Yang terlupa dari jatah 10 persen saham Freeport untuk Papua

foto gunung Nemangkawi di sampul buku yang ditulis masyarakat adat soal Freeport. Buku ini sudah diserahkan ke pemerintah Jakarta melalui menteri ESDM, Jonan beberapa waktu lalu (Jubi/Ist)

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua John NR Gobay mengatakan dirinya mendukung dana 10 persen Freeport ke Papua.

“Jujur saya dukung 10 persen saham harus Papua dapat, harus kita apresiasi Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Gubernur Papua Lukas Enembe,”ungkap Gobay kepada jurnalis Jubi di Abepura, kota Jayapura, Papua, Rabu (18/07/2018)

Namun kata dia, apa yang Papua peroleh itu   ada di celah celah  masalah yang rumit. Penerima maupun pemberi 10 persen saham lupa, pelbagai masalah-masalah moral  yang ditinggalkan .

“Lupa ada masyarakat yang lebih dulu mendiami wilayah itu. Masyarakat pemilik hak ulayat, pengakuan manusia pemilik Nemangkawi dan orang asli Papua lainnya,” katanya.

“Lupa pengakuan hak ulayat orang Amungme dan Kamoro. Pengakuan  bahwa mereka yang lebih dulu ada di wilayah, membangun  kehidupan  di sana jauh sebelum yang lain datang,” sambungnya.

Selain itu, kesepakatan itu juga melupakan soal perusakan ekosistem laut dan  darat. Merusak  hidup hajat masyarakat lokal.

“Ikan, air dan tanaman tercemar. Tidak ada lagi yang sehat bagi warga,”katanya

Bukan itu saja, jauh lebih penting itu, lupa tenaga kerja   atau saham, melainkan soal orang Papua menjadi tuan di negeri sendiri.

“Saya mau beritahukan Papua hari ini, kita semakin tertinggal bukan karena soal miskin duit tapi kita benar miskin mental dan moral,”tegasnya.

Karena itu, penting dalam segala macam kebijakan, manusia Papua harus menjadi pusat perhatiannya. Kalau tidak, orang Papua hanya jadi objek.

Peneas Lokbere, korban kekerasan negara dalam rangka mempertahankan Papua menyebut tidak adil kalau hanya dapat 10 persen saham.

“Masa yang punya dapat sedikit, orang lain banyak,”ungkap dia..

Kata dia, lebih adilnya, perlu pembicaraan ulang. Pemerintah, Freeport dan masyarakat adat duduk mencari solusi yang bisa menguntungkan semua pihak. (*)