Lahir di Kandang Ayam, Sekarang Memiliki 75 Perusahaan, 2 Senilai Rp 12T...

5 Tips GILA Bob Sadino!!! YAKIN GA PENASARAN???

IN MEMORIAM KICK ANDY BOB SADINO FULL

5 LEVEL PENGUSAHA - Pengusaha Level 1 Self Employed

Bank Papua mengaku tak tahu soal Jamkrida

Pedagang lokal keluhkan tempat jualan

Pergub Tender Terbatas bagi pengusaha asli Papua berlaku 1 Agustus

Govt to start cocoa nurseries in districts

THE Highlands will be the new frontier of cocoa with the government looking at establishing a regional nursery to cater for two million cocoa seedlings for farmers in the region each year, Minister for National Planning Richard Maru says.

Maru said the government through the PNG Cocoa board would be investing in cocoa to ensure there were eight million seedlings produced and distributed to farmers every year.

In his address to cocoa farmers, exhibitors and participants during the 2019 PNG Kumul Bilong Morobe Cocoa of Excellence show in Lae on Friday, Maru said cocoa nurseries would be established in the four regions of the country.

“Currently PNG is exporting 42,000 metric tonnes and over the next five years, we should reach 100,000 metric tonnes and beyond,” he said.

“To do that would mean a lot of effort from all farmers and everyone in the sector.”

“Our government has decided to partner all districts to embark on district nurseries.

“We are building the Mamose nursery in the Sepik plains by December.

“That will produce a further two million seedlings a year, currently the whole nation depends on Kerevat for two million seeds a year.

“By April 2020, the Mamose nursery should start producing and we will increase seedlings by 100 per cent.

“We are already studying the Southern nursery in Abau and we hope to complete the nursery next year.”

Maru said the Highlands nursery would be set up in Jiwaka because the government was committed to supporting the growth of the cocoa industry and to grow the size of the export volume.

Chimbu deputy administrator (field services) Walkaima Essy, who was part of the Chimbu administration team to showcase the growth of cocoa at higher altitudes farming during the show, said Maru’s announcement was timely.

“Karimui is producing cocoa and they are the first district to grow this crop in the Highlands,” Essy said.

Source: The National PNG

The post Govt to start cocoa nurseries in districts appeared first on PAPUA.business.

Provinsi Papua dan Madang Kerjasama Sister Province

MADANG (PT) – Provinsi Papua terus berupaya mewujudkan keinginannya menjadi pintu gerbang Pasifik bagi Indonesia dan kawasan ASEAN.

Kawasan Pasifik dengan jumlah populasi sekitar 15 juta jiwa ini merupakan pasar potensial bagi Indonesia.

Demi mewujudkan keinginan itu, Pemerintah Provinsi Papua merintis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sister Province dengan salah satu provinsi di Papua New Guinea (PNG), yakni Provinsi Madang.

“Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut Letter of Intent (LoI) yang kita tandatangani di Jayapura beberapa bulan lalu,” ujar Gubernur Papua, Lukas Enembe usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) perdagangan di Smugglers Inn Resort Hotel, Provinsi Madang, PNG, Rabu, (24/7).

Isi MoU itu, jelas Gubernur Enembe, adalah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Madang berkeinginan untuk mendorong hubungan kemitraan dan kerjasama yang baik antara kedua pihak.

Kedua provinsi mengakui pentingnya kesetaraan dan saling menguntungkan bagi kedua provinsi.

Selanjutnya, sesuai dengan hukum dan peraturan di masing-masing pihak kedua provinsi akan membangun kerjasama dalam bidang perindustrian dan perdagangan, pariwisata dan sosial budaya, infrastruktur, perhubungan.

Kemudian pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, karantina, pertambangan, search and rescue dan bidang-bidang lainnya yang disepakati para pihak.

PNG, menurut Gubernur Enembe, adalah pasar potensial untuk komoditi pertanian dan perkebunan Indonesia.

Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan permintaan untuk makanan impor seperti biji-bijian dan daging di PNG karena meningkatnya pertumbuhan populasi, urbanisasi dan pengembangan industri dan perubahan pola makanan.

“Secara khusus, ada peningkatan bertahap dalam konsumsi beras dan telah menjadi makanan pokok di daerah perkotaan dan beberapa daerah pedesaan. Namun, sebagian besar kebutuhan beras diimpor. Diperkirakan impor beras tahunan mencapai 200.000 ton per tahun senilai lebih dari K400 juta. Kita bisa menjadi pemasok beras dan komoditi lainnya di PNG melalui kerjasama dengan Provinsi Madang,” imbuh Gubernur Enembe.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Madang, Peter Yama berharap, selain mengekspor beras, Papua juga bisa bekerjasama dalam hal alih teknologi pertanian, terutama persawahan.

Sebab, sektor pertanian menopang mata pencaharian sekitar 80 persen dari populasi di PNG.

Dari populasi ini, mayoritas adalah petani subsisten yang menanam tanaman tradisional seperti ubi jalar, talas, ubi dan sagu, sementara beberapa terlibat dalam menghasilkan tanaman komersial untuk ekspor seperti kopra, kopi, kakao dan kelapa sawit.

“Saya juga berharap Pemerintah Indonesia melalui Gubernur Enembe bisa berinvestasi di Madang. Kami punya banyak sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan,” ujar Peter Yama.

Peter Yama juga berterima kasih kepada Provinsi Papua yang telah membantu beras sebanyak 50 ton.

Beras ini, menurut Yama didistribusikan kepada sekolah-sekolah di PNG serta salah satu pulau di Provinsi East Britain yang mengalami bencana alam gunung meletus.

Agar kerjasama ini bisa berjalan secara efektif dan efisien, kedua Gubernur sepakat untuk mendorong pemerintah negara masing-masing segera membuka akses transportasi, baik udara maupun laut berikut sarana lainnya seperti imigrasi dan karantina.

Duta Besar Indonesia untuk PNG, Andriana Supandy yang hadir dalam penandatanganan MoU mengatakan, ia telah bertemu dengan Pemerintah PNG dan mendiskusikan kemungkinan dibukanya akses udara dari Papua ke PNG.

Pemerintah PNG, menurutnya menyambut baik hal ini.

Namun karena Pemerintah PNG sendiri kekurangan pesawat, maka PNG berharap Indonesia bisa membuka jalur penerbangan dari Papua ke PNG.

“Saya bersama Gubernur Papua sudah bertemu Komisi V DPR RI untuk menindaklanjuti rencana pembukaan jalur udara ini. Salah satu maskapai milik pemerintah, yakni Citilink akan didorong untuk membuka jalur penerbangan dari Papua ke salah satu provinsi di PNG,” imbuhnya. (ist/rm)

The post Provinsi Papua dan Madang Kerjasama Sister Province appeared first on PAPUA.business.

Niat Papua jadi pintu masuk Pasifik terkendala lambannya respon Jakarta

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe kembali menegaskan agar pemerintah Indonesia menetapkan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk Indonesia dalam kerjasama ekonomi di kawasan Pasifik.

“Kalau misi ekonomi, harus ada program yang jelas, sehingga betul-betul menyentuh masyarakat Pasifik. Kalau hanya sekadar untuk menutupi isu politik, itu tidak bagus,” katanya di sela-sela acara The First Pasific Exposition yang berlangsung sejak 11-14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru.

Khusus untuk Provinsi Papua, Enembe sudah mendeklarasikan Papua sebagai satu-satunya pintu masuk masyarakat ekonomi ASEAN untuk kawasan Pasifik saat kunjungannya ke Papua Nugini pada September 2018 lalu.

“Selanjutnya saya akan ke Papua Nugini untuk bertemu Perdana Menteri mereka membicarakan hal ini. Agar dia bisa menerima kami (Provinsi Papua), karena kami sudah melakukan MoU dengan beberapa Gubernur (di Papua Nugini), sehingga kami bisa menerima manfaat kepada mereka,” jelasnya, Sabtu (13/7/2019).

Enembe menjelaskan Papua memiliki produk yang cukup beragam bagi Negara tetangga di kawasan Pasifik. Selama ini, Australia yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara Pasifik. Padahal produk yang dijual Australia bukan produk mereka, melainkan produk dari negara tetangga Indonesia seperti Thailand dan Vietnam.

“Kenapa tidak langsung dari Papua, Indonesia ke Pasifik. Mata rantai ini yang harus kita putuskan. Kalau dia mau ambil beras, ya dari Papua. Itu sebabnya kami mendeklarasikan Papua sebagai satu-satunya pintu Indonesia ke kawasan Pasifik,” jelasnya.

Sebagai provinsi paling timur yang berdekatan, bahkan berbatasan langsung dengan negara-negara di kawasan Pasifik, Enembe menegaskan agar Indonesia mau memberi kesempatan bagi Provinsi Papua dengan membuka semua akses agar kerjasama ekonomi tersebut dapat berjalan.

“Akses imigrasi, akses ekspor impor, semua akses,” tegasnya

Setelah pameran, akses penerbangan harus dibuka

Saat ditanya mengenai kemungkinan membuka akses penerbangan langsung dari Papua ke kawasan Pasifik, Enembe menyatakan kekesalannya.

“Saya sudah bicara berulang-ulang tetapi kerja pemerintah ini lamban-lamban, dan lamban. Pemerintah tidak serius. Mereka tidak bisa kerja seperti itu,” katanya.

Gubernur Enembe mengaku sudah berberulang kali meminta pemeritah pusat membuka akses darat, laut dan udara dari Papua ke kawasan Pasifik, tapi hingga saat ini tidak juga dilakukan.

“Setelah kegiatan seperti ini, seharusnya pintu aksesnya dibuka, agar kerjasama dapat berjalan. Pintu penerbangan cukup dari Timika ke Cairns. Dari Jayapura Ke Port Moresby. Tidak perlu harus ke Jakarta dulu, terlalu jauh!” katanya.

Selama ini, penerbangan dari Pasifik menuju Papua, dapat menggunakan dua jalur. Melalui Denpasar Bali- Australia, Atau Jakarta-Singapura. Penerbangan memutar ini tentu memerlukan biaya yang cukup besar.

Konektivitas tujuan wisata Papua-Pasifik

Hampir semua Negara Pasifik merupakan pusat pariwisata dunia. Ribuan orang dari benua Eropa, Asia maupun Amerika mengunjungi Pasifik untuk menikmati budaya dan alam Pasifik yang indah. Seperti Negara Pasifik lainnya, Provinsi Papua juga menyimpan potensi pariwisata tropis yang kaya.

“Kami akan konektivitas dengan tujuan wisata Pasifik, Papua dan Pariwisata lain di Indonesia. Dengan begitu, ekonomi Pasifik akan berjalan dengan baik. Kami akan dorong itu,” jelas Enembe.

Untuk itu, pekan ke depan, Gubernur Enembe akan menemui Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape.

“Saya sudah kontak PM Papua Nugini. Kami akan bicarakan itu. Kami harap kebutuhan Papua Nugini seperti beras, gula, dan lainnya dapat dipenuhi dari Papua,” kata Enembe.

Sebelumnya, Pada September 2018 lalu Gubernur bertemu dengan Gubernur Madang, Peter Yama dan Gubernur National Capital District (NCD), Powes Parkop untuk membicarakan kemungkinan kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan.

Saat itu Gubernur Lukas Enembe dan Peter Yama membicarakan kemungkinan investasi di sektor pertambangan dan sektor lainnya.

“Saya siap memberikan kemudahan kepada pengusaha Papua seperti yang saya berikan kepada pengusaha dari Chin, Philipina dan Jepang selama ini,” kata Peter Yama saat bertemu dengan Enembe di Madang, bulan September 2018.

Peter Yama, yang juga adalah seorang pengusaha ini, juga berminat membuka jalur laut dari Jayapura ke Madang seperti yang ditawarkan oleh Pemerintah Papua dalam kunjungan ke Madang itu. Bahkan Yama bersedia memfasilitasi pengusaha-pengusaha Papua dalam mencari mitra bisnis di Madang.

Selain menjajaki peluang bisnis, Peter Yama juga berharap pemerintah Provinsi Papua bisa menyediakan guru bahasa Indonesia bagi pengusaha-pengusaha di Madang yang akan berbisnis dengan pengusaha-pengusaha Indonesia. (*)

Editor : Victor Mambor

The post Niat Papua jadi pintu masuk Pasifik terkendala lambannya respon Jakarta appeared first on PAPUA.business.

You now pay less for internet in Papua New Guinea

By CLARISSA MOI, The National PNG

IT’S official. Internet rates for consumers using Telikom PNG and Bmobile have been slashed by between 70 and 80 per cent.

In what is a landmark moment in the telecommunication sector, Communication and Energy Minister Rainbo Paita said the lowering of internet rates would facilitate “higher and more efficient communication among our citizens”.

“We will now enjoy major reductions in fixed mobile data prices by the Kumul Telikom Holdings through its subsidiaries Bmobile and Telikom PNG,” he said.
“On average, internet prices have been reduced by 70 to 80 per cent.

“These are permanent price changes and not just a one-off campaign.
”
Paita said it was consistent with the Government’s plan to transform and grow the country’s economy, cultivate new practices and provide new jobs.

“This massive reduction in rates will also involve higher and efficient communication among our citizens,” he said.

Paita said information and communication technology was a cross-cutting enabler to transform the country economically. He said customers should expect continuous price reductions in all products including fixed internet services on fibre, assymetric digital subscriber line (ADSL) and fixed wireless broadband.

“This reduction should encourage more Papua New Guinea citizens to start more small medium enterprises and businesses as well as enable increased productivity for existing companies.

Telikom PNG began reducing its rates on Monday (July 1).

Bmobile began at 12:01am yesterday (July 03).

Telikom PNG’s 2GB (gigabytes) for seven days which previously cost K18 will now be K10.

Bmobile’s 150MB (megabytes) for seven days was previously K10. It will be now be 2GB for K12.

The new data rates for Bmobile are: 500 megabytes (MB) for one day for K3; 1 gigabyte (GB) for three days for K6; 2GB for seven days for K12; 10GB for 30 days for K55 and 20GB for 30 days for K150.

Telikom PNG’s new rates are: 1BG for one day for K5; 2GB for seven days for K10; 20GB for 30 days for K95; 50GB for 30 days for K230; 100GB for 30 days for K450, and 200GB for 30 days at K875. Telikom PNG’s sales and marketing manager Silas Matoli said they expected an influx of customers given the reduction in internet cost.

“With the current capacity, we are able to cater for the increased demand in bandwidth. But if there is any need, (obviously) we will go back to DataCo PNG Ltd which is the wholesale, to add on more value,” he said.

Matoli said there would be a decline in revenue to the company but they had plans to cushion that.

“We are looking at aggressively going into the market and getting all the market shares.”

The post You now pay less for internet in Papua New Guinea appeared first on PAPUA.business.

More data, less cost in Papua New Guinea

By CLARISSA MOI, the National PNG

CUSTOMERS are flocking in numbers at Telkom and bmobile outlets to enjoy the reduction in internet rates, with both companies expecting an immediate surge in sales.

bmobile-Vodafone retail staff Alma Lahui at the Vision City outlet told The National that on Wednesday afternoon alone, they sold 80 Telikom PNG SIM (subscriber identity module) cards and 90 bmobile SIM cards.

“This shows how the internet pricing reduction has affected our sales,” Lahui said.
“We are also attending to a lot of customers compared to previously.”
She said sales had improved tremendously.

bmobile Waigani retail store team leader Aiavuna Walo said there was a big increase in the number of customers on Wednesday and yesterday.
She said only a few got wind of news of the lowering of the rates on Wednesday.

But yesterday, more turned up after it was extensively publicised.

Walo said since they were dealing with from both Telikom and bmobile.

Kumul Telikom Holdings Limited deputy chairman Rueben Kautu said on Wednesday that they had also expected the demand to increase and so had plans to manage it.

Communication and Information Minister Rainbo Paita, pictured, said on Wednesday the reduction of internet rates by the two companies was part of the Government’s plan to offer better services to the people.
He said it should promote “higher and more efficient communication among our citizens”.

“On average internet prices have been reduced by 70 to 80 per cent.
“There are permanent price changes and not just a one-off campaign.”
Meanwhile, Digicel, the other telecommunications company, has not changes its prices.

Senior vice-president and chief sales officer Lorna McPherson told The National that all their plans and pricings were available in their stores and on the company website for all customers to see.
She said they had no further updates.

The post More data, less cost in Papua New Guinea appeared first on PAPUA.business.

O’Neill ready for loan inquiry

By JEFFREY ELAPA, The National PNG

FORMER Prime Minister Peter O’Neill has told Parliament that he will be the first to testify before a Commission of Inquiry into the UBS loan saga.

O’Neill welcomed the tabling of the Ombudsman Commission report on the loan by acting Speaker of Parliament Jeffery Komal yesterday.

He said that he was not part of any wrong-doing and would be the first person to testify before the inquiry that Prime Minister James Marape had announced to establish to investigate the saga.

However, the report implicated that most officials in the chain of obtaining the loan had acted wrongly or illegaly and recommended they be referred to the leadership tribunal.

Among them are O’Neill, Marape, Chief secretary Isaac Lupari, Treasury secretary Dairi Vele and other government officials, including Philip Eludeme and Wapu Sonk.

O’Neill said the Oil Search saga was not new, it had been going on since the acquisition of Origin Mineral by Oil Search.

He said Oil Search was a small company but acquired all assets owned by Origin Mineral owned by the State, making Oil Search a big company in the country, meaning that it processed all the oil-producing and gas-producing assets in the country that was held on behalf of the State.

O’Neill was referred by two former State ministers whom he had sacked from his cabinet for not following NEC decisions, but then alleged that the UBS loan was illegal.

He said NEC decisions were not made by one person, but by ministers of the State based on advice from Government officials.

“I want to assure the prime minister that he did not do anything wrong by complying with the court order that the State needed to make repayments on loan and that’s why he made the payment to repay the loan that we got from UBS,” O’Neill said.

“This came about because we needed to buy back the shares that were mortgaged to the Arabs.

“We have done so, and then, of course, today we are in the situation where these complaints are referring some leaders for their actions that they have made.

“I welcome the prime minister’s commitment to an open, transparent, public inquiry. I will be the first one to testify in that inquiry, I will be the first one because I have done nothing wrong. I have not negotiated these loans with any official with the UBS.

“These negotiations were conducted by Treasury.

“On advice given by our officials, we went ahead and made a NEC decision and that is nothing wrong with that. But I want to ask the prime minister that this inquiry should extend beyond UBS, it extends even beyond, and it must go to the root cause of this particular action that we took and that is the loan we took in IPC. The Arabs’ loan the Somare-government got from a company that was not a publicly listed company.

“It has got no transparency, no visibility and that is the cause of the situation that gave rise to securing this loan we took to buy back.
“When you talk about taking back PNG, it’s about owning assets, it’s owning resources, ownership of our country and that is precisely what we did.

“The OSL shares given away or mortgaged by the previous government and I welcome the COI and it must extend into the IPC loan as well because that is where you will find corruption.”

The post O’Neill ready for loan inquiry appeared first on PAPUA.business.

KAPP kabupaten dan kota didesak segera lakukan konferda

Jayapura, Jubi – Pengurus Pusat Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) meminta kepada pengurus di kabupaten/kota segera menggelar konfrensi daerah. Ini disampaikan Pengurus Pusat KAPP Musa Haluk kepada Jubi, Sabtu (1/6/2019).

“Teman-teman pengurus KAPP kabupaten yang belum Konferda segera lakukan Konferda sesuai SK mandat yang kami berikan,” katanya.

Menurut Musa pembenahan organisasi saat ini menjadi agenda utama. Ia mencatat KAPP kabupaten yang sudah melakukan konferda baru sembilan dari 42 kabupaten/kota di seluruh tanah Papua.

“Target tahun ini tahun pembenahan organisasi. Dalam waktu dekat kami akan buat konferda Yahukimo, Biak dan beberapa daerah lainnya,” katanya.

Kata Musa, sejauh ini pengurus Pusat belum bisa membantu KAPP kabupaten dalam hal finansial guna mendorong pelaksanaan Konferda.

“Sejauh ini pusat belum ada alokasi dana dari pemerintah provinsi sehingga kami tidak bisa berharap banyak. Sekalipun ada dana itu untuk pembinaan dan untuk modal usaha kaum ekonomi lemah,” katanya.

Sementara itu Abet Asmurut ketua BPD KAPP Maibrat mengajak dan mendorong kepada BPD KAPP di seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat untuk segera melaksanakan Konferda dan pelantikan. Jika tidak maka peluang-peluang yang ada akan berlalu dan dimanfaatkan oleh orang lain yang sudah siap menjemput peluang.

“Dengan demikian untuk terwujudnya kebangkitan ekonomi dan kemandirian ekonomi, maka di butuhkan kerjasama dan meningkatkan kordinasi kerja yang baik di antara pengurus KAPP agar, orang asli Papua dapat bergandengan tangan mewujudkan Papua Bangkit Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan di atas tanah yang sendiri,” harapnya. (*)

Editor : Edho Sinaga

The post KAPP kabupaten dan kota didesak segera lakukan konferda appeared first on PAPUA.business.

Freeport setuju selesaikan sengketa pajak air permukaan dengan membayar 1,394 triliun

Phoenix, Jubi – PT Freeport Indornesia sepakat untuk menyelesaikan sengketa  pajak air permukaan (PAP) dengan membayar kepada pemerintah Provinsi Papua sebesar 1,394 triliun rupiah. Kesepakatan ini dihasilkan dalam pertemuan antara Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard Adkerson di Phoenix, Arizona, Rabu (8/5/2019).

Adkerson yang didampingi oleh Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Tony Wenas dalam pertemuan tersebut mengatakan Freeport bisa saja menolak membayar pajak tersebut karena Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan banding  Freeport atas keputusan Pengadilan Pajak Indonesia yang memenangkan tuntutan pemerintah Provinsi Papua. Putusan MA pada akhir April 2018 itu membebaskan Freeport dari tuntutan pajak sebesar hampir 6 triliun.

“Namun Freeport dan pemerintah Provinsi Papua memiliki niat baik bekerjasama dalam jangka panjang untuk mendukung operasi PT. Freeport Indonesia demi kesejahteraan rakyat Papua,” ujar Adkerson.

Pertemuan yang berlangsung sekitar lima jam di kantor pusat Freeport McMoran ini menyepakati pajak air permukaan tersebut akan dibayar dalam tiga tahun, terhitung tahun 2019 – 2021. Selain itu, sejak tahun 2019, Freeport akan membayar pajak air permukaan yang merupakan kewajiban perusahaan tambang emas itu sebesar US$ 15 juta pertahun sesuai aturan yang ada dalam Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku.

Sedangkan Gubernur Papua yang didampingi Asisten 1, Doren Wakerkwa dan Asisten 2, Noak Kapissa dalam kesepakatan tersebut setuju bahwa setelah pajak air permukaan tersebut dibayarkan, tidak akan ada lagi pembayaran lainnya  termasuk pajak selain yang tercantum dalam IUPK hingga tahun 2041.

Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menyediakan dokumen-dokumen pendukung bagi operasional PT. Freeport Indonesia yang disayaratkan dan selama IUPK berlaku.

“Termasuk dalam hal ini adalah rekomendasi lingkungan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jangka bisnis jangka panjang  Freeport di Papua,” ujar Gubernur Enembe.

Kesepakatan antara Freeport McMoran dengan Pemerintah Provinsi Papua ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam sebuah MoU.

Sengketa pajak antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Freeport ini berlangsung sejak tahun 2011. Freeport tidak setuju membayar pajak karena tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dengan Perda nomor 5 tahun 1990, yakni ketika kontrak karya ditandantangani dengan tariff Rp.10/m3. Sementara Pemerintah Provinsi Papua menginginkan Freeport membayar PAP sesuai nilai yang dirumuskan dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebesar Rp.120/m3. (*)

The post Freeport setuju selesaikan sengketa pajak air permukaan dengan membayar 1,394 triliun appeared first on PAPUA.business.

Pemkab Mimika diminta mengusulkan peraturan daerah perlindungan pengusaha Papua

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Mimika diminta mengusulkan peraturan daerah untuk melindungi pengusaha lokal. Peraturan daerah itu diharapkan memudahkan pengusaha asli Papua untuk mendapatkan pinjaman modal. Permintaan itu disampaikan Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua atau KAPP Musa Haluk di sela pelantikan pengurus KAPP Kabupaten Mimika, Jumat (10/5/2019).

Haluk menyatakan pengusaha lokal harus dilindungi, agar bisa mengembangkan usahanya. “Untuk melindungi mereka, kami harapkan pemerintah Kabupaten Mimika mengusulan peraturan daerah yang mengangkat harkat dan martabat pengusaha lokal. Permintaan kami, harus ada regulasi lokal di Kabupaten Mimika yang bisa melindungi pengusaha Papua, dan memberi akses pengusaha Papua mendapatkan modal,” katanya kepada Jubi, melalui sambungan selulernya, Jumat.

Haluk mengatakan jika peraturan daerah (perda) itu telah ada, KAPP siap untuk menjadi mitra pemerindah daerah dalam membina pengusaha Papua. “Kami siap dan optimis bermitra (dengan pemerintah daerah), demi kemandirian orang asli Papua terlebih khusus pengusaha Papua,” katanya.

Sementara itu tokoh pemuda Kabupaten Mimika Anakletus Alomang mengatakan, pentingnya regulasi yang khusus bagi pengusaha lokal. “Dalam perda tersebut harus diatur mengenai ekonomi mikro sampai ekonomi makro, berikut tata niaga terhadap barang produksi pengusaha Papua,”katanya.

Alomang mengatakan, pemerintah wajib melindungi pengusaha Papua, agar bisa berkembang dan bersaing dengan para pengusaha dari luar Papua. “Saya usul agar sebelum Pekan Olahraga Nasional 2020, perda itu bisa disahkan,” katanya.

Editor: Aryo Wisanggeni G

The post Pemkab Mimika diminta mengusulkan peraturan daerah perlindungan pengusaha Papua appeared first on PAPUA.business.

Mahalnya tiket pesawat sebabkan inflasi di Papua

Jayapura, Jubi – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan Kota Jayapura mengalami inflasi sebesar 0,26 persen yang dipicu akibat kenaikan harga angkutan udara sebesar 0,228 persen per Maret 2019.

Kepala Badan Statistik Provinsi Provinsi Papua Simon Sapari, di Jayapura, Selasa, mengatakan kondisi tersebut berbeda dengan bulan sebelumnya di mana pada Februari 2019 mengalami deflasi sebesar 0,03 persen.

“Selain angkutan udara, masih ada ikan ekor kuning, cakalang, kawalina, mumar cabai merah, shampo, emas perhiasan, mie kering instan, telur ayam ras dan beberapa komoditas dominan lainnya yang memicu inflasi ini,” katanya, Selasa (2/4/2019).

Menurut Simon, secara umum inflasi tersebut masih didominasi oleh pengaruh penurunan harga pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang memberikan andil 0,23 persen terhadap total inflasi Kota Jayapura.

“Di Kota Jayapura, perkembangan inflasi tahun berjalan Maret 2019 mencapai 0,49 persen, di mana pencapaian ini lebih rendah dan terkendali dibandingkan Maret 2018 yang sebesar 2,03 persen,” ujarnya.

Dia menjelaskan BPS menilai bahwa berdasarkan pantauan inflasi “month-to-month” tersebut memberikan sinyal capaian inflasi Kota Jayapura relatif terkendali.

“Namun demikian, hasil inflasi ‘year-on-year’ khususnya di Kota Jayapura menunjukkan pemerintah perlu menjaga stabilotas harga ke depan dengan usaha ekstra agar capaian inflasi berada pada kisaran target yang telah ditentukan sebesar 3,5-1 persen,” ujarnya.

Menurutnya pemerintah juga perlu mewaspadai terhadap potensi gejolak harga akibat gagal panen dan faktor musim atau cuaca, di mana Tim Pengendali Inflasi Daerah juga perlu fokus terhadap beberapa komoditas yang memiliki peranan konsumsi dominan di masyarakat, terutama 10 komoditas utama penyumbang inflasi di masing-masing wilayah. (*)

Editor       : Edho Sinaga

The post Mahalnya tiket pesawat sebabkan inflasi di Papua appeared first on PAPUA.business.

Investasi ke PNG terbuka lebar

Jayapura, Jubi – Kepala Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov Papua Suzana Wanggai mengatakan, peluang untuk melakukan investasi ke Papua Nugini (PNG) khususnya melalui Vanimo sangat terbuka.

“PKLN siap membantu pengusaha yang akan membuka usahanya di negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia,” kata Suzana Wanggai di Jayapura, Jumat (29/3/2019).

Peluang investasi ke wilayah PNG sangat besar karena barang investasi jika masukkan dari Jayapura harganya jauh lebih murah dibanding bila negara tersebut membeli dari negara lain.

Untuk itu pihaknya berupaya senantiasa memfasilitasi bila ada pengusaha khususnya dari Jayapura yang ingin berinvestasi ke PNG melalui Vanimo.

“Vanimo, merupakan salah satu propinsi di PNG yang berbatasan darat dengan wilayah RI dan saat ini sudah terhubung melalui jalan darat,” kata Wanggai.

Suzana menambahkan, selama ini warga PNG khususnya yang bermukim di sekitar Vanimo lebih memilih berbelanja ke Jayapura atau ke pasar perbatasan yang ada di Skouw karena harga yang ditawarkan lebih murah dan bervariasi.

Pasar perbatasan di Skouw, Kota Jayapura menjadi alternatif bagi warga PNG berbelanja berbagai keperluan mereka, kata Susi seraya berharap ada pengusaha Jayapura yang menangkap peluang usaha dan berinvestasi di negara tetangga.

Untuk mencapai pasar Skouw, dari Jayapura dibutuhkan waktu sekitar satu setengah jam dengan menggunakan kendaraan roda empat, sedangkan dari Vanimo ke Wutung, kampung terakhir PNG yang terdapat pos lintas batas negara, dibutuhkan waktu sekitar satu jam perjalanan. (*)

Editor : Edho Sinaga

The post Investasi ke PNG terbuka lebar appeared first on PAPUA.business.

Sekda : 10 Persen Saham Freeport Hanya Janji Manis

JAYAPURA,- Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menyebut divestasi 10 persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) bagi provinsi tertimur di Indonesia ini, masih sebatas janji manis belaka.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada realisasi yang ril terkait pemberian saham bagi Papua. Padahal Pemerintah Indonesia telah sah mencaplok 51 persen saham saah satu perusahaan tambang emas raksasa tersebut, beberapa waktu lalu.
“Terkait divestasi saham Freeport menurut saya baru bersifat retorika dan wacana yang hanya buat kita menjadi termanipulasi dengan pikiran kita atas segala janji dan lain sebagainya. Intinya, 10 persen saham itu seperti apa, pembayarannya bagaimana kami belum mengetahuinya,” terang ia di Jayapura, kemarin.

Hal lain yang menjadi perdebatan saat ini, terkait informasi Freeport yang merugi hingga berimbas pada proses pembagian saham itu. “Ada informasi Papua tidak bisa terima deviden karena Freeport rugi. Saya kita ini merupakan satu pernyataan yag menggelitik dan saya harap gubernur segera undang kita semua lalu duduk bersama membahas masalah ini,” kata ia.

Hery pada kesempatan itu, juga menyoroti kekalahan Pemprov Papua di Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Freeport. Padahal pemerintah provinsi sebelumnya menang gugatan PAP di Mahkamah Konstitusi (MK).

 “Sudah begitu, Freeport pun meminta penambahan 1.000 hektar untuk eksplorasi tambang. Namun untungnya belum mendapat ijin atau rekomendasi gubernur. Sehingga kita harap posisi Papua kedepan bisa lebih diuntungkan, sebab penambangan dilakukan diatas tanah orang bumi cenderawasih,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekda Hery mengaku mengkhawatirkan eksplorasi bawah tanah PT. Freeport Indonesia, yang diperkirakan telah mencapai ratusan kilometer hingga berpotensi memberikan dampak jangka panjang negatif bagi tanah ini.

Dari informasi yang diterimanya, diduga eksplorasi bawah tanah yang dilakukan PTFI dari gunung gresberg Kabupaten Mimika, jaraknya sudah mencapai Kabupaten Puncak, Intan Jaya bahkan Tolikara.

Pihaknya pun mendorong agar dalam waktu dekat bersama dengan pihak terkait dapat melihat langsung proses penambangan yang dilakukan Freeport.

Source: https://www.pasificpos.com/

The post Sekda : 10 Persen Saham Freeport Hanya Janji Manis appeared first on PAPUA.business.

Vanimo Free Trade Zone Project Update: Feasibility Study

As directed by CACC (Cabinet Advisory & Consultative Committee) at its recent official meeting, the Department of Commerce and Industry is now shifting into FEASIBILITY STUDY modus operandi for Vanimo FTZ Project now. This was confirmed to me at my official meeting with Secretary for Commerce and Industry today.

We will start in March. Our investment partners led by DSI courtesy of “Mr. Freezone” Tony Restall are ready to land soon…after final administrative arrangements.

Vanimo, Sandaun and PNG, I tell you to believe in God because the new super-dynamic economic paradigm shift in Vanimo, the backward last, is going to bring positive HDI, GDI and boost our GDP big-time soon.

Whilst awaiting final NEC approval we are now commencing the local stakeholders/banks/investors pre-mobilization phase consistent with above decision now, so local investors are invited to join us.

Thankyou Governor Tony Wouwou and Prime Minister Peter O’Neil and your respective governments. Credit must be accorded where it is due.

More positive updates next week..keeping you all informed because it is your right to know the correct facts on progress,

Source: Facebook

The post Vanimo Free Trade Zone Project Update: Feasibility Study appeared first on PAPUA.business.