Pos militer di kawasan Nifasi ganti warna untuk hilangkan jejak

Paniai, Jubi – Solidaritas untuk Nifasi (SUN) Nabire menyebutkan PT.Kristalin Eka Lestari (PT.KEL) sedang memprovokasi warga dan membuat kelompok pro kontra agar ada legitimasi untuk tetap bertahan bekerja menambang emas di bantaran Sungai Mosairo.

Kordinator Solidaritas Untuk Nifasi, Roberthino Hanebora mengaku, pihak yang pro terhadap PT.KEL hanya beberapa orang dan hampir seluruh masyarakat Nifasi menolak kehadiran PT.KEL dan klaim wilayahnya bantaran sungai Mosairo .

“Jelasnya hanya sembilan KK (Kepala Keluarga) yang mendukung PT.KEL dari 143 KK. Perlu diketahui dari 143 KK hanya 90 KK suku asli Nifasi dan pemilik hak ulayat Mosairo. Dari 90 KK suku asli Nifasi hanya 3 KK suku asli yang mendukung PT.KEL, sisa 6 KK dari 9 KK itu adalah warga domisili di kampung Nifasi. Artinya bukan pemilik ulayat yang mendukung PT.KEL,” tutur Robertino Hanebora kepada Jubi melalui pesan WhatsApp, Selasa, (27/6/2017).

Untuk meminimalisir dan menyudahi konflik di Nifasi, menurutnya, masyarakat Nifasi terutama Kepala Sub Suku Wate Kampung Nifasi bersama Kepala-Kepala Suku Besar Wate, pihak keamanan dari Polsek Lagari dan Koramil yang wilayah teritorinya ada di dalamnya Nifasi dan juga kelompok pro PT.KEL melakukan pembicaraan di Kampung Nifasi pada tanggal 3 Juni 2017.

“Dalam pertemuan tersebut mayarakat Nifasi menyepakati dan memutuskan beberapa hal penting guna menyudahi polemik berkepanjangan akan kehadiran PT.KEL,” ungkapnya.

Keputusan itu diantaranya PT.KEL dapat bekerja tapi di KM 39 bantaran sungai Mosairo ke arah bawah bagian utara dan nanti dibuat surat persetujuan bekerja atau pelepasan adat.

“Karena belum ada persetujuan dan pelepasan adat oleh suku Wate kepada perusahaan itu,” katanya.

Seluruh masyarakat memasang tapal batas bagi PT.KEL di KM 39 Bantaran Sungai Mosairo. Dan kesepakatan tersebut ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Nifasi oleh pemimpin adat dan disaksikan seluruh saksi-saksi.

Kepala suku Wate, Alex Raiki mengatakan, pada 10 Juni 2017 berdasar kesepakatan tanggal 3 Juni 2017 masyarakat Nifasi menuju bantaran sungai Mosairo memasang tapal batas PT.KEL KM 39. Lalu, Kepala Sub Suku Wate Kampung Nifasi Azer Monei  mendatangi perusahaan itu yang selama ini masih bekerja di KM antara 39 dan 40 yang tidak disetujui masyarakat Nifasi selama ini.

“Kami menyampaikan hasil kesepakatan tanggal 03/06/2017, sehingga PT.KEL harus mematuhi kesepakatan masyarakat Nifasi dan PT.KEL segera memberhentikan aktivitasnya serta segera membawa peralatanya ke arah KM 39 bawah (Utara) yang nanti disusul dengan surat pelepasan oleh masyarakat,” jelas Raiki.

Namun PT.KEL melanggar perjanjian tanggal 12/06/2017. Perusahaan ini masih melakukan pekerjaan di KM 39/40 dan tak membawa turun peralatan penambanganya.

“Yang terjadi malah PT.KEL kembali memanfaatkan pihak-pihak yang pro PT.KEL untuk tetap mempertahankan PT.KEL tetap bekerja antara KM 39/40 di bantaran sungai Mosairo,” tambahnya.

“Padahal pihak-pihak yang dipakai tersebut sudah menyepakati hasil pertemuan tanggal 03/06/2017. Hal itu berlanjut hingga hari ini,” katanya kesal.

Raiki menyampaikan, hingga saat ini pihak aparat keamanan terutama TNI masih ada di lokasi itu walaupun di media massa disebutkan tidak ada.

“Pos-pos militer yang digunakan untuk membackup PT.KEL sudah dicat dengan warna lain untuk menghilangkan jejak. Namun dokumentasi kami untuk membuktikan keterlibatan mereka ada buktinya,” ungkapnya.

Pihaknya meminta kepada Presiden Joko Widodo dan semua pihak dapat menseriusi tapi juga menyelesaikan konflik tambang yang dilakukan PT.KEL di Nifasi.

“Kami menilai terkesan PT.KEL terlalu kebal hukum, sehingga tak mampu diselesaikan oleh negara ini,” katanya.

“Nawacita sebagai pintu kedaulatan rakyat perlu ditegakan, sehingga kesejahteraan rakyat dengan cara legal dan penegakan HAM bisa tercapai,” pungkasnya.  (*)

Wisman lebih suka tinggal di honai selama Festival Lembah Baliem

Wamena, Jubi – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, menyiapkan sejumlah penginapan lokal atau honai (rumah adat Papua khusus masyarakat di wilayah pegunungan) bagi turis mancanegara yang akan mengikuti Festival Budaya Lembah Baliem.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan FBLB Jayawijaya, Rabindra Patasik, di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Minggu (25/6/2017), mengatakan wisatawan mancanegara yang datang ke tempat itu lebih suka tinggal di honai dibandingkan dengan penginapan modern.

“Beberapa tahun terakhir ketika dilakukan festival, hampir 100 persen yang tinggal di honai adalah wisatawan asing karena memang mereka ingin ada di alam dan ingin menikmati pengalaman tinggal di honai,” katanya.

Pihaknya sudah melakukan survei terhadap honai-honai yang akan dijadikan hunian para turis.

“Honai yang sudah disiapkan berada di Kampung Hobia dan Wamena Resort, tetapi setelah kami lakukan survei, memang dibutuhkan sedikit pembenahan dalam hal fasilitas interior,” katanya.

Ia mengharapkan warga yang mendiami kampung-kampung wisata mempersiapkan honai, agar turis yang ingin tinggal di honai bisa menginap dengan nyaman.

“Kita dorong masyarakat untuk menumbuhkan potensi ini agar bisa memberikan penghasilan bagi mereka,” katanya.

Rabindra memastikan wisatawan yang tinggal di honai maupun hotel akan diberikan perlindungan keamanan sebab pihaknya telah membangun kerja sama dengan aparat keamanan.

“Kita sudah melibatkan pihak keamanan dan mereka ini bukan hanya terlibat pada saat festival, karnaval atau pada saat wisata, tetapi juga di penginapan-penginapan itu sendiri,” katanya. (*)

Mama Yetta jualan pernak-pernik unik

Mama Yetta dan dagangan pernak-perniknya – Jubi/Yance

Sentani, Jubi – Demi memenuhi kebutuhan hidup, Mama Yetta Masoka berjualan pernak-pernik berbentuk buah pinang. Ia terus menekuni usahanya itu sejak 2009 sampai sekarang.

“Saya sudah berjualan ini sejak 2009. Pokoknya saya keliling di atas kapal sampai ke pasar hingga sekarang. Pernak-pernik ini juga tidak sembarang untuk digunakan, sebab ini bagian dari budaya, kalo mama kami dari Serui itu pake pinang,” kata Yetta, kepada Jubi, Senin, (26/6/2017).

Yetta menjelaskan, bahan-bahan yang digunakan dipilih yang berkualitas agar tidak mudah busuk atau hancur.

“Saya pake bahan dari buah pohon bitanggur, salah satu pohon yang ada di pinggir pante itu. Saya bawa dan amplas, setelah itu saya pakai cat semprot pylox, lalu dikasih lem yang dicampur ampas serbuk,” terangnya.

Sepintas hiasan atau pernak-pernik itu terlihat mudah untuk membuatnya, namun Mama Yetta mengatakan untuk membuatnya susah-susah gampang.

“Aduh, kalau mau kerja ini susah. Saya kerja sendiri bisa sampai 200 buah. Untuk mewarnai saja butuh empat macam warna dari hijau, kuning, putih dan pembungkus warna itu. Butuh empat sampai enam hari baru siap dipasarkan,” katanya.

Ia melanjutkan, pernak-pernik yang sudah jadi, ia jual dengan harga bervariasi sesuai ukuran barang.

“Barang jadi ada seperti anting, tempat kapur, jepit rambut dan hiasan lainnya. Kalau anting-anting saya hargai 50 ribu, jepit-jepit kepala juga 50 ribu. Kalau sudah di tempat ramai saya turunkan harga. Sementara di tempat jualan di Kapalitu 70-80 ribu per buah, tapi kalung ini dijual 100 ribu,” ucapnya.

Salah seorang pembeli mengatakan, pernak-pernik buah pinang ini memang unik dan banyak orang yang tertarik.

“Pernak-pernik ini unik sekali, apa lagi ada anting, kalung dan lain-lain. Saya lihat saat proses pembuatan dan saya tertarik,” ujar Ermince.

Nasib Merana Pegawai Hingga Tukang Parkir 7-Eleven Jelang Kebangkrutan

Di kantor perusahaan induknya, gerai 7-Eleven tutup mulai besok.

Gerai 7-Eleven Blok M, Jakarta Selatan

PT Modern Internasional Tbk telah mengumumkan rencana penutupan gerai 7-Eleven per 30 Juni 2017 mendatang. Namun, saat ini pun telah banyak gerai 7-Eleven yang berhenti beroperasi. Salah satu yang masih buka adalah gerainya yang berada di Matraman, Jakarta Pusat.

Gerai ini cukup spesial karena berada tepat di depan kantor pusat perusahaan induknya, yakni PT Modern Internasional. Saat Katadata ke sana, Jumat (23/6) siang, kondisinya benar-benar sepi. Tak ada pengunjung lain di sana, hanya ada dua orang pegawai di meja kasir dan seorang manajer mengawasinya.

Ini adalah hari kerja terakhir mereka. “Besok sudah tutup,” kata seorang pegawai itu.

• (Baca juga:  Berjaya 6 Tahun, Kinerja Perusahaan 7-Eleven Meredup Sejak 2015)

Tak banyak lagi yang bisa dibeli di gerai itu. Dari 7 lemari pendingin yang ada, hanya 2 yang masih berfungsi. Beberapa minuman bersoda dan varian teh ada di sana. Salah satu minuman andalan 7-Eleven, Big Gulp, juga tidak lagi tersedia. Deretan rak yang biasanya memuat berbagai jenis makanan ringan sudah kosong. Rokok pun tak ada.

Sementara orang lain sedang sibuk menyiapkan Lebaran di kampung halaman, pegawai ini pusing memikirkan masa depan. Ia belum mendapatkan pekerjaan pengganti. “Belum tahu,” ujarnya. Sang manajer melarangnya bicara banyak pada pengunjung.

Gerai 7-Eleven di Pinang Ranti telah tutup lebih dulu, dua hari lalu. “Sudah bangkrut,” kata Kodir, tukang parkir di sana. Meski tak bekerja langsung sebagai pegawainya, Kodir pernah turut menikmati masa jaya 7-Eleven.

• (Baca juga: Batal Diakuisisi Charoen, Semua Gerai 7-Eleven Tutup Akhir Bulan Ini)

Dua-tiga tahun lalu, saat 7-Eleven ramai penunjung, ia bisa mendapat upah parkir hingga Rp 100 ribu sehari. Sejak Maret 2017 lalu, menurutnya pengunjung sudah jauh berkurang. “Paling dapat Rp 20 ribu sehari,” katanya. Ia makin pusing memikirkan nasibnya kini, setelah gerai itu tak buka lagi.

Corporate Secretary PT Modern Putra Indonesia, Tina Novita menyebut penjualan 7-Eleven mulai merosot saat pemerintah melarang minimarket menjual bir pada 16 April 2015 lalu. Larangan itu tertuang dalam Peraturan menteri Perdagangan (Permendag) No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

“Saat minuman beralkohol itu dilarang, penjualannya berkurang. Lalu orang-orang yang membeli snack seperti kacang-kacangan menurun,” katanya.

• (Baca juga: Batal Diakuisisi Charoen Pokphand, Saham Induk 7-Eleven Anjlok 12%)

Namun, itu bukan penyebab tunggal kejatuhan 7-Eleven. Marketing ManagerAT&T Mahdi Rinaldi menyebut 7-Eleven di Indonesia memang tidak efisien. Menurutnya, konsep 7-Eleven di Indonesia berbeda dengan yang ada di Malaysia, Singapura, Hongkong, Filipina, bahkan di negara asalnya, Jepang.

“Di luar (negeri), 7-Eleven itu seperti warung biasa saja, kadang tidak menggunakan pendingin ruangan, nyempil di sela toko lain dan tanpa meja kursi,” ujarnya.

Dengan kondisi minimalis itu, mereka fokus menjual produk dan makanan dari kulkas, pelanggan yang berbelanja pun tak perlu nongkrong belama-lama. Sementara di Jakarta, 7-Eleven umumnya menempati bangunan yang cukup besar, bahkan dua lantai yang terang-benderang, lengkap dengan pendingin ruangan, hingga jaringan Wifi.

“Itu semuanya cost, cost dan cost yang musti dibebankan ke harga produk hingga menjadi mahal biaya produksinya,” katanya.

Michael Reily

Bank Papua Pastikan Tutup Tiga Kantor Cabang Pembantu Tahun ini

Suasana Pelayanan di KCP Bank Papua

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Manajemen Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) memastikan menutup tiga kantor cabang pembantu (KCP) yang berada di Jakarta yakni KCP Mangga Dua, KCP Kelapa Gading dan KCP Serpong.

Direktur Utama Bank Papua, F. Zendrato, pihaknya tengah melakukan evaluasi eksistensi sejumlah kantor cabang yang dinilai tak memberikan keuntungan. “Kami pastikan tiga KCP ditutup tahun ini paling lambat Oktober untuk mengefiesienkan biaya,” katanya di Kota Jayapura, Rabu, 21 Juni 2017.

Sebelum menutup cabang, kata Zendrato, pihaknya melakukan evaluasi secara keseluruhan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, penutupan tiga kantor cabang lantaran dinilai tak optimal dan lebih mudah dilakukan penutupan karena memiliki kantor cabang induk.

Selain memastikan menutup tiga KCP di luar Papua, kata Zendrato, manajemen Bank Papua juga melakukan evaluasi terhadap kantor cabang lainnya yang juga berada di luar Papua.

“Seperti kantor cabang di Manado, kami evaluasi untuk memastikan apakah masih menghasilkan laba atau tidak. Jika nanti hasilnya tak optimal, maka akan ditutup dan dimasukkan dalam rencana bisnis bank pada tahun berikutnya,“ jelas Zendrato.

Zendrato juga mengevaluasi kantor cabang yang berada di Papua, terlebih yang berjarak dekat antara kantor yang satu dengan lainnya dengan cara direlokasi atau jika memungkinkan akan ditutup.

Sebelumnya, OJK Papua dan Papua Barat menyarankan kepada manajemen Bank Papua untuk menutup tiga KCP Bank Papua yang ada di luar Papua lantaran dinilai tak memberi kontribusi positif. ***(Syahriah)

Bank Papua Hentikan Penyaluran Kredit Keluar Papua

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Direktur Utama Bank Papua, F. Zendrato mengatakan, menghentikan penyaluran kredit keluar Papua. Hal ini berkaitan dengan adanya kasus kredit macet di Bank Papua senilai ratusan miliar rupiah.

“Kita fokus membangun tanah Papua sesuai dengan visinya, bahwa Bank Papua adalah bank daerah didirikan untuk mendukung pembangunan di tanah Papua, karena itu penyaluran kredit keluar Papua dihentikan,” jelasnya di Kota Jayapura, Rabu, 21 Juni 2017.

Menurut Zendrato, pemberian kredit keluar Papua baru akan dilakukan jika infrastruktur Bank Papua sudah bagus dengan tujuan untuk membangun negeri.

Pihaknya membatasi maksimum pemberian kredit berdasarkan kemampuan kompetensi analis. Untuk perorangan atau individual, kata dia, maksimal pemberian kredit sebesar Rp50 miliar, sedangkan untuk grup maksimal Rp75 miliar.

“Kecuali kredit sindikasi untuk infrastruktur yang jaminannya dari pemerintah seperti UMKM dan konstruksi yang telah dijamin oleh pemerintah dalam DPA anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Sebelumnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat, Misran Pasaribu menegaskan, membatasi Bank Papua dalam penyaluran kredit terlebih dalam jumlah besar.

“Terutama kredit produktif yang jumlahnya cukup besar, sebab semuanya harus secara komprehensif dilakukan perbaikan,” terang Misran, baru-baru ini.

Menurut Misran, penyaluran kredit dalam jumlah besar hingga ratusan miliar rupiah boleh saja dilakukan tetapi sindikasinya harus aman seperti proyek pemerintah. ***(Syahriah)

Direktur Utama Bank Papua Berhentikan 50-an Pegawainya

KABARPAPUA.CO, Sentani –Direktur Utama Bank Papua, F. Zendrato mengakui, atas berbagai persoalan yang terjadi di Bank Papua, pihaknya telah memberikan hukuman sebanyak 140 pegawai dan 50-an pegawai diantaranya diberhentikan. “Yang lainnya kena hukuman dan juga turun pangkat atau non job. Semua yang salah kena hukuman,” katanya, Senin, 19 Juni 2017.

Direktur Utama Bank Papua, F. Zendrato. (http://ift.tt/2sC2R7L)

Sementara, Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan kekecewaannya atas penyimpangan yang dilakukan Bank Papua yang menyebabkan terjadi kredit macet sebesar Rp395 miliar. “Ini penyimpangan luar biasa dan terjadi sejak lama,” katanya kepada wartawan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin, 19 Juni 2017.

Lukas menuding pemerintah sebelumnya lalai dalam memberikan pengawasan terhadap Bank Papua, sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet dengan jumlah yang begitu besar. “Dari gubernur ke gubernur tahun sebelumnya, tak mau urus barang ini (Bank Papua). Sehingga saya mengganti semua direksinya. Orang dari Jakarta kredit ke Bank Papua itu ada apa? Seenaknya mereka memberikan kredit,” katanya.

Lukas juga mempertanyakan rendahnya jaminan atau agunan kepada nasabah yang seharusnya 125 sesuai aturan bank, namun BPD atau Bank Papua hanya memberikan 50 persen, bahkan dibawah 50 persen. “Ini ada apa? Bahkan ada pengusaha bermasalah diberikan pinjaman oleh Bank Papua,” katanya. ***(Fitus Arung)

Kredit Macet Bank Papua Rp359 Miliar Tertinggi Secara Nasional

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat, Misran Pasaribu mengatakan, kredit macet sebesar Rp359 miliar yang terjadi di Bank Papua menempatkan bank milik daerah ini di posisi teratas secara nasional dengan angka non performing loan (NPL) 19 persen.

Kepala OJK Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat, Misran Pasaribu (kanan) saat beri keterangan pers terkait kredit macet Bank Papua. (http://ift.tt/2sC2R7L)

“Dari 26 bank pembangunan daerah (BPD) konvensional, Bank Papua tertinggi secara nasional NPL nya karena telah melampaui batas atas NPL yang ditetapkan sebesar 5 persen,” kata Misran, di Kota Jayapura, Sabtu, 17 Juni 2017.

Misran mengatakan, pada Desember 2015, NPL Bank Papua telah berada dikisaran 9 persen, namun pada akhir 2016 yang dipublikasikan pada Maret 2017 telah mencapai 19 persen.

Sangat bermasalah, kata Misran, adalah kredit yang disalurkan ke produktf yang mencapai ratusan miliar rupiah dan kasusnya sedang ditangani Bareskrim Mabes Polri.

“Kredit disalurkan ke produktif tentunya dalam jumlah besar, terlebih penyaluran kredit ini ke debitur yang berada di luar Papua melalui kantor cabang Bank Papua yang ada di Jakarta dan Surabaya, meskipun ada juga yang disalurkan di Kaimana, Papua Barat, sedangkan kesiapan mereka menyalurkan kredit dalam jumlah besar belum memadai,” jelas Misran.

Misran menambahkan, penyaluran kredit dalam jumlah besar seperti ratusan miliar rupiah boleh saja dilakukan tetapi sindikasinya harus aman seperti proyek pemerintah, misalnya proyek Palapa Ring Timur, dimana Bank Papua masuk dalam proyek ini.

Misran juga mengaku telah berkali-kali menyampaikan kepada para pemegang saham dalam memilih komisaris harus yang professional, berkompeten dibidang keuangan dan perbankan, terlebih Bank Papua dililit permasalahan kredit.

“Tugas komisaris adalah mengawasi para direksinya, tapi tidak ikut memutuskan penyaluran kredit ataupun operasional banknya, tetapi harus mengetahui bahwa ada penyaluran kredit,” kata Misran. ***(Syahriah)

Budaya lokal harus diutamakan di ajang FDS

Kerajinan tangan berupa tas dari kulit kayu yang dipasarkan di lokasi FDS – Jubi/Engel Wally

Sentani, Jubi – Sejak dihelatnya Festival Danau Sentani (FDS) tahun 2007 masyarakat Kabupaten Jayapura mengharapkan agar konten-konten budaya lokal dari kampung-kampung lebih diprioritaskan.

Tokoh masyarakat setempat, Alfredo Suebu menilai FDS belum merealisasi keinginan masyarakat lokal. Festival ini bahkan hanya dinilai sekadar seremonial belaka.

“FDS ini masih menampilkan produk-produk perusahaan yang nyata-nyata tidak bersifat budaya dan kearifan lokal masyarakat. Pertanyaannya, ini festival budaya atau pameran pembangunan. Mestinya yang ditampilkan di sini adalah benar-benar konten lokal yang bersifat kebudayaan dan tradisi masyarakat,” kata Alfredo saat ditemui di arena FDS Pantai Wisata Kalkote, Distrik Sentani Timur, Minggu (18/6/2017).

Oleh karena itu, pada ajang FDS X 19-23 Juni 2017 diharapkan agar kampung-kampung dapat menampilkan potensi-potensi yang mereka miliki.

Tokoh perempuan Papua, Kori Ohee pun berpendapat bahwa selama ini Pemerintah belum menyiapkan tempat yang representatif bagi pelaku usaha ekonomi lokal saat pelaksanaan FDS.

“FDS ini dilakukan untuk kepentingan siapa? Mana tempat yang baik bagi para pelaku ekonomi lokal kita? Selama pelaksanaan FDS kasihan sekali para pedagang yang datang menjajakan bahan makanan tetapi tidak mendapat tempat yang baik,” katanya. (*)

Ini Catatan Penting untuk Festival Danau Sentani ke-10

KABARPAPUA.CO, Sentani – Dalam pelaksanaan Festival Danau Sentani (FDS) yang ke-10 pada 19-23 Juni 2019 ini, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan penyelenggara. Bahkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengajak dunia usaha mengelola FDS dengan membuat Home Stay di sekitar Danau Sentani, agar memberikan pemasukan bagi masyarakat sekitar.

Tarian di atas Danau Sentani, salah satu acara di Festival Danau Sentani. (KabarPapua.co/Lazore)

“Sepuluh tahun FDS dilaksanaka, harapan saya dikelola baik agar masyarakat mendapatkan dampak langsung,” kata Enembe usai membuka FDS ke-10 di Kalkhote, Kampung Harapan, Senin 19 Juni 2017.

Namun untuk Home Stay, kata Lukas, pihaknya berharap nantinya tak merusak tatanan adat masyarakat setempat. “Itu harapan saya, siapapun pengusaha yang masuk silahkan asalkan menguntungkan masyarakat setempat,” ungkapnya.

Asisten Deputi Pengembangan Bisnis Pariwisata Kementrian Pariwisata, Tasmir mengatakan, satu-satunya festival yang dilaksanakan secara konsisten selama 10 kali berturut-berturut hanya FDS.

“Ini luar biasa. Ini aset bangsa bukan saja aset Papua. Untuk itu, kedepan selayaknya pembiayaan FDS ini dilakukan oleh pihak swasta. Sebab tempat lain juga sudah digerakkan dunia usaha,” jelas Tasmir memberi saran.

Semenatara, Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw mengakui tak memiliki target berapa jumlah wisatawan asing yang akan berkunjung.

“Kami lebih fokus untuk berdayakan wisatawan lokal dalam memanfaatkan apa yang sudah disiapkan dalam festival ini,” ujar Mathius usai membuka FDS ke-10 di Kalkhote, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin, 19 Juni 2017.

Menurut Mathius, masyarakat lokal yang ada sebagai dasar untuk diperkuat supaya yang dari luar akan tertarik untuk berkolaborasi dengan apa yang ada di Danau Sentani. Kami berharap jika swasta bisa kelola FDS bisa membangun kerja sama lebih bagus dengan negara-negara lainya,” ungkapnya.

Namun Mathius tetap berharap pengunjung FDS ke-10 ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. “Nanti bisa lihat saja disaat-saat penutupan pasti banyak pengunjung,” katanya.

Mathius juga mengakui, kawasan Danau Sentani tak cukup untuk menampung para pengunjung pada tahun-tahun yang akan datang. “Kami kewalahan karena kawasan ini tak lagi bisa menampung para pengunjung. Ini tantangan untuk kami, sehingga kedepan lahan yang tiga hektar kami akan perluas lagi,” ungkapnya. ***(Fitus Arung)

Gubernur Papua: Potensi Wisata Harus Terus Dikembangkan dan Dilestarikan

KABARPAPUA.CO, Sentani – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, sektor pariwisata merupakan sektor andalan Provinsi Papua. Sebab potensi wisata Papua, baik di darat, laut maupun danau. Bahkan potensi kultur dan budaya Papua cukup unik, baik tarian-tarian maupun adatnya, sudah dikenal diseluruh Indonesia dan dunia.

“Kekuatan wisata yang ada ini menjadi kebanggaan kita dan juga kebanggaan nasional. Jangan hanya dikembangkan tapi terus dilestarikan,” jelas Lukas saat dirinya membuka Festival Danau Sentani (FDS) ke-10 di Dermaga Kalkote, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin, 19 Juni 2017.

Gubernur Lukas juga menyampaikan pihaknya akan tetap berupaya meningkatkan jumlah kunjungan para wisatawan baik domistik maupun mancanegara. “Untuk penguatan masyarakat sadar wisata, penggalian budaya lokal terus dikerjakan dengan serius dan terprogram dengan baik,” ungkapnya.

Diakui Lukas, gerakan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera sebagai program pembangunan menyeluruh di seluruh tanah Papua menjadi dasar dari upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan, termasuk sektor wisata.

“Peningkatan kunjungan wisatawan dan berkembangnya jasa wisata perhotelan, restoran, kuliner dan kerajinan tangan akan membawah kepada kemandirian daerah dan kesejahteraan pelaku dan masyarakat destinasi pariwisata. Kami memang harus bangkit, termasuk kebangkitan masyarakat adat Kabupaten Jayapura yang telah dicanangkan,” jelas Lukas.

Sedangkan dibukanya Jalan Trans Papua, kata Lukas, pihaknya berharap pemerintah kabupaten/kota untuk membuka destinasi-destinasi wisata daerah yang baru, sehinnga setiap daerah memiliki destinasi dan ivent wisata tahunan. “Saya mengajak masyarakat Papua menyiapkan diri sebagai masyarakat sadar wisata yang ramah, sopan dan memelihara kebersihan,” tandasnya. ***(Fitus Arung)

Enam Syarat yang Harus Dimiliki Sebelum Memulai Bisnis

Saat ini banyak orang ingin memiliki usaha sendiri, bahkan para karyawan kantor maupun pekerja PNS pun tak sedikit yang memiliki usaha sampingan yang dikelola sendiri. Namun tidak semua orang dapat mewujudkannya, banyak yang belum memiliki keberanian untuk memulainya.

Berbagai macam alasan kenapa belum bisa atau belum berani memulaibisnis sendiri, mulai dari belum memiliki modal sampai belum punya keberanian memulai wirausaha.

selain harus memiliki keberanian untuk memulai tetapi juga perlu perhitungan yang matang untuk meminimalkan kesalahan.  Berikut tips bagaimana cara memulai wirausaha:

1. Keberanian

Seorang yang berjiwa enterpeneur harus memiliki keberanian. Keberanian memulai , keberanian mengambil dan menghadapi resiko dalam wirausaha. Jika anda belum cukup berani untuk memulai usaha sementara keinginan untuk berwirausaha sudah ada, Anda dapat melakukan kerjasama dengan rekan atau sodara untuk memulainya hal ini akan menambah keyakinan dan keberanian berwirausaha.

2. Planning

Wirausaha apa yang akan Anda jalankan? Menjual produk atau jasa? Semua itu harus di rencanakan, bagaimana Anda memulai, hal apa yang harus dipersiapkan, bagaimana Anda akan menjalankan usaha tersebut, dan lain sebagainya. Semua itu harus di rencanakan untuk menghindari atau meminimalkan kesalahan dan kerugian yang timbul. Sebaiknya Anda menuliskan setiap rencana yang akan dilakukan.

3. Memiliki Pengetahuan

Memulai wirausaha tidak semata mengandalkan keberanian memulai tetapi juga harus memiliki pengetahuan mengenai usaha yang akan dijalankan. Jika hal tersebut belum dimiliki maka hendaklah segera mempelajarinya. Tidak harus memiliki pengetahuan sempurna untuk memulai wirausaha, Anda dapat belajar sambil menjalankan wirausaha yang Anda jalani.

4. Optimis

Dalam wirausaha, Optimis diperlukan untuk menumbuhkan semangat dan keberanian. Dengan memiliki optimis yang tinggi, akan menghasilkan keputusuan keputusan  positif yang diambil ketika menjalankan wirausaha. Prilaku optimis dapat mendorong hasil yang optimal terhadap usaha yang Anda jalani.

5. Kerja keras

Merintis atau memualai wirausaha memang tidaklah mudah, banyak yang harus dipersipakan dan dilakukan untuk memajukan usaha yang dijalani. Semangat dan kerja keras dalam membangun wirausaha sangat dibutuhkan karena bagaimanapun tidak ada kesuksesan tanpa usaha dan kerja keras.

6. Doa

Jangan merasa diri hebat atas semua yang telah diusahakan. Biar bagaimanapun manusia butuh akan pertolongan Allah Ta’ala, seteleha semua daya dan upaya di kerahkan maka saatnya menyerahkan semua hasil usaha anda kepada sang pencipta harena Dial ah sang Maha Penentu.(vaa)

Source: http://ift.tt/2gxgYm3

The post Enam Syarat yang Harus Dimiliki Sebelum Memulai Bisnis appeared first on PAPUA.business.