13 Kelemahan Orang Papua di bidang perdagangan

Ilustrasi tikus padi mati diatas padi

Beberapa kelemahan orang asli papua dalam bidang perdagangan menurut versi pihaahe pay  selama ini adalah sebagai berikut :

1. Kalau sudah ada kios maunya cepat untung sehingga harga agak mahal membuat pembeli malas belanja di kios tersebut. Akhirnya cepat bangkrut.
2. Kalau saudara  datang ke rumah kita,  sering ambil sebagian barang jualan untuk di gunakan dengan gratis ; contohnya  rokok, ekstrajos susu, gula, dan lain-lain
3. Orang yang jaga kios sering tidak memperhatikan kebersihan sendiri maupun halaman sehingga pembeli pun malas membeli di kios tersebut
4. Jika ada teman pesaing usaha pendatang yang membuka tempat usaha di sekeliling kita, sering cepat menyerah   karena menganggap pendatang lebih hebat dan lebih tahu
5. Orang papua sendiri saja tidak mau belanja di tempat yang orang asli jual  ,tetapi pergi belanja di tempat non papua sehingga jualan pun tidak laku .
6. Kalau sudah dapat tempat usaha yang bagus  tidak mau bertahan lebih lama di situ karena faktor rasa bosan
7. Upah yang sudah dapat dari hasil jualan biasanya pengeluaran lebih banyak dari pada pemasukkan
8. Kasih lebih tebal sehingga  ingin usaha sangat minim. Padahal modal untuk usaha cukup dan peluang usaha sangat banyak factor itu juga  membuat orang papua semakin ketinggalan.Sehingga orang pendatang istilahkan orang asli papua dengan sebutan Tikus Padi Mati Diatas Padi Karena Kelaparan.
9. Malas duduk di tempat usaha yang sudah ada dalam jangka waktu yang lama dan sering mengutamakan refreshing di tempat keramaian seperti pertandingan bola kaki, volley, pantai dan lain. Akhirnya tempat usaha terpaksa di tutup karena harus berangkat.
10. Kalau sudah ada hasil dari kebun sering di bagi gratis dengan keluarga dekat ,membuat pemiliknya tidak mendapat upah , padahal  bagi gratis itu sangat kurang bagus, karena si penerima itu tidak mau berusaha dan bekerja keras untuk menghidupi keluarganya  tetapi selamanya akan menjadi meminta-minta sama orang yang punya pendapatan bagus.
11. Pria asli papua takut berjualan di pasar karena menganggap jualan adalah pekerjaan perempuan.
12. Orang papua telah beranggapan bahwa alam papua ini kaya maka tidak mau memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada secara baik dan maksimal , untuk dapat menghasilkan uang artinya di manja oleh alam. Dengan anggapan seperti ini kita berpikir bahwa alam papua yang ada ini tidak akan habis dan akan terus – menerus seperti ini.
13. Karena adanya pemahaman seperti “tuan di atas tanah sendiri”. yang sangat kontra untuk membangun jiwa wirausaha orang asli papua, maka kalau semua menjadi tuan,  tidak ada yang akan menjadi pelayan (berdagang).

Inilah beberapa kelemahan yang kami rangkum  selama ini  dan kami harap jika ada kekurangan mohon di tambahkan  di kolom komentar di bawah yang sudah di sediakan.

Sumber: http://ift.tt/2wIZf7a

Kebakaran hanguskan belasan rumah di Kota Jayapura

Kebakaran di Jalan Matahari, Kelurahan Gurabesi, Kota Jayapura, Papua, Rabu (23/8) dini hari. (Foto: Istimewa/Humas Polres Jayapura)

Jayapura, Jubi  – Kebakaran hebat menghaguskan sekitar 17 rumah sewa, empat rumah tinggal dan satu unit bangunan bengkel motor di Jalan Matahari, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Rabu dini hari (23/8/2017).

Kepala urusan (Paur) Hubungan Masyarakat (Humas) Polres Jayapura Kota, Iptu Yahya Rumra di Kota Jayapura, mengatakan selain rumah, enam unit kendaraan roda dua ikut pula terbakar.

“Dari keterangan saksi sebanyak tiga orang, kebakaran itu diduga berasal dari salah satu petak rumah sewa yang belum ditempati, hanya saja sehari sebelumnya orang yang akan menempati rumah sewa tersebut telah meletakkan barang-barang dan sudah memasang pendingin ruang,” katanya.

Lanjutnya, kemudian api menjalar ke sejumlah petak rumah sewa, hingga merambat ke empat rumah tinggal dan bengkel motor yang satu dengan rumah tinggal.

“Tapi soal penyebab pasti kebakaran itu terjadi masih diselidiki, soal kerugian materi diperkirakan mencapai Rp1 miliar,” katanya.

Kebakaran yang terjadi di belakang Sagu Indah Plaza tersebut, membuat warga Jalan Matahari depan Paldam pusat Kota Jayapura panik.

Tapi kebakaran itu segera direspons satu unit water canon milik Polda Papua dan beberapa unit Damkar milik Kota Jayapura, yang datang dan berupaya memadamkan api yang terlihat membesar karena hari masih gelap. (*)

5 ribu pengusaha asli Papua terima bantuan gubernur

KAPP dan Himpari Papua gelar jumpa pers di kantor KAPP Pusat – Jubi / Hengky Yeimo

Jayapura, Jubi – Dalam kurun waktu 6-8 bulan di tahun ini, Gubernur Papua telah menggelontorkan dana usaha kepada 5000 pengusaha asli Papua. Dana tersebut dikirim langsung ke rekening penerima.

Hal itu disampaikan Ketua Kamar Adat Pengusaha Papau (KAPP) Merry Yoweni, kepada sejumlah awak media pada konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat KAPP, di Perumnas Satu Waena, Selasa (22/8/2017).

Merry Yoweni mengatakan, itu salah satu bentuk perhatian Gubernur Papua dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah. Kami membuktikan kepada pemerintah bahwa kami anak-anak Papua juga mampu mempertanggungjawabkan uang negara dengan baik,” katanya.

Sementara itu, perwakilan pemuda Port Numbay Musa Tokoro mengatakan, semua pihak harus mendukung apa pun langkah-langkah dan kebijakan gubernur yang mendukung bangkitnya ekonomi masyarakat Papua.

“Kami sangat menghargai gubernur dengan keberpihakannya kepada orang asli Papua, dalam memberdayakan eknomi masyarakat,” Mussa Tokoro. (*)

10 ribu pengusaha OAP akan temui gubernur

KAPP dan Himpari Papua gelar jumpa pers di kantor KAPP Pusat – Juni / Hengky Yeimo

Jayapura, Jubi – Sekitar 10 ribu anggota Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) dan Asosiasi Lokal Pengusaha Papua yang tergabung dari 15 organisasi usaha, rencananya akan bertemu gubernur, 31 Agustus 2017 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Merry Yoweni, kepada sejumlah awak media dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat KAPP, di Perumnas Satu Waena, Selasa (22/8/2017).

Merry Yoweni mengatakan, pengusaha yang akan bertemu gubernur itu, mulai dari pengusaha penjual pinang, mini mikro, pemilik CV dan PT.

“Untuk menyampaikan mengenai peraturan gubernur tentang kebangkitan Orang Asli Papua (OAP). Kami akan menghadap gubernur  untuk menandatangani pergub petunjuk teknis pelaksanaan perdasus No 18, terkait ekonomi berbasis masyarakat. Agar tiga persen dari otsus itu diberikan kepada pengusaha asli papua supaya bisa membantu perekonomian orang asli papua,” kata Merry Yoweni.

Merry Yoweni mengatakan, sepanjang proses ini berjalan pihaknya baik dari KAP maupun asosiasi pengusaha asli papua, memutuskan bersatu memperjuangkan hak orang asli papua.

“Selama ini kami OAP sangat susah mengakses permodalan ke perbankan,” kata Yoweni.

Ia menambahkan, selama 72 tahun orang Papua berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi tidak ada orang Papua yang bisa diandalkan dalam dunia usaha.

“Sudah saatnya kami bangkit untuk meminta hak-hak kami kepada pemerintah sebagai aktor utama pembangunan di atas tanah Papua,” katanya.

Sementara itu perwakilan Himpunan Pengusaha Pribumi Asli Papua (HIMPARI PAPUA) Frangky Mirino mengatakan, pihaknya telah mempunyai badan hukum di bawah naungan KAP Papua.

“Kami ingin maju dan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang dimiliki OAP. Di bawah payung KAPP kami dibentuk untuk bisa maju bersama saudara serumpun di Tanah Papua untuk membangun ekonomi,” katanya. (*)

Pemberdayaan ekonomi rakyat Papua meningkat

Mama-Mama penjual noken di salah satu lokasi di Jayapura – Dok. Jubi

Jayapura Jubi – Ketua Asosiasi Pengrajin Noken Asli Papua Merry Dogopia menilai keberpihakan Gubernur Papua Lukas Enembe terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat Papua sudah terbukti.

Merry mengatakan, gubernur sendiri sudah membuktikan dengan penyerahan modal usaha kepada pengusaha asli Papua di kantor KAPP (Kamar Adat Pengusaha Papua) secara simbolis.

“Gubernur fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil yang selama ini diabaikan,” kata Merry kepada Jubi, Rabu (23/8/2017).

Merry juga menyatakan terima kasih kepada KAPP yang sudah mengumpulkan asosiasi, untuk bersatu memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua mendapatkan kesejahteraan di bidang ekonomi.

“Pada 30 Agustus nanti kami akan mendatangi kantor gubernur, untuk meminta Gubernur Lukas Enembe menandatangani peraturan gubernur yang mendorong kebangkitan ekonomi Orang Asli Papua,” katanya.

Sementara, Ketua KAPP Merry Yoweni meminta kepala daerah untuk segera menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdasus Nomor 18 Tentang Ekonomi Kerakyatan.

Dengan ditandatanganinya pergub itu, jelasnya, maka pengusaha orang asli Papua (OAP) akan mendapat dukungan bantuan perekonomian sebesar tiga persen dari dana Otonomi Khusus.

“Sebab dalam Perdasus No.18 sudah mengamanatkan Dana Otsus tiga persen untuk pengusaha OAP, ini tentu merupakan sebuah pemberdayaan yang sangat baik, yang mana selama ini sangat susah bagi pengusaha OAP untuk mendapatkan akses permodalan dari sistem perbankan,” katanya.

Terkait permodalan, seperti dikutip Antara, Selasa (22/8/2017), Merry mengatakan dalam kurun waktu enam sampai delapan Gubernur Papua telah menggelontorkan bantuan modal usaha kepada lebih 5.000 pengusaha asli Papua yang dikirimkan langsung ke rekening masing-masing. (*)

Jhon Yonathan Kwano: Lukas Enembe Pasti Menang Pilkada Mendatang, Tapi untuk Entrepeneur OAP akan Merugikan

Jhon Yonathan Kwano, Direktur PAPUAmart.com dari KSU Baliem Arabica bertempat di Jalan Raya Sentani, Hawai No. 05 menyatakan dalam percakapan singkat dengan media PAPUA.business bahwa Gubernur incumbent Lukas Enember, apalagi masih bersama dengan Wakil Gubernur Klemen Tinal pasti akan memenangkan Pemilihan Umum tahun 2019 untuk menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Akan tetapi Kwano mengatakan

Kalau mereka dua berpisah, artinya Klemen Tinal juga mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Lukas Enemeb juga mencalonkan diri menjadi Gubernur, maka aspirasi orang Papua akan terbagi dua, karena kedua-duanya selama ini disukai oleh OAP di kampung-kampung.

Kwano selanjutnya mengatakan

Walaupun saya bilang orang di kampung-kampung suka sama mereka dua, tidak berarti saya suka mereka. Saya tidak berbicara atas dasar suka-tidak suka, tetapi berdasarkan realitas apa yang mereka telah kerjakan untuk entrepreneur di Tanah Papua selama ini, saya harus jujur mau katakan bahwa kalau mereka berdua terpilih kembali, entrepreneurship di Tanah Papua pasti akan merayap lagi selama lima tahun lagi.

Ditanyakan mengapa orang di kampung-kampung senang, Jhon Kwano mengatakan karena orang kampung, masyarakat biasa kan senang nonton film-film “action”, jadi selama ini drama-drama action yang dimainkan di pentas politik di Tanah Papua cukup menarik untuk ditonton. Itu saja alasannya. Katanya

Itu saja yang buat masyarakat Papua pada umumnya mau Lukas Enembe memimpin untuk perode kedua. Dunia sekarang ialah sepenuhnya panggung sandiwara. Jadi, siapa yang pintar main sandiwara, dia yang suka ditonton orang. Lihat saja orang-orang tua pegang smartphones hari ini, kebanyakan mereka gunakan untuk apa? Mereka main game, bukan? Saat ada telepon masuk, saat ada panggilan dari anggota keluarga, apa kata mereka? Sssst! mengapa? Mereka lagi sibuk main game.

Orang Papua lupa, bahwa mereka saat ini hanya menjadi penonton. Padahal Presiden Joko Widodo mau semua orang yang ada di dalam NKRI harus menjadi pemain di dalam film-film dimaksud, tidak boleh jadi penonton lagi. Tetapi orang Papua kan senang menjadi penonton, menjadi komentator, senang bermimpi yang muluk-muluk, sampai-sampai mendewakan Papua Merdeka, membicarakannya siang dan malam, sampai tidak makan, tidak minum, tidak tidur.

Nah, dalam kondisi mentalitas orang Papua seperti ini, Lukas Enembe memang cocok. Ya, betul kita butuh pemain drama, bukan pendidik, bukan ekonom, bukan nasionalis.

Pernyatan-pernyataan ini menarik sehingga percakapan terus digali. Banyak hal mengemuka, tetapi pernyataan-pernyataan seperti ini menarik, karena alasan-alasan yang diberikan juga cukup rasional. PAPUA.Business News mengajukan pertanyaan seputar apa saja yang sudah dikerjakan Lukas Enembe selama ini, yang diharapkan orang Papua supaya diteruskan. Kwano meneruskan

Apa yang dikerjakan Lukas Enembe selama ini untuk Papua Bangkit apa? Untuk Papua Mandiri apa? Untuk Papua Sejahtera apa? Tiga pilar ini menggunakan konsep gerbang emas Papua? Ini istilah-istilah dari ilmu apa? Itu baru konsep, belum pemain yang dilibatkan menerapkan konsep itu. lebih parah lagi.

Joko Widodo membawa kabinetnya menurut keahlian dan kemampuan mereka di lapangan, juga menurut latar-belakang sosial-budaya mereka. Menteri-menteri yang berhbungan dengan ekonomi, siapa yang pantas? Ya, ya paham dan mempraktekkan ekonomi di dunia, yang menghidupi dunia ekonom, bukan membaca, menghafal, membicarakan, mendramatisir, memperdagangkan ilmu ekonomi, bukan pemain panggung ekonomi seperti yang dipasang Lukas Enembe.

Siapa yang dipasang Lukas Enembe sebagai Kepala Dinas, Kepala Biro yang berhubungan dengan ekonomi di Tanah Papua? Bukan orang-orang ekonomi, bukan orang-orang yang latar-belakang sosial-budayanya ekonomi, bisnis atau perdagangan sama sekali. jadi, pemain bola kaki masuk dipasang Lukas Enembe main bola volley, pemain belakang dpasang sebagai striker. Semua orang tahu, dan paham, dan pasti masuk akal kalau melihat Kepala Biro di Provinsi adalah orang-orang keturunan China atau orang-orang Makassar yang darah-dagingnya memang di dunia bisnis. Tetapi ternyata kan tidak begitu? Yang dipasang orang pemain lain, ya ekonomi Papua esperti ini.

Diceritakan lagi kebijakan-kebijakan Lukas Enembe dengan istilah Gerbang Mas Papua dan pendekatan degnan KAPP (Kamar Adat Pengusaha Papua), Jhon Kwano menjawab,

Saya tidak bicara masalah proyek. Saya bukan pengusaha proyek pemerintah. Saya bicara seperti Joko Widodo, pengusaha dalam artian entrepreneur yang punya usaha berorientasi kepada konsumen, pelanggan. Arah bisnisnya bukan menadahkan tangan ke atas, tetapi membalik tangannya dan menggali di dalam tanah untuk mendatangkan keuntungan. Boleh-boleh saja Gerbang Emas, Gerbang Perunggu, Gerbang Perak, apa saja, boleh saja Kamar Adat, Kamar Perempuan, dan Kamar apa saja, tetapi berapa orang entrepreneur Papua yang sudah berdiri di atas kaki sendiri, dibuat terlepas dari Proyek Pemerintah?

Saya sudah bolak-balik pulau Jawa selama hampir 5 tahun, dalam rangka menjual Kopi Papua dan buah merah (Tawy Papua) dan saya belum temukan entrepreneur Papua sejati.

Ditanyakan selanjutnya tentang harapan-harapan untuk memperbaiki kekurangan yang telah nampak di era 5 tahun sejauh ini, Jhon Kwano kembali menegaskan

Ya, pertama-tama, dan terutama, fokus ke mama-mama Papua, yang selama ini berjualan di atas tanah di Kota Jayapura, kena hujan, kena panas. mereka bukan tahanan. Mereka tidak melanggar hukum lahir sebagai mama-mama Papua. Mereka tidak berdosa menjadi mama-maka Papua. Di Angkasapura Jayapura Utara, di Yotefa Abepura, di Expo Waena, di Pasar Lama (Jl. Yahim) Sentani sampai di seluruh kabupaten di Tanah Papua, semua orang Papua punya tempat jualan di mana? Di atas Tanah! Di panas terik, di ruang terbuka. Coba untuk 5 tahun berikutnya hanya punya satu program: Masukkan  semua penjual orang Papua dari atas tanah ke tempat jualan yang layak-manusiawi. Kalau tidak bisa, jangan bicara gerbang emas, gerbang perak, gerbang perunggu. Itu istilah-istilah dalam drama politik belaka, di kulitnya emas, di dalamnya tanah liat. Jangan buka banyak gerbang, nanti Iblis juga terbang masuk-keluar lewat gerbang itu.

Yang kedua, organisir semua entrepreneur OAP dengan baik. Salah satu cara yang paling tepat saat ini, di era ini ialah dengan mengorganisir ntrepreneur Papua secara Online. Pertama dengan mengunang semua entrepreneur Papua mendaftarkan diri secara Online. Semua entrepreneur Papua, terpusat dengan administrasi pengusaha Papua yang jelas dan baku, di mana semua orang punya kesempatan dan hak yang sama untuk mendaftarkan diri, dan mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang tersedia dalam paket Otonomi Khusus secara fair. Biarkan OAP sendiri mendaftarkan diri, dan melaporkan kondisi usaha mereka, dan dikoordinir oleh satu Biro namanya Biro Entrepreneur OAP di Provinsi Papua. Minta maaf, dalam otak orang Papua harus bedakan antara pengusaha proyek dan pengusaha entrepreneur supaya kita tidak salah paham. Yang dimaksud di sini ialah entrepreneur OAP.

Indonesia ini sangat kotor, untuk menjaga orang Asli Papua tidak ikut menjadi kotor, semua orang Papua harus belajar mengembangkan kebijakan dan dokumentasi, bisnis dan usaha dengan integrasi sistem Online: e-government, e-project, e-commerce, e-business, e-entrepreneur, dan seterusnya. Itu yang dilakukan terpidana Basuki Thahja Purnama, dan itulah sebabnya ia dipenjarakan. Dalam berinteraksi di Indonesia, kita dihadapkan dengan gerbang budaya Timur, katanya, yaitu katakan apa yang enak didengar, jangan terus-terang mengatakan apa adanya, biarkan yang salah nanti toh sadar sendiri, lakukan yang enahk bagi kehidupan bersama, jangan coba-coba membela kebenaran mutlak, semuanya bisa diatur, hukum kan dibentuk untuk dilanggar, jadi jangan terlalu pusing kalau melanggara hukum, dan sebagainya.

Yang ketiga, dan terpenting, Lukas Enembe harus mengangkat Penasehat Bidang Ekonomi orang keturunan China atau menyewa penasehat dari Papua New Guinea atau Australia. Kalau orang selain dari itu, percuma kita punya Lukas Enembe menjadi Gubernur Provinsi Papua. Kalau saya bandingkan sebenarnya secara konseptual dan strategis Barnabas Suebu sudah melakukan banyak hal strategis bermanfaat untuk orang papua. Salah satunya Perdasus bagi Provinsi Papua. Berapa perdasus/ perdasi yang telah disahkan oleh Lukas Enembe selama ini? Itu satu contoh saja. Masih banyak contoh lain. Karena apa? Karena penasehat ekomomi dan bidang OAP-nya itu benar-benar untuk OAP, bukan Orang Papua Palsu (OPP).

Ditambahkan juga bahwa entrepreneur Papua di sini bukan sama dengan beberapa Bupati di Tanah Papua yang membuka toko, tetapi menyuruh orang Toraja, orang Jawa, orang Batak yang jalankan toko-tokonya. Ini bukan entrepreneur Papua yang kami maksudkan. Entrepreneur Papua artrinya modal dari orang Papua, dipimpin orang Papua, dijalankan oleh orang Papua sendiri.

Banyak hal yang dibahas, akan tetapi akan dimuat dalam artikel berikutnya. Intisari dari tulisan pertama tentang Lukas Enembe periode kedua ini menekankan satu hal: Hentikan drama, kerja, kerja dan kerja! Dukung kebijakan Joko Widodo, tutup gerbang-gerbang yang memberikan orang Amber keluar-masuk mengatas-namakan OAP.

Disnaker Papua dan Jayawijaya dorong regulasi pekerja OAP di dunia usaha

Wamena, Jubi – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama pemerintah Provinsi Papua sedang membentuk regulasi khusus untuk memberikan peluang pekerjaan bagi para pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) khususnya di Jayawijaya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustriaan dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, Semuel Munua mengatakan, tahapan yang telah dilakukaan adalah berdiskusi dengan para investor-investor yang beroperasi di Jayawijaya.

“Kita ingin membuat regulasi yang nanti diterbitkan dalam SK bupati untuk pemanfaatan tenaga lokal, karena kita lihat di toko, kontraktor itu jarang mereka menggunakan tenaga orang asli Papua,” kata Munua kepada wartawan usai membuka sosialisasi penyusunan kebijakan standariasi lembaga penyalur tenaga kerja disalah satu hotel di Wamena, Rabu (2/8/2017).

Menurutnya, setelah ada regulasi tersebut, dipastikan para pencari kerja di Jayawijaya akan terakomodasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di daerah.

Melalui pertemuan itu juga, bersama pengusaha perhotelan, restoran dan kios, Semuel berharap ada masukan terkait persoalan tenaga kerja di Jayawijaya.

“Kita juga akan memberikan pelatihan bagi pencari kerja, supaya penyedia pekerjaan mengakomodasi tenaga kerja Papua walaupun hanya untuk campur semen dan pasir (kuli bangunan) atau angkat pasir,” katanya.

Ia menambahkan bahwa perlu adanya pelatihan rutin bagi pencari kerja pribumi agar mereka mampu bersaing dengan pencari kerja non-pribumi.

“Kondisi yang ada, campur semen (kuli bangunan) saja harus didatangkan dari luar Papua. Kadang kita punya pekerja lokal ini kerja sedikit, maunya banyak,” katanya.

Sementara itu, Kasubag Syarat Kerja pada dinas tenaga kerja Provinsi Papua, Melky Bosawer menjelaskan, hal ini pun sesuai dengan Undang-Undang No. 13/2003 tentang ketenegakerjaan, lalu undang-undang nomor tentang sistem lapor perusahaan, sehingga tugas pemerintah ialah melakukan bimtek atau sosialisasi atau pemahaman kepada pimpinan perusahaan maupun karyawan, dan masyarakat soal perekrutan tenaga kerja.

“Untuk memberikan pemahaman tentang norma-norma yang mengatur tentang suatu perusahaan yang beroperasi di Jayawijaya ada syaratnya. Sehingga perlu bersama sharing, sehingga setiap perusahaan kembali ke rambu-rambu undang-undang ketenagakerjaan, sehingga kewajiban dan hak suatu perusahaan bisa menjalani optimalisasi dengan baik,” kata Melky Bosawer.

Untuk tenaga lokal yang dipekerjakan di setiap perusahaan di Papua sendiri, menurut Melky presentasi di Papua tidak stabil karena tiap tahun ada perubahan sehingga masing-masing regulasi setiap kabupaten berbeda.

“Kami juga berharap adanya kebijakan bupati sehingga ada perda dalam rangka membina orang asli Papua, sehingga memberikan pelatihan sehingga dapat dijumlah regulasinya berapa yang dapat terserap di dunia kerja khususnya bagi orang asli Papua,” katanya. (*)

Wagub : Festival Teluk Humbold beri outcome bagi masyarakat

Wagub bersama OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura membuka Festival Teluk Humbold ke-9 – Jubi/Hengky

Jayapura, Jubi – Festival Teluk Humbold (FTH) bukan kegiatan hura-hura semata. Festival Teluk Humbold (FTH) harus berkualitas dan memberi outcomebagi masyarakat Port Numbay.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal, di hadapan tamu undangan serta simpatisan, ketika membuka acara Festival Teluk Humbold ke-9, di pantai Wisata Hamadi, Kamis (3/8/2017).

“Kita punya komitmen sama untuk memajukan festival ini agar dapat memberi dampak untuk kehidupan masyarakat di sini. Untuk itu, melalui momentum ini kita maju bersama-sama,” kata Klemen Tinal.

Dirinya berterimakasih kepada wali kota dan jajarannya yang sudah menggagas FTH. Secara perlahan festival harus diambil alih dan dikelola oleh masyarakat dan swasta yang ada di Kotamadya Jayapura.

Untuk ke depannya Kelemen Tinal mengatakan, pemerintah dapat menjadi fasilitator. Pemerintah hanya memberi contoh dan merangsang masyarakat untuk menjadikan tanggung jawab bersama.

“Jangan setiap tahun wali kota membuat festival, pemerintah bisa menganggarkan dana untuk festival dan pemerintah hanya memberikan contoh agar ke depannya masyarakat Port Numbay sebagai subjek pembangunan, untuk mengambil alih dan membawa festival ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan bermasyarakat,” kata Klemen Tinal.

Ia mencontohkan, Festival Sakura di Jepang kemudian Festival Tulip di Belanda, Festival Rio de janeiro di Brasil dan yang mengelola itu bukan pemerintah malahan masyarakat. Mereka sudah merasa bagian dari dirinya.

Untuk itu ke depannya Klemen Tinal berharap, semua sopir taksi, dan masyarakat dapat diajak untuk menggunakan busana adat mereka. Seharian bisa memutar lagu Wainambey, dan hari ini dapat dijadikan hari penuh sukacita bagi mereka.

Lanjut Klemen Tinal, pemerintah kotamadya harus memikirkan inovasi bagi 14 kampung yang ada di Kota Jayapura.

“Mudah-mudahan lima tahun ke depan ini wali kota Jayapura, punya komitmen dapat menunjukkan bahwa warga sendiri yang mengelola festival ini. Jadi festival masyarakat Jayapura, bukan festival pemerintah kotamadya,” kata Klemen Tinal.

Sementara itu, Ketua Panitia penyelenggara Nurjaidin Konu mengatakan,  Festival Teluk Humbold inI akan berlangsung dari 3-7 agustus 2107 dengan melibatkan berbagai stakeholder di Kota Jayapura.

Tujuan dilaksanakan, menumbuhkembangkan dunia pariwisata di Kota Jayapura, dan memperkenalkan budaya dan destinasi wisata di Kota Jayapura. Menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Jayapura, menarik pemilik modal untuk berinvestasi di berbagai bidang khususnya dunia pariwisata.

“Yang terpenting bagaimana memberikan rasa kepercayaan diri kepada masyarakat Kota Jayapura, bahwa kami juga mampu mengolah pariwisata di Kota Jayapura. Dan juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura, dan untuk memeriahkan HUT RI Ke-72,” katanya. (*)

Mama-mama tanyakan dana pemberdayaan perempuan dari kampung Honai Lama

Mama-mama yang memprotes belum diterima dana pemberdayaan perempuan dari dana desa-Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Belasan mama-mama, yang kesehariannya berjualan di pasar, mempertanyakan dana pemberdayaan perempuan dari program Dana Desa di Kampung Honai Lama 2, Kabupaten Jayawijaya.

Bertempat di sekretariat Yayasan Humi Inane (Suara Perempuan), pada Kamis (3/8/2017), mama Ros Kossy menuturkan, ia bersama perempuan lainnya, setelah mendengar bahwa dana desa telah dicairkan, mereka kemudian menemui kepala kampung Honai Lama 2 untuk mempertanyakan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, namun ditolak.

Ia menuturkan, penolakan itu dilakukan kepala kampung dengan alasan mereka tidak memiliki KTP yang berdomisili di Honay Lama.

“Kami semua ini masuk warga di Kampung Honai Lama 2, tetapi ketika kita tanyakan ke kepala kampung, mereka bilang kami tidak bisa terima dana karena bukan warga Honai Lama 2,” ujar mama Ros.

Mama Ros mengaku, sebelumnya, ia bersama perempuan dewasa Honay Lama lainnya telah diminta untuk mengurus KTP daerah setempat dan mengumpulkannya. Namun, setelah dikumpulkan, ucapnya, KTP mereka tidak dibawa ke dinas kependudukan. Belakangan, mereka mendengar hanya dua orang yang diterima dari belasan nama yang terdaftar.

“Dari situ ada satu ibu bilang kami tuh ‘makan dua piring’, akhirnya saya baku marah dengan ibu itu,” ucap Mama Ros. “Yang kami tahu desa kami di Honai Lama 2 tapi kenapa nama-nama kami tidak ada?!”

Keluhan sama juga diutarakan Mama Salomina, yang menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan setiap hari di pasar.

“Kami ini kan ada yang jualan pinang, jual kayu bakar dan lainnya bahkan untuk keperluan anak sekolah, sehingga berharap dari dana itu. Tetapi, saya tidak pernah terima dana dari desa. Sekarang kami tuntut hak kami,” tegasnya.

Sementara itu, Margaretha Wetipo selaku direktris Yayasan Humi Inane ikut mempertanyakan alokasi anggaran yang dimasukan atas nama pemberdayaan perempuan di hampir 40 distrik di Jayawijaya.

“Hampir di 40 distrik persoalan yang sama ini terjadi, di mana dari cerita ke cerita hak perempuan dari desa-desa persoalannya sama,” kata Margaretha.

“Saya minta untuk dana yang dialokasikan khusus untuk perempuan, diberikan saja kenapa bisa dipersulit, padahal mereka punya hak,” imbaunya. (*)

BPS Papua lakukan Sensus Ekonomi Lanjutan

Jumpa pers yang digelar BPS Papua – Jubi

Jayapura, Jubi – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua akan melakukan Sensus Ekonomi lanjutan terhadap 21.387 usaha  pada  1 Agustus- 30 September 2017. Sebelumnya, BPS Papua  telah melakukan sensus serupa pada 2016.

Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Papua, Bambang Ponco Aji, mengatakan akan menerjunkan 558 petugas dalam sensus lanjutan ini. Para petugas tersebut masih dalam proses pelatihan.

“Ada 21.387 usaha yang kami bidik dalam sensus ekonomi lanjutan nanti. Sensus ini bertujuan untuk mengetahui profil dan karakteristik usaha. Pertanyaan yang diajukan berbeda dibanding sensus tahun lalu,” kata Bambang, di kantornya, Selasa (1/8/2017).

Selain itu, sensus juga untuk mendapatkan data struktur pengeluaran dan pendapatan serta memperoleh gambaran permodalan di masing-masing usaha.

Dari 21.387 usaha yang disensus, terdiri atas 2.843 usaha menengah besar dan 18.544 usaha menengah kecil. Jumlah tersebut bukan jumlah keseluruhan usaha di Papua melainkan merupakan sampel.

Pihaknya mengaku telah melatih tenaga pencacah atau tenaga lapangan yang akan diterjunkan, dengan 146 orang pengawas dan 412 petugas lapangan mereka dilatih di 21 tempat pelatihan yang ada BPSnya di seluruh Papua.

Senada dengan yang disampaikan Bambang, Kepala Biro Umum BPS Pusat, Badar, mengatakan SE lanjutan kali ini dititikberatkan kepada pemilik usaha, baik kecil maupun besar.

“Ada 1.100 usaha yang spesifikasinya kecil dan menengah serta 256 usaha yang berskala besar di daerah ini yang akan didata. Fokus pendataan petugas terkait aset, omset, jumlah tenaga kerja, dan jenis usaha,” katanya.

Ia berharap pemilik usaha nanti memberikan informasi kepada petugas lapangan BPS. Pendataan ini disebutnya tak berhubungan dengan pajak.

“Pendataan ini murni untuk percepatan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, kepada para petugas yang nantinya diberikan pelatihan dalam kegiatan ini dapat mengikutinya dengan baik sampai dengan kegiatan pendataan di lapangan,” ujarnya.(*)