Divestasi Freeport: apa manfaatnya untuk Papua?

Jayapura, Jubi – Kepemilikan mayoritas entitas Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI), yang telah mengelola tambang emas dan tembaga di Kabupaten Mimika, Papua, sejak 51 tahun yang lalu, akan segera terealisasi.

Holding industri pertambangan PT Inalum (Persero) akan meningkatkan kepemilikannya di PTFI dari 9.36 persen menjadi 51.2 persen. Untuk pertama kalinya pemerintah daerah Papua akan mendapatkan alokasi saham.

Dari 100 persen saham PTFI, Pemda Papua akan memiliki 10 persen, Inalum 41.2 persen dan Freeport McMoRan, perusahaan tambang Amerika Serikat, mendapat jatah sebesar 48.8 persen. Namun gabungan antara Inalum dan Pemda Papua akan menjadikan entitas Indonesia menjadi pengendali PTFI.

Dengan memiliki saham, Pemda Papua akan mendapatkan dividen paling sedikit sebesar US$100 juta atau Rp 1.45 triliun per tahunnya setelah 2022, dimana operasional PTFI akan berjalan secara normal setelah masa transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah.

Dari 10 persen saham Pemda Papua tersebut dibagi menjadi 7 persen  untuk Kabupaten Mimika termasuk di dalamnya untuk hak ulayat, dan 3 persen  untuk Provinsi Papua.

Selain saham, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral, pemerintah daerah juga akan mendapatkan  6 persen  dari laba bersih PTFI.

Nantinya, 6 persen tersebut akan dibagi menjadi 2.5 persen untuk Kabupaten Mimika, 2.5 persen untuk Kabupaten di luar Mimika. Lalu 1 persen untuk Provinsi Papua.

Seluruh manfaat tersebut di luar bantuan Corporate Social Responsibity (CSR)   dan  community  development serta pendapatan pajak daerah dan royalti.

Untuk saham Pemda Papua, Inalum akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar US$ 819 juta yang dijaminkan dengan saham tersebut. Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD Papua. Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan tersebut.

“Tidak ada dana dari APBD Pemda Papua yang digunakan untuk membeli saham. Cicilan dari pembelian saham akan dibayarkan melalui dividen PTFI dan tidak semuanya dipakai untuk bayar cicilan. Akan ada uang tunai yang akan didapatkan oleh Pemda setiap tahunnya,” tutur Rendi A. Witular, Kepala Komunikasi Korporat dan Hubungan Antar Lembaga Inalum.

Saham Pemda Papua tersebut nantinya akan dimasukkan ke perusahaan khusus bernama PT Indonesia Papua Metal dan Mineral, yang 60 persen sahamya dimiliki oleh Inalum dan 40 persen dimiliki oleh Pemda melalui BUMD.

“Struktur kepemilikan pemerintah daerah tersebut adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham,” terang Rendi. (adv)

The post Divestasi Freeport: apa manfaatnya untuk Papua? appeared first on PAPUA.business.

7 manfaat divestasi Freeport untuk Indonesia

Jayapura, Jubi – Holding industri pertambangan PT Inalum (Persero) telah meningkatkan kepemilikannya di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 9.36% menjadi 51.2% setelah 51 tahun dikuasai oleh perusahaan Amerika Serikat Freeport McMoRan. PTFI saat ini mengelola tambang dengan deposit emas terbesar di dunia di Kabupaten Mimika, Papua. Berikut keuntungan yang didapat dengan menjadi pengendali PTFI berdasarkan dokumen dari Inalum:

1. Tambang Grasberg yang dikelola PTFI memiliki kekayaan yang terdiri dari emas, tembaga dan perak sebesar lebih dari Rp 2,400 triliun hingga 2041.

2. Laba bersih PTFI setelah tahun 2022 akan mencapai lebih dari Rp 29 triliun per tahun. Bisa dibayangkan berapa keuntungan bersih yang didapat ketika Inalum hanya membayar Rp 55 triliun untuk menjadi pemegang saham mayoritas di PTFI.

3. Dari 100% saham PTFI, Pemda Papua akan memiliki 10%. Dengan memiliki saham, Pemda Papua akan mendapatkan dividen paling sedikit sebesar US$100 juta atau Rp 1.45 triliun per tahunnya setelah 2022 dimana operasional PTFI akan berjalan secara normal setelah masa transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah. Dari 10% saham Pemda Papua tersebut dibagi menjadi 7% untuk Kabupaten Mimika termasuk di dalamnya untuk hak ulayat, dan  3% untuk Provinsi Papua.

4. Selain saham, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di BidangUsaha Pertambangan Mineral, pemerintah daerah juga akan mendapatkan 6% dari laba bersih PTFI. Nantinya, 6% tersebut akan dibagi menjadi 2.5% untuk Kabupaten Mimika, 2.5% untuk Kabupaten diluar Mimika, dan 1 % untuk Provinsi Papua.  Seluruh manfaat tersebut diluar bantuan CSR  dan  community development serta pendapatan pajak daerah dan royalti.

5. Menyumbang pendapatan negara. Kontribusi PTFI ke Indonesia dari pajak, royalti, pajak ekspor, deviden, dan pungutan lainnya sebesar Rp 10,8 triliun pada tahun lalu. PTFI merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia.

6. Membuka lapangan kerja. Untuk diketahui, kapasitas lapangan pekerjaan di Freeport Indonesia mencapai 29.000 orang. Hingga Maret 2018, PTFI merekrut 7.028 pekerja ― sebanyak 2.888 di antaranya adalah warga asli Papua.

7. Tempat belajar pertambangan paling maju di dunia. Tambang bawah tanah Grasberg adalah yang terumit di dunia. Tidak ada perbandingannya di dunia ini dengan torowongan didalamnya saja sejauh 700 kilometer, jarak yang hampir sama antara Jakarta dan Surabaya. (*)

The post 7 manfaat divestasi Freeport untuk Indonesia appeared first on PAPUA.business.

Setahun menjadi holding tambang, ini yang sudah dicapai Inalum

Jayapura, Jubi – Sejak menjadi holding industri pertambangan pada 27 November 2017, PT Inalum (Persero) menjadi induk dari perusahaan tambang negara PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk, serta nantinya PT Freeport Indonesia (PTFI).

Proses konsolidasi sudah dimulai sejak itu dan tahun ini hasilnya mulai efektif terasa dengan kedudukan Inalum sebagai holding.

Hal itu membuat perusahaan selain memiliki bisnis tambang aluminium, Inalum juga didaulat menjadi pengonsolidasi kinerja dari seluruh perusahaan  tambang negara.

Berdasarkan laporan keuangan semester pertama yang telah diaudit, Inalum membukukan laba bersih konsolidasi mencapai Rp 5.4 triliun, tumbuh 170% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2 triliun. ​Pendapatan perseroan naik 58% dari Rp 18.8 trillun di semester pertama 2017 menjadi Rp 29.8 triliun di semester pertama 2018.

Sementara itu, EBITDA pada mencapai Rp 9,04 triliun, sekitar 51% dari target proforma. EBITDA margin holding tambang pun meningkat ke level 30,4% dari posisi akhir 2017 sebesar 26,6%.

Selain dari sisi keuangan, Inalum diberikan mandat meningkatkan kepemilikan Indonesia di PTFI dari 9.32% menjadi 51%. Proses pembelian tersebut diharapkan selesai akhir tahun ini.

Inalum secara konsolidasi juga menjadi BUMN dengan ekspor terbesar tahun ini, yang diperkirakan mencapai US$ 2,52 miliar atau setara Rp 37,25 triliun. Angka itu naik drastis jika dibandingkan dengan total ekspor di 2017 sebesar US$ 1,89 miliar.

Baru-baru ini juga, Inalum bekerjasama dengan lembaga riset terkemuka dari Amerika Serikat MIT Energy Initiatives sebagai landasan mendirikan pusat riset dan inovasi industri pertambangan untuk membantu indonesia mengembangkan mobil listrik dan sumber energi yang murah dan ramah lingkungan.

Prospek Inalum sebagai holding tambang juga semakin moncer karena setiap anak usaha memiliki rencana ekspansi termasuk hilirasasi. Bukan hanya menjual hasil bumi, tetapi juga mengolah komoditas hasil tambang sehingga memiliki nilai tambah.

Seluruh pencapaian Inalum sejalan dengan ketiga mandat yang telah dipercayakan oleh pemerintah yaitu menguasai cadangan strategis pertambangan nasional, meningkatkan nilai tambah industri pertambangan melalui hilirisasi, dan menjadi perusahaan kelas dunia. (*)

The post Setahun menjadi holding tambang, ini yang sudah dicapai Inalum appeared first on PAPUA.business.

New agreement focuses on growth of small businesses

The National PNG

HUMAN Development Institute (HDI) and the Women’s Micro Bank (WMB) last week signed a memorandum of agreement for the growth of micro and small to medium enterprises in the country.

Through this partnership, informal sector clients will go through training from HDI, whereas WMB will ensure credit facility to the graduated clients.

The credit will be supervised by HDI to ensure the amounts accessed by the customer are being utilised in the MSME sector and informal sector.

This is to ensure access to credit by skilled and trained customers to start or upgrade their income-generating activities.

“Savings should be the first expenditure of income, not the last,” says Gunanidhi Das, general manager of WMB. Access to finance and imbibing savings culture is the pillar of success for informal entrepreneurs and MSME sector.”

Bank chairman Ricky Mitio said: “Breaking cultural barriers by providing access to finance to women entrepreneurs will bring economic prosperity in informal sector, and increase livelihood for under-privileged families in an inclusive manner.”

Founder and chairman of HDI, Samuel Tam said: “With the support of WMB, HDI PV business scheme is now a great opportunity for all Papua New Guineans to learn business-class knowledge and thinking to develop, manage and own profitable income-generating projects or businesses from micro, small, medium and large enterprise in all types of industries including agriculture and livestock, fisheries, timber, horticulture, art-and-craft, processing, manufacture, IT, retail, wholesale, cooking, hospitality, export, import and others.”

HDI is a leading nationwide training provider registered with the National Training Council of Papua New Guinea.

The post New agreement focuses on growth of small businesses appeared first on PAPUA.business.

Outspan pays out K325,000 to Mamose growers

OUTSPAN PNG Ltd has rewarded cocoa growers in Mamose with incentives totalling K325,000 through its Rainforest Alliance incentive payout programme.
Farmers in Yangoru and Angoram, East Sepik, received K125,000 while those in Madang received K90,000 and Markham in Morobe K110, 000.

The premium payments were determined by volumes supplied through various sustainability programmes aimed at improving crop yields, quality and farmer livelihoods.
East Sepik Cocoa Board regional manager Daryll Worimo Wobar acknowledged Outspan’s efforts.

He said it added value by bringing buyers directly to farms on a regular basis to understand more about how cocoa was grown in the country.
Wobar said no other export business had implemented such projects like Outspan with its unwavering approach to directly invest in farmers that supply cocoa beans.
National Agriculture Quarantine Inspection Authority regional manager Sophie Numbuk was impressed to witness cocoa farmers receive additional incentives for their efforts in cocoa.

She said there was an increasing market interest for quality PNG cocoa beans due to the unique flavor.

Numbuk encouraged farmers to continue applying best practices to meet future demand.

In Madang, 250 farmers were rewarded on Thursday.

Division of primary industry assistant director Godfreid Savi said there was no better example of working in partnership than what Outspan was undertaking in Madang.

He said the approach between Outspan and farmers, involving various stakeholders, was reaping rewards in the development of cocoa Industry in country.

Savi said farmers’ efforts to boost cocoa production in Madang resulted in K61 million being paid to them in 2018 compare to K40 million in 2017.

He said the Outspan and Rainforest Alliance programme demonstrated real passion and true heart for cocoa farmers.

The company also conducts cocoa sustainability projects in East Sepik, Madang, Morobe and East New Britain in conjunction with international chocolate companies Mars, Lindt and Puratos.

The programmes aim to improve farmers’ livelihoods by providing free training support, tools, seedling distribution, market access support and reward programmes.

Source: The National PNG

The post Outspan pays out K325,000 to Mamose growers appeared first on PAPUA.business.

Cocoa boost eyed for Markham

A landowner group in the Umi-Atzera LLG, of Markham district, will enter a joint venture with Mainland Holdings Ltd (MHL) to use their land for a cocoa development project.
In 2016, farmers in Markham alone earned K5 million from cocoa production.

Information from the PNG Cocoa Board during the period indicated that the district topped the province in cocoa production. More than 1000 hectares of land within the vicinity of the once-renowned Markham Peanut Butter facility will now be turned into a large-scale cocoa development project area.

Garam locals from Wafibampung village near the Leron plains have accepted an invitation from MHL to participate in this project.

MHL is the lease-holder of the land on which one of its subsidiary companies, Niugini Table Birds, operates the Garam Breeder Farm.

The company has used its discretion to formally invite landowners to participate in this business venture to improve and maximise landowner participation.
Six villages consisting of five clans, with a population of more than 7000 men, women and children, will be involved in this project.

Markham district development authority chief executive Henry Mileng said it was a significant opportunity provided by the company to involve local landowners.

He said Markham DDA would provide technical support to assist landowners prepare for the project.

Mileng said landowner participation would improve the rural economy and the lives of the people living in the surrounding communities. Garam landowners’ chairman Kevin Rifi said the landowners would work together for the benefit of the project.

“We have been waiting for such a large-scale impact project over the years,” he said.

“Markham is blessed with this massive landmass and to have a project of this magnitude is a blessing to us.”

Source: The National PNG

The post Cocoa boost eyed for Markham appeared first on PAPUA.business.

Papua New Guinea’s government has been given until tomorrow to account for all assets used during this year’s APEC meetings

These assets include Maseratis and other luxury vehicles acquired by the state for use during APEC 2018 which culminated in the Leaders’ Summit in Port Moresby last month.

The Chief Secretary to Government Isaac Lupari said the government wanted more time to finalise the APEC inventory which they would present to the Commission.

The Post Courier reported that the Ombudsman Commission granted the government an extension until 18 December.

However, the government is still waiting for a number of assets to be returned.

The government advertised through the Central Supplies and Tenders Board for all APEC assets to be returned.

It has warned people that failure to return assets is illegal, and that those who hold on to them will be “severely dealt with”.

Meanwhile, PNG’s Minister for APEC said that all the Maseratis used during the APEC Summit would now be going through a tender process for those interested in buying the vehicles.

Justin Tkatchenko told Loop PNG that most of all the vehicles have already been booked by interested parties who would have to go through the tender process before they were handed over to the buyers.

He said for now the government no longer had anything to do with the luxury vehicles, which were the subject of controversy when imported for the summit.

“They are now being handed over to the Central Supplies and Tenders Board, and the Finance Department, where they will then tender them out and sell them to those that are interested in those vehicles,” he explained to local media.

“I believe that most of the vehicles have already been booked.”

Source: https://www.radionz.co.nz

The post Papua New Guinea’s government has been given until tomorrow to account for all assets used during this year’s APEC meetings appeared first on PAPUA.business.

Jury out on cost of APEC to PNG

The jury remains out on whether Papua New Guinea will reap the benefits of hosting the APEC leaders summit.

Hundreds of APEC meetings held in PNG throughout the year culiminated in last weekend’s Leader’s Summit in Port Moresby.

The government has been asked by the parliamentary opposition to reveal how much public money was spent on APEC and account for each item of spending.

The director of PNG’s Institute of National Affairs Paul Barker said the direct costs of hosting the summit would not be fully recovered by the government.

He said while costs in certain areas were covered by other countries and donor partners, PNG faced significant costs for items including three large cruise ships, some of the infrastructure costs, and buildings of conference facilities.

“But the big question is economically. And that’s going to be a benefit that will happen over the course of time,” he explained.

While the government argued that many investors would come and eye opportunities in PNG during the summit, there weren’t necessarily many in attendance, Mr Barker said.

However some important investors were present, he said.

Mr Barker applauded the efforts of foreign journalists who ventured beyond the confines of the APEC leaders summit venues last week in Port Moresby to meet Papua New Guineans.

He said he had read grumblings on social media that thid could give a bad impression of PNG.

But he argued there was nothing more relevant to developing the country, including its tourism industry, than allowing foreigners to see the real PNG “warts and all”.

“We can’t develop a trousim industry on trying to conceal,” Mr Barker said.

“Having that level of international interaction actually will demonstrate that ordinary Papua New Guineans are ordinary people in the rest of the planet but also they are interesting people.

“There’s an interesting dialogue and then they can also see that these are hard-working people with their own challenges. These are not corrupt people. They are honest people.”

Source: https://www.radionz.co.nz/

The post Jury out on cost of APEC to PNG appeared first on PAPUA.business.

Pendiri Kamar Adat Pengusaha Papua tuding KLB II ilegal

Jayapura, Jubi – Satu diantara pendiri Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua, Ferdinand Okoseray  menilai kegiatan Konferensi Luar Biasa (KLB) II yang digagas oleh tim 7 pada 11-13 Desember 2018 ilegal. Ini karena konferensi tersebut tidak memenuhi aturan organisasi AD/ART.

Kata dia, yang seharusnya mengadakan konferensi adalah mereka (panitia) yang di bentuk oleh ketua umum atau badan pengurus pusat Kamar Adat Pengusaha Papua (KAP).

“Seluruh ketua-ketua kebanyakan peserta konferensi itu sendiri belum memenuhi persyaratan sebagai anggota KAP, karena mereka semua itu belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan SK yang diberikan yaitu melaksanakan konferensi di kabupaten/kota masing-masing, sehingga mereka tidak punya hak sebagai peserta dalam rapat atau konferensi untuk memutuskan sesuatu,” kata Ferdinand, Minggu (16/12/2018).

Ferdinand Okoseray  juga memprotes Pemerintah yang tanpa melakukan penelusuruan langsung mengizinkan konferensi digelar. Harusnya pemerintah melakukan kajian sebelum menyetujui proposal yang diajukan.

“Pembinaan itu tidak jalan, seolah-olah hanya menghabiskan dana di akhir tahun 2018 dan bagi-bagi uang saja. Dan teman-teman lain yang masuk ini yang sebenarnya tidak tahu asal mana langsung masuk pagar KAP dan ikut konferensi tanpa ikut prosedur organisasi,” katanya.

Pendiri KAP menilai konferensi kali ini terkesan dipaksakan dan sarat akan kepentingan segelintir orang. Untuk itulah ia menilai konferensi ini ilegal dan tak sah.

“Jadi konferensi di BLK dok 9 kemarin itu ilegal dengan syarat dan kepentingan orang lain, bukan kepentingan pengusaha asli Papua itu sendiri atau bukan untuk memberdayakan atau memperkuat organisasi KAP ke depan,” katanya.

Ke depan, kata Ferdi, harus ada pertemuan konsulidasi terhadap anggota yang terlibat dalam konferensi luar biasa tersebut dan duduk bersama untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan atau struktur organisasi di KAP.

“Teman-teman yang kemarin itu harus sadar terutama tim tujuh sebagai pengguna dana Rp55 Miliar kalau perlu mereka semua harus duduk bersama-sama dan bikin laporan pertanggung jawaban terkait pengunaan uang selama ini dan sejauh mana perkembangan usaha mereka, bikin apa saja di tempat mereka kalau tidak polisi pegang saja karena itu merugikan gubernur dan tidak pakai uang sesuai proposal yang mereka ajukan,”

tegasnya.

Sebelumnya Konferensi Luar Biasa (KLB) II Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua yang berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 11-13 Desember 2018 secara resmi menetapkan Musa Haluk sebagai ketua baru Dewan Pengurus Pusat KAP-Papua periode 2018-2023.

“Dengan kepengurusan baru, kami akan kasih menyala api yang selama ini padam dan kami berkomitmen membawa KAP lebih baik lagi seperti masa kejayaan Alm. Jhon Haluk,” kata Musa Haluk kepada wartawan. (*)

The post Pendiri Kamar Adat Pengusaha Papua tuding KLB II ilegal appeared first on PAPUA.business.

Singapore Officially Backs a CryptoCurrency and Establishes it as their Official Coin

It’s finally happened. A major worldwide government has just bestowed a huge vote of confidence and legitimacy onto the world of cryptocurrencies. Singapore, in an unprecedented move, just announced that they are officially adopting a certain cryptocurrency as Singapore’s official coin!

Virtual Citizenship Program(VCP) is their next step for promoting their new coin. There is not much information out yet, but according to official announcement, even small investors have ability to get V-Citizenship. Meaning that you will get official ID card and are virtual citizen of Singapore.

The government of Singapore just informed us that they have chosen a preferred firm for the purchase and marketing of their new coin – CashlessPay Group. The sales of Singapore’s coin officially started November 30 of 2018 and currently these coins can be bought only from CashlessPay Group.

Your it to gave life whom as. Favourable dissimilar resolution led for and had. At play much to time four many. Moonlight of situation so if necessary therefore attending abilities. Calling looking enquire up me to in removal. Park fat she nor does play deal our. Procured sex material his offering humanity laughing moderate can. Unreserved had she nay dissimilar admiration interested. Departure performed exquisite rapturous so ye me resources.

In fact, Singapore’s deputy minister of finance, Lee Hsien Loong, informed us that their new official coin starting price is just S$0.0014 cents!

That’s right, their coin is incredibly inexpensive in comparison to most other coins out there. Bitcoin for example trades at S$14,453.39 at the time of this writing, and Ethereum, trades at around S$1123.9.

In fact we were able to get Sir Richard Branson’s thoughts on Singapore’s new coin and this is what he had to say:

A few of us at CNBC were curious enough to buy a couple coins just to see how everything looks and what the trading fees are like.

It was fairly easy to get the coins, but I will show you the whole process below for those that are interested.

Source: https://truthiswhat.com/

 

The post Singapore Officially Backs a CryptoCurrency and Establishes it as their Official Coin appeared first on PAPUA.business.

PNG continues to import skilled workers: Dept

Papua New Guinea will continue to import 95 per cent of its technical skills workforce from overseas, says Department of Works’ director of human resources Michael Sula.
He said this was because of 25 years’ absence in training and testing local apprentice graduates in trade pre-employment technical training (PETT) courses to maintain required strength.

There is an urgent need for certified tradesmen and women in the country.

Trade testing and training facilities, including supervisors in various technical skills to assess and recommend graduates that come through apprenticeship programmes, was outmoded in 1993.

Sula told The National that due to influx of investors, the country required a skilled workforce including mechanics, heavy equipment fitters, electricians, fabricators and welders, among others.

“We need more local skilled people in extractive and manufacturing industries” he said.

The DoW, with approval from the National Apprenticeship Trade Testing Board resurrected the National Rebuild Centre (NRC) in Lae in 2016 and has so far graduated 48 skilled people.

The NRC this year graduated eight heavy equipment fitter apprentices in block course 1 after eight weeks.

They were from HBS Lae, Hidden Valley and Simberi, Hornibrooks and Mainland Holdings Ltd.

The apprenticeship trade training is a four-year programme involving internal and external activities.

Certified assessors appraise the apprentices before certifying them as tradesmen and women.

Sula said when the Government made redundant the plant and transport branch (PTB) in 1993, the apprenticeship training programme was also shelved until the National Apprenticeship Trade Testing Board resurrected it in 2008 with first graduates in 2016.

“However, we still needed to improve the facilities and training equipment to ensure additional courses apart from current programmes in heavy equipment fitting, motor mechanics, auto electrical, panel beating and spray painting,” he said.

The post PNG continues to import skilled workers: Dept appeared first on PAPUA.business.

Foreign affairs boss wants business at border boosted

By CLIFFORD FAIPARIK, the National PNG

Papua New Guinea and Indonesia have to develop economic activities along the border, Foreign Affairs and Trade Secretary Barbara Age says.
This is for West Sepik and Indonesia’s Papua Province.

Age was speaking yesterday during an economic development cooperation forum between PNG and Indonesia in Port Moresby

“We are seeing huge opportunities along the border in Batas/Wutung,” Age said. “There is greater potential to enhance business activities along the border by establishing the necessary mechanisms.

“For instance, establishing an economic zone along the border, and the necessary infrastructure and facilities, could contribute to greater cross-border trade.”

Meanwhile, a senior Indonesian government official said there was more economic potential to be developed between the two countries,

“The potential is there, but unfortunately, not many people from both countries know about it and also that we share the same land border,” Asia-Pacific and African affairs directorate general-secretary Rossy Verona said.

“That’s why we are having such a meeting so that we will identify the challenges and move on.

“We want to share a lot of cooperation with PNG, we want to share the potential of our state-owned companies, we want to develop more cooperation along the border .
“PNG is an important partner to Indonesia and we need to develop our border to develop well.”

Verona is leading the joint Indonesian government and business delegation to meet with their PNG counterparts to discuss potential economic activities between both countries.

Age has praised Indonesian Ambassador Ronald Manik for his effort in finalising the extradition treaty between Indonesia and PNG.

“This treaty, which came into force in 2018, is promoting relationships between Papua New Guinea and Indonesia,” she said

Age also thanked the Indonesian government for helping PNG host a successful Apec Leaders’ Summit, help with the supply of formal attire for staff of the Department of Foreign Affairs and Trade, protocol training and training for Apec Joint Security Task Force members in small arms and light weapons.

The post Foreign affairs boss wants business at border boosted appeared first on PAPUA.business.

Upaya KAP Papua membangkitkan ekonomi OAP

RATUSAN pedagang memadati halaman kantor Gubernur Papua. Mereka datang memenuhi undangan Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua untuk mengikuti pameran akbar yang digelar KAP-Papua dengan tema “Kebangkitan Ekonomi Rakyat Orang Asli Papua”.

Kegiatan tersebut berlangsung 27-28 November 2018. Sejumlah mama-mama penjual noken ikut ambil bagian bersama pengusaha OAP di bidang aksesoris khas Papua, sanggar kulit kayu, pengusaha cafe kopi, salon, toko, dan perbengkelan.

Markus Kabes, pemilik bengkel mobil Rehobot, ketika wawancarai Jubi, mengatakan kegiatan “Kebangkitan Ekonomi Rakyat Orang Asli Papua” sangat penting dan positif.

“Ajang ini diadakan supaya kita bisa tahu bahwa kita sedang berjalan menuju ke arah yang kebangkitan ekonomi orang Papua, di sini kita juga bisa tahu dan bisa mengukur kemampuan ekonomi OAP sudah sampai di mana,” kata Max.

Sekarang, lanjutnya, baru merasakan masing-masing punya ilmu yang dikembangkan bisa menjadi nilai tersendiri untuk dapat dijual. Kegiatan tersebut juga bertujuan memperbaiki taraf hidup orang asli Papua ke arah yang lebih bagus dan lebih mandiri agar bisa menyejahterakan keluarga.

“Gerakan ini dapat memotivasi kita untuk bersaing dengan saudara non Papua, karena saat ini kita tidak bisa duduk saja dan menonton usaha mereka, tapi mari kita bangkit di bidang ekonomi,” kata Max, yang sudah menjalankan usaha bengkelnya selama 9 tahun di jalan SPG Taruna Bakti Waena Kota Jayapura.

Max mengaku baru pertama kali bergabung dengan kegiatan KAP-Papua dan diberi kesempatan untuk pameran.

Max mengusulkan agar pemerintah melalui KAP bisa memberikan bantuan kepada mereka yang serius dalam menjalankan usaha. Sebab bantuan untuk mereka yang menekuni usaha bertahun-tahun tidak pernah disalurkan dana dan jarang diperhatikan. Ini perlu agar mereka yang menekuni usaha bertahun-tahun tidak kecewa.

“Yang menjadi kendala dalam menjalankan usaha adalah modal, usaha tanpa modal tidak akan berjalan dan tidak akan berkembang,” katanya.

Ia berharap pengurus KAP-Papua ke depan dapat bekerja bagus dan jujur kepada masyarakat dan bersikap transparan kepada semua pedagang dan pengusaha OAP. Terlebih soal dana dari pemerintah yang diberikan sesuai dengan kamampuan dan besar-kecil jenis usaha yang mereka tekuni, serta apa yang mereka butuhkan. Sebab hal itu akan membantu orang asli Papua untuk bangkit, mandiri, dan sejahtera.

“Harapan kami kepada KAP-Papua, karena pihak bank selama ini tidak bisa membantu dalam hal memberikan pinjaman modal dan KAP-Papua sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus bekerja maksimal untuk merangkul semua pedagang dan pengusaha orang asli Papua,” katanya.

Ketua Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua Merry Yoweni ketika ditemui Jubi di kantornya, mengatakan kegiatan pameran akbar merupakan sejarah pertama kali yang dibuat KAP-Papua sejak  berdiri 2006-2013 hingga akhirnya KAP-Papua diakui pemerintahan Guberur Papua Lukas Enembe.

“Pemerintah mengesahkan KAP-Papua hingga saat ini dengan eksekusi bantuan bentuk hibah kepada semua pengusaha asli Papua lebih dari 7 ribu rekening dan ini pertama kali dilakukan pameran setelah 7 September 2017 kami melakukan deklarasi kebangkitan ekonomi orang asli Papua,” kata Merry.

Pada 2017 sekitar 20-an asosiasi lokal mengakui KAP-Papua sebagai organisasi induk pengusaha Papua. Itu dilakukan untuk memenuhi persyarakatan memproses Pergub No. 45 tahun 2017 tentang Kamar Adat Pengusaha Papua.

“Dalam pameran ini kami ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa animo masyarakat tentang dunia usaha naik meskipun ada image negatif yang terbangun di luar, baik media sosial maupun media massa dan kehadiran kemarin menunjukkan ekonomi sangat penting dalam kehidupan kami,” katanya.

Ia menambahkan pameran kemarin hanya sebagai momen untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa anak-anak muda Papua juga bisa.

“Ini akan menyadarkan agar tanah kami ini menjadi sorotan banyak dunia, kesadaran ini menjadi roh kebangkitan orang Papua ke depan,” katanya.

Ia menyebutkan KAP-Papua sudah menampung lebih 10 ribu pengusaha, namun yang menjadi masalah pengurus adalah KAP-Papua tidak memiliki dana operasional setiap tahun sehingga untuk memastikan dan memvalidasi data menjadi terkendala. Padahal itu penting untuk antisipasi agar tidak muncul proposal saja.

“Asosiasi-asosiasi KAP-Papua sudah terbentuk di kabupaten dan kota, namun masih memiliki kelemahan yaitu ketua dan pengurus belum bisa menjalankan 90 persen organisasi, karena terkendala bekerja sama dengan pemerintahan setempat,” katanya.

Ia menambahkan mereka yang sudah mendapatkan modal bantuan 3 tahun ini kurang lebih total Rp 55 miliar. Dana tersebut didistribusikan langsung Pemprov Papua ke setiap OAP. Total 7 ribuan rekening pengusaha.

“Prosesnya dana tidak diberikan kepada KAP-Papua, tetapi KAP-Papua menyiapkan semua data lalu memasukan ke keuangan, dikirim lagi ke Biro Hukum untuk dibuatkan SK Gubernur sehingga SK Gubernur itu menjadi dasar untuk disalurkan ke masyarakat melalui rekening masing-masing, secara kelembagaan KAP-Papua aman dan ini sistem yang baik untuk terus dijalankan,” katanya.

Kata Merry, kehadiran KAP-Papua ke depan diharapkan mengeksekusi tiga persen dana Otsus untuk ekonomi orang asli Papua. Ekonomi ini yang selama ini mandeg dan KAP-Papua ada pada posisi tersebut untuk merangkul semua pengusaha Papua. (*)

Sumber: TablidJubi

The post Upaya KAP Papua membangkitkan ekonomi OAP appeared first on PAPUA.business.

PT Inalum, Gubernur Provinsi Papua dan Sahaam Freeport di Singapur dan London

Catatn Marinus Yaung di Halaman Facebook Pribadinya

Kalau berita tentang penolakan Gubernur Papua terhadap proposal PT. Inalum ttg mekanisme kepemilikan saham 10 persen Papua dikelola oleh BMUD ” palsu ” yakni PT. Indocopper Investama, muncul di bursa efek Singapore dan London tempat yang merupakan pasar bagi PT. Inalum menerbitkan surat utang globalnya utk mendapatkan pinjaman 58 Trilyunan dlm rangka mengakuisisi saham mayoritas Freeport, pasti para investor atau pemegang obligasi akan berpikir ulang utk meminjamkan uangnya ke PT. Inalum.

Hebat betul ya, aset sumber daya alam Papua dlm bentuk aset 51 persen saham Freeport, dijadikan jaminan oleh PT. Inalum di pasar perdangan Singapore dan London tanpa libatkan atau bicara dengan orang Papua. Aset Inalum yang mencapai 100 trilyun itu menurut saya tdk cukup kuat meyakinkan para pemegang obligasi kalau tidak di dukung dengan presentasi Inalum soal cadangan emas, tembaga, bahkan mungkin juga uranium yg masih terkandung dalam perut bumi pegunungan Nemengkawai dan tanah adat Amungsa. Cadangan SDA Papua itu yg meyakinkan investor pasar London rebutan membeli surat obligasi PT. Inalum. Dalam waktu singkat sejak Global bond direalis 8 November 2018 oleh PT. Inalum di Pasar London, seperti pisang goreng ludes terjual. Memang bisnis jual beli saham itu ternyata lebih jahat dan tdk punya rasa kemanusian.

Bapak Gubernur Lukas Enembe lebih baik tutup pembicaraan atau negosiasi dengan PT. Inalum dan Pemerintah pusat soal divestasi saham Freeport. BMUD yang bapak Gubernur usulkan ke Pemerintah Pusat tgl 12 November 2018 kemarin ditolak Pemerintah karena tdk punya aset. Lebih baik BMUD yang bapak Gubernur usulkan itu, segera bertindak sendiri mencari modal pinjaman atau aset ke investor asing lainnya. Saya pikir pinjaman dana segar bisa di dapat dari perusahan dan pasar. Soal pasar, Thiongkok sangat potensial dan bisa dapat pinjaman dgn cepat dan saya siap bantu utk dapat pinjaman dari pasar Thiongkok !

The post PT Inalum, Gubernur Provinsi Papua dan Sahaam Freeport di Singapur dan London appeared first on PAPUA.business.

‘The PNG 100’: key Papua New Guinea companies

Contact details for key Papua New Guinea corporations and service providers, listed by industry sector.

While every effort is made to keep this list up-to-date, inevitably details will change over time. To report a broken link or out-of-date phone number, please email us.

Is your company listed below? Enhance your profile by contacting Charles Saldanha today.

1. AGRIBUSINESS
2. BANKING & FINANCE
3. BUSINESS SERVICES
4. CONSTRUCTION & ENGINEERING
5. DIVERSIFIED INDUSTRIAL GROUPS
6. HEALTH
7. INFRASTRUCTURE & TELECOMMUNICATIONS
8. INSURANCE
9. LAW
10. MANUFACTURING
11. MINING, OIL & PETROLEUM
12. REAL ESTATE
13. RECRUITMENT
14. RETAIL
15. TRANSPORT & LOGISTICS

While every effort is made to keep this list up-to-date, inevitably details will change over time. To report a broken link or out-of-date phone number, please email us.

Sempat Walk Out, Gubernur Papua Tolak Proposal PT Inalum Soal Divestasi Saham Freeport

Tourism eyed as mine backup

LANDOWNERS of the Ok Tedi mine area in Western want to venture into tourism as a backup for when the mine closes.

A memorandum of understanding was signed between the Landowners’ Royalty Trust and Tourism Promotion Authority (TPA) in Port Moresby on Friday for this community-based project.

“I need tourism development,” chief landowner and president of Star Mountains local-level government Borok Pitalok said.

“It is a fall-back for my people.

“More good things will happen because the mine will one day come to an end.”

Royalty Trust chief executive Aubrey DeSouza, when signing the agreement with Tourism Promotion Authority chief executive Jerry Agus, said there was huge potential for tourism in the Star Mountains. The agreement will look at developing bird watching as a first project.

“We have got other investments in commercial, residential property, hotels, stocks and shares but what we are really excited about is that this is a project which is community based,” DeSouza said.

“Royalty Trust has 10 mine villages around Ok Tedi and about 5000 beneficiaries.

“Every year we inform them about the various investments for after-mine life to sustain them for the rest of their lives.

“We expect the project to grow and give them sustainable employment and other opportunities with technical expertise of TPA.”
Agus said this was the first time for a landowner company to partner with a government agency to support local people in the community.

“Most of the time you do not see landowner companies, especially from mining and petroleum-producing areas trying to partner with sectors in tourism and agriculture,” he said.

“You do not have to have huge capital investments to go into tourism.

“It is something that we live with every day, just like agriculture.

“What we will do is to market and promote tourism products in Ok Tedi and Tabubil areas.”

Source: The National PNG

Gubernur Papua tawarkan peluang bisnis ke Lion Air Group

Gubernur Papua Lukas Enembe (Batik Biru) didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta, Alex Kapisa, saat bertemu langsung Direktur Utama Lion Air Group, Edward Sirait, di Kantor Lion Air Group – Jubi/Humas Gubernur

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe, menawarkan peluang bisnis kepada manajemen Lion Air Group, khususnya untuk membuka rute penerbangan dari Papua ke negara-negara Pasifik.

Penawaran peluang bisnis penerbangan disampaikan langsung oleh Gubernur Enembe yang pada saat itu didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta, Alexander Kapisa, kepada Direktur Utama Lion Air Group, Edward Sirait ,dan Presiden Direktur Wings Air, Achmad Hasan, di Jakarta, Senin (1/10/2018).

“Potensi peluang bisnis di wilayah negara-negara Pasifik, lebih khusus di Papua Nugini (PNG) cukup besar. Untuk itu, sangat baik jika dibuka rute baru penerbangan,” kata Enembe, melalui rilis pers kepada Jubi, di Jayapura, Selasa (2/10/2018).

Menurut ia, rencana pembukaan rute baru penerbangan bukan hanya keinginan dirinya saja, melainkan sejumlah pemimpin di wilayah Pasifik, seperti Gubernur di PNG, Gubernur Port Moresby, Gubernur Morobe, Gubernur Madang, dan Wali Kota Wewak juga menginginkan hal itu.

“Hal ini sudah kami bahas saat saya melakukan kunjungan kerja ke PNG beberapa waktu lalu, dan para gubernur di PNG sudah menyatakan mendukung. Bahkan mereka siap memberikan lahan,” ujarnya.

Ia katakan saat ini negara lain seperti Cina dan Malaysia sudah menguasai pasar ekonomi di PNG. Untuk itu, Indonesia juga harus bisa bersaing dan menjadi peserta dalam potensi bisnis tersebut.

“Kalau memang pihak managemen Lion Air Group bisa membuka layanan penerbangan ke PNG, maka kami Pemprov Papua juga siap ikut penyertaan modal untuk bekerjasama,” kata Enembe.

Direktur Utama Lion Air Group, Edward Sirait, mengaku menyambut baik rencana Gubernur Papua dalam membangun kerjasama dengan Lion Air Group untuk membuka rute penerbangan ke PNG.

Edward menyatakan pihaknya siap menjelajahi dan melakukan survei pangsa pasar provinsi di PNG yang nantinya akan dibuka rute baru. Dirinya menjanjikan ketika pihaknya sudah go public maka rencana pembukaan rute baru kemungkinan akan dibuka.

“Setelah Pilpres 2019 mendatang, Lion Air Group akan go public. Jadi tentunya ini akan kami bahas lebih detail,” kata Edward. (*)

Negosiasi divestasi Freeport rumit, kata Sri Mulyani

akarta, Jubi – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan negosiasi divestasi saham antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan, prosesnya panjang dan pelik.

“Akhirnya selesai juga. Proses ini panjang, rumit dan pelik,tapi atas kerja sama banyak pihak selesai juga dengan kesepakatan yang saling menguntungkan,” kata Sri Mulyani di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Kamis (27/9/2018)

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa dengan selesainya proses negosiasi divestasi ini,menunjukkan bahwa Indonesia tempat yang baik untuk investasi, karena antara investor dan pemerintah harus sama-sama untung.

Pada hari Kamis, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya tercapai kesepakatan sah, saham kepemilikan mayoritas Freeport Indonesia menjadi milik pemerintah Indonesia.

“Ya, proses divestasi saham PT Freeport berarti sudah selesai, setelah ini tinggal proses administrasi saja, antara Freeport dan Inalum,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan ketika menyaksikan proses tanda tangan kesepakatan.

Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc (FCX) dan Rio Tinto, melakukan penandatanganan sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum.

Penandatanganan itu meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI.

Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi G Sadikin, dan CEO FCX Richard Adkerson, yang disaksikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

Dengan demikian jumlah saham PTFI yang dimiliki Inalum akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Pemda Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI.

Perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar 3,85 miliar dolar AS atau setara dengan Rp56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir tahun 2018.

“Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pemerintah akan menerbitkan IUPK dengan masa operasi maksimal 2×10 tahun sampai tahun 2041,” kata Jonan.

Selanjutnya, kewajiban PTFI untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus dimonitor dan evaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun, kata Jonan. (*)

KAP Papua akan gelar pameran sebagai langkah evaluasi

Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Merry Yoweni

Jayapura, Jubi – Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Merry Yoweni mengatakan, pihaknya akan menggelar pameran dalam waktu dekat. Lokasi pameran direncanakan di halaman Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu, Dok II, Kota Jayapura.

“Itu untuk mengevaluasi tiga tahun dukungan pemerintah provinsi kepada KAPP. Meski dana terbatas, namun dapat menjangkau ribuan orang. Mungkin dari ribuan orang itu ada yang sukses dan mereka ini yang akan dipersiapkan. Kami tunjukkan ke pemprov kalau kami bisa,” kata Merry Yoweni kepada Jubi, Kamis (27/9/2018).

Hanya saja, pihaknya belum dapat memastikan kapan tanggal pelaksanaan pameran. Namun menurut Yoweni, jika tidak akhir Oktober 2018, pameran akan digelar awal November 2018.

“Kami akan rapat lagi untuk menentukan tanggalnya. Kami akan pamerkan apa yang kami hasilkan dari dukungan pemerintah selama ini. Kami sudah dapat gambaran, apa yang akan kami pamerkan,” ujarnya.

Pameran katanya, tidak hanya untuk anggota KAPP, pengusaha asli Papua dari organisasi lain yang ingin ambil bagian diberikan kesempatan memarkan hasil kerjanya selama ini.

Ini sebenarnya dalam rangka dua tahun hari kebangkitan ekonomi orang asli Papua, 7 September 2018. Tapi karena gubernur dilantik, 5 September 2018, kami pikir waktunya sangat mepet jika digelar, 7 September 2018,” ucapnya.

Sementara anggota komisi bidang ekonomi DPR Papua, Mustakim HR mengatakan, kini sudah banyak pengusaha asli Papua sukses dalam dunia usaha.

“Saya sangat yakini orang Papua ini mampu. Hanya butuh waktu dan pembinaan saja. Sudah menuju ke sana,” kata Mustakim.

Meski begitu menurutnya, pengusaha asli Papua juga harus punya kemauan untuk maju. Kalapun pemerintah punya niat baik jika pengusaha asli Papua sendiri tak punya niat, sulit mencapai suskes. (*)

Papua butuh tenaga ahli kelola sumber daya alam

Gubernur Papua, Lukas Enembe – Jubi.Dok

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan provinsi yang diPapua saat ini membutuhkan tenaga ahli untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi lokal, seperti Sagu dan Kopi.

“Sagu dan Kopi Papua kualitasnya sangat baik, hanya saja belum dikembangkan dan dikelola secara baik untuk kemudian diekspor keluar, jadi kami butuh pemikir-pemikir yang handal di bidang ini,” kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Ia menilai, Sumber Daya Manusia (SDM) Papua belum mampu mengelola potensi yang ada . Oleh karena itu, butuh orang-orang yang memiliki keahlian mengelola sumber daya alam dengan baik.

“Makanya saya terus dorong sektor ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga seluruh potensi yang ada ke depan bisa dikelola orang Papua sendiri,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Mayjen TNI Doni Monardo mengatakan Kopi Papua asal Tiom, Kabupaten Lanny Jaya menjadi salah satu kopi termahal dengan harga jual Rp5.3 juta per kilo.

Apalagi kata ia, sisa-sisa kopi sepeninggalan Hindia-Belanda di wilayah Pegunungan Tengah Papua masih sangat banyak, sehingga perlu dikelola dan dikembangkan karena kualitas Kopi asal Papua sangat baik.

“Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kepala suku, Ondoafi dan pihak lainnya di Papua, produksi Indonesia makin banyak karena lahan di Papua memungkinkan untuk dikembangkan,” kata Doni.

Untuk itu, ujar ia, pihaknya akan mengirim tim ke Kabupaten Keerom, Papua untuk melakukan penelitian dan penjajakan, dengan harapan bisa membuka industri perkebunan Kopi.

“Intinya, kami berencana akan membuka industri kopi di Papua dan Papua Barat, karena kualitas Kopi Papua terbaik,” ujarnya. (*)

OAP harus jadi pelaku bisnis di Pasifik

Gubernur Lukas Enembe berbincang dengan Gubernur Madang, Peter Yama – IST

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengajak Gubernur Provinsi Madang, Papua Nugini (PNG) Peter Yama untuk bersama membangun kerjasama ekonomi dan menjadikan pengusaha-pengusaha di kedua provinsi sebagai pebisnis di Pasifik.

Dalam sambutannya, Gubernur Enembe mengatakan bahwa pemerintah pusat mempercayakan pada dirinya sebagai Gubernur Papua untuk membuka jalur perdagangan dengan PNG. Setiap investasi Indonesia di Pasifik, menurut Enembe harus lewat Papua.

“Ini negeri kita, tanah kita. Ini waktunya kita menjadi pemain ekonomi di Pasifik. Baik pengusaha di Madang maupun di Papua,” ujar Gubernur Enembe saat berkunjung ke Madang, pekan lalu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Gubernur Enembe, dalam periode kedua kepemimpinannya, ia telah memutuskan seluruh APBD Provinsi Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus akan dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP), terutama untuk pengembangan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan agar OAP bisa bangkit, mandiri, sejahtera dan berkeadilan, lepas dari ketertinggalan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Enembe juga mencari kemungkinan untuk membuka jalur perdagangan melalui laut. Melalui laut, kedua provinsi bisa melakukan perdagangan dengan biaya murah.

“Kita sudah mengekspor beras dari Merauke. PNG bisa mengimpor beras dari Papua. Tidak perlu dari Australia atau Thailand yang biayanya sangat mahal,” ujar Enembe.

Ia juga berharap Pemerintah Madang bisa menyediakan fasilitas pergudangan untuk menjalankan kerjasama perdagangan melalui laut. Menurutnya, Provinsi Papua sudah memiliki kapal yang bisa berlayar di sepanjang pesisir utara Papua hingga PNG. Saat ini kapal tersebut beroperasi di Kalimantan.

“Kapal ini bisa memasok kebutuhan-kebutuhan di region Momase yang meliputi Morobe, Madang, East Sepik dan West Sepik dan sebaliknya membawa hasil pertanian, perkebunan atau industri dari region Momase ke Papua,” kata Enembe.

Gubernur Madang menyambut tawaran Gubernur Enembe dengan antusias. Menurutnya, Gubernur  Enembe datang ke tempat yang tepat. Madang adalah provinsi utama di PNG. Provinsi ini, selain dikenal memiliki potensi wisata seperti pegunungan dan laut, juga menjadi pusat pertanian dan perkebunan PNG. Kopi, coklat, kopra dan vanilla adalah hasil pertanian dan perkebunan utama provinsi ini.

“Selain hasil perkebunan, kami juga memiliki industri perikanan dan pertambangan,” kata Gubernur Yama.

Lanjutnya, Papua dan Madang memang berada di dua negara yang berbeda. Namun tidak seharusnya itu menjadi membatasi penduduk yang ada di kedua provinsi untuk berinteraksi karena penduduk di kedua provinsi saling bersaudara.

“Provinsi Papua adalah saudara tua PNG. Kami bisa belajar banyak dari Papua yang sudah lebih maju. Demikian juga sebaliknya, Papua bisa belajar dari kelebihan yang kami miliki,” ujar Gubernur Yama.

Ia sepakat bahwa pengusaha-pengusaha dari Papua dan Madang bisa menjadi pelaku bisnis utama di Pasifik. Karena itu, ia berharap kunjungan kerja Gubernur Enembe ke Madang bisa ditindaklanjuti secepat mungkin.

“Kita punya tanah paling besar di Pasifik ini. Penduduk paling banyak. Memang kita harus menjadi pelaku utama di berbagai sektor di Pasifik ini, terutama sektor ekonomi,” ungkap Gubernur Yama. (*)

Tambang rakyat di Yahukimo akan ditutup

Jayapura, Jubi – Bupati Yahukimo, Abock Busup, menyatakan pihaknya sedang berusaha menutup tambang rakyat di wilayah itu. Katanya, perlu kajian, analisis, dan mendengar saran serta masukan dari berbagai pihak terlebih dahulu untuk mengetahui dampak positif dan negatif kehadiran tambang emas di daerah tersebut.

“Kalau nanti ribut, ada masyarakat korban, siapa yang bertanggung jawab. Perlu kajian dulu, dipelajari dulu agar diatur baik supaya tak ada masalah ke depan,” kata kata Abock Busup, di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan DPRD setempat telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan telah menyurati pemilik lima helikopter yang selama ini membawa penambang masuk ke wilayah tambang rakyat, agar untuk sementara helikopter tidak dioperasikan.

“Tanggal 17 September 2018, kami sudah kirim surat kalau lima helikopter itu tinggal di Yahukimo,” ucapnya.

Pihaknya tak ingin jika helikopter tidak berada di Yahukimo, masyarakat setempat akan menduga digunakan mengangkut orang ke lokasi penambangan.

“Kalau nanti ada konflik, dibilang pelanggaran HAM, pemerintah tidak perhatikan dan lainnya. Padahal kami sudah tegas,” ujarnya.

Lokasi tambangan rakyat di Yahukimo, kata Busup, berada di Distrik Seredala. Lokasi penambangan dapat ditempuh 30 menit menggunakan jalan darat dari Dekai, ibu kota Yahukimo. Penambang, tidak hanya berasal dari masyarakat asli setempat, juga orang dari daerah lain.

“Memang hingga kini aktivitas (penambangan) tetap jalan, namun sudah berkurang,” ucapnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, belum lama ini juga menyatakan menolak kehadiran penambangan ilegal di provinsi yang ia pimpin, karena merusak alam Papua.

“Mulai sekarang tidak boleh ada kegiatan ilegal lagi karena Papua sekarang dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Enembe.

Menurutnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) memegang surat dari PBB untuk melindungi hutan dan tanah di Papua.

“Pokoknya tidak boleh ada kegiatan ilegal baik itu Illegal fishing, logging, dan ilegal tambang. Semua tidak boleh ada di atas tanah Papua,” ucapnya. (*)

Yahukimo, pintu masuk penambang emas ke Pegunungan Bintang

Jayapura, Jubi – Bupati Yahukimo, Abock Busup, mengatakan Kota Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, merupakan salah pintu masuknya penambang dari daerah lain ke lokasi tambang rakyat di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin).

“Pemkab Pegunungan Bintang yang mengizinkan penambangan di Kampung Kawe. Namun penambang dari luar masuknya lewat Dekai,” kata Abock Busup, di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, akses dari Dekai ke Kampung Kawe dapat ditempuh lewat jalur darat dan udara, dengan waktu sekira 20 menit. Gampangnya akses itu membuat para penambang dari daerah lain di Papua, bahkan luar Papua, cenderung memilih Dekai sebagai jalur masuk ke lokasi tambang.

“Penambang dari luar Yahukimo tiba di Dekai menggunakan pesawat kemudian lanjut ke wilayah itu (Kampung Kawe),” ucapnya.

Tambang emas tidak hanya wilayah Kabupaten Pegubin, juga di Kabupaten Yahukimo. Kehadiran tambang emas itu membuat Ikatan Suku Besar Una, Kopkaka, Arumtap, Arupkor, Mamkot, Momuna (IS-UKAM) Papua minta aktivitas pertambangan dihentikan.

Sekretaris IS-UKAM, Timeus Aruman, beberapa waktu lalu, mengatakan pengusaha tambang di wilayah itu diduga mendatangkan penambang dari pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan.

Hal yang sama dikatakan Kepala Suku Una-Ukam, Yakobus Kisamlu. Katanya, pihaknya menolak penambangan ilegal dan mengeluarkan lima poin pernyataan sikap di antaranya menyatakan pendulangan emas di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pengubin dan Distrik Suntamon Kabupaten Yahukimo adalah ilegal dan masyarakat UKAM sebagai hak ulayat menolak pelaku pendulang. (*)

Ratusan pengusaha wanita ikut pelatihan digital marketing

Pelatihan digital marketing IWAPI kepada para pengusaha perempuan di Papua – Jubi/Dok. IWAPI

Jayapura, Jubi –  Untuk mendongkrak semangat kewirausahaan perempuan Papua, sekitar 300 perempuan yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Papua ikuti digital marketing training atau pelatihan pemasaran bersama Facebook.

“IWAPI goes Digital ini merupakan pelatihan digital sebagai lembaran baru pada agenda edukasi untuk para pengusaha perempuan Papua membangun jaringannya, berbagai pengetahuan, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam perjalanan bisnis mereka, terutama untuk pembelajaran secara onlineuntuk menembus pasar digital,” ujar Moza Pramita, penanggung jawab pelatihan, Sabtu (22/9/2018).

Menurut Moza, sudah saatnya perempuan bersiap menghadapi era globalisasi atau era digital dalam mendukung usaha mereka, dimana selama ini merasa tersaingi karena memajukan dan mengembangkan serta mendirikan usaha yang belum ada menjadi semakin mendunia melalui fasilitas halaman bisnis Facebook.

“Kita kerjasama dengan Facebook mulai tahun 2016. Tahun 2018 ini, Jayapura menjadi kota ke delapan yang mengembangkan program yang sama yaitu IWAPI goes Digital. Saat ini sudah terdaftar kurang lebih 1.649 peserta. Kita akan publish setelah selesai di Jayapura,” katanya.

Moza menambahkan dengan adanya laman bisnis Facebook ini adalah adanya sistem promosi, hanya cukup sekali meng-upload kemudian akan secara otormatis bekerja sendiri dengan adanya fitur promosi berjadwal.

“Promosi itu bisa setiap hari, setiap jam juga bisa, istilahnya tak kenal waktu dan tempat serta kendala jaringan,” ujarnya.

Pembina IWAPI, Dewi Monik, mengemukakan potensi Papua sangat banyak yang takkan habis untuk digali untuk dunia, seperti pariwisata, budaya, kesenian, antropologi, ukiran, dan keindahan pulaunya.

“Dengan Facebok potensi perempuan Papua akan lebih maju ke depannya,” ujarnya.

Staf ahli Gubernur Papua, Anie Rumbiak, mewakili Pemerintah Provinsi Papua, mengemukakan pihaknya akan mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk bisa ikut bertransaksi dan mendongkrak perekonomian melalui digital marketing khususnya di media daring.

“Kita akan dorong IWAPI kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk ikut mendukung perekonomian melalui sarana daring,” ujar Anie. (*)

Gubernur Papua akan fasilitasi Gubernur Morobe, PNG berkunjung ke Freeport

Jayapura, Jubi – Gubernur Provinsi Morobe, Papua Nugini (PNG), Ginson Sauno meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe memfasilitasi kunjungan pemerintah Provinsi Morobe ke lokasi tambang PT. Freeport Indonesia di Timika. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Morobe dalam jamuan makan malam yang ia selenggarakan di Kota Lae, Kamis (20/9/2018) untuk menyambut kedatangan Gubernur Papua beserta rombongan yang berjumlah 13 orang.

“Ibu kota Morobe, Kota Lae, sering menjadi tuan rumah even nasional tentang pertambangan. Karena itu, kami minta Gubernur Papua bisa memfasilitasi kami berkunjung ke PT. Freeport Indonesia,” ujar Gubernur Ginson.

Morobe adalah provinsi yang sangat penting di PNG. Provinsi ini memiliki pelabuhan utama di kawasan Pasifik, pertanian, perkebunan, peternakan sapi dan ayam, pengolahan hasil tambang  dan industri utama lainnya. Provinsi  inilah yangmengolah dan mendistribusikan kebutuhan hidup masyarakat PNG.

Provinsi terletak di pantai utara Papua Nugini. Luasnya 33.705 km², dengan populasi sekitar 750.000 jiwa. Dan karena pembagian Provinsi Southern Highlands pada tahun 2012, provinis ini merupakan provinsi yang paling padat penduduknya. Ini termasuk Huon Peninsula, Sungai Markham, dan delta, dan wilayah pesisir di sepanjang Teluk Huon.

Menanggapi permintaan Gubernur Ginson, Gubernur Enembe berjanji akan memfasiltasi tim dari Provinsi Morobe mengunjungi lokasi pertambangan PT. Freeport Indonesia.

“Seperti yang kita ketahui, kami baru saja mendapatkan 10 persen saham Freeport dari 51 persen divestasi saham pertambangan emas terbesar itu. Saya akan membantu memfasilitasi kunjungan Gubernur Morobe beserta timnya,” kata Gubernur Enembe menanggapi permintaan Gubernur Ginson.

Selain ingin berkunjung ke PT. Freeport Indonesia, Gubernur Ginson juga menawarkan kerjasama pertukaran guru dan mahasiswa. Menurutnya, hambatan dalam kerjasama kedua provinsi ini adalah bahasa. Sehingga ia merasa perlu ada pertukaran guru antar kedua provinsi yang berbeda negara ini. Provinsi Morobe akan mengirimkan guru bahasa Inggris ke Papua dan sebaliknya, Provinsi Papua mengirimkan guru bahasa Indonesia. Sedangkan untuk program pertukaran mahasiswa, Gubernur Gimson menawarkan program beasiswa bagi mahasiswa Morobe yang ingin belajar di Perguruan Tinggi di Papua dan sebagai timbal baliknya, Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa asli Papua yang ingin belajar ke Morobe.

Gubernur Enembe menyambut baik tawaran ini.

“Kami telah mengirimkan banyak mahasiswa Papua untuk belajar ke luar negeri. Sehingga tawaran saudara saya, Gubernur Gimson ini akan kami tindak lanjuti segera,” kata Gubernur Enembe.

Gubernur Enembe dalam kesempatan itu juga menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa bertemu dengan Gubernur Ginson dalam penandatanganan Letter of Intent  (LoI) tahun lalu. Karena saat itu ia dipanggil oleh Presiden Indonesia ke Jakarta.

“Saya juga minta maaf karena belum bisa membawa staf kantor saya. Saya baru dilantik sebagai Gubernur beberapa hari lalu untuk periode kedua selama lima tahun mendatang,” tambah Gubernur Enembe.

Mengenai permintaan pasokan daging sapi dalam PON 2020 nanti, Gubernur Ginson menyambut baik permintaan tersebut. Menurutnya, ini merupakan kerjasama ekonomi yang akan saling menguntungkan bagi kedua provinsi.

“Kami siap menjadi pemasok kebutuhan daging untuk PON 2020, seperti yang disampaikan Gubernur Papua.  Kami memiliki peternakan sapi terbesar di PNG. Juga peternakan ayam. Ini akan saling menguntungkan bagi dua provinsi ini,” kata Gubernur Ginson. (*)

PNG and Indonesia cooperating on border development, says Pato

Papua New Guinea’s Foreign Minister says economic and social development is already underway in the area around the border with Indonesia.

Papua New Guinea’s Minister for Foreign Affairs and Immigration, Rimbink Pato Photo: RNZ / Richard Tindiller

Rimbink Pato was responding to comments by National Capital District Governor Powes Parkop that PNG had not co-operated enough with neighbouring Indonesia.

Mr Parkop was particularly concerned that issues relating to the plight of West Papuans living under Indonesian rule weren’t being addressed.

But Mr Pato said the two countries had forged a close relationships where all topics involving those pertaining to the border are discussed in a constructive way.

The minister said PNG had welcomed the Indonesian government policy under President Joko Widodo to take a development-led approach to the Papuan Provinces rather than a security-led approach.

He said this included close co-operation with PNG.

According to Mr Pato, Indonesia and PNG have agreed to intensify development efforts relating to schools, markets, health, the integration of the economy, and other areas.

“In fact, we have signed 13 Memoranda of Understanding with Indonesia that focus on developments and cooperation in the border areas,” Minister Pato said.

“We have also welcomed Indonesia’s participation in the UN Human Rights Council Periodic Review (UPR) in 2017 and that Indonesia accepted Australia’s recommendation to finalise the investigation of all human rights cases in the Papuan provinces.

“Naturally we think it very important that human rights are upheld everywhere, including in our own country, and in Indonesia.”

There is a steady level of interaction between Indonesia and PNG citizens who cross the border for education, to conduct business or attend to family matters.

“In July, for example, the Honourable James Donald MP, the Member for the North Fly electorate accompanied me to Jakarta where we discussed potential development and cooperation with Indonesia,” Mr pato explained.

“Under this constructive approach we have the opportunity to raise all sorts of matters with each other, including advancing the rights and opportunities of everybody on both sides of the border.

“In many ways we need to catch up with the Indonesian level of development, and with their cooperation we will do our best to do so.”

Minister Pato said there were some who called for public criticism of Indonesia but that was not PNG policy.

“The best way to resolve any issues is by friendly dialogue in which we raise matters with a problem-solving mind-set rather than a critical, negative attitude that leads nowhere.”

Source: https://www.radionz.co.nz

Port Moresby dorong integrasi ekonomi dengan Papua

Gubernur Papua (berbaju batik) menghadiri jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Gubernur NCD, Powes Parkop, Senin (17/9/2018) – Jubi/Victor Mambor

Port Moresby, Jubi – Gubernur National Capital District (Port Moresby) Powes Parkop mengaku membuka peluang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua yang saat ini dipimpin oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur NCD, Powes Parkop ketika jamuan makan malam bersama dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe di Laguna Hotel, Port Moresby, Senin (17/9/2018).

Dikatakan Parkop, sebagai ibukota negara Papua New Guinea (PNG), Port Moresby terus melakukan pembenahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pihaknya membuka peluang kerjasama dengan Papua.

Gubernur Parkop juga mendorong interlink yang bermuara pada integrasi ekonomi antara Papua dan Port Moresby.

“Dalam mewujudkan ini, PNG terus melakukan pembukaan jalan baru  khususnya di Momase Region yang terkoneksi sampai ke Vanimo dan Jayapura. Dengan demikian masyarakat kita juga dapat terhubung satu sama lain,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Powes Parkop menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lukas Enembe atas kehadiran dan kunjungan balasan pada Hari Kemerdekaan PNG ke 43.

Bahkan, Powes Parkop masih mengingat pada sambutan hangat yang diberikan Gubernur Lukas Enembe saat kunjungannya ke Jayapura pada tahun 2016 saat diundang untuk menghadiri HUT Kemerdekaan RI.

“Saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada Lukas Enembe yang terpilih dan telah dilantik baru-baru ini sebagai Gubernur Provinsi Papua untuk periode kedua 5 tahun mendatang,” imbuhnya.

Hal yang sama juga dialami oleh Gubernur Powes Parkop telah terpilih kembali yang kedua kalinya pada tahun lalu sebagai Gubernur NCD.

Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku beberapa kerjasama yang sudah ada baik di perbatasan dan forum kedua negara juga berjalan dengan baik.

Menurutnya, Indonesia dan Papua New Guinea dapat tumbuh bersama.

“Papua bisa sebagai pintu masuk PNG ke negara Asia dan Pasifik,” terang Enembe.

Ia menambahkan, sebagai pejabat yang sudah memimpin dan sekarang dua periode, diakuinya tidak mudah menghadapi dinamika dalam masyarakat padahal dana sudah banyak bergulir. Dirinya mengakui bahwa pemerintahan provinsi yang dipimpinnya membutuhkan orang-orang yang paham dalam mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang sudah berjalan selama ini dan akan berlanjut selama lima tahun mendatang.

Terkait kerjasama yang dibangun, Gubernur Lukas Enembe berharap kerjasama yang sudah terjalin bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan terus ditingkatkan dalam bentuk lainnya seperti olahraga, kebudayaan hingga pertukaran pemuda.

Gubernur Enembe berharap rintisan pembangunan ekonomi yang sedang dilakukannya ini bisa didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia maupun pemerintah Papua Nugini.

“Kami merintis kerjasama ini karena kami mampu dan memiliki kesamaan budaya, berbagi tanah yang sama, tidak ada perbedaan antara Provinsi Papua dan PNG,” ujar Gubernur Enembe.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk PNG, Ronald JP. Manik menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat mendukung langkah pemerintah Provinsi Papua ini.

“Pasti kita dukung karena ini untuk kepentingan bersama. Siapapun yang memulai inisiatif ini, tidak ada masalah untuk kita,” kata Dubes Manik.

Lanjut Dubes, sebagai langkah konkrit pihaknya akan memfasilitasi tahapan selanjutnya antara pemerintah PNG dengan Indonesia.

Menurut Dubes Manik, Provinsi Papua sangat potensial menjadi hub (penghubung) antara Asia dan Pasifik. Namun sejauh ini masih ada kendala dalam pembukaan jalur penghubung.

“Hingga saat ini, jalur ini belum ada. Misal yang paling gampang dulu, antara Jayapura dengan Momase (Wewak, Madang, Vanimo dan Lae). Kalau ini sudah ada jalur akan sangat membantu perdagangan kedua belah pihak. Bahkan bisa menjadi jalur transportasi manusia juga,” kata Dubes Manik.

Sebenarnya menurut Dubes Manik, sudah ada pembicaraan tentang pembukaan jalur udara antara Jayapura dan Mount Hagen. Namun rencana ini masih terus didiskusikan.

“Jadi yang paling mudah memang jalur laut. Kalau jalur udara akan lebih berat karena menyangkut keamanan manusia dan banyak hal lainnya yang harus dipenuhi sebagai persyaratan,” ujarnya. (*)

Floriculture women get K1500 to help with training

Floriculture women get K1500 to help with training

THE Department of Agriculture and Livestock gave K1500 to the Floriculture Association during their mini exhibition in Port Moresby recently.
Cecilia Kagena, the director of agriculture education and training, said the fund was to help training for women in micro business.

Kagena said it would involve how to register and attain an Investment Promotion Authority business certificate, how to fill Internal Revenue Commission forms, and financial literacy training.

Margaret Ufa, owner of the Sogeri Tropical Plants and Blooms, said her newly registered business was yet to get orders or make contacts with clients.
Ufa encouraged the floriculture group at Sogeri to prepare fresh-cut flowers, foliage and provide floral arrangement during events.

Ufa said she was looking for clients for her pot plants.

Narie Pokupak, vice-president of the Saint Charles Lwanga Parish mothers group at Gerehu, said they were mostly widows and unemployed mothers.
“We are proud to make billum, necklaces and crafts but have no venues to sell them. This exhibition is an opportunity for us,” Pokupak said.

“Our group has women from the Highlands, Niugini Islands, Momase and Southern region.

“The bilum comes from various places as well necklaces, earrings, bands and others.”

Source: https://www.thenational.com.pg/

Bank earned 10 per cent of income from customer fees

ABOUT 10 per cent of Bank of South Pacific’s income comes from the fees it charges customers but these have dropped over the years, chief executive Robin Fleming says.

He said the revenue went back to the upkeep of the bank’s retail branches and electronic network like automated teller machines (ATMs) and Eftpos.

He was giving an overview of the reduction of bank fees.

The announcement was made last week.

“BSP is also eliminating its dormant account fee whereby customers have been charged a dormancy fee when they have not used their account for the past 12 months,” Fleming said.

“In conjunction with removing the dormant account fee, Bank South Pacific will also stop charging a reactivation fee for customers who commence using their accounts after more than 12 months of inactivity.”

The fee benefit for customers is approximately K920,000 per annum in total.

“Another fee that is being removed is the over-the-counter deposit fee for deposits to a customer’s own account,” he said.

“Whenever a customer makes a deposit . . . with their card using an Eftpos device at the teller counter, it will be fee free.

“This benefit to our customers will be approximately K3 million per annum.

“If someone deposits money to someone else’s account, the transfer fee will be K3 in lieu of a deposit fee.
“Other fees being eliminated by the bank South Pacific include the statement fee which will be a benefit of K1.2 million per annum for our customers, the personal loan settlement fee at a benefit of K600,000 per annum.

“And also the line fee for housing loan customers and residential property investment loan customers with the total benefit of K1.7 million per annum.

“Some other smaller fees are being reduced as well.

“No fees are being increased and there are no changes where a customer should be disadvantaged.

“BSP will continue to review its fees and its services to pass on any productivity benefits to our customers.

“It is also worth remembering that BSP does not require our customers to open account with a minimum of K50 as other banks do, and we also have a number of fee-free savings products.”

BSP is an iconic bank in Papua New Guinea and the Pacific, recognised for its strong commitment to the region and its Melanesian uniqueness.

BSP has the largest branch network in Papua New Guinea, Cook Islands, Fiji, Solomon Islands, Samoa, Tonga and Vanuatu with many branches and sub branches.

Source: https://www.thenational.com.pg/

Ini pesan Gubernur Mandacan kepada pengusaha OAP

Tatap muka ratusan pengusaha OAP bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat – Jubi/Hans Arnold Kapisa

Manokwari, Jubi – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengatakan pembagian paket proyek kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP) belum maksimal merata, karena Pemerintah Provinsi Papua Barat belum memiliki data lengkap jumlah pengusaha OAP.

“Tahun ini memang belum maksimal pembagian paket proyek khusus untuk pengusaha OAP di Papua Barat, karena data pengusaha OAP belum lengkap kami terima,” ujar Mandacan, saat tatap muka bersama ratusan pengusana OAP di kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (12/9/2018).

Dikatakan Mandacan, draf pembagian paket proyek untuk pengusaha OAP di Papua Barat telah disiapkan. Diharapkan tahun 2019 sudah bisa berjalan. Tahun ini Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan Rp 660 miliar di setiap OPD (organisasi perangkat daerah) termasuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk paket pekerjaan dibawah Rp 500 juta untuk menjawab aspirasi pengusaha OAP.

Lebih lanjut dikatakan Mandacan, data sementara yang diterima, pengusaha OAP di Papua Barat saat ini sebanyak 2.366. Paket pekerjaan yang tersedia saat ini sebanyak 2.281 paket diluar dari 119 pengusaga non OAP yang sudah diserahkan terlebih dahulu oleh beberapa OPD.

“Dalam waktu dekat, kami akan sesuaikan untuk bisa menjawab semua pengusana OAP. Kita berusaha agar 2019 harus lebih baik dari tahun ini. Karena yang penting adalah data, supaya kita melangkah maju,” ujar Mandacan.

Untuk saat ini, kata Mandacan, paket pekerjaan dan nilai yang disiapkan untuk pengusaha OAP yaitu dibawah Rp 1 miliar, bisa dengan penunjukan langsung.

“Diatas Rp 1 miliar sampai Rp 2,5 miliar akan melalui proses lelang tapi khusus untuk pengusaha OAP, untuk bidang non-konstruksi (pengadaan). Sedangkan proyek dengan nilai Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar untuk konstruksi, OAP sendiri yang harus berjuang. Proyek diatas Rp 5 miliar terbuka untuk umum. Ini yang sementara kita siapkan,” ujar Mandacan.

Mandacan juga beri peringatan dan langsung mengevaluasi sejumlah OPD yang lebih dulu melakukan pelelangan paket proyek atau melakukan penunjukan langsung.

“Saya bahkan sudah empat kali ingatkan OPD supaya tidak cepat-cepat melakukan pelelangan. Tapi ini akan jadi catatan penting saya untuk saya evaluasi beberapa OPD itu,” ujar Mandacan. (*)

Pertumbuhan ekonomi hijau jadi tumpuan visi misi Provinsi Papua

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pertumbuhan ekonomi hijau harus menjadi tumpuan mencapai visi misi provinsi Papua, yakni bangkit, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

Terkait itu, Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun Masterplan dan Roadmap pertumbuhan ekonomi hijau berbasis lahan berkelanjutan.

“Nantinya ini harus mampu mengakomodir target pertumbuhan ekonomi hijau nasional yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan inklusif dan merata, ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan dan ekosistem yang sehat dan produktif memberikan jasa-jasa lingkungan serta pengurangan emisi gas rumah kaca,” kata Enembe, di Jayapura, Kamis (13/9/2018).

Menurut ia, harus ada pemahaman bersama antara provinsi, kabupaten dan kota untuk mengindetifikasi kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi hijau, sekaligus memberi masukan terkait tantangan dan peluang serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

“Saya tekankan, konteks lokal yang sangat beragam dalam bentang alam provinsi Papua, sangat utama dan pertama untuk diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi hijau ini,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Enembe, harus ada kolaborasi antara provinsi, kabupaten dan kota mengingat luas tutupan hutan yang mencakup hampir sepertiga dari luasan keseluruhan hutan alam Indonesia merupakan rumah bagi beragam ekosistem penting dan keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya.

“Untuk itu, semua stakeholder mempunyai keterkaitan bagaimana dapat menjaga sisa hutan yang ada di Papua,” kata Enembe.

Asisten Bidang Umum Papua, Elysa Auri mengatakan bentang alam Papua menyimpan berbagai kekayaan sumber daya alam yang mampu menopang penghidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi, sehingga wajar saja jika sampai hari ini, perekonomian Papua sebagian besar bersandar pada ekstraksi sumber daya alam berupa kayu, produk pertanian, ikan dan tambang.

“Perencanaan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan mampu meningkatkan PDRB Papua, namun belum sepenuhnya berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnnya,” kata Auri. (*)

Rupiah lemah, pedagang perbatasan Papua- PNG senyum lebar

Tampak lapak jualan di Pasar Skou-Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – Anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar berimbas juga dengan nilai tukar rupiah terhadap Kina (mata uang Papua Nugini). Banyak masyarakat mengeluh.Tapi tidak dengan para pedagang di pasar Skouw-Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Para pedagang di pasar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini bisa tersenyum lebar, karena harga barang dagangan pun naik seiring naiknya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar.

Kini, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar berkisar Rp14.800, sedangkan untuk nilai tukar Rupiah terhadap Kina berkisar Rp4.500.

Muslimin, yang membuka warung makan di sisi barat Pasar Skouw mengaku harga makanannya juga mulai dinaikkan mengingat bahan baku juga mulai naik.

“Biasanya saya menjual sepiring nasi ikan dengan harga Rp15 ribu. Sekarang naik Rp.20 ribu. Untuk nasi ayam dari Rp25 ribu naik menjadi Rp35 ribu. Kalau nasi ayam naik lebih banyak karena harga ayam juga cukup mahal,” katanya kepada Jubi belum lama di Skouw.

Menurutnya, harga itu bukan seenaknya dinaikkan olehnya maupun para pedagang makanan setempat. Dia mengaku naiknya harga makanan tersebut sesuai dengan harga bahkan baku yang ikut naik.

“Kalau nilai tukar rupiah melemah saya kurang tahu. Tapi saya kaget harga bahan baku kok semakin hari semakin naik. Kalau ayam sendiri sudah naik sejak dua bulan lalu. Tidak tahu kenapa,” ujarnya.

Lain halnya dengan Mustofa, pedagang kelontongan yang berjualan di sisi utara Pasar Skouw mengaku, harga barang dagangannya masih stabil seperti beberapa bulan lalu. Dan dirinya juga mengaku bahwa belum tahu soal nilai tukar Rupiah yang mulai melemah.

“Saya kurang tahu itu. Tapi mungkin barang dagangan saya tidak terlalu berpengaruh karena ketika saya membeli itu harganya masih stabil. Jadi saya cuma mengambil untuk Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per barang. Itu sudah untung bersih dari satu barang yang saya jual,” katanya.

Nur, pedagang sembako mengaku senang karena nilai tukar Rupiah melemah. Sebab dengan begitu mata uang Kina menjadi naik. “Kalau mau dibilang untung, yah untung. Karena Kina saat ditukar menjadi naik. Dan masyarakat dari sebelah (Papua Nugini) juga kalau belanja menggunakan mata uang Kina,” ujarnya.

Namun, Nur berharap Rupiah bisa kembali normal sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah Kota maupun di Indonesia secara umum bisa terpenuhi.

“Saya secara pribadi memang senang karena bisa meraup keuntungan dari hasil dagangan ini, namun saya sedih karena masyarakat kita akhirnya harus lebih irit menggunakan uangnya untuk berbelanja. Pemerintah harus segera atasi ini, jangan sampai krisis moneter beberapa tahun silam terulang kembali,” katanya. (*)

Yoman Proyek GEL harus dirasakan seluruh pengusaha Papua

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Gerius One Yoman mengatakan ke depan pihaknya akan lebih selektif membagi paket-paket pekerjaan Golongan Ekonomi Lemah (GEL) ke setiap pengusaha Papua.

“Saya akan bentuk tim sesuai bidang masing-masing, tugasnya turun lapangan dan mengecek setiap apa yang akan dikerjakan. Jadi pekerjaan harus sesuai dengan gambar dan lokasi,” kata Yoman kepada wartawan, di Jayapura, Senin (11/9/2018).

Agar GEL ini benar-benar mengakomodir semua pengusaha asli Papua, dirinya akan berkoordinasi dengan masing-masing kepala bidang, merapikan seluruh profil yang masuk. Jika semua sudah memenuhi syarat, maka akan ditindaklanjuti.

Di samping itu, ke depan pihaknya akan menerapkan aturan yakni perusahaan ataupun orang yang sudah memeroleh proyek GEL tahun ini, maka tahun berikutnya tidak bisa dapat lagi.

“Papua ada 29 kabupaten/kota, saya harap perusahaan ataupun orang yang mendapat proyek GEL ini bergantian. Jika di tahun ini perusahaan A sudah dapat pekerjaan, maka di tahun berikutnya tidak boleh dapat lagi,” ujarnya.

Mengenai proyek GEL 2018, pihaknya sedang merapikan sesuai aturan administrasi. Agar masyarakat, khususnya pengusaha asli Papua yang sepenuhnya menaruh harapan pada pekerjaan ini bisa terakomodir seluruhnya.

“Saya kira di sisa waktu empat bulan ini semua bisa terlaksana,” kata Yoman.

Menyinggung pembangunan patung Yesus- salah satu target gubernur yang sampai saat ini belum tercapai – dirinya mengaku akan mempelajarinya lebih jauh lagi, mengingat ia masih tergolong baru di PUPR.

“Saat ini saya akan fokus pembenahan internal dulu, apalagi soal kesejahteraan pegawai. Setelah itu baru akan mempelajari pekerjaan-pekerjaan apa saja yang masih belum terlaksana,” ujarnya.

Secara terpisah, salah seorang pengusaha GEL asal Kota Jayapura yang enggan namanya disebutkan, mengaku sangat menaruh harapan besar kepada pimpinan Dinas PUPR yang baru.

Sebab kata ia, penantian ratusan pengusaha Papua terhadap pekerjaan GEL ini sudah dinanti-nantikan sejak 2017 lalu. Namun sampai saat ini belum juga terwujud.

“Kami harap tidak ada penundaan lagi di tahun ini. Memang ada kabar ke depan paket-paket GEL akan dirapikan oleh pimpinan baru, bagi kami itu tidak masalah, asalkan apa yang pengusaha Papua inginkan bisa terwujud, apalagi dananya sudah ada,” katanya. (*)

Papua tetap ngotot tagih pajak air pada Freeport

Ilustrasi air. Pixabay.com/Jubi

Jayapura,Jubi– Polemik pajak air permukaan PT.Freeport Indonesia (PTFI) belum juga berakhir. Pada Jumat (27/7/2018) Majelis Rakyat Papua (MRP) mengumpulkan sejumlah pihak untuk memberikan pendapat, agar perusahaan multi nasional yang bercokol di Papua sejak 1967 silam itu, mau membayarkan pajak kepada pemerintah daerah setempat.

Diketahui, dalam kegiatan pertambangannya, PT Freeport telah memanfaatkan air permukaan yang berasal dari sungai Aghawagon Otomona kabupaten Mimika Papua. Terhitung sejak 2011 – 2018, perusahaan itu belum bayar pajak air permukaan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung di Jakarta telah mengabulkan peninjauan kembali yang membebaskan perusahaan itu untuk membayar pajak kepada pemerintah Provinsi Papua.

Menyikapi itu, MRP menggelar rapat yang menghadirkan sejumlah pihak, di antaranya rektor Universitas Jayapura, Apolo Safanpo , Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi Papua Gerson Jitmau, dan Biro hukum Provinsi Papua, Fredrik Hegemur.

Gerson Jitmau dalam materinya menyampaikan, sesungguhnya yang menjadi persoalan bukanlah dasar hukum, tetapi menggambarkan segala upaya Freeport untuk menghindari pajak.

Menurutnya, PT.FI harus menyadari bahwa kepentingan IUPK pada tahun 2021 wajib melibatkan pemerintah daerah sehingga kewajiban pajak saat ini harus diselesaikan.

Dia memaparkan pokok sengketa antara Pemprov Papua dengan PT. Freeport. Perusahaan dari Amerika Serikat itu tidak setuju membayar pajak, sesuai Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan (PAP) untuk bulan Februari dan Maret 2014 yang dikeluarkan gubernur Papua pada 8 Oktober 2014.

Sebagaimana dikutip dari Tirto.id, SKPD PAP Februari 2014 mewajibkan PT Freeport membayar Rp333.849.600.000 sedangkan SKPD PAP bulan Maret 2014 sebesar Rp369.619.200.000. kepada Pemprov Papua.

Freeport hanya bersedia membayar pajak, apabila SKPD yang dikenakan ditetapkan dengan Perda nomor 5 tahun 1990, yakni ketika kontrak karya ditandantangani dengan tariff Rp.10/m3.

Persidangan sengketa pajak air permukaan di pengadilan pajak untuk masa tahun 2011-september 2016 telah selesai dilaksanakan.

Majelis hakim Pengadilan Pajak Jakarta telah mengeluarkan putusan, menolak seluruh permohonan banding yang diajukan oleh PT.Freeport . Sebelum akhirnya perusahaan itu menang di tingkat MA.

Ketua MRP Timotius Murib mengatakan MRP bersama pemerintah Provinsi Papua sudah berjuang selama 3 tahun untuk Freeport mau bayar pajak sejak dari tahun 2011 sampai tahun 2018.

Biro hukum Provinsi Papua Fredrik Hegemur SH.MH dalam materinya menjelaskan untuk memperjuangkan hal ini, bukanlah perkara mudah, karena yang bisa di tunjuk untuk adalah orang yang bersertifikat pengacara pajak. Dan untuk sengketa pajak air permukaan yang belum di bayar ini akan di putuskan pada tanggal 31 juli 2018 di Mahkamah Agung Jakarta.

Pemerintah Provinsi Papua menunjuk MRP untuk mendengarkan hasil sidang tersebut.(*)