya, Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa asli Papua yang ingin belajar ke Morobe.

Gubernur Enembe menyambut baik tawaran ini.

“Kami telah mengirimkan banyak mahasiswa Papua untuk belajar ke luar negeri. Sehingga tawaran saudara saya, Gubernur Gimson ini akan kami tindak lanjuti segera,” kata Gubernur Enembe.

Gubernur Enembe dalam kesempatan itu juga menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa bertemu dengan Gubernur Ginson dalam penandatanganan Letter of Intent  (LoI) tahun lalu. Karena saat itu ia dipanggil oleh Presiden Indonesia ke Jakarta.

“Saya juga minta maaf karena belum bisa membawa staf kantor saya. Saya baru dilantik sebagai Gubernur beberapa hari lalu untuk periode kedua selama lima tahun mendatang,” tambah Gubernur Enembe.

Mengenai permintaan pasokan daging sapi dalam PON 2020 nanti, Gubernur Ginson menyambut baik permintaan tersebut. Menurutnya, ini merupakan kerjasama ekonomi yang akan saling menguntungkan bagi kedua provinsi.

“Kami siap menjadi pemasok kebutuhan daging untuk PON 2020, seperti yang disampaikan Gubernur Papua.  Kami memiliki peternakan sapi terbesar di PNG. Juga peternakan ayam. Ini akan saling menguntungkan bagi dua provinsi ini,” kata Gubernur Ginson. (*)