Jhon Yonathan Kwano: Lukas Enembe Pasti Menang Pilkada Mendatang, Tapi untuk Entrepeneur OAP akan Merugikan

Jhon Yonathan Kwano, Direktur PAPUAmart.com dari KSU Baliem Arabica bertempat di Jalan Raya Sentani, Hawai No. 05 menyatakan dalam percakapan singkat dengan media PAPUA.business bahwa Gubernur incumbent Lukas Enember, apalagi masih bersama dengan Wakil Gubernur Klemen Tinal pasti akan memenangkan Pemilihan Umum tahun 2019 untuk menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Akan tetapi Kwano mengatakan

Kalau mereka dua berpisah, artinya Klemen Tinal juga mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Lukas Enemeb juga mencalonkan diri menjadi Gubernur, maka aspirasi orang Papua akan terbagi dua, karena kedua-duanya selama ini disukai oleh OAP di kampung-kampung.

Kwano selanjutnya mengatakan

Walaupun saya bilang orang di kampung-kampung suka sama mereka dua, tidak berarti saya suka mereka. Saya tidak berbicara atas dasar suka-tidak suka, tetapi berdasarkan realitas apa yang mereka telah kerjakan untuk entrepreneur di Tanah Papua selama ini, saya harus jujur mau katakan bahwa kalau mereka berdua terpilih kembali, entrepreneurship di Tanah Papua pasti akan merayap lagi selama lima tahun lagi.

Ditanyakan mengapa orang di kampung-kampung senang, Jhon Kwano mengatakan karena orang kampung, masyarakat biasa kan senang nonton film-film “action”, jadi selama ini drama-drama action yang dimainkan di pentas politik di Tanah Papua cukup menarik untuk ditonton. Itu saja alasannya. Katanya

Itu saja yang buat masyarakat Papua pada umumnya mau Lukas Enembe memimpin untuk perode kedua. Dunia sekarang ialah sepenuhnya panggung sandiwara. Jadi, siapa yang pintar main sandiwara, dia yang suka ditonton orang. Lihat saja orang-orang tua pegang smartphones hari ini, kebanyakan mereka gunakan untuk apa? Mereka main game, bukan? Saat ada telepon masuk, saat ada panggilan dari anggota keluarga, apa kata mereka? Sssst! mengapa? Mereka lagi sibuk main game.

Orang Papua lupa, bahwa mereka saat ini hanya menjadi penonton. Padahal Presiden Joko Widodo mau semua orang yang ada di dalam NKRI harus menjadi pemain di dalam film-film dimaksud, tidak boleh jadi penonton lagi. Tetapi orang Papua kan senang menjadi penonton, menjadi komentator, senang bermimpi yang muluk-muluk, sampai-sampai mendewakan Papua Merdeka, membicarakannya siang dan malam, sampai tidak makan, tidak minum, tidak tidur.

Nah, dalam kondisi mentalitas orang Papua seperti ini, Lukas Enembe memang cocok. Ya, betul kita butuh pemain drama, bukan pendidik, bukan ekonom, bukan nasionalis.

Pernyatan-pernyataan ini menarik sehingga percakapan terus digali. Banyak hal mengemuka, tetapi pernyataan-pernyataan seperti ini menarik, karena alasan-alasan yang diberikan juga cukup rasional. PAPUA.Business News mengajukan pertanyaan seputar apa saja yang sudah dikerjakan Lukas Enembe selama ini, yang diharapkan orang Papua supaya diteruskan. Kwano meneruskan

Apa yang dikerjakan Lukas Enembe selama ini untuk Papua Bangkit apa? Untuk Papua Mandiri apa? Untuk Papua Sejahtera apa? Tiga pilar ini menggunakan konsep gerbang emas Papua? Ini istilah-istilah dari ilmu apa? Itu baru konsep, belum pemain yang dilibatkan menerapkan konsep itu. lebih parah lagi.

Joko Widodo membawa kabinetnya menurut keahlian dan kemampuan mereka di lapangan, juga menurut latar-belakang sosial-budaya mereka. Menteri-menteri yang berhbungan dengan ekonomi, siapa yang pantas? Ya, ya paham dan mempraktekkan ekonomi di dunia, yang menghidupi dunia ekonom, bukan membaca, menghafal, membicarakan, mendramatisir, memperdagangkan ilmu ekonomi, bukan pemain panggung ekonomi seperti yang dipasang Lukas Enembe.

Siapa yang dipasang Lukas Enembe sebagai Kepala Dinas, Kepala Biro yang berhubungan dengan ekonomi di Tanah Papua? Bukan orang-orang ekonomi, bukan orang-orang yang latar-belakang sosial-budayanya ekonomi, bisnis atau perdagangan sama sekali. jadi, pemain bola kaki masuk dipasang Lukas Enembe main bola volley, pemain belakang dpasang sebagai striker. Semua orang tahu, dan paham, dan pasti masuk akal kalau melihat Kepala Biro di Provinsi adalah orang-orang keturunan China atau orang-orang Makassar yang darah-dagingnya memang di dunia bisnis. Tetapi ternyata kan tidak begitu? Yang dipasang orang pemain lain, ya ekonomi Papua esperti ini.

Diceritakan lagi kebijakan-kebijakan Lukas Enembe dengan istilah Gerbang Mas Papua dan pendekatan degnan KAPP (Kamar Adat Pengusaha Papua), Jhon Kwano menjawab,

Saya tidak bicara masalah proyek. Saya bukan pengusaha proyek pemerintah. Saya bicara seperti Joko Widodo, pengusaha dalam artian entrepreneur yang punya usaha berorientasi kepada konsumen, pelanggan. Arah bisnisnya bukan menadahkan tangan ke atas, tetapi membalik tangannya dan menggali di dalam tanah untuk mendatangkan keuntungan. Boleh-boleh saja Gerbang Emas, Gerbang Perunggu, Gerbang Perak, apa saja, boleh saja Kamar Adat, Kamar Perempuan, dan Kamar apa saja, tetapi berapa orang entrepreneur Papua yang sudah berdiri di atas kaki sendiri, dibuat terlepas dari Proyek Pemerintah?

Saya sudah bolak-balik pulau Jawa selama hampir 5 tahun, dalam rangka menjual Kopi Papua dan buah merah (Tawy Papua) dan saya belum temukan entrepreneur Papua sejati.

Ditanyakan selanjutnya tentang harapan-harapan untuk memperbaiki kekurangan yang telah nampak di era 5 tahun sejauh ini, Jhon Kwano kembali menegaskan

Ya, pertama-tama, dan terutama, fokus ke mama-mama Papua, yang selama ini berjualan di atas tanah di Kota Jayapura, kena hujan, kena panas. mereka bukan tahanan. Mereka tidak melanggar hukum lahir sebagai mama-mama Papua. Mereka tidak berdosa menjadi mama-maka Papua. Di Angkasapura Jayapura Utara, di Yotefa Abepura, di Expo Waena, di Pasar Lama (Jl. Yahim) Sentani sampai di seluruh kabupaten di Tanah Papua, semua orang Papua punya tempat jualan di mana? Di atas Tanah! Di panas terik, di ruang terbuka. Coba untuk 5 tahun berikutnya hanya punya satu program: Masukkan  semua penjual orang Papua dari atas tanah ke tempat jualan yang layak-manusiawi. Kalau tidak bisa, jangan bicara gerbang emas, gerbang perak, gerbang perunggu. Itu istilah-istilah dalam drama politik belaka, di kulitnya emas, di dalamnya tanah liat. Jangan buka banyak gerbang, nanti Iblis juga terbang masuk-keluar lewat gerbang itu.

Yang kedua, organisir semua entrepreneur OAP dengan baik. Salah satu cara yang paling tepat saat ini, di era ini ialah dengan mengorganisir ntrepreneur Papua secara Online. Pertama dengan mengunang semua entrepreneur Papua mendaftarkan diri secara Online. Semua entrepreneur Papua, terpusat dengan administrasi pengusaha Papua yang jelas dan baku, di mana semua orang punya kesempatan dan hak yang sama untuk mendaftarkan diri, dan mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang tersedia dalam paket Otonomi Khusus secara fair. Biarkan OAP sendiri mendaftarkan diri, dan melaporkan kondisi usaha mereka, dan dikoordinir oleh satu Biro namanya Biro Entrepreneur OAP di Provinsi Papua. Minta maaf, dalam otak orang Papua harus bedakan antara pengusaha proyek dan pengusaha entrepreneur supaya kita tidak salah paham. Yang dimaksud di sini ialah entrepreneur OAP.

Indonesia ini sangat kotor, untuk menjaga orang Asli Papua tidak ikut menjadi kotor, semua orang Papua harus belajar mengembangkan kebijakan dan dokumentasi, bisnis dan usaha dengan integrasi sistem Online: e-government, e-project, e-commerce, e-business, e-entrepreneur, dan seterusnya. Itu yang dilakukan terpidana Basuki Thahja Purnama, dan itulah sebabnya ia dipenjarakan. Dalam berinteraksi di Indonesia, kita dihadapkan dengan gerbang budaya Timur, katanya, yaitu katakan apa yang enak didengar, jangan terus-terang mengatakan apa adanya, biarkan yang salah nanti toh sadar sendiri, lakukan yang enahk bagi kehidupan bersama, jangan coba-coba membela kebenaran mutlak, semuanya bisa diatur, hukum kan dibentuk untuk dilanggar, jadi jangan terlalu pusing kalau melanggara hukum, dan sebagainya.

Yang ketiga, dan terpenting, Lukas Enembe harus mengangkat Penasehat Bidang Ekonomi orang keturunan China atau menyewa penasehat dari Papua New Guinea atau Australia. Kalau orang selain dari itu, percuma kita punya Lukas Enembe menjadi Gubernur Provinsi Papua. Kalau saya bandingkan sebenarnya secara konseptual dan strategis Barnabas Suebu sudah melakukan banyak hal strategis bermanfaat untuk orang papua. Salah satunya Perdasus bagi Provinsi Papua. Berapa perdasus/ perdasi yang telah disahkan oleh Lukas Enembe selama ini? Itu satu contoh saja. Masih banyak contoh lain. Karena apa? Karena penasehat ekomomi dan bidang OAP-nya itu benar-benar untuk OAP, bukan Orang Papua Palsu (OPP).

Ditambahkan juga bahwa entrepreneur Papua di sini bukan sama dengan beberapa Bupati di Tanah Papua yang membuka toko, tetapi menyuruh orang Toraja, orang Jawa, orang Batak yang jalankan toko-tokonya. Ini bukan entrepreneur Papua yang kami maksudkan. Entrepreneur Papua artrinya modal dari orang Papua, dipimpin orang Papua, dijalankan oleh orang Papua sendiri.

Banyak hal yang dibahas, akan tetapi akan dimuat dalam artikel berikutnya. Intisari dari tulisan pertama tentang Lukas Enembe periode kedua ini menekankan satu hal: Hentikan drama, kerja, kerja dan kerja! Dukung kebijakan Joko Widodo, tutup gerbang-gerbang yang memberikan orang Amber keluar-masuk mengatas-namakan OAP.

Disnaker Papua dan Jayawijaya dorong regulasi pekerja OAP di dunia usaha

Wamena, Jubi – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama pemerintah Provinsi Papua sedang membentuk regulasi khusus untuk memberikan peluang pekerjaan bagi para pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) khususnya di Jayawijaya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustriaan dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, Semuel Munua mengatakan, tahapan yang telah dilakukaan adalah berdiskusi dengan para investor-investor yang beroperasi di Jayawijaya.

“Kita ingin membuat regulasi yang nanti diterbitkan dalam SK bupati untuk pemanfaatan tenaga lokal, karena kita lihat di toko, kontraktor itu jarang mereka menggunakan tenaga orang asli Papua,” kata Munua kepada wartawan usai membuka sosialisasi penyusunan kebijakan standariasi lembaga penyalur tenaga kerja disalah satu hotel di Wamena, Rabu (2/8/2017).

Menurutnya, setelah ada regulasi tersebut, dipastikan para pencari kerja di Jayawijaya akan terakomodasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di daerah.

Melalui pertemuan itu juga, bersama pengusaha perhotelan, restoran dan kios, Semuel berharap ada masukan terkait persoalan tenaga kerja di Jayawijaya.

“Kita juga akan memberikan pelatihan bagi pencari kerja, supaya penyedia pekerjaan mengakomodasi tenaga kerja Papua walaupun hanya untuk campur semen dan pasir (kuli bangunan) atau angkat pasir,” katanya.

Ia menambahkan bahwa perlu adanya pelatihan rutin bagi pencari kerja pribumi agar mereka mampu bersaing dengan pencari kerja non-pribumi.

“Kondisi yang ada, campur semen (kuli bangunan) saja harus didatangkan dari luar Papua. Kadang kita punya pekerja lokal ini kerja sedikit, maunya banyak,” katanya.

Sementara itu, Kasubag Syarat Kerja pada dinas tenaga kerja Provinsi Papua, Melky Bosawer menjelaskan, hal ini pun sesuai dengan Undang-Undang No. 13/2003 tentang ketenegakerjaan, lalu undang-undang nomor tentang sistem lapor perusahaan, sehingga tugas pemerintah ialah melakukan bimtek atau sosialisasi atau pemahaman kepada pimpinan perusahaan maupun karyawan, dan masyarakat soal perekrutan tenaga kerja.

“Untuk memberikan pemahaman tentang norma-norma yang mengatur tentang suatu perusahaan yang beroperasi di Jayawijaya ada syaratnya. Sehingga perlu bersama sharing, sehingga setiap perusahaan kembali ke rambu-rambu undang-undang ketenagakerjaan, sehingga kewajiban dan hak suatu perusahaan bisa menjalani optimalisasi dengan baik,” kata Melky Bosawer.

Untuk tenaga lokal yang dipekerjakan di setiap perusahaan di Papua sendiri, menurut Melky presentasi di Papua tidak stabil karena tiap tahun ada perubahan sehingga masing-masing regulasi setiap kabupaten berbeda.

“Kami juga berharap adanya kebijakan bupati sehingga ada perda dalam rangka membina orang asli Papua, sehingga memberikan pelatihan sehingga dapat dijumlah regulasinya berapa yang dapat terserap di dunia kerja khususnya bagi orang asli Papua,” katanya. (*)

Wagub : Festival Teluk Humbold beri outcome bagi masyarakat

Wagub bersama OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura membuka Festival Teluk Humbold ke-9 – Jubi/Hengky

Jayapura, Jubi – Festival Teluk Humbold (FTH) bukan kegiatan hura-hura semata. Festival Teluk Humbold (FTH) harus berkualitas dan memberi outcomebagi masyarakat Port Numbay.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal, di hadapan tamu undangan serta simpatisan, ketika membuka acara Festival Teluk Humbold ke-9, di pantai Wisata Hamadi, Kamis (3/8/2017).

“Kita punya komitmen sama untuk memajukan festival ini agar dapat memberi dampak untuk kehidupan masyarakat di sini. Untuk itu, melalui momentum ini kita maju bersama-sama,” kata Klemen Tinal.

Dirinya berterimakasih kepada wali kota dan jajarannya yang sudah menggagas FTH. Secara perlahan festival harus diambil alih dan dikelola oleh masyarakat dan swasta yang ada di Kotamadya Jayapura.

Untuk ke depannya Kelemen Tinal mengatakan, pemerintah dapat menjadi fasilitator. Pemerintah hanya memberi contoh dan merangsang masyarakat untuk menjadikan tanggung jawab bersama.

“Jangan setiap tahun wali kota membuat festival, pemerintah bisa menganggarkan dana untuk festival dan pemerintah hanya memberikan contoh agar ke depannya masyarakat Port Numbay sebagai subjek pembangunan, untuk mengambil alih dan membawa festival ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan bermasyarakat,” kata Klemen Tinal.

Ia mencontohkan, Festival Sakura di Jepang kemudian Festival Tulip di Belanda, Festival Rio de janeiro di Brasil dan yang mengelola itu bukan pemerintah malahan masyarakat. Mereka sudah merasa bagian dari dirinya.

Untuk itu ke depannya Klemen Tinal berharap, semua sopir taksi, dan masyarakat dapat diajak untuk menggunakan busana adat mereka. Seharian bisa memutar lagu Wainambey, dan hari ini dapat dijadikan hari penuh sukacita bagi mereka.

Lanjut Klemen Tinal, pemerintah kotamadya harus memikirkan inovasi bagi 14 kampung yang ada di Kota Jayapura.

“Mudah-mudahan lima tahun ke depan ini wali kota Jayapura, punya komitmen dapat menunjukkan bahwa warga sendiri yang mengelola festival ini. Jadi festival masyarakat Jayapura, bukan festival pemerintah kotamadya,” kata Klemen Tinal.

Sementara itu, Ketua Panitia penyelenggara Nurjaidin Konu mengatakan,  Festival Teluk Humbold inI akan berlangsung dari 3-7 agustus 2107 dengan melibatkan berbagai stakeholder di Kota Jayapura.

Tujuan dilaksanakan, menumbuhkembangkan dunia pariwisata di Kota Jayapura, dan memperkenalkan budaya dan destinasi wisata di Kota Jayapura. Menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Jayapura, menarik pemilik modal untuk berinvestasi di berbagai bidang khususnya dunia pariwisata.

“Yang terpenting bagaimana memberikan rasa kepercayaan diri kepada masyarakat Kota Jayapura, bahwa kami juga mampu mengolah pariwisata di Kota Jayapura. Dan juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura, dan untuk memeriahkan HUT RI Ke-72,” katanya. (*)

Mama-mama tanyakan dana pemberdayaan perempuan dari kampung Honai Lama

Mama-mama yang memprotes belum diterima dana pemberdayaan perempuan dari dana desa-Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Belasan mama-mama, yang kesehariannya berjualan di pasar, mempertanyakan dana pemberdayaan perempuan dari program Dana Desa di Kampung Honai Lama 2, Kabupaten Jayawijaya.

Bertempat di sekretariat Yayasan Humi Inane (Suara Perempuan), pada Kamis (3/8/2017), mama Ros Kossy menuturkan, ia bersama perempuan lainnya, setelah mendengar bahwa dana desa telah dicairkan, mereka kemudian menemui kepala kampung Honai Lama 2 untuk mempertanyakan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, namun ditolak.

Ia menuturkan, penolakan itu dilakukan kepala kampung dengan alasan mereka tidak memiliki KTP yang berdomisili di Honay Lama.

“Kami semua ini masuk warga di Kampung Honai Lama 2, tetapi ketika kita tanyakan ke kepala kampung, mereka bilang kami tidak bisa terima dana karena bukan warga Honai Lama 2,” ujar mama Ros.

Mama Ros mengaku, sebelumnya, ia bersama perempuan dewasa Honay Lama lainnya telah diminta untuk mengurus KTP daerah setempat dan mengumpulkannya. Namun, setelah dikumpulkan, ucapnya, KTP mereka tidak dibawa ke dinas kependudukan. Belakangan, mereka mendengar hanya dua orang yang diterima dari belasan nama yang terdaftar.

“Dari situ ada satu ibu bilang kami tuh ‘makan dua piring’, akhirnya saya baku marah dengan ibu itu,” ucap Mama Ros. “Yang kami tahu desa kami di Honai Lama 2 tapi kenapa nama-nama kami tidak ada?!”

Keluhan sama juga diutarakan Mama Salomina, yang menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan setiap hari di pasar.

“Kami ini kan ada yang jualan pinang, jual kayu bakar dan lainnya bahkan untuk keperluan anak sekolah, sehingga berharap dari dana itu. Tetapi, saya tidak pernah terima dana dari desa. Sekarang kami tuntut hak kami,” tegasnya.

Sementara itu, Margaretha Wetipo selaku direktris Yayasan Humi Inane ikut mempertanyakan alokasi anggaran yang dimasukan atas nama pemberdayaan perempuan di hampir 40 distrik di Jayawijaya.

“Hampir di 40 distrik persoalan yang sama ini terjadi, di mana dari cerita ke cerita hak perempuan dari desa-desa persoalannya sama,” kata Margaretha.

“Saya minta untuk dana yang dialokasikan khusus untuk perempuan, diberikan saja kenapa bisa dipersulit, padahal mereka punya hak,” imbaunya. (*)