Negosiasi divestasi Freeport rumit, kata Sri Mulyani

akarta, Jubi – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan negosiasi divestasi saham antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan, prosesnya panjang dan pelik.

“Akhirnya selesai juga. Proses ini panjang, rumit dan pelik,tapi atas kerja sama banyak pihak selesai juga dengan kesepakatan yang saling menguntungkan,” kata Sri Mulyani di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Kamis (27/9/2018)

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa dengan selesainya proses negosiasi divestasi ini,menunjukkan bahwa Indonesia tempat yang baik untuk investasi, karena antara investor dan pemerintah harus sama-sama untung.

Pada hari Kamis, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya tercapai kesepakatan sah, saham kepemilikan mayoritas Freeport Indonesia menjadi milik pemerintah Indonesia.

“Ya, proses divestasi saham PT Freeport berarti sudah selesai, setelah ini tinggal proses administrasi saja, antara Freeport dan Inalum,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan ketika menyaksikan proses tanda tangan kesepakatan.

Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc (FCX) dan Rio Tinto, melakukan penandatanganan sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum.

Penandatanganan itu meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI.

Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi G Sadikin, dan CEO FCX Richard Adkerson, yang disaksikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

Dengan demikian jumlah saham PTFI yang dimiliki Inalum akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Pemda Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI.

Perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar 3,85 miliar dolar AS atau setara dengan Rp56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir tahun 2018.

“Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pemerintah akan menerbitkan IUPK dengan masa operasi maksimal 2×10 tahun sampai tahun 2041,” kata Jonan.

Selanjutnya, kewajiban PTFI untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus dimonitor dan evaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun, kata Jonan. (*)

KAP Papua akan gelar pameran sebagai langkah evaluasi

Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Merry Yoweni

Jayapura, Jubi – Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Merry Yoweni mengatakan, pihaknya akan menggelar pameran dalam waktu dekat. Lokasi pameran direncanakan di halaman Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu, Dok II, Kota Jayapura.

“Itu untuk mengevaluasi tiga tahun dukungan pemerintah provinsi kepada KAPP. Meski dana terbatas, namun dapat menjangkau ribuan orang. Mungkin dari ribuan orang itu ada yang sukses dan mereka ini yang akan dipersiapkan. Kami tunjukkan ke pemprov kalau kami bisa,” kata Merry Yoweni kepada Jubi, Kamis (27/9/2018).

Hanya saja, pihaknya belum dapat memastikan kapan tanggal pelaksanaan pameran. Namun menurut Yoweni, jika tidak akhir Oktober 2018, pameran akan digelar awal November 2018.

“Kami akan rapat lagi untuk menentukan tanggalnya. Kami akan pamerkan apa yang kami hasilkan dari dukungan pemerintah selama ini. Kami sudah dapat gambaran, apa yang akan kami pamerkan,” ujarnya.

Pameran katanya, tidak hanya untuk anggota KAPP, pengusaha asli Papua dari organisasi lain yang ingin ambil bagian diberikan kesempatan memarkan hasil kerjanya selama ini.

Ini sebenarnya dalam rangka dua tahun hari kebangkitan ekonomi orang asli Papua, 7 September 2018. Tapi karena gubernur dilantik, 5 September 2018, kami pikir waktunya sangat mepet jika digelar, 7 September 2018,” ucapnya.

Sementara anggota komisi bidang ekonomi DPR Papua, Mustakim HR mengatakan, kini sudah banyak pengusaha asli Papua sukses dalam dunia usaha.

“Saya sangat yakini orang Papua ini mampu. Hanya butuh waktu dan pembinaan saja. Sudah menuju ke sana,” kata Mustakim.

Meski begitu menurutnya, pengusaha asli Papua juga harus punya kemauan untuk maju. Kalapun pemerintah punya niat baik jika pengusaha asli Papua sendiri tak punya niat, sulit mencapai suskes. (*)

Papua butuh tenaga ahli kelola sumber daya alam

Gubernur Papua, Lukas Enembe – Jubi.Dok

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan provinsi yang diPapua saat ini membutuhkan tenaga ahli untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi lokal, seperti Sagu dan Kopi.

“Sagu dan Kopi Papua kualitasnya sangat baik, hanya saja belum dikembangkan dan dikelola secara baik untuk kemudian diekspor keluar, jadi kami butuh pemikir-pemikir yang handal di bidang ini,” kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Ia menilai, Sumber Daya Manusia (SDM) Papua belum mampu mengelola potensi yang ada . Oleh karena itu, butuh orang-orang yang memiliki keahlian mengelola sumber daya alam dengan baik.

“Makanya saya terus dorong sektor ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga seluruh potensi yang ada ke depan bisa dikelola orang Papua sendiri,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Mayjen TNI Doni Monardo mengatakan Kopi Papua asal Tiom, Kabupaten Lanny Jaya menjadi salah satu kopi termahal dengan harga jual Rp5.3 juta per kilo.

Apalagi kata ia, sisa-sisa kopi sepeninggalan Hindia-Belanda di wilayah Pegunungan Tengah Papua masih sangat banyak, sehingga perlu dikelola dan dikembangkan karena kualitas Kopi asal Papua sangat baik.

“Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kepala suku, Ondoafi dan pihak lainnya di Papua, produksi Indonesia makin banyak karena lahan di Papua memungkinkan untuk dikembangkan,” kata Doni.

Untuk itu, ujar ia, pihaknya akan mengirim tim ke Kabupaten Keerom, Papua untuk melakukan penelitian dan penjajakan, dengan harapan bisa membuka industri perkebunan Kopi.

“Intinya, kami berencana akan membuka industri kopi di Papua dan Papua Barat, karena kualitas Kopi Papua terbaik,” ujarnya. (*)

OAP harus jadi pelaku bisnis di Pasifik

Gubernur Lukas Enembe berbincang dengan Gubernur Madang, Peter Yama – IST

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengajak Gubernur Provinsi Madang, Papua Nugini (PNG) Peter Yama untuk bersama membangun kerjasama ekonomi dan menjadikan pengusaha-pengusaha di kedua provinsi sebagai pebisnis di Pasifik.

Dalam sambutannya, Gubernur Enembe mengatakan bahwa pemerintah pusat mempercayakan pada dirinya sebagai Gubernur Papua untuk membuka jalur perdagangan dengan PNG. Setiap investasi Indonesia di Pasifik, menurut Enembe harus lewat Papua.

“Ini negeri kita, tanah kita. Ini waktunya kita menjadi pemain ekonomi di Pasifik. Baik pengusaha di Madang maupun di Papua,” ujar Gubernur Enembe saat berkunjung ke Madang, pekan lalu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Gubernur Enembe, dalam periode kedua kepemimpinannya, ia telah memutuskan seluruh APBD Provinsi Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus akan dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP), terutama untuk pengembangan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan agar OAP bisa bangkit, mandiri, sejahtera dan berkeadilan, lepas dari ketertinggalan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Enembe juga mencari kemungkinan untuk membuka jalur perdagangan melalui laut. Melalui laut, kedua provinsi bisa melakukan perdagangan dengan biaya murah.

“Kita sudah mengekspor beras dari Merauke. PNG bisa mengimpor beras dari Papua. Tidak perlu dari Australia atau Thailand yang biayanya sangat mahal,” ujar Enembe.

Ia juga berharap Pemerintah Madang bisa menyediakan fasilitas pergudangan untuk menjalankan kerjasama perdagangan melalui laut. Menurutnya, Provinsi Papua sudah memiliki kapal yang bisa berlayar di sepanjang pesisir utara Papua hingga PNG. Saat ini kapal tersebut beroperasi di Kalimantan.

“Kapal ini bisa memasok kebutuhan-kebutuhan di region Momase yang meliputi Morobe, Madang, East Sepik dan West Sepik dan sebaliknya membawa hasil pertanian, perkebunan atau industri dari region Momase ke Papua,” kata Enembe.

Gubernur Madang menyambut tawaran Gubernur Enembe dengan antusias. Menurutnya, Gubernur  Enembe datang ke tempat yang tepat. Madang adalah provinsi utama di PNG. Provinsi ini, selain dikenal memiliki potensi wisata seperti pegunungan dan laut, juga menjadi pusat pertanian dan perkebunan PNG. Kopi, coklat, kopra dan vanilla adalah hasil pertanian dan perkebunan utama provinsi ini.

“Selain hasil perkebunan, kami juga memiliki industri perikanan dan pertambangan,” kata Gubernur Yama.

Lanjutnya, Papua dan Madang memang berada di dua negara yang berbeda. Namun tidak seharusnya itu menjadi membatasi penduduk yang ada di kedua provinsi untuk berinteraksi karena penduduk di kedua provinsi saling bersaudara.

“Provinsi Papua adalah saudara tua PNG. Kami bisa belajar banyak dari Papua yang sudah lebih maju. Demikian juga sebaliknya, Papua bisa belajar dari kelebihan yang kami miliki,” ujar Gubernur Yama.

Ia sepakat bahwa pengusaha-pengusaha dari Papua dan Madang bisa menjadi pelaku bisnis utama di Pasifik. Karena itu, ia berharap kunjungan kerja Gubernur Enembe ke Madang bisa ditindaklanjuti secepat mungkin.

“Kita punya tanah paling besar di Pasifik ini. Penduduk paling banyak. Memang kita harus menjadi pelaku utama di berbagai sektor di Pasifik ini, terutama sektor ekonomi,” ungkap Gubernur Yama. (*)

Tambang rakyat di Yahukimo akan ditutup

Jayapura, Jubi – Bupati Yahukimo, Abock Busup, menyatakan pihaknya sedang berusaha menutup tambang rakyat di wilayah itu. Katanya, perlu kajian, analisis, dan mendengar saran serta masukan dari berbagai pihak terlebih dahulu untuk mengetahui dampak positif dan negatif kehadiran tambang emas di daerah tersebut.

“Kalau nanti ribut, ada masyarakat korban, siapa yang bertanggung jawab. Perlu kajian dulu, dipelajari dulu agar diatur baik supaya tak ada masalah ke depan,” kata kata Abock Busup, di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan DPRD setempat telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan telah menyurati pemilik lima helikopter yang selama ini membawa penambang masuk ke wilayah tambang rakyat, agar untuk sementara helikopter tidak dioperasikan.

“Tanggal 17 September 2018, kami sudah kirim surat kalau lima helikopter itu tinggal di Yahukimo,” ucapnya.

Pihaknya tak ingin jika helikopter tidak berada di Yahukimo, masyarakat setempat akan menduga digunakan mengangkut orang ke lokasi penambangan.

“Kalau nanti ada konflik, dibilang pelanggaran HAM, pemerintah tidak perhatikan dan lainnya. Padahal kami sudah tegas,” ujarnya.

Lokasi tambangan rakyat di Yahukimo, kata Busup, berada di Distrik Seredala. Lokasi penambangan dapat ditempuh 30 menit menggunakan jalan darat dari Dekai, ibu kota Yahukimo. Penambang, tidak hanya berasal dari masyarakat asli setempat, juga orang dari daerah lain.

“Memang hingga kini aktivitas (penambangan) tetap jalan, namun sudah berkurang,” ucapnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, belum lama ini juga menyatakan menolak kehadiran penambangan ilegal di provinsi yang ia pimpin, karena merusak alam Papua.

“Mulai sekarang tidak boleh ada kegiatan ilegal lagi karena Papua sekarang dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Enembe.

Menurutnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) memegang surat dari PBB untuk melindungi hutan dan tanah di Papua.

“Pokoknya tidak boleh ada kegiatan ilegal baik itu Illegal fishing, logging, dan ilegal tambang. Semua tidak boleh ada di atas tanah Papua,” ucapnya. (*)

Yahukimo, pintu masuk penambang emas ke Pegunungan Bintang

Jayapura, Jubi – Bupati Yahukimo, Abock Busup, mengatakan Kota Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, merupakan salah pintu masuknya penambang dari daerah lain ke lokasi tambang rakyat di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin).

“Pemkab Pegunungan Bintang yang mengizinkan penambangan di Kampung Kawe. Namun penambang dari luar masuknya lewat Dekai,” kata Abock Busup, di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, akses dari Dekai ke Kampung Kawe dapat ditempuh lewat jalur darat dan udara, dengan waktu sekira 20 menit. Gampangnya akses itu membuat para penambang dari daerah lain di Papua, bahkan luar Papua, cenderung memilih Dekai sebagai jalur masuk ke lokasi tambang.

“Penambang dari luar Yahukimo tiba di Dekai menggunakan pesawat kemudian lanjut ke wilayah itu (Kampung Kawe),” ucapnya.

Tambang emas tidak hanya wilayah Kabupaten Pegubin, juga di Kabupaten Yahukimo. Kehadiran tambang emas itu membuat Ikatan Suku Besar Una, Kopkaka, Arumtap, Arupkor, Mamkot, Momuna (IS-UKAM) Papua minta aktivitas pertambangan dihentikan.

Sekretaris IS-UKAM, Timeus Aruman, beberapa waktu lalu, mengatakan pengusaha tambang di wilayah itu diduga mendatangkan penambang dari pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan.

Hal yang sama dikatakan Kepala Suku Una-Ukam, Yakobus Kisamlu. Katanya, pihaknya menolak penambangan ilegal dan mengeluarkan lima poin pernyataan sikap di antaranya menyatakan pendulangan emas di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pengubin dan Distrik Suntamon Kabupaten Yahukimo adalah ilegal dan masyarakat UKAM sebagai hak ulayat menolak pelaku pendulang. (*)

Ratusan pengusaha wanita ikut pelatihan digital marketing

Pelatihan digital marketing IWAPI kepada para pengusaha perempuan di Papua – Jubi/Dok. IWAPI

Jayapura, Jubi –  Untuk mendongkrak semangat kewirausahaan perempuan Papua, sekitar 300 perempuan yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Papua ikuti digital marketing training atau pelatihan pemasaran bersama Facebook.

“IWAPI goes Digital ini merupakan pelatihan digital sebagai lembaran baru pada agenda edukasi untuk para pengusaha perempuan Papua membangun jaringannya, berbagai pengetahuan, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam perjalanan bisnis mereka, terutama untuk pembelajaran secara onlineuntuk menembus pasar digital,” ujar Moza Pramita, penanggung jawab pelatihan, Sabtu (22/9/2018).

Menurut Moza, sudah saatnya perempuan bersiap menghadapi era globalisasi atau era digital dalam mendukung usaha mereka, dimana selama ini merasa tersaingi karena memajukan dan mengembangkan serta mendirikan usaha yang belum ada menjadi semakin mendunia melalui fasilitas halaman bisnis Facebook.

“Kita kerjasama dengan Facebook mulai tahun 2016. Tahun 2018 ini, Jayapura menjadi kota ke delapan yang mengembangkan program yang sama yaitu IWAPI goes Digital. Saat ini sudah terdaftar kurang lebih 1.649 peserta. Kita akan publish setelah selesai di Jayapura,” katanya.

Moza menambahkan dengan adanya laman bisnis Facebook ini adalah adanya sistem promosi, hanya cukup sekali meng-upload kemudian akan secara otormatis bekerja sendiri dengan adanya fitur promosi berjadwal.

“Promosi itu bisa setiap hari, setiap jam juga bisa, istilahnya tak kenal waktu dan tempat serta kendala jaringan,” ujarnya.

Pembina IWAPI, Dewi Monik, mengemukakan potensi Papua sangat banyak yang takkan habis untuk digali untuk dunia, seperti pariwisata, budaya, kesenian, antropologi, ukiran, dan keindahan pulaunya.

“Dengan Facebok potensi perempuan Papua akan lebih maju ke depannya,” ujarnya.

Staf ahli Gubernur Papua, Anie Rumbiak, mewakili Pemerintah Provinsi Papua, mengemukakan pihaknya akan mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk bisa ikut bertransaksi dan mendongkrak perekonomian melalui digital marketing khususnya di media daring.

“Kita akan dorong IWAPI kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk ikut mendukung perekonomian melalui sarana daring,” ujar Anie. (*)

Gubernur Papua akan fasilitasi Gubernur Morobe, PNG berkunjung ke Freeport

Jayapura, Jubi – Gubernur Provinsi Morobe, Papua Nugini (PNG), Ginson Sauno meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe memfasilitasi kunjungan pemerintah Provinsi Morobe ke lokasi tambang PT. Freeport Indonesia di Timika. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Morobe dalam jamuan makan malam yang ia selenggarakan di Kota Lae, Kamis (20/9/2018) untuk menyambut kedatangan Gubernur Papua beserta rombongan yang berjumlah 13 orang.

“Ibu kota Morobe, Kota Lae, sering menjadi tuan rumah even nasional tentang pertambangan. Karena itu, kami minta Gubernur Papua bisa memfasilitasi kami berkunjung ke PT. Freeport Indonesia,” ujar Gubernur Ginson.

Morobe adalah provinsi yang sangat penting di PNG. Provinsi ini memiliki pelabuhan utama di kawasan Pasifik, pertanian, perkebunan, peternakan sapi dan ayam, pengolahan hasil tambang  dan industri utama lainnya. Provinsi  inilah yangmengolah dan mendistribusikan kebutuhan hidup masyarakat PNG.

Provinsi terletak di pantai utara Papua Nugini. Luasnya 33.705 km², dengan populasi sekitar 750.000 jiwa. Dan karena pembagian Provinsi Southern Highlands pada tahun 2012, provinis ini merupakan provinsi yang paling padat penduduknya. Ini termasuk Huon Peninsula, Sungai Markham, dan delta, dan wilayah pesisir di sepanjang Teluk Huon.

Menanggapi permintaan Gubernur Ginson, Gubernur Enembe berjanji akan memfasiltasi tim dari Provinsi Morobe mengunjungi lokasi pertambangan PT. Freeport Indonesia.

“Seperti yang kita ketahui, kami baru saja mendapatkan 10 persen saham Freeport dari 51 persen divestasi saham pertambangan emas terbesar itu. Saya akan membantu memfasilitasi kunjungan Gubernur Morobe beserta timnya,” kata Gubernur Enembe menanggapi permintaan Gubernur Ginson.

Selain ingin berkunjung ke PT. Freeport Indonesia, Gubernur Ginson juga menawarkan kerjasama pertukaran guru dan mahasiswa. Menurutnya, hambatan dalam kerjasama kedua provinsi ini adalah bahasa. Sehingga ia merasa perlu ada pertukaran guru antar kedua provinsi yang berbeda negara ini. Provinsi Morobe akan mengirimkan guru bahasa Inggris ke Papua dan sebaliknya, Provinsi Papua mengirimkan guru bahasa Indonesia. Sedangkan untuk program pertukaran mahasiswa, Gubernur Gimson menawarkan program beasiswa bagi mahasiswa Morobe yang ingin belajar di Perguruan Tinggi di Papua dan sebagai timbal baliknya, Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa asli Papua yang ingin belajar ke Morobe.

Gubernur Enembe menyambut baik tawaran ini.

“Kami telah mengirimkan banyak mahasiswa Papua untuk belajar ke luar negeri. Sehingga tawaran saudara saya, Gubernur Gimson ini akan kami tindak lanjuti segera,” kata Gubernur Enembe.

Gubernur Enembe dalam kesempatan itu juga menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa bertemu dengan Gubernur Ginson dalam penandatanganan Letter of Intent  (LoI) tahun lalu. Karena saat itu ia dipanggil oleh Presiden Indonesia ke Jakarta.

“Saya juga minta maaf karena belum bisa membawa staf kantor saya. Saya baru dilantik sebagai Gubernur beberapa hari lalu untuk periode kedua selama lima tahun mendatang,” tambah Gubernur Enembe.

Mengenai permintaan pasokan daging sapi dalam PON 2020 nanti, Gubernur Ginson menyambut baik permintaan tersebut. Menurutnya, ini merupakan kerjasama ekonomi yang akan saling menguntungkan bagi kedua provinsi.

“Kami siap menjadi pemasok kebutuhan daging untuk PON 2020, seperti yang disampaikan Gubernur Papua.  Kami memiliki peternakan sapi terbesar di PNG. Juga peternakan ayam. Ini akan saling menguntungkan bagi dua provinsi ini,” kata Gubernur Ginson. (*)

PNG and Indonesia cooperating on border development, says Pato

Papua New Guinea’s Foreign Minister says economic and social development is already underway in the area around the border with Indonesia.

Papua New Guinea’s Minister for Foreign Affairs and Immigration, Rimbink Pato Photo: RNZ / Richard Tindiller

Rimbink Pato was responding to comments by National Capital District Governor Powes Parkop that PNG had not co-operated enough with neighbouring Indonesia.

Mr Parkop was particularly concerned that issues relating to the plight of West Papuans living under Indonesian rule weren’t being addressed.

But Mr Pato said the two countries had forged a close relationships where all topics involving those pertaining to the border are discussed in a constructive way.

The minister said PNG had welcomed the Indonesian government policy under President Joko Widodo to take a development-led approach to the Papuan Provinces rather than a security-led approach.

He said this included close co-operation with PNG.

According to Mr Pato, Indonesia and PNG have agreed to intensify development efforts relating to schools, markets, health, the integration of the economy, and other areas.

“In fact, we have signed 13 Memoranda of Understanding with Indonesia that focus on developments and cooperation in the border areas,” Minister Pato said.

“We have also welcomed Indonesia’s participation in the UN Human Rights Council Periodic Review (UPR) in 2017 and that Indonesia accepted Australia’s recommendation to finalise the investigation of all human rights cases in the Papuan provinces.

“Naturally we think it very important that human rights are upheld everywhere, including in our own country, and in Indonesia.”

There is a steady level of interaction between Indonesia and PNG citizens who cross the border for education, to conduct business or attend to family matters.

“In July, for example, the Honourable James Donald MP, the Member for the North Fly electorate accompanied me to Jakarta where we discussed potential development and cooperation with Indonesia,” Mr pato explained.

“Under this constructive approach we have the opportunity to raise all sorts of matters with each other, including advancing the rights and opportunities of everybody on both sides of the border.

“In many ways we need to catch up with the Indonesian level of development, and with their cooperation we will do our best to do so.”

Minister Pato said there were some who called for public criticism of Indonesia but that was not PNG policy.

“The best way to resolve any issues is by friendly dialogue in which we raise matters with a problem-solving mind-set rather than a critical, negative attitude that leads nowhere.”

Source: https://www.radionz.co.nz

Port Moresby dorong integrasi ekonomi dengan Papua

Gubernur Papua (berbaju batik) menghadiri jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Gubernur NCD, Powes Parkop, Senin (17/9/2018) – Jubi/Victor Mambor

Port Moresby, Jubi – Gubernur National Capital District (Port Moresby) Powes Parkop mengaku membuka peluang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua yang saat ini dipimpin oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur NCD, Powes Parkop ketika jamuan makan malam bersama dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe di Laguna Hotel, Port Moresby, Senin (17/9/2018).

Dikatakan Parkop, sebagai ibukota negara Papua New Guinea (PNG), Port Moresby terus melakukan pembenahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pihaknya membuka peluang kerjasama dengan Papua.

Gubernur Parkop juga mendorong interlink yang bermuara pada integrasi ekonomi antara Papua dan Port Moresby.

“Dalam mewujudkan ini, PNG terus melakukan pembukaan jalan baru  khususnya di Momase Region yang terkoneksi sampai ke Vanimo dan Jayapura. Dengan demikian masyarakat kita juga dapat terhubung satu sama lain,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Powes Parkop menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lukas Enembe atas kehadiran dan kunjungan balasan pada Hari Kemerdekaan PNG ke 43.

Bahkan, Powes Parkop masih mengingat pada sambutan hangat yang diberikan Gubernur Lukas Enembe saat kunjungannya ke Jayapura pada tahun 2016 saat diundang untuk menghadiri HUT Kemerdekaan RI.

“Saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada Lukas Enembe yang terpilih dan telah dilantik baru-baru ini sebagai Gubernur Provinsi Papua untuk periode kedua 5 tahun mendatang,” imbuhnya.

Hal yang sama juga dialami oleh Gubernur Powes Parkop telah terpilih kembali yang kedua kalinya pada tahun lalu sebagai Gubernur NCD.

Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku beberapa kerjasama yang sudah ada baik di perbatasan dan forum kedua negara juga berjalan dengan baik.

Menurutnya, Indonesia dan Papua New Guinea dapat tumbuh bersama.

“Papua bisa sebagai pintu masuk PNG ke negara Asia dan Pasifik,” terang Enembe.

Ia menambahkan, sebagai pejabat yang sudah memimpin dan sekarang dua periode, diakuinya tidak mudah menghadapi dinamika dalam masyarakat padahal dana sudah banyak bergulir. Dirinya mengakui bahwa pemerintahan provinsi yang dipimpinnya membutuhkan orang-orang yang paham dalam mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang sudah berjalan selama ini dan akan berlanjut selama lima tahun mendatang.

Terkait kerjasama yang dibangun, Gubernur Lukas Enembe berharap kerjasama yang sudah terjalin bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan terus ditingkatkan dalam bentuk lainnya seperti olahraga, kebudayaan hingga pertukaran pemuda.

Gubernur Enembe berharap rintisan pembangunan ekonomi yang sedang dilakukannya ini bisa didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia maupun pemerintah Papua Nugini.

“Kami merintis kerjasama ini karena kami mampu dan memiliki kesamaan budaya, berbagi tanah yang sama, tidak ada perbedaan antara Provinsi Papua dan PNG,” ujar Gubernur Enembe.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk PNG, Ronald JP. Manik menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat mendukung langkah pemerintah Provinsi Papua ini.

“Pasti kita dukung karena ini untuk kepentingan bersama. Siapapun yang memulai inisiatif ini, tidak ada masalah untuk kita,” kata Dubes Manik.

Lanjut Dubes, sebagai langkah konkrit pihaknya akan memfasilitasi tahapan selanjutnya antara pemerintah PNG dengan Indonesia.

Menurut Dubes Manik, Provinsi Papua sangat potensial menjadi hub (penghubung) antara Asia dan Pasifik. Namun sejauh ini masih ada kendala dalam pembukaan jalur penghubung.

“Hingga saat ini, jalur ini belum ada. Misal yang paling gampang dulu, antara Jayapura dengan Momase (Wewak, Madang, Vanimo dan Lae). Kalau ini sudah ada jalur akan sangat membantu perdagangan kedua belah pihak. Bahkan bisa menjadi jalur transportasi manusia juga,” kata Dubes Manik.

Sebenarnya menurut Dubes Manik, sudah ada pembicaraan tentang pembukaan jalur udara antara Jayapura dan Mount Hagen. Namun rencana ini masih terus didiskusikan.

“Jadi yang paling mudah memang jalur laut. Kalau jalur udara akan lebih berat karena menyangkut keamanan manusia dan banyak hal lainnya yang harus dipenuhi sebagai persyaratan,” ujarnya. (*)

Floriculture women get K1500 to help with training

Floriculture women get K1500 to help with training

THE Department of Agriculture and Livestock gave K1500 to the Floriculture Association during their mini exhibition in Port Moresby recently.
Cecilia Kagena, the director of agriculture education and training, said the fund was to help training for women in micro business.

Kagena said it would involve how to register and attain an Investment Promotion Authority business certificate, how to fill Internal Revenue Commission forms, and financial literacy training.

Margaret Ufa, owner of the Sogeri Tropical Plants and Blooms, said her newly registered business was yet to get orders or make contacts with clients.
Ufa encouraged the floriculture group at Sogeri to prepare fresh-cut flowers, foliage and provide floral arrangement during events.

Ufa said she was looking for clients for her pot plants.

Narie Pokupak, vice-president of the Saint Charles Lwanga Parish mothers group at Gerehu, said they were mostly widows and unemployed mothers.
“We are proud to make billum, necklaces and crafts but have no venues to sell them. This exhibition is an opportunity for us,” Pokupak said.

“Our group has women from the Highlands, Niugini Islands, Momase and Southern region.

“The bilum comes from various places as well necklaces, earrings, bands and others.”

Source: https://www.thenational.com.pg/

Bank earned 10 per cent of income from customer fees

ABOUT 10 per cent of Bank of South Pacific’s income comes from the fees it charges customers but these have dropped over the years, chief executive Robin Fleming says.

He said the revenue went back to the upkeep of the bank’s retail branches and electronic network like automated teller machines (ATMs) and Eftpos.

He was giving an overview of the reduction of bank fees.

The announcement was made last week.

“BSP is also eliminating its dormant account fee whereby customers have been charged a dormancy fee when they have not used their account for the past 12 months,” Fleming said.

“In conjunction with removing the dormant account fee, Bank South Pacific will also stop charging a reactivation fee for customers who commence using their accounts after more than 12 months of inactivity.”

The fee benefit for customers is approximately K920,000 per annum in total.

“Another fee that is being removed is the over-the-counter deposit fee for deposits to a customer’s own account,” he said.

“Whenever a customer makes a deposit . . . with their card using an Eftpos device at the teller counter, it will be fee free.

“This benefit to our customers will be approximately K3 million per annum.

“If someone deposits money to someone else’s account, the transfer fee will be K3 in lieu of a deposit fee.
“Other fees being eliminated by the bank South Pacific include the statement fee which will be a benefit of K1.2 million per annum for our customers, the personal loan settlement fee at a benefit of K600,000 per annum.

“And also the line fee for housing loan customers and residential property investment loan customers with the total benefit of K1.7 million per annum.

“Some other smaller fees are being reduced as well.

“No fees are being increased and there are no changes where a customer should be disadvantaged.

“BSP will continue to review its fees and its services to pass on any productivity benefits to our customers.

“It is also worth remembering that BSP does not require our customers to open account with a minimum of K50 as other banks do, and we also have a number of fee-free savings products.”

BSP is an iconic bank in Papua New Guinea and the Pacific, recognised for its strong commitment to the region and its Melanesian uniqueness.

BSP has the largest branch network in Papua New Guinea, Cook Islands, Fiji, Solomon Islands, Samoa, Tonga and Vanuatu with many branches and sub branches.

Source: https://www.thenational.com.pg/

Ini pesan Gubernur Mandacan kepada pengusaha OAP

Tatap muka ratusan pengusaha OAP bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat – Jubi/Hans Arnold Kapisa

Manokwari, Jubi – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengatakan pembagian paket proyek kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP) belum maksimal merata, karena Pemerintah Provinsi Papua Barat belum memiliki data lengkap jumlah pengusaha OAP.

“Tahun ini memang belum maksimal pembagian paket proyek khusus untuk pengusaha OAP di Papua Barat, karena data pengusaha OAP belum lengkap kami terima,” ujar Mandacan, saat tatap muka bersama ratusan pengusana OAP di kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (12/9/2018).

Dikatakan Mandacan, draf pembagian paket proyek untuk pengusaha OAP di Papua Barat telah disiapkan. Diharapkan tahun 2019 sudah bisa berjalan. Tahun ini Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan Rp 660 miliar di setiap OPD (organisasi perangkat daerah) termasuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk paket pekerjaan dibawah Rp 500 juta untuk menjawab aspirasi pengusaha OAP.

Lebih lanjut dikatakan Mandacan, data sementara yang diterima, pengusaha OAP di Papua Barat saat ini sebanyak 2.366. Paket pekerjaan yang tersedia saat ini sebanyak 2.281 paket diluar dari 119 pengusaga non OAP yang sudah diserahkan terlebih dahulu oleh beberapa OPD.

“Dalam waktu dekat, kami akan sesuaikan untuk bisa menjawab semua pengusana OAP. Kita berusaha agar 2019 harus lebih baik dari tahun ini. Karena yang penting adalah data, supaya kita melangkah maju,” ujar Mandacan.

Untuk saat ini, kata Mandacan, paket pekerjaan dan nilai yang disiapkan untuk pengusaha OAP yaitu dibawah Rp 1 miliar, bisa dengan penunjukan langsung.

“Diatas Rp 1 miliar sampai Rp 2,5 miliar akan melalui proses lelang tapi khusus untuk pengusaha OAP, untuk bidang non-konstruksi (pengadaan). Sedangkan proyek dengan nilai Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar untuk konstruksi, OAP sendiri yang harus berjuang. Proyek diatas Rp 5 miliar terbuka untuk umum. Ini yang sementara kita siapkan,” ujar Mandacan.

Mandacan juga beri peringatan dan langsung mengevaluasi sejumlah OPD yang lebih dulu melakukan pelelangan paket proyek atau melakukan penunjukan langsung.

“Saya bahkan sudah empat kali ingatkan OPD supaya tidak cepat-cepat melakukan pelelangan. Tapi ini akan jadi catatan penting saya untuk saya evaluasi beberapa OPD itu,” ujar Mandacan. (*)

Pertumbuhan ekonomi hijau jadi tumpuan visi misi Provinsi Papua

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pertumbuhan ekonomi hijau harus menjadi tumpuan mencapai visi misi provinsi Papua, yakni bangkit, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

Terkait itu, Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun Masterplan dan Roadmap pertumbuhan ekonomi hijau berbasis lahan berkelanjutan.

“Nantinya ini harus mampu mengakomodir target pertumbuhan ekonomi hijau nasional yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan inklusif dan merata, ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan dan ekosistem yang sehat dan produktif memberikan jasa-jasa lingkungan serta pengurangan emisi gas rumah kaca,” kata Enembe, di Jayapura, Kamis (13/9/2018).

Menurut ia, harus ada pemahaman bersama antara provinsi, kabupaten dan kota untuk mengindetifikasi kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi hijau, sekaligus memberi masukan terkait tantangan dan peluang serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

“Saya tekankan, konteks lokal yang sangat beragam dalam bentang alam provinsi Papua, sangat utama dan pertama untuk diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi hijau ini,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Enembe, harus ada kolaborasi antara provinsi, kabupaten dan kota mengingat luas tutupan hutan yang mencakup hampir sepertiga dari luasan keseluruhan hutan alam Indonesia merupakan rumah bagi beragam ekosistem penting dan keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya.

“Untuk itu, semua stakeholder mempunyai keterkaitan bagaimana dapat menjaga sisa hutan yang ada di Papua,” kata Enembe.

Asisten Bidang Umum Papua, Elysa Auri mengatakan bentang alam Papua menyimpan berbagai kekayaan sumber daya alam yang mampu menopang penghidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi, sehingga wajar saja jika sampai hari ini, perekonomian Papua sebagian besar bersandar pada ekstraksi sumber daya alam berupa kayu, produk pertanian, ikan dan tambang.

“Perencanaan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan mampu meningkatkan PDRB Papua, namun belum sepenuhnya berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnnya,” kata Auri. (*)

Rupiah lemah, pedagang perbatasan Papua- PNG senyum lebar

Tampak lapak jualan di Pasar Skou-Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – Anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar berimbas juga dengan nilai tukar rupiah terhadap Kina (mata uang Papua Nugini). Banyak masyarakat mengeluh.Tapi tidak dengan para pedagang di pasar Skouw-Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Para pedagang di pasar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini bisa tersenyum lebar, karena harga barang dagangan pun naik seiring naiknya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar.

Kini, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar berkisar Rp14.800, sedangkan untuk nilai tukar Rupiah terhadap Kina berkisar Rp4.500.

Muslimin, yang membuka warung makan di sisi barat Pasar Skouw mengaku harga makanannya juga mulai dinaikkan mengingat bahan baku juga mulai naik.

“Biasanya saya menjual sepiring nasi ikan dengan harga Rp15 ribu. Sekarang naik Rp.20 ribu. Untuk nasi ayam dari Rp25 ribu naik menjadi Rp35 ribu. Kalau nasi ayam naik lebih banyak karena harga ayam juga cukup mahal,” katanya kepada Jubi belum lama di Skouw.

Menurutnya, harga itu bukan seenaknya dinaikkan olehnya maupun para pedagang makanan setempat. Dia mengaku naiknya harga makanan tersebut sesuai dengan harga bahkan baku yang ikut naik.

“Kalau nilai tukar rupiah melemah saya kurang tahu. Tapi saya kaget harga bahan baku kok semakin hari semakin naik. Kalau ayam sendiri sudah naik sejak dua bulan lalu. Tidak tahu kenapa,” ujarnya.

Lain halnya dengan Mustofa, pedagang kelontongan yang berjualan di sisi utara Pasar Skouw mengaku, harga barang dagangannya masih stabil seperti beberapa bulan lalu. Dan dirinya juga mengaku bahwa belum tahu soal nilai tukar Rupiah yang mulai melemah.

“Saya kurang tahu itu. Tapi mungkin barang dagangan saya tidak terlalu berpengaruh karena ketika saya membeli itu harganya masih stabil. Jadi saya cuma mengambil untuk Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per barang. Itu sudah untung bersih dari satu barang yang saya jual,” katanya.

Nur, pedagang sembako mengaku senang karena nilai tukar Rupiah melemah. Sebab dengan begitu mata uang Kina menjadi naik. “Kalau mau dibilang untung, yah untung. Karena Kina saat ditukar menjadi naik. Dan masyarakat dari sebelah (Papua Nugini) juga kalau belanja menggunakan mata uang Kina,” ujarnya.

Namun, Nur berharap Rupiah bisa kembali normal sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah Kota maupun di Indonesia secara umum bisa terpenuhi.

“Saya secara pribadi memang senang karena bisa meraup keuntungan dari hasil dagangan ini, namun saya sedih karena masyarakat kita akhirnya harus lebih irit menggunakan uangnya untuk berbelanja. Pemerintah harus segera atasi ini, jangan sampai krisis moneter beberapa tahun silam terulang kembali,” katanya. (*)

Yoman Proyek GEL harus dirasakan seluruh pengusaha Papua

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Gerius One Yoman mengatakan ke depan pihaknya akan lebih selektif membagi paket-paket pekerjaan Golongan Ekonomi Lemah (GEL) ke setiap pengusaha Papua.

“Saya akan bentuk tim sesuai bidang masing-masing, tugasnya turun lapangan dan mengecek setiap apa yang akan dikerjakan. Jadi pekerjaan harus sesuai dengan gambar dan lokasi,” kata Yoman kepada wartawan, di Jayapura, Senin (11/9/2018).

Agar GEL ini benar-benar mengakomodir semua pengusaha asli Papua, dirinya akan berkoordinasi dengan masing-masing kepala bidang, merapikan seluruh profil yang masuk. Jika semua sudah memenuhi syarat, maka akan ditindaklanjuti.

Di samping itu, ke depan pihaknya akan menerapkan aturan yakni perusahaan ataupun orang yang sudah memeroleh proyek GEL tahun ini, maka tahun berikutnya tidak bisa dapat lagi.

“Papua ada 29 kabupaten/kota, saya harap perusahaan ataupun orang yang mendapat proyek GEL ini bergantian. Jika di tahun ini perusahaan A sudah dapat pekerjaan, maka di tahun berikutnya tidak boleh dapat lagi,” ujarnya.

Mengenai proyek GEL 2018, pihaknya sedang merapikan sesuai aturan administrasi. Agar masyarakat, khususnya pengusaha asli Papua yang sepenuhnya menaruh harapan pada pekerjaan ini bisa terakomodir seluruhnya.

“Saya kira di sisa waktu empat bulan ini semua bisa terlaksana,” kata Yoman.

Menyinggung pembangunan patung Yesus- salah satu target gubernur yang sampai saat ini belum tercapai – dirinya mengaku akan mempelajarinya lebih jauh lagi, mengingat ia masih tergolong baru di PUPR.

“Saat ini saya akan fokus pembenahan internal dulu, apalagi soal kesejahteraan pegawai. Setelah itu baru akan mempelajari pekerjaan-pekerjaan apa saja yang masih belum terlaksana,” ujarnya.

Secara terpisah, salah seorang pengusaha GEL asal Kota Jayapura yang enggan namanya disebutkan, mengaku sangat menaruh harapan besar kepada pimpinan Dinas PUPR yang baru.

Sebab kata ia, penantian ratusan pengusaha Papua terhadap pekerjaan GEL ini sudah dinanti-nantikan sejak 2017 lalu. Namun sampai saat ini belum juga terwujud.

“Kami harap tidak ada penundaan lagi di tahun ini. Memang ada kabar ke depan paket-paket GEL akan dirapikan oleh pimpinan baru, bagi kami itu tidak masalah, asalkan apa yang pengusaha Papua inginkan bisa terwujud, apalagi dananya sudah ada,” katanya. (*)