Metrotvnews.com, Jakarta: Kredit macet yang terjadi di Bank Papua ternyata tidak dipergunakan untuk membiayai proyek yang berada di tanah Papua. Pemberian kredit pun tidak hanya dilakukan di Papua, tapi juga di Jakarta.
Dua debitur besar Bank Papua yang kreditnya macet, yakni PT Bahtera Sarana Irja (BSI) dan PT Vita Samudera (Vitas), mengajukan kredit ke Bank Papua untuk membiayai proyek di Jawa Timur dan Jawa Barat. PT BSI mengajukan pinjaman untuk pengerjaan proyek perkapalan di Surabaya, Jawa Timur.
Sementara itu, PT Vitas mengajukan permintaan pembiayaan untuk menggarap proyek Tol Cikampek-Palimanan (Cipali). PT BSI mendapat plafon kredit sebesar Rp313 miliar dan PT Vitas Rp111 milar. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp359 miliar.
Terungkapnya kasus kredit macet di Bank Papua tidak lepas dari temuan bagian pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bagian pengawasan OJK melihat ada potensi pelanggaran prosedur dan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit di Bank Papua. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti ke bagian penyidikan OJK.
“Dari hasil penyidikan memang ditemukan pelanggaran prosedur dalam penyaluran kredit sehingga kredit kedua debitur itu macet,” jelas Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1C OJK Hendrikus Ivo kepada Media Indonesia, Jumat 30 Juni 2017.
Ivo menegaskan bisa saja proyek yang dijalankan tidak bermasalah. Namun, karena prosedurnya bermasalah dan tidak prudent, pembayaran kreditnya pun jadi bermasalah dan akhirnya macet. Atas temuan itu, OJK membawa kasus itu kepada Kejaksaan Agung.
Kejaksaan menilai ada unsur tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit itu dan mengarahkan agar dilimpahkan ke Bareskrim Polri. OJK kemudian bersama Bareskrim Mabes Polri menyidik kasus itu dan meminta BPK untuk menghitung kerugian negara.
Saat ini aset milik kedua perusahaan itu sudah disita dan siap dilelang.
Minta dituntaskan
Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Direksi Bank Papua mengambil langkah cepat dan tepat mengatasi persoalan kredit macet yang melilit bank daerah milik masyarakat Papua itu.
Gubernur Lukas mengaku tidak kaget dan mengajak masyarakat agar tidak panik, apalagi sampai melakukan penarikan uang dari Bank Papua.
“Kita tidak kaget dan panik, Bank Papua ini memang sudah rusak dari dulu. Dari gubernur ke gubernur orang tidak lihat itu. Makanya saya rombak semua direksi, lalu saya ambil dari BNI, Mandiri, BCA. Mudah-mudahan mereka segera mengatasi persoalan ini,” ujar Gubernur Lukas ketika menjawab pertanyaan Media Indonesia di Jayapura, akhir pekan lalu.
Menurut Gubernur, salah satu penyebab terjadinya kredit macet di Bank Papua hingga merugikan daerah ratusan miliar ialah kebijakan direksi yang lalu dalam memberikan kredit tanpa melalui proses dan dokumen persyaratan perbankan yang benar.
“Bagaimana tidak macet? Baru 50 persen persyaratan kredit yang diajukan, dananya sudah cair,” tandasnya.
Dirinya meminta F Zendrato selaku Direktur Utama Bank Papua dan jajaran belajar dari persoalan dan mencari langkah tepat menyelamatkan Bank Papua dan menjaga kepercayaan nasabah. (Media Indonesia)
(AHL)
Hallo all dëst ass wéi ech en Dréngende Kreditt vu € 30.000 bannen innerhalb 24hours hunn fir eegent Geschäft ze starten aus internationale Kredit Online-Servicer kontaktéieren d'E-Mail vum Firma fir Är Kreditveraarbechtung wann Dir interesséiert sidd:
ReplyDeleteE-Mail: atlasloan83@gmail.com
WhatsApp: 1 (443) -345-9339