KAPP kabupaten dan kota didesak segera lakukan konferda

Jayapura, Jubi – Pengurus Pusat Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) meminta kepada pengurus di kabupaten/kota segera menggelar konfrensi daerah. Ini disampaikan Pengurus Pusat KAPP Musa Haluk kepada Jubi, Sabtu (1/6/2019).

“Teman-teman pengurus KAPP kabupaten yang belum Konferda segera lakukan Konferda sesuai SK mandat yang kami berikan,” katanya.

Menurut Musa pembenahan organisasi saat ini menjadi agenda utama. Ia mencatat KAPP kabupaten yang sudah melakukan konferda baru sembilan dari 42 kabupaten/kota di seluruh tanah Papua.

“Target tahun ini tahun pembenahan organisasi. Dalam waktu dekat kami akan buat konferda Yahukimo, Biak dan beberapa daerah lainnya,” katanya.

Kata Musa, sejauh ini pengurus Pusat belum bisa membantu KAPP kabupaten dalam hal finansial guna mendorong pelaksanaan Konferda.

“Sejauh ini pusat belum ada alokasi dana dari pemerintah provinsi sehingga kami tidak bisa berharap banyak. Sekalipun ada dana itu untuk pembinaan dan untuk modal usaha kaum ekonomi lemah,” katanya.

Sementara itu Abet Asmurut ketua BPD KAPP Maibrat mengajak dan mendorong kepada BPD KAPP di seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat untuk segera melaksanakan Konferda dan pelantikan. Jika tidak maka peluang-peluang yang ada akan berlalu dan dimanfaatkan oleh orang lain yang sudah siap menjemput peluang.

“Dengan demikian untuk terwujudnya kebangkitan ekonomi dan kemandirian ekonomi, maka di butuhkan kerjasama dan meningkatkan kordinasi kerja yang baik di antara pengurus KAPP agar, orang asli Papua dapat bergandengan tangan mewujudkan Papua Bangkit Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan di atas tanah yang sendiri,” harapnya. (*)

Editor : Edho Sinaga

The post KAPP kabupaten dan kota didesak segera lakukan konferda appeared first on PAPUA.business.

Kelompok Tertentu Stop Lobi Pemerintah Pusat

“Soal 10 Persen Saham Freeport”

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH bersama Toni Wardoyo saat melakukan diskusi di DPR RI, Senin (9/10/2017).

JAKARTA,- Kepastian pemerintah pusat yang akan membagi 10 Persen dari divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Papua, ternyata tercium ada gelagat tidak baik dari kelompok tertentu maupun golongan yang melakukan manuver untuk mendapatkan sedikit saham tersebut.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH menegaskan, tidak boleh ada kelompok tertentu maupun golongan yang akan mengurus masalah 10 persen divestasi saham tersebut dengan pemerintah pusat.

Melainkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang berada di sekitar PTFI dan masyarakat adatnya yang nantinya bakal membahas secara detail.

“Kita harap kelompok dan golongan tertentu menghentikan upaya-upaya manuver dalam masalah 10 persen divestasi saham ini. Semua satu pintu yakni melalui kami di Pemprov Papua dan sejumlah kabupaten di sekitar serta masyarakat adat,”tegas Gubernur Lukas Enembe saat melakukan diskusi di DPR RI, Senin (9/10/2017).

Gubernur Lukas mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pembahasan secara detail bersama beberapa Bupati di sekitar PTFI dan masyarakat adat untuk bagaimana teknisnya. Artinya bahwa kalau pemerintah pusat sudah memberikan 10 persen  maka akan dibeli kemudian teknis pembeliannya akan dibahas secara detail.

Sebab, lanjutnya, pihaknya belum membahas bersama pemerintah pusat tentang bagaimana teknis pembelian saham tersebut sehingga pihaknya akan mengikuti tata cara pembelian itu apakah melalui perusahaan BUMN yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat.

“Kami akan mengikuti perkembangan bagaimana tata caranya dan akan didiskusikan secara teknis. Termasuk masalah nominal jumlah dana belum diketahui berapa. Oleh karena itu, masyarakat Papua diharapkan bisa mengikuti perkembangan masalah saham ini dan tidak perlu melakukan gerakan tambahan sebab masyarakat sudah memiliki 10 persen divestasi saham PTFI,”ujarnya.

Gubernur menambahkan sekaligus menyampaikan terimakasih kepada Komisi VII DPR RI, Presiden Jokowi dan Menteri ESDM karena sudah memperjuangkan kepemilikan divestasi saham ini. Bahkan, Gubernur mengakui bahwa kepemilikan divestasi saham PTFI ini baru terealisasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Papua sudah cukup lama menderita. Namun di era kepemimpinan Presiden Jokowi mampu merubah Papua mulai dari harga BBM yang disamakan dengan daerah lain kemudian menurunkan harga semen di pegunungan bahkan membuka infrastruktur yang menghubungkan daerah ke daerah lain di pegunungan. Kami Pemprov Papua mendukung penuh pemerintah pusat terkait semua kebijakan untuk pembangunan Papua,”tambah Lukas.

Sementara itu, Toni Wardoyo, anggota Komisi VII DPR RI menjelaskan, PTFI telah menyepakati divestasi saham sebesar 51 persen kemudian pembangunan Smelter. Mengenai 51 persen  divestasi saham itu, Toni merincikan bahwa sebanyak 41 persen untuk pemerintah pusat dan 10 persen  untuk Papua yang akan dikelola Pemprov Papua bersama kabupaten disekitarnya termasuk masyarakat adat.

Toni menegaskan, Menteri ESDM sudah melakukan pertemuan dengan CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson dan hasilnya bahwa PTFI menyatakan tetap berkomitmen pada hasil negosiasi yang disepakati dengan pemerintah Indonesia.

“Kami sudah menyepakatinya ketika pertemuan sambil makan siang antara Menteri ESDM dan Gubernur Papua yang juga dihadiri Wakil Menteri ESDM, Sekjen ESDM dan Dirjen Minerba. Jadi tidak ada masalah. Harapannya semua berjalan dengan apa adanya,”tandasnya.

The post Kelompok Tertentu Stop Lobi Pemerintah Pusat appeared first on PAPUA.business.

Pengusaha GEL Papua Akan Diakomodir

JAYAPURA,– Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Djuli Mambaya melakukan pertemuan dengan para pengusaha Golongan Ekonomi Lemah (GEL), Kamis (5/10/17).

Usai Djuli Mambaya mengungkapkan, para pengusaha GEL telah disepakati akan melakukan koordinasi dengan sekretaris Daerah Papua sebagai Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Papua.

“Hasilnya adalah bagaimana kesepatan bersama untuk bersama-sama Pengusaha asli Papua melakukan koordinasi dengan ketua TAPD,” ungkapnya.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, kata Djuli, juga membahas bagaimana pengusaha GEL Papua ini disiapkan dana dengan harapan mereka dapat mendapatkan pekerjaan.

“Jadi intinya adalah bagaimana mereka disiapkan anggaran khususnya GEL agar mereka semua bisa mendapatkan pekerjaan,” terangnya.

Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan, Djuli mengaku akan melakukan pertemuan dengan Sekda Papua.

“Jika masih memungkinkan kalau bisa dalam tahun ini pengusaha GEL yang belum mendapat kegiatan ini dapat diakomodir, sebab ini sudah akhir tahun anggaran 2017,” terangnya.

Ia berharap Ketua TAPD dapat mengakomodir pengusaha GEL tersebut, sebab ini merupakan suatu warning. Dimana kebutuhan untuk GEL harus diperbanyak dengan melalukan penambahan anggaran.

“Kita berharap kedepan GEL ini disiapkan dana yang besar, sebab marwa pengusaha Papua berada di GEL. Karena tidak banyak pengusaha Papua yang besar, dimana pengusaha GEL inilah yang banyak jumlahnya sampai ratusan yang dibina oleh dinas pekerjaan Umum Papua,” kata Djuli Mambaya.

Ia menjelaskan, tahun ini GEL untuk regular pada Bina Marga sebesar Rp 16 miliar dan Cipta Karya sebesar Rp 5 miliar.

“Sekarang tugas kami adalah bagaimana berjuang berkoordinasi dengan ketua TAPD supaya mereka masih bisa mendapatkan porsi anggaran yang ada,” katanya lagi.

Disinggung mengenai jumlah GEL yang belum terakomodir, Djuli Mambaya mengaku, jumlah GEL yang belum terakomodir sebanyak di regular sekitar 200 orang dari total 388 orang pengusaha.

“Tentu kami akan bagi kedalam sub kontraktor, mereka sudah ada yang menghadap ke pengusaha besar dan ada sebagian yang sudah mengakomodir,” terangnya.

Dikatakannya, dengan adanya pengusaha GEL tersebut tentunya  pengusaha besar sebenarnya juga akan terbantu dengan adanya keterlibatan pengusaha GEL. “Secara tidak langsung mereka membina secara langsung pengusaha GEL Papua dengan harapan dikemudian hari mereka bisa belajar dan mendapat pengalaman untuk menjadi pengusaha besar,” tegasnya.

Sementaa itu, Kepala Bidang Cipta Karya, Risliana Panggoa mengatakan, akan berusaha mengakomodir pengusaha GEL untuk masuk dalam sub kontraktor, mengingat ada pekerjaan yang sudah berjalan sampai 80 persen, seperti pembangunan di stadion mandala Jayapura.

“Jadi nanti mungkin nanti ada di pembangunan jalan dan pabrik petatas, nanti kami lihat apakah disitu ada pekerjaan minor yang tidak menggunakan alat. Intinya kami akan membantu mengakomodir kalau memang bisa,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bina Marga, Yafet Haluk. Ia mengaku, akan memanggil kembali para kontraktor besar untuk evaluasi. “Kami akan memohon kepada mereka apakah bisa titip karena paketnya sudah dimenangkan di ULP,”

Disamping itu, dirinya meminta kepada para pengusaha GEL untuk bersabar dan memberi waktu kepada pihaknya untuk mengurus semua ini. ” akan kami usahakan bicarakan kepada mereka, karena ada sebagian kontrak-kontrak yang belum keluar dan masih di proses, semoga ada pekerjaan yang bisa dibagi ke para pengusaha GEL,”ucapnya.

The post Pengusaha GEL Papua Akan Diakomodir appeared first on PAPUA.business.

BPS Papua lakukan Sensus Ekonomi Lanjutan

Jumpa pers yang digelar BPS Papua – Jubi

Jayapura, Jubi – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua akan melakukan Sensus Ekonomi lanjutan terhadap 21.387 usaha  pada  1 Agustus- 30 September 2017. Sebelumnya, BPS Papua  telah melakukan sensus serupa pada 2016.

Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Papua, Bambang Ponco Aji, mengatakan akan menerjunkan 558 petugas dalam sensus lanjutan ini. Para petugas tersebut masih dalam proses pelatihan.

“Ada 21.387 usaha yang kami bidik dalam sensus ekonomi lanjutan nanti. Sensus ini bertujuan untuk mengetahui profil dan karakteristik usaha. Pertanyaan yang diajukan berbeda dibanding sensus tahun lalu,” kata Bambang, di kantornya, Selasa (1/8/2017).

Selain itu, sensus juga untuk mendapatkan data struktur pengeluaran dan pendapatan serta memperoleh gambaran permodalan di masing-masing usaha.

Dari 21.387 usaha yang disensus, terdiri atas 2.843 usaha menengah besar dan 18.544 usaha menengah kecil. Jumlah tersebut bukan jumlah keseluruhan usaha di Papua melainkan merupakan sampel.

Pihaknya mengaku telah melatih tenaga pencacah atau tenaga lapangan yang akan diterjunkan, dengan 146 orang pengawas dan 412 petugas lapangan mereka dilatih di 21 tempat pelatihan yang ada BPSnya di seluruh Papua.

Senada dengan yang disampaikan Bambang, Kepala Biro Umum BPS Pusat, Badar, mengatakan SE lanjutan kali ini dititikberatkan kepada pemilik usaha, baik kecil maupun besar.

“Ada 1.100 usaha yang spesifikasinya kecil dan menengah serta 256 usaha yang berskala besar di daerah ini yang akan didata. Fokus pendataan petugas terkait aset, omset, jumlah tenaga kerja, dan jenis usaha,” katanya.

Ia berharap pemilik usaha nanti memberikan informasi kepada petugas lapangan BPS. Pendataan ini disebutnya tak berhubungan dengan pajak.

“Pendataan ini murni untuk percepatan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, kepada para petugas yang nantinya diberikan pelatihan dalam kegiatan ini dapat mengikutinya dengan baik sampai dengan kegiatan pendataan di lapangan,” ujarnya.(*)